Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Jeje Pastikan Pelaksanaan Reforma Agraria di Bandung Barat Optimal

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jeje memastikan melakukan percepatan  pelaksanaan Reforma Agraria di wilayahnya. Hal tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, bahwa Reforma Agraria merupakan instrumen penting dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.

“Kami memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, teratur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada dua pilar utama yang difokuskan dalam pelaksanaan Reforma Agraria  di Kabupaten Bandung Barat yakni penataan aset dan penataan akses.

“Untuk penataan aset melalui legalisasi aset seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta redistribusi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” katanya.

“Untuk penataan akses yakni berupa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat agar pemanfaatan tanah lebih produktif dan berkelanjutan,” sambungnya.

Ia menyebut, untuk tahun 2025, penataan akses dipusatkan di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, dengan 207 Kepala Keluarga sebagai penerima manfaat. Komoditas unggulan yang dikembangkan meliputi kopi, teh, hortikultura, peternakan domba, serta penguatan UMKM.

“Hal yang penting diperhatikan adalah terkait data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sebagai pijakan dalam pemetaan objek dan subjek Reforma Agraria,” katanya.

Masih kata dia, pada tahun 2025, kegiatan Digitalisasi Pemetaan Aset Tanah (DIPAT) dilakukan di tiga desa yakni Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua.

“Total data yang berhasil dihimpun mencapai 478 bidang tanah dan 341 Kepala Keluarga,” katanya.

Ia menegaskan, sebagai langkah terobosan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 540 Tahun 2025 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 1,3 hektare di Kelompok Hutan Gunung Gedugan.

“Kawasan ini mencakup Desa Cilin, Mukapayung, dan Karangtanjung, dengan total 87 bidang tanah yang kini reusmi dikeluarkan dari kawasan hutan,” katanya.

Lebih jauh dari itu, tahap selanjutnya adalah penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyusunan rencana redistribusi oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat.

“Keberhasilan Reforma Agraria memerlukan sinergi erat antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Kolaborasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria serta pelaksana harian GTRA atas komitmen dan dedikasi yang terus diberikan.

“Kami berharap kerja bersama yang solid dan terarah dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan daerah,” tandasnya.

Bandung Barat Siapkan Regulasi Tingkatkan Potensi Ekonomi Kreatif

Prolite – Pemkab Bandung Barat bakal mengoptimalkan potensi sektor ekonomi kreatif yang ada di wilayahnya. Pasalnya, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bandung Barat mencapai unit usaha.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya bersama DPRD KBB menyiapkan regulasi agar sektor ekonomi kreatif di Bandung Barat dapat terdongkrak maksimal.

“Kami memastikan akan mendorong regulasi ekonomi kreatif di tengah masih minimnya fasilitas, akses permodalan, dan perlindungan HKI bagi pelaku kreatif,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa sektor ekonomi kreatif (Ekraf) kini bukan lagi pelengkap, melainkan motor pertumbuhan baru yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Inisiatif regulasi ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang semakin bergeser pada kreativitas sebagai the new capital,” katanya.

“Kreativitas hari ini adalah sumber daya baru yang perlu dilindungi, difasilitasi, dan dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi masa depan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bandung Barat sebagai “tanah subur kreativitas” dengan potensi yang tumbuh di berbagai wilayah, mulai dari Lembang, Cisarua, Parongpong, Cihampelas, Cililin, Batujajar, hingga Gununghalu. Dari unit usaha yang bergerak di bidang kreatif, tercatat pelaku kreatif khusus tersebar di 17 subsektor.

“Data dari dinas UMKM subsektor unggulan Ekraf KBB ini ada kuliner sebesar 42,1 persen, kriya dan souvenir 18,4 persen, fashion 12,6 persen, lalu musik foto videografi 11,2 persen, aplikasi dan digital marketing 4,9 persen, serta DKV dan ilustrasi 3,7 persen,” katanya.

Sejauh ini, masih banyak tantangan yang harus dibenahi, seperti minimnya creative hub, lemahnya akses permodalan, rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kebutuhan digitalisasi pemasaran, serta belum tersedianya basis data terintegrasi pelaku Ekraf.

