Tindaklanjuti SE Pemprov Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail Inventarisir Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindaklanjuti SE Nomor 177/ yang ditandatangani Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini langsung menginventarisir izin pembangunan perumahan yang berlokasi di kawasan rawan bencana alam, sebagai tindak lanjut dari surat edaran (SE) dari Gubernur Jawa Barat.

“Tentu kita lagi proses inventarisir (pendataan) mana yang sudah ada perizinan atau belum. Mana yang melanggar tata ruang dan berada di zona merah rawan bencana. Itu nanti kita akan cek,” katanya, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi ulang pembangunan di kawasan rawan bencana yang dikategorikan wilayah terlarang atau tidak sesuai peruntukan tata ruang Kabupaten/Kota.

“Kita akan lakukan penghentian sementara penerbitan izin, dan peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan. Kebijakan ini sebagai langkah pengendalian pembangunan dan upaya menjaga keselamatan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih potensi bencana yang begitu tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Pemerintah daerah tidak ingin kejadian bencana alam yang terjadi di luar daerah menimpa Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan proyek yang bermasalah itu penting,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan hasil inventarisasi akan mengelompokkan proyek perumahan ke dalam tiga kategori, diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.

“Potensi pencabutan izin bisa terjadi apabila ditemukan proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang, berada di zona terlarang, atau menimbulkan risiko kerusakan lingkungan,” katanya.

“Jadi kami harus benar-benar menginventaris mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan tapi bersyarat, dan juga yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali,” imbuhnya.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya telah menerima menerima data awal dari dinas teknis terkait jumlah perumahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan rentan bencana.

“Siang ini baru mendapatkan data-datanya dari dinas terkait. Intinya saya sangat setuju surat edaran dari Bapak Gubernur. Beliau memikirkan untuk masa depan Bangsa Indonesia dan menjaga alamnya,” tandasnya.

RPH Berstandar Nasional Milik Pemkab Bandung Barat Diresmikan

Prolite – Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar nasional milik Pemkab Bandung Barat di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, resmi beroperasi, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Dispernakan KBB, populasi ternak ruminansia di Bandung Barat mencapai ekor yang terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, dan kambing.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, fasilitas RPH yang mumpuni tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor peternakan, khususnya pemotongan hewan higienis dan sesuai standar nasional.

“RPH Bandung Barat sebagai fasilitas terpadu untuk meningkatkan higienitas, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan pemotongan hewan di wilayah Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan rumah potong hewan itu penting untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Oleh karena itu, hal tersebut akan memperkuat ekosistem peternakan daerah dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan RPH ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemberdayaan peternak lokal,” katanya.

Masih kata dia, RPH modern tersebut diharapkan menjadi pendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor peternakan, terutama dalam pengembangan sapi potong di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Tentu dengan proses yang ada akan menghasilkan kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat Bandung Barat. Ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.

Ia mengimbau para bandar domba, sapi potong, pedagang ternak dan pelaku usaha peternakan agar memanfaatkan area yang telah disiapkan sebagai lokasi resmi jual beli ternak di lingkungan RPH.

“Dan kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan RPH Bandung Barat2Q sesuai peruntukannya, sehingga fasilitas ini dapat menjadi pusat aktivitas peternakan yang modern, terintegrasi, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispernakan KBB Wiwin Aprianti mengungkapkan bahwa RPH tersebut memiliki kapasitas pemotongan 30 hingga 150 ekor hewan setiap hari. Seluruh proses pemotongan dilakukan secara modern dengan standar nasional untuk menjamin kualitas daging yang aman dan halal.

“Dengan effort-nya pa Bupati kepada kita untuk menjamin bahwa daging yang diperoleh hasil pemotongan di sini halal aman dan sehat. Jadi masyarakat lebih percaya lagi dan mendapatkan makanan halal yang aman dan sehat,” tandasnya.

Optimalkan Kolaborasi Koperasi dan UMKM Bandung Barat, Jeje: Ini Komitmen Realisasi Program AMANAH

Prolite – Optimalisasi kolaborasi antara koperasi dan pelaku usaha UMKM diyakini bakal melahirkan rantai ekonomi masyarakat Bandung Barat yang kokoh. Dengan begitu, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus tumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail  saat menghadiri kegiatan “Koperasi Expo dan Bazaar UMKM Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 di Ngamprah, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor UMKM memiliki produk, semangat, dan kreativitas, sedangkan koperasi memiliki jaringan, dukungan modal, pembinaan, dan kekuatan kolektif.

