AHY Pastikan Konsisten Dukung Capres Cawapres Prabowo – Gibran

BANDUNG, Prolite – Kendati belum diundang makan bareng Jokowi para ketum partai politik koalisi pendukung Capres Cawapres Prabowo – Gibran, AHY pastikan Demokrat tetap konsisten mendukung pasangan Prabowo – Gibran.

“Belum ada (undangan makan bareng Jokowi, red), Beliau setahu saya lagi lawatan ke luar negeri. Kami juga sedang melakukan kampanye ini minggu-minggu terakhir yang memang sangat menentukan sebelum 14 Februari 2024. Prinsipnya saya menjaga komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan bapak Presiden dan tentunya kami akan tetap fokus untuk bisa secara bersama memenangkan Capres Cawapres Prabowo – Gibran di pilpres dan pileg di 2024 ini,” tegas AHY usai Ngopbar di salah satu kafe jalan Citarum Kota Bandung, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu terkait debat Capres Cawapres beberapa waktu lalu, AHY berharap forum debat bagi kandidat Capres Cawapres itu benar-benar menjadi forum yang mengedukasi, menginspirasi.

Kata dia, boleh saling mengkritisi sesekali saring serang tetapi jangan keluar batas, sehingga rakyat Indonesia menjadi sulit untuk mendapatkan esensi dari tema yang diangkatnya.

“Contoh kemarin, tema tentang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, hubungan internasional, geopolitik dan globalisasi menjadi banyak kabur ketika serangan itu ditujukan secara personal dan sering tidak relevan dengan tema yang di angkat,” jelasnya.

Tapi AHY akui itulah politik, itulah debat. Hanya saja ia berharap bahwa forum debat itu menjadi forum yang baik bagi seluruh kandidat untuk menyampaikan visi misi dan kebijakan yang akan diperjuangkan jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Disinggung target Pileg di Jabar dan tokoh siapa yang akan di munculkan, diakui AHY muncul semua.

“Jadi, kami melihat ada potensi yang baik Jawa Barat itu Provinsi yang besar Demokrat sendiri punya sejarah yang baik di Jawa Barat. Tapi 2024 ini kami juga melihat ada sejumlah potensi bukan hanya mempertahankan kursi tapi juga bisa menambah suara dan bahkan ada dapil-dapil yang kita bisa tambah kursinya ini berlaku buat DPR RI, DPD Provinsi mau pun Kabupaten/Kota,” ucapnya.

“Yang jelas kami ingin juara, ingin sukses dan bisa dobel digit sehingga berkontribusi secara signifikan kalau Jawa Barat sukses berarti kontribusinya signifikan terhadap suara Nasional Demokrat atau jumlah kursi demokrat secara Nasional. Tapi perlu di ingat kalau Jawa Barat juga kita solid hasilnya maka kita punya peluang yang baik untuk pilkada kelak baik itu pemilihan Gubernur mau pun Bupati dan Wali Kota,” tandasnya seraya mengatakan belum memikirkan untuk pemilihan gubernur Jawa Barat mendatang.

AHY : Anak Muda Menentukan Nasib dan Masa Depan Bangsa

BANDUNG, Prolite – Ngopi, Ngobrol Bareng (Ngopbar) gen milenial dan gen Z Kota Bandung, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa peran gen milenial dan gen Z pada pemilu 2024 mendatang sangat lah penting.

Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, sebenarnya setiap suara di TPS itu penting, karena yang menentukan nasib dan masa depan bangsa kita paling tidak untuk 5 tahun ke depan termasuk di antaranya adalah suara anak muda.

“Ingat bahwa dalam pemilu 2024 nanti lebih dari 50 persen itu berusia 40 tahun ke bawah. Sebagai pemilih pertama mau pun yang dikategorikan sebagai generasi muda. Ini penting, karena isu-isu anak muda itu benar benar relevan Contohnya, bicara tentang lapangan pekerjaan yang harus terus dibuka secara luas, penghasilan, daya beli, belum lagi bicara bagaimana anak-anak muda bisa terus membangun ekonomi yang kreatif UMKM yang di majukan, pendidikan, kesehatan dan semua yang dianggap penting untuk menyiapkan generasi muda ke depan,” beber AHY saat ngopbar di Bandung ditemani isteri tercinta Anisa Pohan, Kamis (11/1/2024).

