KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Heri Purnomo, melakukan advokasi atas aspirasi warga di RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Ada beberapa aspirasi dari warga yang dititipkan ke legislatif PKS tersebut, salah satunya adalah meminta bantuan pompa air untuk penanganan banjir di lingkungannya.

Pasalnya banjir kerap terjadi saat debit hujan tinggi. Menurut Heri Purnomo penanganan dengan pompa air mungkin itu salah satu solusi jangka pendek atas permasalahan banjir yang terjadi di daerahnya.

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

“Banjir yang sering terjadi tentu menjadi masalah untuk semua, tapi sebagai wakil rakyat hal ini perlu didengar dan diberikan advokasi sehingga masyarakat merasa memiliki perwakilan dari mereka atas aspirasi yang diinginkan,” ungkap Heri Purnomo.

“Banjir belum ada penanganan kongkrit dan masyarakat terus menerus mendapatkan masalah yang serupa setiap waktunya,” tambahnya.

“Semoga dengan advokasi yang diberikan dapat memberikan hal positif untuk warga disana dan banjir yang kerap menerpa dapat berkurang dan cepat surut,” pungkasnya.

Warga menerima pompa air tersebut dari Dinas DBMSDA Kota Bekasi langsung di Kantor RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Baca Juga : Kota Bekasi Krisis Kepala Sekolah

Perwakilan RW yang hadir menerima pompa air tersebut menyampaikan bahwa segenap pengurus RW 25 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan terkait dari aspirasi dari Bapak Heri Purnomo berupa pengadaan mesin pompa air banjir yang selama ini menjadi harapan dan keinginan warga sebagai salah satu fasilitas dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Warga juga mendoakan agar legislatif PKS Bekasi Utara ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan limpahan rezeki untuk selalu menginspirasi kemajuan dan pembangunan di lingkungan RW 25. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada pukul WIB. Rapat tersebut berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi pada hari rabu taggal 15 februari 2023 dan dilaksanakan secara umum dan terbuka di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi.

Rapat Paripurna yang di hadiri oleh Pimpinan Bapak H.M. Saifuddaulah, S.H.,M.H., (Ketua DPRD), Bapak Anim Imamuddin, SE, MM (Wakil Ketua DPRD), Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) dan Bapak Tahapan Bambang Sutopo, SH (Wakil Ketua DPRD) beserta anggota DPRD Kota Bekasi dan turut dihadiri pula oleh Bapak Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M selaku PLT Walikota Bekasi, serta para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Bekasi.

Baca Juga : Rapat Paripurna Diwarnai Aksi Tebar Duit Mainan

Rapat ini dipimpin dan dibuka secara langsung oleh Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut diawali dengan Pembukaan dan Penyampaian Laporan Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Laporan Hasil Reses I (Satu) Masa Sidang I  Tahun Sidang 2023 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi Drs. Hanan, .

Disampaikan bahwa hasil pelaksanaan reses berupa masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari kegiatan reses yang di catat oleh anggota DPRD Kota Bekasi sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kemudian dihimpun oleh Sekretaris DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dan jumlah Aspirasi Masyarakat Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 adalah Aspirasi.

Baca Juga : Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

Dr. Tri Ahianto Plt. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan serta memastikan kepada seluruh perangkat daerah bahwa seluruh usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi, yang selanjutnya menjadi sumber data-data kebutuhan akan pembangunan dengan tentunya akan dilakukan proses verifikasi maupun penelaahan oleh perangkat daerah, sehingga ke depan akan menjadi usulan yang konkrit dan valid,” Jelasnya. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Santika.

Acara tersebut dibuka oleh plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , para Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan Stakeholder.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kota Bekasi tahun 2024 brtumpu pada 5 arah kebijakan.

“Perencanaan Pembangunan kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan yaitu pengutana fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital, yang kedua penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, tiga pengutana Ketahanan keluarag dan mendorong kewirausahaan secara inklusif, empat Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan dan yang kelima Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan” Paparnya.

“Musrenbang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencana pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir Pemerintahan.”lanjutnya.

“Musrenbang juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Diakhir ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  kepada para anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat terakomodasi di dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD untuk memedomani hasil yang telah disepakati di dalam Forum Perangkat Daerah. Kami juga meminta intgerasi dan sinkronisasi RKPD dengan Rancangan Renja PD Tahun 2023 perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik.

