Mei Mulai Diterapkan Braga Free Vehicle , Pj Wali Kota Bandung Minta Dukungan Masyarakat

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono meminta dukungan masyarakat terkait penerapan Braga Free Vehicle (BFH) atau Braga bebas kendaraan mulai Mei mendatang pada hari Sabtu dan Minggu selama 24 jam.

“Salah satu icon Kota Bandung adalah Braga. Jalan Braga ingin kita kembalikan lagi kepada fungsi awal. Insyaallah minggu depan (penerapannya). Mohon dukungan dari semuanya,” kata Bambang di Balai Kota Bandung, Jumat 26 April 2024.

Meskipun masih tahapan perencanaan, Bambang berharap pelaksaan Braga Free Vehicle atau Braga tanpa kendaraan ini mampu berjalan optimal.

“Di akhir pekan saja, mulai Mei pada Sabtu dan Minggu. Tolong media juga mengedukasi dan mempublikasikan secara proporsional kepada publik, bahwa ini bukan keinginan pemerintah kota tetapi keinginan semua,” ungkapnya.

Kota Bandung sebagai kota jasa dan pariwisata, Bambang berharap, BFH mampu menarik wisatawan ke Kota Bandung.

“Harapannya simpel saja, Kota Bandung ini kota jasa dan pariwisata. Apa sih yang mau dijual? Salah satu di antaranya untuk bisa menarik wisatawan dan juga untuk warga Kota Bandung. Semua bisa menikmati Jalan Braga yang akan kita uji cobakan di Jalan Braga panjang,” ungkapnya.

Menurutnya, penerapan tersebut telah melewati kajian yang komperhensif.

“Tentunya ini komprehensif, sudah kita perhitungkan. Termasuk kita persiapkan kantong-kantong parkir dan lainnya. Makanya tolong edukasi kepada publik secara proporsional, bahwa ini adalah keinginan semua,” ujarnya. (yan)**

Pemkot Bandung Berkomitmen Libatkan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen melibatkan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih ramah anak, juga sebagai bentuk pemenuhan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak.

Terdapat 5 (lima) klaster dalam KLA yaitu klaster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan perlindungan khusus.

Untuk itu Pemkot Bandung menggelar Pertunjukan Anak Panca Sora untuk menyerap suara anak melalui pertunjukkan seni dan budaya dalam rangka partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan Kota Bandung di Saung Angklung Udjo, Minggu 3 Maret 2024.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, persoalan perlindungan dan pemberdayaan anak di Kota Bandung telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung.

“Persoalan perlindungan dan pemberdayaan anak ini juga masuk di dalam rumusan rancangan dan rencana ke depan, untuk 20 tahun yang akan datang,” kata Bambang saat membuka pertunjukan Panca Sora.

Sejak 2 tahun yang lalu, kata Bambang, suara anak sudah dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan tetapi secara konvensional jadi pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kota.

“Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya yang dituangkan di dalam berita acara kesepakatan di dalam musrenbang,” ujarnya.

Sebagai inovasi, tahun ini, pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan kota Bandung dirangkum dalam pertunjukan seni budaya bertajuk Panca Sora

“Panca Sora yang merupakan model penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni budaya. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai pelopor secara nasional. Mudah-mudahan melalui pancasora ini tentunya ini bisa lebih lebih bisa mempunyai nilai,” ungkapnya.

Hasil dari aspirasi anak tersebut selanjutnya akan dibawa pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

“Ini jadi momentum untuk dilaksanakan sehingga ekspresi ya atau aspirasi dari anak-anak ini bisa kita serap, kemudian saat Musrenbang bisa di aktualisasikan di dalam proses perencanaan pembangunan RKPD tahun 2025,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inovasi yang digulirkan Pemkot Bandung melalui Panca Sora.

“Kami sampaikan Apresiasi yang tinggi ini inovasi yang luar biasa, suara anak ini pararel integral dengan perencanaan pembangunan kota,” katanya.

Ia menyebut, 30 persen populasi Indonesia adalah anak. Maka perencanaan pemkot pembangunan harus memperhatikan hak anak karena jumlahnya signifikan

“Menjadi penting bagi kita untuk mampu mendengarkan suara anak. Mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor kesejahteraan anak. Posisinya menjadi penting suaranya untuk kita dengar. Ide ini sangat luar biasa, nanti kami diskusikan dalam masuk dalam dokumen perencanaan suara anak,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, CEO Save the Children Indonesia, Desy Kurwiyati Ukar mengatakan, setiap anak punya hak untuk mentukan masa depannya. Untuk itu, anak harus dilibatkan dalam dalam proses penentuan keputusan apapun yang berkaitan dengan dirinya.

“Semoga program ini dapat diadaptasi pemerintah pusat dan Daerah sebagai partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan. Anak harus ditempatkan sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Sebagai Informasi, Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Kementerian PPPA RI, Mobile Arts for Peace (MAP) – Lincoln University, Save the Children Indonesia dan King College London, dan Saung Angklung Udjo menyelenggarakan penyampaian suara anak melalui pertunjukkan seni dan budaya dalam rangka partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan

Suara anak dalam pagelaran Panca Sora berisi tentang keresahan dan harapan anak di Kota Bandung yang berkaitan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, dikemas dalam berbagai bentuk karya seni budaya seperti lagu original, festival/helaran, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, dan kabaret.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menciptakan pendekatan baru partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan yang lebih ramah anak.

Pj Wali Kota Bandung Sampaikan Duka Mendalam Atas Gugurnya Para Pahlawan Demokrasi

Prolite – PJ Wali Kota Bandung menyampaikan duka kembali menyelimuti Kota Bandung. Salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bandung gugur setelah menjalankan tugas pada Pemilu 2024.

Dia adalah Eri Fajar Nugraha yang merupakan petugas KPPS di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Almarhum meninggal pada Selasa 20 Februari 2024 pukul WIB.

PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono bersama Forkopimda Kota Bandung takziah ke kediaman almarhum.

Pada kesempatan tersebut, Bambang mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas gugurnya Almarhum Eri.

“Saya bersama jajaran Forkopimda dan Pemkot Bandung melaksanakan takziah kepada Almarhum Pak Eri. Ia merupakan Anggota KPPS. Beliau meninggal kemarin (Selasa, 20 Februari 202). Laporannya ia meninggal sesak nafas lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit,” kata PJ Wali Kota Bandung Bambang usai melaksanakan takziah, Rabu, 21 Februari 2024.

“Atas nama Pemerintah Kota dan Forkopimda kami menyampaikan duka yang sangat mendalam. Mudah-mudahan keluarga almarhum diberikan ketabahan dan almarhum husunul khatimah,” imbuhnya

Bambang menyebut, almarhum Eri merupakan salah satunya pahlawan demokrasi di Kota Bandung. Karena gugur setelah melaksanakan tugas negara menjadi penyelenggara Pemilu.

“Beliau menurut saya adalah salah satu pahlawan demokrasi. Pesta demokrasi kita yang terbesar di dunia. Saya rasa tidak berlebihan, beliau adalah pahlawan demokrasi di Kota Bandung,” ujarnya.

PJ Wali Kota Bandung menyebutkan, di Kota Bandung, tercatat ada dua anggota KPPS dan satu anggota Linmas yang meninggal setelah melaksanakan tugas.

“Ada tiga orang satu di Ujungberung, satu di Tamansari dan ini terakhir di Buahbatu,” ujarnya.

Ia memastikan, Pemkot Bandung bertanggungjawab terkait biaya pelayanan kesehatan para petugas KPPS dan Linmas yang dirawat di rumah sakit.

“Pemkot Bandung turut bertanggung jawab salah satunya biaya selama mereka masuk rumah sakit melalui UHC,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, almarhum Eri meninggal karena sesak nafas pada saat sedang menjemput anaknya sekolah.

“Pak Eri sedang mau menjemput anaknya yang sekolah, naik motor lalu sesak nafas lalu meninggal,” ujarnya.

Anhar menyebut sampai saat ini ada lima orang anggota KPPS yang masih dirawat di beberapa rumah sakit. Total Dinkes telah menangani 542 orang petugas KPPS yang sakit pasca melaksanakan tugas.

“Dengan berbagai gejala, sebagian besar ringan dan telah tertangani. Yang dirujuk ke rumah sakit total ada 22 orang dan yang masih di rawat ada 5 orang,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan pemantauan terdapat 3 sampai 4 orang sakit tipes.

“Kalau melihat seperti itu kemungkinan kelelahan. Selebihnya macam-macam. Semua biaya perawatan para petugas ditanggung Pemkot Bandung melalui UHC,” ungkapnya.

Bambang Tirtoyuliono Ditetapkan Sebagai Pj Wali Kota Bandung, Simak Profil dan Rekam Jejak

BANDUNG, Prolite – Bambang Tirtoyuliono resmi ditunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Penjabat Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tanggal 7 September 2023.

Rencananya, Pelantikan Bambang Tirtoyuliono sebagai Pj Wali Kota Bandung akan dilaksanakan pada Rabu, 20 September 2023 mendatang.

Di kalangan Pemprov Jawa Barat (Jabar), nama Bambang Tirtoyulino sudah tidak asing. Ia merupakan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jabar sejak 2021.

Bambang lahir di Bandung, 10 Juli 1966. Ia memiliki dua orang anak yakni Dheannaz Tirtoputri dan Clarissa Marela Putri dari pasangan Linda Nurani Hapsah.

Ia menyelesaikan sekolah di SMAN 5 Bandung (1986), lalu melanjutkan studi S1 Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung (1992) dan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta (2010).

Selama menjadi Aparatur Sipil Negara, Bambang telah menorehkan banyak prestasi, salah satunya adalah Penghargaan Satya Lencana, Karya Satya 20 tahun dari Presiden Joko Widodo.

Sebelum menjadi Kepala DBMPR, Bambang Tirtoyuliono juga sempat ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar pada tahun 2020-2021.

Ia juga pernah menjabat Penjabat Sementara (Pjs) Kabupaten Indramayu pada 2020 lalu.

Jauh sebelum itu, Bambang pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Pertambangan Pada Bagian Pertambangan dan Energi Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah (2003), Kepala Subbagian Kehutanan Pada Bagian Bina Kehutanan dan Perkebunan Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (2009) dan Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (2012).

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (2015), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2016) dan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (2019).

Bambang juga sempat memiliki posisi yang cukup mentereng di PT Migas Hulu Jabar ONWJ, yakni sebagai Komisaris.

Sebagai informasi, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor Tahun 2023 disebutkan Pj Wali Kota Bandung yang akan menjabat paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.