“Regulasi ini diproyeksikan mampu mendorong ekosistem kreatif berkelanjutan, mulai dari inkubasi, pelatihan, permodalan, hingga pemasaran, serta memfasilitasi kolaborasi multipihak,” katanya.

Ia menegaskan, Pemda KBB menerima dan menyetujui Raperda Inisiatif tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Ia berharap regulasi ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung sektor ekonomi kreatif.

Ribuan Pegawai di Bandung Barat Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Jeje Ingatkan Soal Disiplin dan Kualitas Pelayanan

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan pengangkatan dan penyerahan SK kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB menyebut, sebanyak orang diangkat dan menerima SK P3K paruh waktu.

Ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri dari teknis OPD orang, Teknis Kesehatan 328 orang, Teknis Sekolah orang, Nakes 505 orang dan guru orang.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, kegiatan tersebut adalah momentum penting dalam perjalanan PPPK Paruh Waktu dalam karirnya.

“Bahwa pengangkatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Maka dari itu, laksanakan tugas dengan penuh kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran,” jelasnya.

Ia menambahkan, dirinya mengingatkan PPPK Paruh Waktu tersebut dapat menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada pegawai yang datang hanya untuk absen, lalu ngopi, ngobrol, dan pulang. Perilaku seperti itu harus dihapus dari budaya kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.

Masih kata Jeje, menjadi bagian dari aparatur sipil negara bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian panjang untuk bangsa dan daerah. Status PPPK Paruh Waktu adalah berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

“Sesuai Pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, disiplin, dan kebutuhan instansi,” katanya.

“Artinya, kontrak kerja dapat tidak dilanjutkan apabila saudara tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar disiplin, atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tunjukkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab agar layak untuk dipertahankan dan menjadi bagian dari aparatur yang membanggakan KBB,” sambungnya.

Ia berharap, agar seluruh PPPK Paruh Waktu bekerja dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan berkualitas serta Menjaga disiplin dan etika, karena ASN adalah cerminan wajah pemerintah di mata masyarakat.

“Saya pun berharap PPPK Paruh Waktu terus mengembangkan kompetensi diri, agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman dan menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam perilaku, tutur kata, maupun sikap hidup sehari-hari,” tandasnya.

Pemkab Bandung Barat Raih Penghargaan Bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik dalam Penilaian Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN se-Jawa Barat dan Banten dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bandung Barat dalam memperkuat tata kelola kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara di daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi seluruh ASN yang telah berkontribusi terhadap penghargaan ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh ASN KBB yang terus berupaya menjaga integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyerahkan Komitmen Bersama Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta, yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Kepala BKN RI pada 9 Oktober 2025.

“Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Bandung Barat untuk mempercepat implementasi sistem merit, yaitu sistem pengelolaan ASN berbasis kompetensi dan kinerja, guna menciptakan birokrasi yang efisien, akuntabel, dan profesional,” katanya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN memiliki ruang untuk berkembang sesuai kompetensinya. Manajemen talenta akan membantu menciptakan birokrasi yang tidak hanya disiplin, tetapi juga inovatif dan berdaya saing,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa penghargaan dari BKN RI ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah besar untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Dengan semangat kebersamaan, kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, menjaga disiplin, serta meningkatkan kinerja ASN menuju Bandung Barat yang lebih baik,” katanya.

Prestasi ini semakin menegaskan bahwa KBB tengah berada di jalur yang tepat dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dan sumber daya manusia unggul.

ITDA KBB Perkuat Komitmen Anti Korupsi Menuju Bandung Barat AMANAH

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan langkah serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Salah satunya melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa.

Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh aparatur desa untuk bergerak bersama dalam memberantas korupsi dari hulu hingga hilir.

“Ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmoniss,” katanya.

Ia menambahkan,  pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan hanya seremonial, melainkan bentuk pengingat moral agar setiap langkah penyelenggara pemerintahan selalu berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.

“Dokumen ini adalah cermin agar kita semua tetap berada di jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.

Masih kata dia, Inspektorat Daerah KBB juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

“Pendekatan yang kami dorong bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur perlu terus dibina, diarahkan, dan diberi pemahaman agar tidak terjerumus pada perilaku yang bisa merusak karier dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia menyebut, Bandung Barat ingin memulai gerakan antikorupsi dari desa, karena desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kalau desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Kami mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan nilai amanah dan antikorupsi sebagai panduan kerja sehari-hari,” katanya.