Lanjut PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M menjelaskan bahwa Perencanaan yang ada di Kota bekasi ini memang sangat datar dan kemampuan saluran yang hanya kuat untuk hujan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

“Untuk itu,  perencanaan memang ada yang button up dan ada yang top down, tetapi yang perlu di akselerasi adalah diberikannya kesempatan dan juga anggaran yang bisa dilakukan di tiap kecamatan. Selain itu juga dengan membuka ruang terbuka hijau.”Paparnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama-sama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan dan dapat mencapai pembangunan yang lebih baik.” lanjutnya. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi mengesahkan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,93 triilun. Nilai APBD Kota Bekasi ini mengalami kenaikan 11% dari APBD 2022 sebesar .

Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah mengatakan, tugas DPRD dalam hal ini Badan Anggaran sudah terlaksana dan disahkan menjadi lembaran negara dan akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat untuk ditelaah dan ditetapkan.

“Selanjutnya ada proses evaluasi Gubernur Jawa Barat selambatnya 14 hari. Lalu Plt Wali Kota beserta Pimpinan DPRD memiliki waktu 7 hari untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi Gubernur,” kata Saifuddaulah usai rapat paripurna.

Baca Juga : Kunker DPRD Provinsi Terkait Masa Akhir Wali Kota

Saifuddaulah menuturkan, hasil perbaikan Dewan dan Pemkot Bekasi akan disampaikan kembali ke Gubernur untuk mendapatkan Nomor Registrasi Lembar Daerah dari Gubernur dan dapat berlaku sejak diperoleh nomor registernya.

Menurut dia, nilai APBD 2023 Kota Bekasi Rp5,9 triliun ini naik 11% dari APBD tahun 2022 sebesar .

“Sementara pendapatan Kota Bekasi tahun 2023 berkisar atau lebih sekitar ,” tuturnya.

Sebelum penetapan APBD 2023, rapat paripurna ini didahului dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan Ketua Bapemperda Nicodemus Godjang.

Baca Juga : Sayadih Resmi Sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi

Dalam laporannya, politisi PDI-P ini menjelaskan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023.

“Salah satu bentuk otonomi daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Dalam pembentukannya, diperlukan penyusunan dan penetapan propemperda. Tercatat, ada 17 raperda prioritas pada 2023 dimana 8 inisiatif DPRD dan 9 usulan Pemkot terdiri 4 usulan baru dan 5 sisa 2022,” ucap Nico. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyarankan Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan THR (tunjangan hari raya).

Ia meminta Disnaker untuk mengawal serius surat menteri ketenagakerjaan no M//2// tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi perkerja atau buruh di perusahaan.

Menurut Tedy diaturan tersebut THR  keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.

Baca Juga : THR Wajib Dipenuhi Sebelum Libur Hari Raya

Politisi PKS inii berharap mudah mudahan ini bisa ditaati oleh seluruh perusahaan di Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Tedy pun meminta Dinsaker untuk menyediakan posko pengaduan THR dan bekerja aktif menampung permasalahan aspirasi dari para buruh ataupun para pekerja yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR.

Sehingga apabila terus disosialisasikan terus diinformasikan perusahaan dan tenaga kerja bisa menenuhi kewajiban dan para pekerja mendapat haknya sehingga iklim ketenagakerjaan di Kota Bandung lebih kondusif dari waktu ke waktu.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pelayanan Pemakaman Umum

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman menyampaikan bahwa sebenarnya posko pengaduan sudah ada dikelola oleh bidang industrial dan sesuai dengan permenaker RI.

Pihaknya sendiri sudah memasang spanduk penerimaan laporan terkait THR,

“Spanduknya sudah ada, nanti diperbesar. Kan pengawasan itu juga oleh provinsi, maka kita kordinasi dengan provinsi,” ujar Andri di Balai Kota, Senin (4/4/2023).(kai)

BEKASI, Prolite – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bekasi dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-26 Kota Bekasi diwarnai aksi tebar duit mainan oleh pria tak dikenal.

Rapat paripurna tersebut digelar Jumat (9/3) di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Pria yang belum jelas identitasnya itu terlihat mengenakan kemeja warna putih. Pria itu masuk ke dalam Ruang Rapat Paripurna tepatnya di lantai dua.

Adapun aksi tebar duit baru dimulai beberapa menit Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membacakan pidato di mimbar ruang rapat atau sekira pada pukul WIB.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

Terlihat, uang yang ditebar dari lantai dua menghujani lantai bawahnya yang berisi anggota DPRD Kota Bekasi. Aksi menebar uang mainan itu dilakukan bersamaan dengan orasinya yang bersuara sangat lantang.

