Vasektomi Hukumnya Haram , Ketua MUI Prof Asrorun Niam Beripenjelasan

Prolite – Pro dan kontra mengenai vasektomi sebagai syarat seseorang dapat menerima bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan kembali hasil keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang digelar di Cipasung, Tasikmalaya, bahwa KB pria hukumnya haram kecuali ada alasan syari.

Hal ini menyusul rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan itu sebagai syarat keluarga bisa menerima bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa.

“Islam membolehkan KB sebagai mekanisme pengaturan keturunan dengan syarat jenis dan caranya tidak melanggar syariat. Sementara, vasektomi merupakan jenis kontrasepsi dengan pemandulan tetap, dan itu terlarang”, ujar Kiai Niam kepada MUIDigital, Senin (5/5) di Jakarta.

Kiai Niam menegaskan, persyaratan vasektomi dalam kebijakan bantuan sosial adalah kebijakan yang harus dikoreksi.

“Dengan demikian, mengaitkan bantuan sosial dengan syarat KB pria, padahal itu terlarang secara syar’i, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi dan jika tetap dipaksakan, maka tidak boleh ditaati”, tegas Pengasuh Pesantren An Nahdlah Depok itu.

Kiai Niam berpesan, setiap pengambilan kebijakan publik harus didasarkan pada kajian mendalam dan dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sampai niat baik akan melahirkan penolakan karena dilakukan dengan cara dan proses yang tidak baik.

Fatwa terkait KB ini sebenarnya dibahas berkali-kali, seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang kedokteran.

MUI pertama kali membahas Fatwa tentang Vasektomi dan Tubektomi pada 1979, hukumnya haram. Berikutnya, 2009 ada pertanyaan dari BKKBN terkait dengan adanya teknologi baru dalam praktek KB untuk pria, dengan kemungkinan rekanalisasi, atau penyambungan kembali setelah tindakan vasektomi.

Setelah mendengar pandangan ahli kedokteran dan dilakukan pengkajian mendalam, para Ulama Fatwa se-Indonesia yang berkumpul di Padang Panjang menyepakati vasektomi hukumnya tetap haram.

“Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.

Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek ini hukumnya haram”, demikian keputusan Ijtima Ulama Tahun 2009.

Vasektomi Diusulkan Jadi Syarat Penerima Bansos , Berikut Langkah Mensos

Prolite – Menanggapi usulan penerima bantuan sosial (Bansos) harus Vasektomi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf akan mempelajari perihal usulan vasektomi yang di berikan oleh Gubernur Jabar tersebut.

“Ya ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4).

Menurut Gus Ipul, usulan soal KB itu cukup baik. Tetapi, memang harus dikaji dan dipelajari lebih lanjut jika ingin dijadikan syarat menerima bansos dan beasiswa.

“Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari. Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Tidak bisa terus dipaksa tiba-tiba,” jelasnya.

Dalam hal ini Dedi Mulyadi bermaksud diambil langkah tersebut agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

Maka dari itu masukan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut masih harus di kaji ulang dari segi manapun.

Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya.

Dedi Mulyani menjelaskan dengan tegas tanpa adanya kebijakan yang tegas, maka nantinya dana bantuan sosial masyarakat tersebut tidak tersalurkan dengan tepat sasaran.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujarnya.

Pemilik Kartu KIS Bisa Dapat Bansos Senilai Rp 5 Juta, Simak Penjelasannya!

Prolite – Angin segar untuk penerima bantuan BPJS, pasalnya di KIS (Kartu Indonesia Sehat) ada bantuan yang akan di terima dari pemilik kartu tersebut.

Bantuan sosial (Bansos) akan diterima oleh pemilik kartu KIS antar lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nominal yang beragam.

Kartu ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk kondisi serius seperti penyakit jantung dan hipertensi, tanpa harus membayar biaya yang mahal.

Kartu KIS merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah melalui program PBI JK.

Bansos yang akan di terima oleh pemilik kartu dengan total nilai sebesar Rp 5 juta.

Informasi ini dikutip dari kanal Youtube Info Bansos pada 28 Juni 2024.

Bantuan sosial PBI JK dipersembahkan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Jika seseorang dikeluarkan dari database DTKS, maka seluruh bantuan sosial pemerintah akan dicabut. Untuk meningkatkan keakuratan informasi penerima bansos PBI, Kemensos memadankan data antara DTKS dan NIK di Dukcapil.

Data yang tidak sesuai dengan NIK Dukcapil maka tidak dapat mendapatkan bantuan sosial. Karena pemegang kartu KIS PBI terdaftar yang di DTKS berkesempatan menerima beberapa bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan tersebut adalah:

1. PKH disalurkan kepada KPM yang memiliki komponen seperti ibu hamil, anak balita, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas
2. BPNT yang disalurkan melalui kartu KKS dan PT Pos Indonesia sebesar Rp200 Ribu per bulan,
3. BLT merupakan bantuan yang akan disalurkan pemerintah sebesar Rp600 Ribu ketika ada suatu bencana atau peristiwa
4. Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara) merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh Kemensos berupa modal usaha sebesar Rp5 juta.