Ia menegaskan, langkah kecil yang dilakukan dengan integritas akan berdampak besar bagi kemajuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Dengan semangat “Bandung Barat Amanah”, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita, tetapi keniscayaan yang terus diperjuangkan bersama,” katanya.

KBB Tak Punya Jalur Khusus BRT seperti Kota Bandung, Armada Gunakan Jalur Arteri Biasa

Prolite – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir mengatakan bahwa tidak ada jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), di wilayah KBB seperti di Kota Bandung.

Armada BRT akan melewati ruas-ruas jalan yang saat ini dilintasi armada BRT Trans Metro Jabar.

“Kalau enggak salah memang enggak akan ada jalur khusus, tetap menggunakan jalur arteri. Kalau mau jalur khusus juga dimana lokasinya, harus ada pembebasan lahan dan itu enggak bisa sama kita,” kata Ade Zakir.

Ade mengkonfirmasi adanya satu titik depo BRT di Bandung Barat.

Rencananya, depo BRT tersebut akan dibangun tak jauh dari stasiun kereta cepat Padalarang.

“Ya kita hanya menyiapkan depo saja di Gedong 5 (Jalan Gedong Lima), kemudian untuk terminal ya itu ada di Kota Baru Parahyangan. Kita sudah ujicoba waktu zaman Pak Pj Gubernur Bey Machmudin,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Retno Handayani mengatakan Pemkab Bandung Barat turut menyiapkan anggaran berupa subsidi tarif bagi penumpang BRT yang diperkirakan mencapai Rp 4,7 miliar.

“Kalau daerah itu ya subisid tarif, jadi kita siapkan anggarannya memang sharing dengan daerah lain. Perkiraan di angka Rp4,7 M buat tahun 2026, karena kan lebih murah ya tarifnya,” kata Retno.

Pembangunan konstruksi jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), bakal dimulai pada Januari 2026.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini, memiliki panjang sekitar 21 kilometer terbentang melewati wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Sumedang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, proyek tersebut saat ini masih dalam proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan awal November, atau sekitar dua minggu lagi, sudah selesai.”

“Setelah itu ada masa persiapan sekitar satu bulan sampai Desember. Jadi, Insya Allah pembangunan akan mulai pada Januari 2026,” ujar Dhani, Selasa (28/10/2025).

Dikatakan Dhani, jalur khusus BRT ini akan memiliki enam depo yakni di Cicaheum, Cinunuk, Majalaya, Leuwipanjang, Soreang dan Padalarang.

“Totalnya sekitar 21 kilometer. Jadi, bisa dibilang membelah kota. Itu untuk jalur khusus atau dedicated lane,” katanya.

Menurutnya, BRT ini akan didukung oleh 34 halte yang tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur BRT dengan total 579 bus.

Nantinya, kata Dhani, koridor jalur BRT akan menyesuaikan dengan kondisi ruas jalan di Kota Bandung yang relatif kecil.

Jeje Ritchie Ismail: Bandung Barat Lestarikan Budaya Lokal Ritual Ngalokat Cai Irung-Irung

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang ada di wilayahnya. Salah satunya, ritual Ngalokat Cai Irung-Irung.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut memiliki makna rasa syukur kepada Sang Pencipta atas sumber air yang menopang kehidupan masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, adanya tradisi Irung-Irung yang dilakukan masyarakat Cihideung merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.

“Tradisi Irung-Irung ini adalah harta tak ternilai. Bukan hanya sekadar ritual, tapi filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia air, sekaligus menanamkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian mata air,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelestarian tradisi ini memiliki nilai penting bagi pembangunan berkelanjutan. Selain mempererat silaturahmi antarwarga, kegiatan tersebut juga menjadi media edukatif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, terutama sumber air yang menjadi penopang utama sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen penuh mendukung setiap upaya masyarakat yang bertujuan merawat budaya dan menjaga alam. Irung-Irung bukan hanya ritual, tapi juga ajang silaturahmi dan perwujudan kepedulian kita terhadap sumber kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tradisi syukuran Cai Irung-Irung sendiri sudah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu daya tarik budaya yang khas di Bandung Barat.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, petani, hingga generasi muda yang ikut serta dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur warisan leluhur,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat Cihideung tidak hanya merawat budaya, tetapi juga memperkuat kesadaran ekologis bahwa air merupakan anugerah yang harus dijaga bersama.

“Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta melalui rasa syukur, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan nilai-nilai yang semakin relevan di tengah tantangan krisis air dan perubahan iklim masa kini,” tandasnya.

Bandung Barat Perkuat Tata Kelola Adminduk dari Tingkat Desa, Jeje Ritchie: Ini Kunci Utama Pelayanan Publik

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan hingga di tingkat desa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketepatan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, petugas registrasi desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar dan mutakhir.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat desa untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kolaborasi lintas level pemerintahan ini menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat KBB.

“Administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” katanya.

Ia menegaskan, para petugas registrasi desa mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan.

“Seluruh program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Ajak Pemuda Bangun Bandung Barat Jadi Lebih Baik

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memberikan pesan penting bagi generasi muda di Kabupaten Bandung Barat di era moderen seperti saat ini.

Ia mengatakan, semangat Sumpah Pemuda 1928 tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi generasi masa kini.

“Pemuda dan pemudi Kabupaten Bandung Barat harus terus bergerak, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan unggul,” jelasnya Jeje Ritchie Ismail .

Ia menambahkan, di zaman moderen seperti sekarang ini, pemuda Kabupaten Bandung Barat harus turut ambil bagian dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa khususnya Bandung Barat.

“Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda wajib menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton,” katanya.

Ia menyebut, peran pemuda sebagai motor penggerak utama kemajuan daerah menjadi semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital.

“Ada tiga pilar utama yang harus dipegang teguh oleh generasi muda Bandung Barat dalam menghadapi tantangan zaman adaptif, kreatif, dan berintegritas tinggi,” tambah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

“Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan kalian untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, hingga teknologi. Itulah bentuk nyata semangat Sumpah Pemuda hari ini,” sambungnya.

Ia mengingatkan, pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara positif. Dengan begitu, media sosial tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk menebar inspirasi dan semangat kebersamaan.

“Jadikan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan,” tambahnya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda, lanjut dia, harus menjadi ajang refleksi bagi seluruh generasi muda Bandung Barat untuk menilai sejauh mana kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

“Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk daerah? Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru hanya penonton di tengah perubahan? Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Bandung Barat adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemuda untuk kembali menyalakan api perjuangan dan mengambil peran aktif dalam membangun Kabupaten Bandung Barat dari hal-hal sederhana di sekitar mereka.

“Bangunlah daerah dari lingkungan tempat kita tinggal dan bidang keahlian yang kita kuasai. Wujudkan karya-karya besar yang membanggakan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Resmikan Jalan, Jeje Ritchie Ismail Larut dalam Kebahagiaan Warga hingga Santap Liwet Bersama

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail meresmikan jalan Kebon Kalapa hingga Pasir Calung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selesai diperbaiki.

Pada malam tersebut juga, warga setempat menyambut jalan yang rampung diperbaiki dengan kegiatan makan liwet bersama Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan antusias tinggi warga menyambut jalan yang rampung diperbaiki setelah sekian lama menunggu sentuhan pemerintah daerah.

“Delapan tahun rusak, alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan, jadi bisa bermanfaat untuk warga Kebon Kalapa,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya jalan di kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan aktivitas warga terganggu lantaran jalan berlubang dan dipenuhi genangan air jika musim penghujan datang.

“Sebelumnya luar biasa, sudah seperti bisa mancing karena ada kubangan-kubangan. Kasihan yang jualan juga terganggu. Sekarang alhamdulillah semua jadi lancar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail.

“Perbaikan jalan adalah prioritas saya dan Pak Asep. Karena kalau jalan mulus, efek dominonya luar biasa terhadap perekonomian dan produktivitas warga. Semua jadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih hidup,” katanya.

Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025 ini, terdapat 19 ruas jalan rusak yang tengah dikerjakan, dengan progres pembangunan mencapai 80–90 persen.

“Tadi saya survei ke Lembang, sudah 85 persen selesai. Mungkin bulan depan sudah rampung semua,” tandasnya.