Adapun permintaannya meminta Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk mengklarifikasi suatu hal. Hanya saja, belum jelas klarifikasi apa yang diminta kepada Kepala Daerah tersebut.

Terdengar pria itu juga menyinggung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 dan Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi.

“Itu melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005, silakan PLT wali kota mengklarifikasi di hari berbahagia ini. Karena ini melanggar Perda, Jangan rusak Kota Bekasi yang insan ini dengan hasil perjudian haram, dan melanggar Undang-Undang,” kata pria tersebut.

Petugas keamanan kemudian langsung mengamankan pria tersebut. MNC Portal Indonesia sempat mencoba meminta keterangan, hanya saja pria tersebut langsung diamankan pada salah satu ruang yang berada di Gedung DPRD Kota Bekasi. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebutkan di Kota Patriot saat ini terjadi krisis  Kepala Sekolah, guru dan pengawas. Untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi diminta transparan terutama dalam perekrutan kepala sekolah.

“Selama ini rekrutmen kepsek mengacu pada Permendikbud Nomor 28 tahun 2010. Sistem itu harus dirubah, guru yang memang senior golongan cukup jadi Kepsek harus diberi ruang mengikuti pelatihan dan pendidikan agar mendapatkan nomor untuk Kepala sekolah (NUKS), ” ungkap Sekretaris Fraksi PKS ini, Jumat (4/3).

Sardi menegaskan bahwa setelah guru yang dianggap senior dengan golongan yang cukup dan telah lulus mengikuti pelatihan dan pendidikan mendapatakn NUKS tersebut maka dinas jangan sampai mempersulit atau dihalangi mereka jadi kepala sekolah.

“Kota Bekasi ini krisis kepsek, guru dan pengawas sekolah. Sistem yang dibuat belum transparan dalam proses pengngkatan kepsek. Harusnya lebih terbuka lagi, agar calon kepsek betul orang yang punya kecakapan dalam memimpin sekolah dan diinginkan para guru sendiri, ” jelasnya.

Menurut Sardi tugas utama kepala sekolah kepsek membangun dan mewujudkan visi misi sekolah untul lebih bermutu.

Dikonfirmasi terkait indikasi setoran seperti upeti dalam penetapan kepala sekolah, Sardi menjawab hal itu harus sama-sama buktikan.

Dinas Pendidikan Membantah

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman mengakui bahwa tidak ada proses rekrutmen yang dilakukan untuk kepala sekolah. Namun demikian dia mengatakan kekosongan kepala sekolah diisi dengan Plt.

“Baru-baru ini Disdik Kota Bekasi telah menunjuk 26 Plt Kepala Sekolah untuk mengisi kekosongan di 26 Sekolah Dasar. SK nya secara simbolis diserahkan langsung oleh Plt Wali Kota Bekasi,”tegasnya.

Dikatakan kekosongan kepala sekolah yang terjadi ditingkat sekolah dasar tersebut karena ada yang pensiun dan beberapa lagi karena meninggal dunia.

Krisman membantah jika di Kota Bekasi dikatakan krisis kepala sekolah, guru atau pun pengawas. Namun jika disebut kekurangan diakuinya, seperti untuk pengawas seharusnya satu pengawas mengawasi 7 sekolah ini bisa 12 sekolah.

“Kekurang ya, tapi krisis tentu tidak. Tapi dengan yang ada masih terkover, contohnya seperti pengawas dan guru. Tapi masih bisa terkendali,”jelasnya.

Kesempatan Krisman juga menyampaikan bahwa peminat untuk kepala sekolah setiap ada pembukaan ramai yang mendaftar untuk mengikuti diklat dan pelatihan calon kepala sekolah.

Ditegaskan bahwa untuk menjadi kepala sekolah ada acuan yang baku, apalagi saat ini di Kemendikbud sudah ada Direktorat khusus kepala sekolah, pengawas sekolah yang menangani soal pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah.

“Jika dikatakan ada indikasi dinas mencoba menghalangi seseorang untuk menjadi Kepala Sekolah itu tidak benar. Silahkan siapa saja untuk mengikuti aturan dan melengkapi persyaratan dalam mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah,”tandasnya mengatakan semua dilakukan transparan. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Sayadih resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bekasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi PAN melalui Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pada Selasa (28/3).

Sayadih, menggantikan H. Safril yang meninggal dunia pada akhir tahun 2022 lalu. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi .

Selanjutnya Sekretaris Dewan Hanan Tarya membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pengangkatan Sayadih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi di sisa masa jabatannya periode 2019-2024.