Mengetahui banyaknya manfaat yang dapat diterima dari pemilik kartu KIS penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya.

Korban Judi Online Menerima Bansos, Berikut Penjelasan Menko PMK

Prolite – Publik dihebohkan dengan pemberitaan korban judi online jadi penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.

Judi online memang sudah tidak asing lagi ditelinga kita bahkan sudah banyak korban karena judi online.

Banyak orang bunuh diri, terlilit utang, hingga membunuh karena permasalahan judi online.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi pemahaman publik atas pernyataannya mengenai ‘korban judi online jadi penerima bantuan sosial (bansos)’.

Muhadjir menekankan bukan pelaku judi online yang menerima bansos, melainkan keluarga pelaku yang menjadi korban.

“Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku. Pelaku dalam hal ini adalah pemain dan yang menjadikan korban itu para bandar ya, kemudian ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa mendapatkan bantuan sosial itu mereka menganggapnya para penjudi itu yang nanti dapat bantuan. Jadi itu adalah terjadi misleading (salah paham) itu, tidak begitu,” kara Muhadjir Effendy seusai salat Idul Adha di Gedung Pusat Dakwah PP Muhamamdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Detik.

Muhadjir menyinggung Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan pelaku judi online merupakan pelaku tindak pidana pelanggar hukum. Muhadjir menegaskan mereka yang direncanakan akan mendapatkan bansos adalah keluarga pelaku yang dirugikan secara finansial hingga psikologis akibat judi tersebut.

“Karena itu, para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak dan itulah tugas Siber, Satgas Penumpasan Judi Online itu menjadi tugas utama mereka. Dan saya mendapatkan penjelasan dari Menkominfo, walaupun saya belum terima SK-nya itu kan nanti saya menjadi Wakil Pengarah, Ketua Pengarahnya adalah Pak Menko Polhukam kan,” kata Muhadjir.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korbannya? korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni,” imbuhnya.

Muhadjir mengatakan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Dia menuturkan keluarga dari pelaku judi online yang menjadi miskin dan kehilangan harta benda akibat judi itulah yang nantinya akan mendapatkan bansos.

Muhadjir menyebut keluarga pelaku itu pun tidak serta-merta langsung mendapatkan bansos. Tapi, keluarga yang menjadi korban penjudi online juga harus melewati verifikasi sesuai kriteria penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Prolite – Pada bulan ini Maret 2024 pemerintah akan menyalurkan kembali bansos dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial ini disalurkan oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Bantuan Pangan Non Tunai ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah-tengah harga bahan pokok sedang melambung.

Bukan hanya dua jenis bansos saja yang akan di keluarkan oleh pemerintah, bantuan sosial lain seperti pangan berupa beras seberat 10 kilogram dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan kemungkinan juga akan cair pada bulan maret 2024 ini.

Semua bantuan keuangan itu disalurkan melalui transfer ke bank dan Pos Indonesia.

Penerima bansos PKH dan BPNT dapat melakukan verifikasi status mereka melalui portal online  dengan memasukkan nomor KTP.

Ada beberapa syarat masyarakat yang menerima bantuan sosial yaitu:

1. Terdaftar dalam DTKS dan SIK-ng
2. Bukan pegawai aktif atau pensiunan
3. Bukan pendamping sosial PKH atau sejenisnya

Lantas bagai mana cara mengecek apakah kamu sebagai penerima manfaat bansos atau bukan?

Berikut langkahmengecek bansos PKH dan BPNT sebagai berikut:

• Masukkan nomor KTP penerima manfaat
• Lalu ikuti instruksi selanjutnya dengan memasukkan detail lokasi dan nama sesuai dengan KTP.
• Setelah itu, ikuti petunjuk pengisian kode verifikasi yang ditampilkan di layar.

Adapun besaran dana bantuan sosial berdasarkan kategori penerima:

• Ibu hamil dan nifas akan menerima per tahap, total hingga Rp3 juta setiap tahun.
• Anak-anak usia dini atau balita juga mendapatkan per tahap, dengan total tahunan Rp3 juta.
• Lansia dan penyandang disabilitas masing-masing diberikan per tahap, atau Rp2,4 juta per tahun.
• Untuk anak-anak sekolah, bantuan disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan; SD mendapat , SMP , dan SMA per tahap, dengan total tahunan masing-masing Rp900 ribu, Rp1,5 juta, dan Rp2 juta.