“Bayangkan saja, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tapi ditopang koperasi dalam permodalan dan pemasaran. Desa-desa memiliki produk unggulan yang diproduksi umkm, dikelola secara bersama melalui koperasi, dan dipasarkan hingga kota-kota besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kolaborasi yang baik antara koperasi dan UMKM ketika berjalan maksimal akan berdampak pada ekonomi masyarakat naik kelas dan masyarakat semakin sejahtera.

“Ketika UMKM bertumbuh, koperasi ikut kuat. Ketika koperasi sehat, umkm semakin maju. keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang yangtak bisa dipisahkan untuk membangun kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis koperasi dan UMKM akan mampu menjadi tambahan energi dalam mewujudkan salah satu program strategis AMANAH yakni Ngawangun Bandung Barat.

“Kami akan berupaya maksimal melakukan penguatan ekonomi masyarakat pada sektor koperasi, UMKM, IKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan berbasis digital,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUKM, Sri Dustirawati mengatakan, kegiatan Koperasi Expo Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai sarana promosi,edukasi, branding dan networking.

“Kami pun berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap koperasi, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi melalui semangat gotong royong dan inovasi digitalisasi,” tandasnya.

Akses Jalan di Desa Bangsaya Cililin Terputus, Jeje Pastikan Logistik dan Penanganan Darurat Diprioritaskan

Prolite – Akses jalan di Kampung Bangsaya RT 02/07, Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat diterjang longsor. Akibatnya, akses mobilitas warga di kawasan tersebut lumpuh.

Salah satu warga, Nia mengatakan, saat ini aktivitasnya sebagai pengajar di SDN Budikarya terhambat lantaran akses jalan tersebut terdampak longsor.

“Kalau mau ke sekolah sekarang harus jalan kaki satu kilometer karena tertutup longsor,” jelasnya.

Ia menambahkan, dampak bencana tersebut juga dirasakan siswa yang saat ini terpaksa harua mencari jalur alternatif yang lebih jauh dengan memiliki medan lebih curam.

“Anak-anak ada yang berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat, tapi jalurnya lebih berisiko,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini fokus terhadap pemenuhan logistik dan membuka akses jalan warga terdampak.

“Fokus utama kami penanganan, dalam hal ini agar tidak adanya korban. Sekarang Pemda KBB sedang membuat jalur darurat karena ada beberapa jalan yang terputus,” katanya usai meninjau lokasi.

Ia menegaskan, pihaknya memastikan bakal segera membangun jalur darurat untuk agar aksesibilitas warga tidak terganggu dengan membangun jalur darurat.

“Jalan ini menjadi akses utama masyarakat, karena itu untuk sementara ini membuat jalur ke depannya kita akan membangun kembali jalur ini supaya bisa dilewati,” tandasnya.

Ia mengimbau, aparatur desa dan kecamatan untuk siap siaga karena mungkin curah hujan cukup tinggi dan itu terjadi di setiap wilayah.

“Untuk itu kesiapsiagaan, namun pada intinya pemerintah siap hadir bergerak cepat dan respons cepat supaya tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir mengatakan, saat ini diprioritaskan penanganan mendesak dengan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki Pemkab Bandung Barat.

“Karena ini akses vital yang menghubungkan 3 desa, Mukapayung, Karyamukti dan Nangerang. Jadi mungkin kita dahulukan ke penanganan yang mendesak. Mungkin kita akan alihkan anggaran BTT menjadi anggaran di PU untuk penanganan jalan amblas,” katanya.

Jeje Ritchie Ismail Optimistis KDMP di Bandung Barat Perkuat Ekonomi Masyarakat

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat Kabupaten Bandung Barat di Aula Pine Shalom, Cisarua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meriviu (review) implementasi program strategis nasional KDMP dan melakukan evaluasi dan kemudian menyusun rencana aksi dan rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihak berupaya secara bersama untuk mengawal dan memberikan dukungan terbaik sehingga dari 165 desa yang telah terbentuk di Bandung Barat.

“Sebagiannya(KDMP) di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan usaha dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan,” jelsnya.

Ia menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan satu dari beberapa program strategis nasional yang diharapkan saling bersinergi satu sama lain. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat semakin bergeliat.

“Program strategis nasional seperti sekolah rakyat, yang didukung dengan penguatan program makan bergizi gratis (MBG), dan KDMP yang bisa menjadi mitra sebagai penyuplai (supplier) bahan baku bagi dapur SPPG,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan terus menguatnya ekonomi masyarakat bakal semakin mendorong sentimen positif dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Bandung Barat.