AHY menyebut pertemuan tersebut saling menginspirasi. Secara langsung dirinya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sekali gus harapan dari generasi muda yang ingin punya masa depan yang lebih baik.

“Saya sampaikan agar mereka menyiapkan diri sebaik mungkin tetapi tentu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bangsa yang unggul itu membutuhkan kehadiran negara dan pemerintah. Kami partai Demokrat ingin menjadi bagian dari itu, agar penerus bangsa kita itu semakin kapabel, adaktif menghadapi berbagai peluang dan tantangan di abad ke-21,” harapnya.

Pasalnya, untuk Indonesia yang maju di abad ke-21 ini, Indonesia emas 2045 di butuhkan SDM yang benar-benar mampu mengolah atau mengubah tantangan menjadi peluang sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi yang baik antar sesama anak bangsa yang bisa benar-benar mencapai negara yang maju dan sejahtera.

Selain isteri tercinta kedatangan AHY ke kota kembang ini ditemani juga di antaranya oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Permana, Anggota DPR RI Dede Yusuf, dan Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 Chaerul Yaqin Hidayat atau disapa Rully.

“Alhamdulillah malam hari ini walau pun dibarengi dengan hujan tetapi membuat semakin sejuk Kota Bandung yang indah. Bertemu menyapa ngopi bareng diskusi dengan teman-teman anak anak muda Bandung Gen-Z dan milenial,” ucapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha Berharap Pesta Rakyat Tidak Terkontaminasi Penguasa

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengharapkan pesta rakyat (pilkada) 2024 mendatang betul-betul pesta rakyat dan tidak terkontaminasi oleh intervensi-intervensi penguasa.

“Harapan saya (pilkada ini, red) penguasa tetap berdiri tegak, berdiri untuk tidak memihak siapapun, buktikan bahwa Indonesia demokrasinya harus lebih baik dari kemarin, bahwa negara ini dengan sebuah heterogen atau pluralisme nya dengan kebhinekaan nya itu salah satu ciri bahwa kita berbeda,” jelas Achmad Nugraha.

Namun lanjutnya, berbeda itu bukan untuk pecah atau membuat permusuhan tetapi jadi anugerah rahmat.

“Jadi saya kira bahwa pesta 2024 ini akan menjadi perhelatan luar biasa bagi negeri kita dan akan menjadi berita luar biasa bukan hanya Indonesia tapi juga negera lain maka kita harus memberikan contoh, jangan sampai ada statement atau ungkapan-ungkapan dari berbagai negara kalau negara kita demokrasi mundur jangan sampai seperti itu,” tandasnya.

“Kami di kota Bandung khususnya mengajak seluruh elemen masyarakat. Kita sering bertemu bersama jangan sampai karena berbeda jadi pecah jangan sampai tidak mengenal satu dan yang lain bahwa perbedaan itu sementara saja mari kita bangun kota Bandung ini jadi kota besar guyub, aman, dan kondusif,” tuturnya.

Disinggung keberadaan dan kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan PJ diharapkan bisa meneruskan program dari pemimpin kota Bandung sebelumnya.

Malah kata dia harus berkelanjutan dan program yang kurang agar bersama-sama disempurnakan.

Achmad Nugraha pun menyoroti masalah sampah yang hingga kini belum selesai. Ia pun bertanya bagaimana segera memulai dan bagaimana penyelesian yang cepat.

“Kalau saya masih ke PLTSa, karena ada perda. Sudah dibuat kesepakatan eksekutif dan legislatif penyelesaian sampah ini harus cepat karena sampah begitu luar biasa yang belum tuntas jangan menjadikan kota Bandung sebuah kota semarak sampah,” ungkapnya.

Achmad menyampaikan juga bahwa TPS Gedebage solutif sementara dan pihaknya mendukung tetapi apakah akan terus seperti itu.

“Karena sampah dengan 2,5 juta penduduk di malam hari dan 3 juta di siang berdampak besar, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah dengan cepat bagaimana. Pembangunan Plts sendiri diperkirakan 6 bulanan selesai tapi 1 tahun niatan dibangun cepat,” ucapnya.

Sementara itu terkait pendidikan Achmad Nugraha menyebut masih problematik. Masih ada kasus ijazah ditahan. