KAB. BANDUNG, Prolite – Untuk menumbuhkan para ASN yang jujur, inovasi dan berdedikasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Inspektorat Daerah melaksanakan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2025 di Hotel Grand Sunshine Resort and Convention Soreang, selama tiga hari sejak Selasa-Kamis (20-22/5/2025).

Kegiatan Perintis ini dilaksanakan Pemkab Bandung berkolaborasi dengan KPK RI. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna turut hadir pada saat penutupan program perintis hari Kamis (22/5/2025), selain dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Korupsi KPK RI, jajaran OPD di lingkungan Pemkab Bandung dan para pihak lainnya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada KPK RI melalui Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI yang sudah bisa hadir di Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Supriatna menyebutkan bahwa berdasarkan agama Islam yang dianutnya, sejak kecil ia sudah diajarkan pendidikan spiritual yaitu ada Malaikat Raqib yang tugasnya pencatat kebaikan dan Malaikat Atid pencatat keburukan.

“Maka spiritual itu penting. Bahkan sejak waktu kecil, kita belajar Pancasila,” kata Bupati dalam sambutannya.

Dadang mengatakan secanggih apapun alat, kalau kepribadian kita tidak terpanggil untuk memperbaiki diri, apapun itu tidak akan tercapai.

“Kita hidup di dunia ini ada tiga hal. Lahir, sibuk melaksanakan ujian, terakhir meninggal dunia. Meninggal dunia ada perhitungan, maka tadi ada Raqib pencatat amal baik manusia dan Atid pencatat amal buruk manusia ,” katanya.

Menurutnya, manusia yang dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba canggih, ujian tentunya pasti ada.

Untuk itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan pendidikan dan pelatihan anti korupsi dalam upaya memperbaiki semua sistem yang ada di lingkungan Pemkab Bandung.

“Apalagi pada hari ini Kabupaten Bandung sudah masuk tiga besar dalam kategori kabupaten/kota anti korupsi,” katanya.

Kang DS yang dilantik jadi Bupati Bandung pada periode pertama tanggal 26 April 2021 silam, hingga saat ini menjabat periode kedua kepemimpinannya, mengatakan, bawa pihaknya sudah mulai dan insya Allah dalam pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung tidak ada pungutan uang.

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya sudah melantik PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemkab Bandung, itu tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Maka kita sepakat, yu kita sama-sama perbaiki. Tapi insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tidak ada lagi masuk kantor telat,” katanya.

Dikatakan Kang DS, insya Allah jika semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemkab Bandung yang telat masuk kantor.

Ia pun merasa yakin melalui kegiatan Perintis tersebut ada dampak positif bagi para ASN. Seperti halnya saat Kang DS melaksanakan retreat delapan hari di Magelang, semua kegiatan tepat waktu.

“Saya ucapkan terima kasih dilaksanakan pelatihan ini (Perintis) selama tiga hari ini,” ucapnya.

Kang DS pun berencana setelah dilaksanakan pelantikan yang akan datang, akan kembali dilaksanakan pendidikan dan pelatihan serupa bagi para ASN di lingkungan Pemkab Bandung. Ia meminta kepada Direktur Diklat KPK RI untuk kembali menjadi narasumber.

Bupati Bandung pun optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi di Indonesia akan meningkat.

“Kita sebagai pelayan masyarakat bisa melaksanakannya dan mensosialisasikan program-program Pak Presiden kepada masyarakat. Salah satunya program MBG (Makan Bergizi Gratis),” harapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Swasti Putri Mahatmi, mengatakan pelaksanaan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025 ini yang dilaksanakan selama tiga hari telah dilaksanakan dengan lancar.

“Terima kasih, tentu saja kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yang telah berkomitmen untuk membangun integritas pemerintah Kabupaten Bandung dengan mengikutsertakan perangkat daerahnya untuk mengikuti kegiatan perintis selama tiga hari,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan perintis ini dilaksanakan oleh KPK RI melalui Direktor Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat Kabupaten Bandung.

Kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi khususnya pada bidang anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Dengan tujuan untuk dapat memperkuat tugas dan pokok serta fungsinya sebagai aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,” katanya.

Prolite – Pemerintah secara resmi mengumumkan pembukaan Rekrutmen CPNS 2024 dengan alokasi sebanyak 2,3 juta posisi.

Dalam konferensi pers pada Jumat (5/1/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa rekrutmen ini akan fokus pada formasi guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.

“Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah memberikan peluang besar kepada lulusan baru dengan membuka 690 ribu formasi CPNS dalam rekrutmen tahun 2024.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penataan terhadap tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1 juta 600 ribu formasi yang belum diangkat sebagai PPPK,” ungkapnya.

Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini diinisiasi sebagai respons pemerintah terhadap disrupsi teknologi yang berkembang pesat, sehingga penataan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut.

Pemerintah tengah mencari pembelajar muda yang berkompeten dari berbagai bidang ilmu untuk mengokohkan layanan publik digital, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkuat kinerja serta akuntabilitas pemerintah.

“Saya mengundang para pemuda berbakat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 dan turut serta dalam semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik,” ungkap pernyataan resmi.