“Setiap tahapan pembangunan yang dilalui akan membutuhkan peran serta seluruh elemen secara aktif dan inklusif. Oleh karenanya kami menyambut baik bentuk kemitraan yang dibangun antara kami sebagai pemerintah bersama dengan organisasi strategis seperti koperasi merah putih,” tambahnya.

Ia menegaskan, semua pihak harus mensyukuri karunia tuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat berbagai potensi unggulan lokal. Oleh karena itu, keberadaan KDMP bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan KDMP mampu mengembangkan potensi yang dimiliki Bandung Barat agar menjadi sebuah industri yang dapat meningkatkan nilai tambah (value). Dengan begitu, perekonomian akan terus tumbuh dan kesejahteraan sejati dapat terasa oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUMKM KBB, Sri Dustirawati menjelaskan, KDMP yang sudah dibentuk hingga saat ini sudah sesuai dengan target yakni sebanyak 165 KDMP yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Kami telah mefasilitasi pendirian KDMP dengan output berupa akta yang dikeluarkan oleh notaris pembuat akta koperasi dari Kabupaten Bandung Barat,” katanya.

Ia menyebut, sejauh ini pihaknya telah memberikan sejumlah dukungan terkait implementasi program KDMP tersebut di Kabupaten Bandung Barat baik berupa pelatihan dan yang lainnya.

Pemkab Bandung Barat Apresiasi Program BSMSS Kodim 0609 Cimahi di KBB

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengapresiasi program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) KODIM O609/Cimahi di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi Komunikasi dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Roni Rudyana, Selasa (2/12/2025).

Ia mengatakan, Kegiatan BSMSS merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun desa.

“Melalui program ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang menjadi jati diri masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung Barat,” katanya.

Ia menambahkan, Desa Girimukti sebagai lokasi BSMSS tahun ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar, baik potensi sumber daya alam maupun kekuatan masyarakatnya.

“Namun masih terdapat kebutuhan pembangunan yang harus terus kita dorong agar masyarakat dapat menikmati akses yang lebih layak, infrastruktur yang lebih baik, serta kualitas hidup yang semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengajak warga Desa girimukti dan kecamatan saguling untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan ini, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan terus melanjutkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap, program ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa dan adanya peningkatan kualitas infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, sarana irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

“Selain itu, penguatan nilai kebersamaan, solidaritas, dan budaya gotong royong dan peningkatan peran TNI dalam membantu mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan wilayah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bandung Barat menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas program BSMSS yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran KODIM 0609/Cimahi dan seluruh personel tni yang telah berperan aktif dalam kegiatan BSMSS ini. Terima kasih pula kepada masyarakat Girimukti yang dengan antusias menyambut program ini dan siap bekerja sama demi kemajuan desa,” tandasnya.

Sementara itu, Dandim 0609 CimahiLetkol Inf Ratno mengatakan, kegiatan BSMSS tersebut merupakan wujud Operasi Bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara TNI dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi bersama masyarakat.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan BSMSS yang dilaksanakan di Desa Girimukti tersebut merupakan upaya nyata kepedulian terhadap masalah sosial melalui kegiatan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Diskominfotik KBB Raih IP ASN Terbaik

Prolite – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat meraih Penghargaan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dengan nilai 86,781 dan predikat Tinggi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pada Upacara Peringatan HUT Ke-54 KORPRI, HUT Ke-80 PGRI, dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung di Plaza Mekarsari.

Kepala Diskominfotik KBB, Rony Rudyana menjelaskan, BKPSDM KBB menilai Diskominfotik sebagai salah satu perangkat daerah yang konsisten meningkatkan kualitas ASN melalui pelatihan kompetensi, peningkatan kualifikasi, disiplin kerja, dan optimalisasi penilaian kinerja.

“Dengan raihan penghargaan IP ASN ini, Diskominfotik KBB berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan skor pada tahun mendatang sebagai bagian dari visi mewujudkan pemerintahan yang amanah, profesional, dan modern,” katanya.

Ia menambahkan, raihan prestasi tersebut dengan raihan nilai IP ASN predikat Tinggi merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai.

“Ini bukan hanya penghargaan, tetapi komitmen untuk menghadirkan aparatur yang kompeten, responsif, dan siap menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen penilaian resmi yang mengukur kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta disiplin ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“IP ASN menjadi indikator penting untuk memastikan aparatur bekerja profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika birokrasi modern,” katanya.

