Menaker: Tegaskan BSU 2025 Hanya Dicairkan Sekali Bulan Juni dan Juli

Prolite – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelasan mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 Juta.

BSU 2025 dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan di bawah UMK.

Namun kali ini banyak pertanyaan publik mengenai kapan pencairan kembali dilakukan pemerintah untuk keryawan yang memiliki penghasilan kurang.

Dalam keterangannya pada Jumat (25/7/2025), Yassierli menegaskan bahwa program BSU tahun ini memang hanya dilakukan satu kali pencairan untuk periode Juni dan Juli 2025.

“BSU cuma sekali. (Jadi) Bukan tidak dilanjutkan. Programnya memang dirancang untuk sekali bayar (periode Juni-Juli 2025),” ujarnya dikutip dari Kompas (26/7).

Pernyataan ini menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan terkait kemungkinan pencairan BSU kembali di bulan Agustus atau bulan berikutnya.

Pemerintah, kata Yassierli, memang sejak awal hanya merancang satu kali pembayaran subsidi upah tahun ini.

Bantuan senilai Rp tersebut diberikan sekaligus untuk dua bulan dan disalurkan tanpa potongan.

“Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

Program Bantuan Subsidi Upah 2025 sendiri merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pada awal Juni 2025.

Bantuan ini ditujukan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Guru honorer juga termasuk dalam daftar penerima bantuan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 22 Juli 2025, penyaluran Bantuan Subsidi Upah telah mencapai 86,71 persen.

Bagi pekerja yang belum mencairkan bantuan, pemerintah mengingatkan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan hingga 31 Juli 2025.

Bagi yang belum mencairkan dana bantuan pemerintah maka wajib mencairkan sebelum batas waktu berakhir pada akhir bulan ini. Bila dana tidak di ambil maka akan hangus dan dikembalikan ke kas negara.

Penyaluran Bansos Tahap ke-2 Akan Rampung Pekan Depan

Prolite – Bantuan sosial (Banos) yang diberikan pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima manfaat pekan depan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan akan tuntas penyaluran tahap kedua pada pekan depan.

“Minggu depan sudah tuntas,” kata Gus Ipul dikutip dari , Selasa (10/6).

Gus Ipul juga menjelaskan berdasarkan data Kemensos sudah 70 persen penerima bansos tahap kedua.

“PKH maupun untuk bansos, sudah di atas hampir 70 persen lah Insya Allah,” ujarnya.

Dalam hal ini Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendataan terkini dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih dalam proses dan membutuhkan waktu.

Penyauran bansos dilakukan dengan cara bertahap setelah penyaluran tahap pertama selesai kini akan disalurkan bantuan tahap keduanya.

Terkait dengan adanya kendala, Gus Ipul menegaskan bahwa hambatan utama hanya pada proses validasi data.

Koordinasi dilakukan secara berlapis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan ketepatan penerima bantuan.

Apalagi dengan jumlah penerima yang banyak, yaitu sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang kemudian disaring menjadi 16,5 juta dan dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.

Dia menegaskan bahwa proses penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, sesuai dengan arahan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Kemensos telah mencairkan bansos tahap kedua untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.

BSU untuk Pekerja di bawah Rp 3,5 Juta Cair 5 Juni 2025, Simak Cara Cek Penerima di Bawah Ini!

Prolite – Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja telah dijadwalkan akan cair pada tanggal 5 Juni 2025.

BSU meruakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja yang mempunya penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan.

Bantuan Subsidi Upah ini juga merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2025 ini.

Bantuan ini akan diberikan kepada para pekerja dengn gaji rendah jelang tahun ajaran baru.

Meski begitu, tidak sedikit para pekerja yang tidak mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah ini.

Dasar hukum dari bantuan subsidi upah 2025 yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Untuk besaran yang akan diberikan pemerintah kepada penerima BSU sebesar Rp 300 ribu per bulan dan akan dicairkan untuk 2 bulan.

Lantas apa sih yang menjadi syarat seseorang berhak menerima bantuan subsidi upah tahun 2025 ini?

Yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah 2025 yaitu warga negara Indonesia, peserta aktif BPJS ketenagakerjaan, serta gaji atau upah maksimal sebesar Rp3,5 juta per bulan.

BSU ini tidak akan diberikan kepada ASN, TNI, ataupun Polri, serta tidak akan diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan di tahun anggaran yang sama.

Pengawasan dan juga penyaluran dari bantuan subsidi upah 2025 ini diawasi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Penyaluran bantuan subsidi upah 2025 akan berdasarkan dengan data BPJS dan juga anggaran yang tersedia.

Bagi para penerima bantuan subsis upah dapat mengecek melalui halaman website resmi di atau dapat melalui website

Prolite – Dengan program Bantuan Pemasangan Listrik Baru (BPBL), masyarakat yang mendapatkan manfaat ini akan disediakan instalasi listrik di rumah mereka, pemeriksaan serta sertifikasi laik operasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, dalam upaya meningkatkan akses listrik, pemerintah telah berupaya keras meningkatkan rasio elektrifikasi dan proporsi desa yang memiliki akses listrik. Hingga kuartal II-2022, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,56%, sementara rasio desa dengan listrik di Indonesia telah mencapai 99,73%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusung tiga pendekatan strategis untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 100%. Langkah pertama melibatkan ekspansi jaringan, yang berarti menghubungkan desa-desa yang berdekatan dengan jaringan distribusi yang ada.

Langkah kedua difokuskan pada pembangunan mini grid yang memanfaatkan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setempat di area yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik tradisional dan dimana komunitasnya tinggal secara kelompok.

Sedangkan pendekatan ketiga menggabungkan pembangunan sumber EBT dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk lokasi di mana penduduk tinggal dalam distribusi yang lebih luas dan jaringan listrik tradisional tidak praktis.

Program Bantuan Pemasangan Listrik Baru sebagai Pelengkap dari Tiga Strategi yang Dicanangkan Pemerintah

Melalui inisiatif ini, masyarakat yang memperoleh bantuan akan memperoleh instalasi listrik di rumah mereka yang mencakup tiga titik penerangan dan satu soket, sertifikasi keamanan instalasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI telah sepakat untuk meningkatkan alokasi bantuan pemasangan listrik baru untuk keluarga kurang mampu menjadi rumah tangga pada 2023. Ini merupakan peningkatan sebanyak rumah dari target rumah pada tahun sebelumnya.

Dana untuk program BPBL tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp1,86 triliun, meningkat dari alokasi sebesar Rp1,67 triliun pada tahun sebelumnya.

Anggaran ini juga mencakup distribusi converter kit untuk nelayan dan petani, bantuan instalasi listrik baru, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, penerangan jalan umum berbasis surya, APDAL, serta distribusi layanan memasak energi bersih modern.

Mengutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, “Bantuan pemasangan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu mencakup rumah tangga dengan total anggaran sebesar Rp201,65 miliar.”

Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa Kementerian ESDM dan DPR RI juga telah setuju untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan 12 unit PLTS/PLTMH di daerah 3T dengan anggaran sebesar Rp94,44 miliar dan meningkatkan jumlah PJU-TS menjadi unit dengan anggaran sebesar Rp500,45 miliar.

Kebijakan BPBL diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pemasangan Listrik Baru bagi Keluarga Kurang Mampu. Dalam regulasi ini, syarat-syarat untuk menerima bantuan BPBL juga dinyatakan.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, pemerintah mengonfirmasi bahwa program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik induksi tidak akan dilaksanakan pada 2022.

Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers di Jakarta. Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengimplementasikan program ini.

Prolite – Kabar Gembira untuk orang tua yang memiliki anak sekolah akan mendapatkan Bansos PIP yang akan di keluarkan pada bulan September 2023 ini.

Untuk yang mempunya anak SD akan mendapatkan Rp sedangkan untuk anak SMP mendapatkan Rp .

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Bantuan yang di keluarkan dari pemerintah melalui Kemendikbud melalui program Bansos PIP (Program Indonesia Pintar).

Bantuan PIP ini hanya diberikan untuk siswa yang namanaya terdaftar dalam SK Nominasi Bantuan Sosial PIP tahun 2023.

Sebelumnya, mereka yang namanya masuk SK Nominasi Penerima PIP telah melakukan aktivasi rekening Simpel yang sudah ditutup pada 31 Juli 2023.

Perlu untuk dicatat bahwa siswa yang mendapatkan bantuan langsung tunai PIP Kemendikbud 2023 merupakan siswa peserta KIP yang sudah terdata di Dapodik dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial alias DTKS Kemensos.

Siswa SD bisa cek penerima bansos PIP Kemendikbud 2023 secara online lewat HP ataupu melalui laman resmi di .

Simak cara cek nama penerima Bansos PIP Kemendikbud 2023:

1. Kamu siapkan dahulu NIK dan NISN siswa KIP
2. Kamu buka browser lalu login
3. Kemudian masukkan nomor NIK dan NISN
4. Kamu akan diminta untuk selesaikan perhitungan yang tersedia pada kolom
5. Selanjutnya kamu klik “Cari”
6. Lalu, informasi perihal penerima PIP Kemendikbud akan muncul.

Apabila siswa termasuk penerima PIP maka uang akan masuk langsung melalui rekening Simpel milik peserta didik.