Sayadih diketahui meraih suara terbanyak ke dua di dapil Pondok Gede-Pondok Melati. Dia menegaskan, akan mengawal aspirasi yang diperjuangkan almarhum semasa menjabat sebagai anggota dewan.

Hal itu jelasnya sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum H. Safril yang dikenalnya sejak awal bergabung di PAN. Ia berharap diberi kemudahaan dalam menjalankan amanah dan melanjutkan perjuangan sebelumnya.

“Saya sangat mengenal almarhum H. Safril sejak saya menjadi ketua Ranting PAN untuk Pondok Gede. Bahkan saya pernah menjadi tim sukses ,”ungkap Sayadih.

Sehingga dia mengakui mengenal dekat dengan almarhum sejak merintis di PAN dari bawah. Sayadih pun mengakui bahwa telah menganggap H. Safrilseperti orang tua sendiri.

“Selama ini jika beliau almarhum nolong orang susah itu habis-habisan. Itulah yang membuat saya kagum pada almarhum ,”tutur Sayadih.

Dalam kesempatan itu Sayadih pun mengakui untuk penempatan posisi dia mengaku mengikuti aturan fraksi untuk menugaskan di Komisi berapa dan sebagai apa. Namun demikian jelasnya almarhum H Safril sebelumnya berada Komisi 2 dan Bamus

“Tentunya akan menempati kekosongan penugasan almarhum seperti di Komisi 2 dan Bamus. Kan Saya menggantikan pa Safril,”pungkasnya seraya meminta dukungan dari awak media agar bisa menyelesaikan tugas sebagai wakil rakyat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri anggota Fraksi PAN DPR RI Fauzi dan juga jajaran pengurus DPD PAN Kota Bekasi serta DPC PAN Pondok Gede. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa partai Demokrat tengah mempersiapkan kemenangan pada pemilihan umum 2024 bahkan berharap bisa kembali ke pemerintah nasional.

“Semakin dekat ke tanggal 14 feb 2024 tanggal pemilu momentum menentukan nasib bangsa. Tentunya kami mempersiapkan kesuksesan agar semakin kuat di pemerintah RI, provinsi khususnya di Jabar yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia ini dan kabupaten kota. Kita kerja keras semoga Demokrat kembali ke pemerintah nasional, dengan cara bagaimana kita menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan presiden,” jelas AHY usai safari Ramadan di Kota Bandung, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga : Survei CSI, Anies Kuat, Ridwan Kamil dan Yana Mulyana Bisa Dua Periode

AHY mengaku partainya tengah ikhtiar dan terus berkomunikasi dalam koalisi perubahan tersebut bahkan terus membangun komunikasi yang intensif antara partai Demokrat, PKS, dan Nasdem.

“Saya pun terus berkomunikasi intensif dengan mas Anies Baswedan sebagai figur yang kami usung bersama sebagai bakal calon presidenIndonesia di tahun 2024,” ungkapnya lagi.

Disinggung siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Bawesdan. AHY menyampaikan bahwa 3 partai koalisi tersebut beberapa saat lalu telah menandatangani piagam.

“Intinya dalam piagam ini kami memberikan ruang yang luas kepada pak Anies untuk menentukan pasangannya. Ada sejumlah kriteria, mudah mudahan bisa dijawab dalam arti bisa dihadirkan figur yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Kami tidak ingin berandai andai kami ingin semua menyerahkan kepada bacapres, tentu saja kami bisa memberikan masukan yang positif masukan diperlukan faktor penguat menjawab kriteria tersebut,” tuturnya lagi.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

Sedang soal pernyataan Erlangga Hartanto kemungkinan ada koalisi besar jika Golkar gabung. Menurut AHY, sebetulnya 3 partai sudah koalisi itu membuka ruang pada partai manapu dengan syarat memiliki tujuan sama yaitu membawa perubahan dan perbaikian untuk bangsa Indonesia.

“Semua sedang proses, kami hargai temen-teman partai lain dan kami membuka siapapun yang mau membawa perubahan dan perbaikan bukan hanya bergabung dan ikut berkuasa,” tutupnya.