Ia menegaskan, prestasi ini menjadi bukti bahwa Diskominfotik KBB terus memperkuat kapasitas SDM, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatnya kebutuhan layanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Dengan raihan capaian ini tentu kedepannya akan terus ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya.

RAPBD 2026 Bandung Barat, Tahun Kedua Realisasi AMANAH

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 memiliki arti penting.

Pasalnya, RAPBD tersebut merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).

Ia menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah menetapkan tema pembangunan yakni “Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan ekonomi daerah”.

“APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan RAPBD terdapat sejumlah poin krusial yakni peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan optimalisasi pembiayaan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemkab Bandung Barat terus menggali potensi sumber-sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun transfer antar daerah.

“Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dalam mencapai sasaran pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk peningkatan kualitas belanja daerah yakni diarahkan pada program yang lebih produktif dan efektif, dengan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta membuka akses perekonomian guna mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Sementara itu, untuk optimalisasi pembiayaan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan daerah, khususnya melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara terukur dan akuntabel,” katanya.

Masih kata dia, dalam rancangan ini untuk pendapatan daerah untuk PAD Rp1,04 triliun, Pendapatan Transfer Rp1,83 triliun. Sehingga jika dikalkulasikan total pendapatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2026 yakni Rp2,87 triliun.

“Sementara itu, untuk belanja operasi sebesar Rp2,15 triliun, belanja modal Rp211,91 miliar, belanja tidak terduga Rp37,90 miliar, belanja transfer Rp496,37 miliar dan jika dikalkulasikan total belanja Rp2,90 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sebesar Rp 25,96 miliar,” katanya.

Jeje pun menyinggung terkait dampak rancangan alokasi transfer pusat dan memastikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

“Namun, terdapat tantangan baru setelah keluarnya Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 mengenai Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026. Dalam surat tersebut terdapat rencana pengurangan pendapatan transfer pusat sebesar Rp360,32 miliar,” katanya.

“Pengurangan ini meliputi pengurangan DAU Rp 224,87 miliar, pengurangan DAK Rp22,40 miliar, pengurangan dana bagi hasil Rp71,87 miliar, tidak mendapatkan dana insentif fiskal Rp8,2 miliar dan pengurangan dana desa Rp32,96 miliar,” Imbuhnya.

Ia menegaskan, meskipun masih bersifat rancangan, kondisi ini akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD untuk menyesuaikan belanja daerah dengan potensi penerimaan yang ada.

Jeje Ritchie Ismail Tegaskan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Bandung Barat harus Sesuai Aturan

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan upaya perencanaan Anggaran Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua RPJMD dengan visi misi AMANAH sesuai aturan.

Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dalam menyusun anggaran hal terpenting yang dilakukan adalah patuh terhadap regulasi terbaru sebagai pedoman penyusunan anggaran.

​“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” jelasnya.

​Ia menambahkan bahwa regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk mencapai tata kelola anggaran yang lebih baik. Dengan begitu, optimalisasi anggaran yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat.

​“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Ia menyebut, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran tersebut sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka penganggaran yang bertanggung jawab.

​”Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan, optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan wujud komitmen Pemda dalam memperkuat pondasi pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan dasar.

​​“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tandasnya.

Bandung Barat Optimalkan Potensi Ekonomi Sektor Kuliner

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor kuliner yang saat ini menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, sektor kuliner memiliki peran penting bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah.

“Sektor kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah,” katanya.

Ia menambahkan, sektor ekonomi dari bidang kuliner memiliki potensi menjanjikan. Pasalnya, keanekaragaman kuliner dimiliki oleh KBB.

“Kita memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari produk tradisional, jajanan khas, hingga kreasi kuliner modern yang digemari generasi muda,” katanya.

Masih kata dia, para pelaku UMKM kuliner tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, percepatan digitalisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas dan higienitas produk.

“Kita ingin pelaku usaha kuliner Bandung Barat semakin kuat dalam manajemen usaha, semakin kreatif dalam inovasi produk, serta semakin siap memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemasaran, pencatatan keuangan, hingga layanan kepada pelanggan,” jelasnya.

Pemerintah Daerah KBB, melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, kemitraan, dan fasilitasi pemasaran, berkomitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas, menjadi mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi.

“Jangan ragu berkolaborasi, baik sesama pelaku usaha maupun dengan pemerintah dan para mitra strategis lainnya. UMKM kuliner Bandung Barat harus tampil sebagai kekuatan ekonomi lokal yang tangguh dan mampu memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.