Prolite – Dengan gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung, Indonesia memastikan bahwa APBN 2024 tetap dalam kondisi prima dan tangguh.

Hal ini dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa negara harus selalu waspada terhadap dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini telah menjadi instrumen kunci untuk melindungi ekonomi nasional dari berbagai goncangan.

Dalam konteks ini, APBN 2024 dirancang dengan keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat.

Presiden Joko Widodo, pada 16 Oktober 2023, telah menandatangani Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang APBN.

Di tahun terakhirnya sebagai kepala negara, beliau memutuskan anggaran untuk 2024 sebesar triliun, naik sebesar Rp264 triliun dari tahun sebelumnya.

APBN 2024 Mengindikasikan Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun adanya potensi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global, dasar-dasar ekonomi makro Indonesia tetap solid dan berdaya saing.

Bukti dari ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari laju inflasi Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura.

Performa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama tujuh kuartal berturut-turut dan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut.

Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam perspektif fiskal, Indonesia berhasil mengkonsolidasikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, lebih cepat dari proyeksi awal yang ditargetkan pada 2023.

Oleh karena itu, arah dan strategi APBN 2024 fokus pada percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa prioritas APBN 2024 mencakup empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, dan kontrol inflasi yang efektif.

APBN 2024, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, serta reformasi regulasi dan institusi.

Seluruh kebijakan ini didasarkan pada proyeksi ekonomi global yang diharapkan menghadapi turbulensi.

Dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, inflasi berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, dan beberapa indikator lain seperti nilai tukar, harga minyak, dan produksi minyak dan gas mendapat perhatian khusus.

Sasaran pembangunan di 2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan, dengan harapan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengoptimalkan nilai tukar bagi petani dan nelayan.

Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, dengan APBN 2024 yang dirancang secara cermat, pemerintah optimis dapat menavigasi tantangan tersebut.

Febrio Kacaribu mengemukakan bahwa APBN memiliki peran krusial dalam merespon tekanan global, terutama dengan potensi kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel.

Dalam tiga tahun terakhir, APBN telah membuktikan perannya sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, dan kinerja fiskal negara terus menunjukkan peningkatan.

Prolite – Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) menjadi sorotan utama setelah diketahui utang pembangunan infrastruktur mega ini dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara soal hal ini. Dalam wawancara khusus di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin (2/10/2023), Jokowi menekankan bahwa urusan penjaminan utang kereta cepat nantinya akan diurus langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dilansir dari detik, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penjaminan diberikan untuk mengatasi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat.

Komite KCJB yang terdiri dari beberapa pejabat tinggi negara mengamati bahwa pemasukan PT KAI dari angkutan batu bara di Sumatera dinilai mampu menutup utang kereta cepat tersebut.

Hal ini memberi keyakinan pemerintah bahwa penjaminan yang diberikan untuk utang kereta cepat tidak akan membebani APBN.

Pembiayaan proyek KCJB sendiri telah mengalami pembengkakan yang cukup signifikan. Dari biaya awal sekitar US$ 5,5 miliar, angka tersebut terus melonjak hingga mencapai US$ 7,27 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut salah satunya ditutup dengan menambah utang dari China melalui China Development Bank (CDB). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperkirakan tambahan utang yang harus dikeluarkan mencapai US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun.

Dalam konteks lain, masyarakat tentu bertanya-tanya mengenai nasib Kereta Api Argo Parahyangan, terutama setelah operasional KCJB. Jokowi menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi sebagai salah satu pilihan transportasi masyarakat.

“Ya tetap nanti dilihat lah. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Termasuk juga jalan sama, mau lewat jalan nasional silakan, mau lewat yang tol silakan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa akan ada integrasi antara Kereta Cepat dengan moda transportasi lain seperti LRT, MRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan KRL. Integrasi ini bertujuan agar masyarakat dapat berpindah-pindah moda transportasi dengan mudah.

Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi meskipun KCJB mulai beroperasi.

Wacana menghentikan operasional Argo Parahyangan sempat beredar di akhir tahun 2022, namun hal tersebut dibantah oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal.

“Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan,” tegas Risal.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan keberadaan KA Argo Parahyangan menggambarkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pilihan transportasi berkualitas bagi masyarakat.

Di tengah tantangan pembiayaan, langkah-langkah terintegrasi ini menunjukkan upaya serius dalam menyongsong masa depan transportasi di Indonesia.