Bansos Pangan Beras Resmi Diberhentikan Selama 8 – 14 Febuari 2024

Prolite – Penyaluran bantuan sosial (Bansos) resmi diberhentikan sementara pada proses masa tenang pemilihan umum (Pemilu) berlangsung.

Pengumuman yang diberikan pemerintah yang melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) secara resmi memberhentikan sementara selama masa tenang pemilu berlangsung.

Pemerintah memberhentikan bansos penyaluran bantuan pangan beras selama pemilu berharap agar proses pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dalam keterangannya ditulis Kamis (8/2).

“Bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan penyaluran bansos pangan yang dihentikan sementara ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi.

Meski kita semua tahu bahwa bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ini memang sangat penting namun sesuai denagan peraturan maka harus diberhentikan dulu sementara.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu, 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.

Berkaitan denagan adanya pengumuman resmi tersebut serta adanya peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maka Perum Bulog diminta menghentikan penyaluran dalam rentan waktu 8 Febuari hingga 14 Febuari 2024 mendatang.

Bulog pun diminta mengoptimalkan penyaluran Bansos pangan beras hingga sebelum masa tenang berlangsung hingga masa pencoblosan berlangsung.

Prolite – Program bantuan sosial (bansos) yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat pada Januari 2024 ini akan cair.

Ada beberapa jenis bansos yang akan di cairkan pada awal tahun 2024 ini seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Bukan hanya tu saja pemerintah juga akan menyyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dengan adanya penyaluran bantuan sosial ini pemerintah bermaksud membantu kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Berikut sejumlah bansos yang akan diterima masyarakat mulai Januari 2024:

1. PKH tahap pertama

Pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mencairkan bantuan sosial PKH tahap pertama pada awal 2024. Mengacu pada aturan pemerintah, bantuan PKH cair bertahap sebanyak empat kali dalam setahun.

Tahap pertama akan dibagikan pada Januari-Maret, tahap kedua pada April-Juni, tahap ketiga pada Juli-Oktober, sedangkan tahap empat pada Oktober-Desember.

Untuk yang belum mendapatkan PHK kemungkinan akan cair pada bulan ini dengan nominal yang diperoleh berbeda-beda.

Perbedaan nominal PKH yang diterima tergantung komponen untuk setiap jiwa yang berada dalam satu KK penerima manfaat.

Kemensos sendiri telah menetapkan tujuh kategori atau golongan yang berhak menerima bantuan PKH, meliputi:

• Balita usia 0-6 tahun: Rp 3 juta per tahun atau Rp setiap tahap
• Ibu hamil dan masa nifas: Rp 3 jura per tahun atau Rp per tahap
• Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp per tahun atau Rp per tahap
• Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 1,5 juta per tahun atau Rp per tahap
• Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp 2 juta per tahun atau Rp per tahap
• Lansia berusia 70 tahun ke atas: Rp per tahun atau Rp setiap tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp per tahun atau Rp per tahap.

2. BPNT

Bantuan sosial selanjutnya yang akan cair pada Januari 2024 adalah BPNT atau program Kartu Sembako.

Untuk bantuan BPNT pun sama akan disalurkan dalam waktu Januari hingga Maret 2024 ini.

Meskipun dalam namanya merupakan bantuan sembako namun penerima akan memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp per bulannya, yang akan dikeluarkan dalam dua hingga tiga bulan sekaligus.

Jadi masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp hingga Rp .

3. Bansos beras 10 kilogram

Pemerintah telah menyalurkan bansos beras 10 kilogram untuk penerima PKH dan BPNT sejak September 2023. Bantuan beras tidak hanya bertujuan membantu, tapi juga menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terlalu melonjak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, jika kondisi anggaran memungkinkan, pemerintah akan memperpanjang penyaluran bantuan pangan tersebut hingga Juni 2024.

Bagi masyarakat penerima manfaat bansos dapat mengecek jadwalnya dengan cara berikut:

1. Buka laman
2. Masukkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ketik empat huruf kode (tidak dipisah spasi) sesuai yang tertera dalam kotak kode Jika kode huruf kurang jelas, klik “refresh” untuk mendapatkan kode baru
4. Klik “cari data”

Jika sudah tunggu hibgga proses pencarian berakhirnya dan halaman Kemensos akan menampilkan nama penerima manfaat sesuai denagan wilayah atau daerah yang dimasukin.

Jika penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial maka akan muncul untuk jenis bantuan hingga periode bantuan yang disalurkan.

Kabar Gembira Bansos Cair Bulan Desember 2023 , Buruan Cek !

Prolite – Kabar bahagia untuk para penerima bantuan sosial (Bansos) BNPT tahap 5 yang cair pada bulan Desember 2023 ini.

Bukan hanya bantuan BNPT yang akan di cairkan pada bulan Desember ini, Pemerintah akan manyalurkan beberapa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berikut beberapa bansos yang akan salurkan pada akhir tahun 2023:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH yakni bantuan reguler dari Kementrian Sosial (kemensos) yang diberikan pada Keluarga Miskin (KM).

Penyaluran PKH ini melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yakno BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN serta pengurus PKH.

Biasanya, penerima akan dihubungi oleh pihak pengurus PKH untuk pencairan.

Untuk besaran nominal yang akan di terima masing-masing keluarga pasti berbeda-beda tergantung dari kriterianya:

– Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

– Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

– Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan

– Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan

– Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan

– Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan

– Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan

2.Bantuan pangan Non Tunai (BNPT)

Untuk bantuan BNPT tahap 5 ini akan disalurkan kepada masyarakat pada Desember 2023 ini.

BNPT ini disalurkan dalam bentuk pangan senilai dengan nominal bansos yang diberikan.

Besaran setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulannya.

3. BLT El Nino

BLT El Nino ini rencananya akan disalurkan pada Desember 2023. Bantuan ini akan diberikan kepada 18,8 juta Kelompok Penerima Manfaat (PNM) yang terdaftar di data Kementrian Sosial (Kemensos).

Setiap keluarga akan menerima BLT El Nino sebesar Rp 200 ribu per bulan dalam dua bulan.

Dengan demikian, setiap KPM akan menerima BLT El Nono sebesar Rp 400 tibu.

BLT El Nino akan diberikan pada sejumlah masyarakat yang terkait kemarau panjang akibat El Nino.

4. Beras 10 Kg

Selain tiga bansos di atas yang berupa uang, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan dalam bentuk beras 10 kg.

Bantuan beras 10 kg pada Desember 2023 akan dibagikan kepada 22 juta penerima manfaat melalui BPNT dan PKH.

Kemudian, sebanyak untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kepurusan pemberian bantuan beras 10 kg untuk membantu daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Ia juga menyampaikan kondisi El Nino yang menyebabkan panen padi mengalami kemunduran dan sebagian besar pusat produksi padi mengalami kekeringan.

Kegiatan Bansos Serdik Sespimma angkatan 70 T.A 2023 Berlangsung Lancar dan Aman

KABUPATEN BANDUNG BARAT, Prolite – Kegiatan Serdik Sespimma angkatan 70 T.A 2023 telah dilaksanakan dengan melangsungkan kegiatan bakti sosial (Baksos).

Kegiatan baksos yang berlangsung pada 11 September 2023 dengan memberikan bantuan untuk 30 pcs untuk 30 orang warga penerima bantuan.

Berlangsungnya kegiatan baksos di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang juga dihadiri oleh beberapa aparat setempat.

Bakti sosial dalam rangka Serdik Sespimma angkatan 70 T.A 2023 dihadiri oleh Kapolsek Lembang, Danramil, Camat Lembang hingga Kepala Desa Cikahuripan.

Bansos yang dibagikan untuk 30 warga masyarakat penerima bantuan berlangsung dengan lancar dan aman tidak ada masalah saat pembagian bantuan berlangsung.

Dengan adanya penyaluran bantuan sosial Serdik Sespimma berlangsung masyarakat semoga terbantu dalam perekonominnya.

Prolite – Informasi terbaru perihal bansos BLT PKH tahap empat yang cair pada bulan November 2023 ini.

Setelah kemarin sempat cair bansos tahap 4 pada tanggal 4 November 2023, kini bansos BLT PKH cair kembali.

Pencairan bansos tahap 4 dicairkan pada Selasa 14 November 2023 kemarin. Untuk mengecek bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk para masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok penerima manfaat.

Tujuan program itu, untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat tidak mampu dan juga korban bencana alam pada 2023.

Bagi yang sudah terdaftar dapat langsung memeriksa status bantuan melalui situs . Informasi mengenai daftar penerima bansos PKH juga bisa dilihat melalui tautan yang sama. Pencairan bantuan PKH bisa dilakukan di Bank Himbara atau Kantor Pos.

Berikut adalah prosedur yang harus diikuti untuk memeriksa status penerimaan bansos BLT PKH:

– Kunjungi portal .

– Masukkan informasi alamat sesuai dengan KTP dan nama yang tertera di dokumen identitas.

– Isi kode captcha untuk verifikasi.

– Klik ‘Cari Data’ untuk melihat hasil pencarian status penerimaan bantuan.

Ada beberapa kriteria yang akan mendapatkan bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

– Ibu Hamil/Nifas: per tahap, total per tahun.

– Anak Usia Dini (0-6 tahun): per tahap, total per tahun.

– Pendidikan Anak SD/Sederajat: per tahap, total per tahun.

– Pendidikan Anak SMP/Sederajat: per tahap, total per tahun.

– Pendidikan Anak SMA/Sederajat: per tahap, total per tahun.

– Penyandang Disabilitas Berat: per tahap, total per tahun.

– Lansia: per tahap, total per tahun.