Sementara itu pada safari ramadan kali ini AHY bertemu dengan ratusan masa milenial dan Gen Z di kota Bandung. Dalam safari itu AHY menyampaikan bahwa harus ada perubahan dan perbaikkan untuk bangsa Indonesia terutama dari segi keadilan pendidikan, kesejahteraan , kesehatan dan connecting terbuka.(kai)

BANDUNG, Prolite – Lembaga Citra Survei Indonesia (CSI) bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) merilis hasil survei potensial Pemilu Presiden 2024, Pilkada Gubernur Jabar dan Pilkada Kota Bandung, yang dilakukannya kurang lebih 10 hari sejak tanggal 27 Febuari – 9 Maret 2023 di Jawab Barat.

Metode yang mereka gunakan adalah multistage random sampling, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Dengan jumlah responden 1200 orang dilengkapi riset kualitatif dengan margin of eror 2,8%.

“CSI ini lembaga ke 45 di daftar KPU, pada survei kami perlihatkan foto potensi. Lalu kami tanya mereka pernah datang sosialisasi gak?, pernah bagi-bagi sembako gak?, memberi kaos gak?, sampai semua itu ada dipertanyaan,” jelas Direktur Strategi CSI Hermana disela penyampaian rilisnya, di Bandung, Selasa (21/3/2023).

Hasilnya, potensi Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai petahana tipis elektabilitasnya, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih unggul sehingga berpotensi menjadi Gubernur dua periode.

Baca Juga : Mengejutkan! Ada Nama Irfan Hakim di Survei Bursa Calon Wakil Wali Kota

Sedang selentingan Ridwan Kamil menjadi capres, menurut CSI, masih stagnan dan kurang mendongkrak.

“Saat kami tanya kan wali kota, masih ada yang menjawab almarhum Oded. Kami mendapatkan 10 nama yakni Yana Mulyana 16,0%, Nurul Arifin 11,4%, Tedy Rusmawan 15,8%, M Farhan 14,5%, Atalia Praratya 8,7%, Andri Kartaprawira 4,1%, Edwin Senjaya 6,8%, Andri Gunawan 9,2%, Rediana Awangga 4,3%, dan Erwin 4,5%, tidak tahu 3,4%, belum tentukan pilihan 1,3%,” jelasnya lagi.

Peran media pun kata dia saat ini dominan dari media sosial disusul media cetak atau surat kabar, lalu TV dan radio. Dan untuk golongan putih (golput) hanya 4-5%, pasalnya mereka yang golput hanya yang EGP (emang gue pikirin) selebihnya generasi Gen-Z malah peduli dengan pemilu.

Sedang untuk survei Gubernur lanjut dia ada 10 nama juga yakni Ridwan Kamil 22,5%, Ono Surono 17,3%, dan Dedi Mulyadi 11,1%, M Iriawan 10,6%, Uu Ruzhanul Ulum 9,5%, Saan Mustopa 7,4%, Bima Arya 5,0%, Netty Prasetiyani 4,2%, Celica Nurrachadiana 1,6%, dan Taufik Hidayat 3,1%, tidak tahu 3,1%, belum tentukan pilihan 6,7%.

Baca Juga : Tedy: Akses ke Masjid Al Jabbar Harus Diperlebar

Dan untuk survei Presiden, Anis Baswedan 28,5%, Prabowo 24,2%, Ganjar Pranowo 12,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,9%, Puan Maharani 4,9%, Ridwan Kamil 3,0%, Khofifah Indar Parawansa 2,9%, Airlangga Hartato 1,4%, Sandiaga Salahaudin Uno 1,1%, dan Erick Thohir 1,0%, tidak tahu 7,0%, belum tentukan pilihan 10,2%.

Di tempat yang sama Ketua PKKPI DR Gede Moenanto Soekowati menyampaikan metode ini tersebar diseluruh Jawa Barat, menariknya belum ada satupun kandidat mencapai lebih 30%.

“Untuk di Pilpres unggul Anies dan Prabowo, di Jabar Ridwan Kamil dan Ono Surono walau kita tahu pak RK belum tentu maju lagi tapi itu yang kelihatan. Di Kota Bandung masih petahana Yana Mulyana masih tinggi disusul bu Atalia dan lainnya, itu akan terus berubah seperto pilkada lalu dari sedikit terus naik naik,” ucapnya seraya mengatakan baligo dan kegiatan yang tidak tercover media akan menaikan elektabilitas dan populer para calon tersebut.

Sementara itu pengamat sosial Wanhat APIB, Dr Memet Hakim mengatakan bahwa rekam jejak atau track record selama ini para calon akan jadi penilaian sendiri bagi masyarakat.

“Misal satu pejabat yang berbuat akan mendapat nilai lebih dibanding calon yang tidak berbuat,” jelasnya.(kai)