Berikut adalah rincian formasi Rekrutmen CPNS 2024:

Instansi Pusat:

• CPNS: Posisi
• PPPK: Posisi

Instansi Daerah:

• CPNS:
• PPPK: (Guru: , Tenaga Kesehatan: , Tenaga Teknis: )

Rekrutmen CPNS 2024 ini mencakup sejumlah posisi strategis di instansi pusat dan daerah, dengan fokus pada penyediaan tenaga ahli untuk berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknis.

JAKARTA, Prolite – Kebijakan WFH ASN DKI Jakarta mulai diberlakukan hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan terbaru yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan ini diambil sebagai tanggapan terhadap kondisi udara yang buruk di Ibu Kota dan juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi.

Langkah ini terkait dengan persiapan menyambut event internasional yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 2023.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat event internasional tersebut, kebijakan WFH diterapkan khususnya untuk pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi sekitar 50%.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya, mengurangi polusi udara, serta meminimalkan kemacetan yang dapat terjadi selama persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN.

Namun, kebijakan Work From Home (WFH) ini biasanya diterapkan dengan pertimbangan tertentu, dan dalam beberapa kasus, sektor-sektor pelayanan masyarakat yang memerlukan kehadiran fisik ASN masih tetap beroperasi seperti biasa.

Pada kebijakan WFH ASN DKI Jakarta, kelompok ASN yang berurusan langsung dengan layanan publik, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, dan pelayanan tingkat kelurahan, masih diharuskan untuk tetap bekerja di tempat.

Hal ini karena layanan-layanan tersebut memerlukan kehadiran fisik ASN untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak dapat diakomodasi dengan bekerja dari rumah.

Tanggapan Warganet Terhadap Kebijakan WFH ASN DKI Jakarta

Di Twitter, warganet sedang ramai membahas kebijakan Work From Home (WFH) yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota.

Pendapat warganet mengenai kebijakan ini beragam. Meskipun ada yang setuju dengan langkah ini, banyak juga yang mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dan meragukan efektivitas kebijakan ini.

Beberapa warganet merasa bahwa kebijakan WFH ASN DKI Jakarta ini mungkin tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Mereka menyoroti bahwa beberapa pejabat atau ASN mungkin akan memilih untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, sehingga tujuan mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta mungkin tidak akan tercapai sepenuhnya.

Di sisi lain, ada juga pandangan yang mengkritik kebijakan WFH ini dengan asumsi bahwa pemerintah DKI Jakarta mungkin percaya bahwa polusi di Jakarta hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor dan bukan faktor lain.

Pandangan ini menyoroti bahwa polusi di Jakarta juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti industri, konstruksi, dan faktor alam.

Berbagai kritik terhadap kebijakan WFH ASN DKI Jakarta juga mulai bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk dari beberapa tokoh masyarakat.

Salah satu yang mengutarakan kritik tersebut adalah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Hardiyanto Kenneth.

Kenneth secara tegas menyatakan pandangannya bahwa kebijakan WFH ASN DKI Jakarta yang diterapkan, memiliki ketidakadilan terhadap masyarakat Jakarta.

Ia menyoroti bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hanya terbatas pada sekolah-sekolah di sekitar wilayah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Kenneth menyampaikan pandangan bahwa hal ini merupakan tindakan tebang pilih, dengan pertanyaan retoris mengapa kebijakan tersebut hanya berlaku pada ASN dan sekolah-sekolah di sekitar KTT ASEAN.

Ia juga mempertanyakan mengapa tidak diberlakukan kebijakan serupa di daerah-daerah lain yang juga terkena dampak polusi dan mengapa hal ini tidak diterapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Kenneth menegaskan bahwa ASN DKI dan ASN Kementerian menerima gaji dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, dan ia merasa hal ini merupakan suatu tragisitas.

Selain itu, ia juga mengemukakan kekhawatiran bahwa masyarakat yang bekerja di sektor swasta tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya terkait kebijakan WFH ini, padahal mereka juga turut membayar pajak.

Tidak hanya Kenneth, beberapa pengamat juga memberikan pandangan mereka terkait kebijakan WFH ASN DKI Jakarta ini.

Mereka berpendapat bahwa kebijakan WFH mungkin tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas udara di Jakarta.

Pandangan ini muncul dengan argumen bahwa sumber polusi udara di Jakarta bukan hanya terkait dengan asap kendaraan, tetapi juga melibatkan berbagai industri yang beroperasi di wilayah tersebut, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan bahwa sumber polusi udara di Jakarta tidak hanya berasal dari moda transportasi, tetapi juga terkait dengan kegiatan industri dan PLTU.

Menurutnya, meskipun kebijakan WFH ASN DKI Jakarta ini dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan, namun dampaknya mungkin terbatas karena faktor-faktor lain yang juga berperan dalam menciptakan polusi udara di kota tersebut.

Argumen ini menunjukkan bahwa permasalahan polusi udara di Jakarta bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai sektor dan faktor.

Oleh karena itu, penanganan polusi udara memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, termasuk upaya untuk mengurangi emisi dari industri dan sektor energi.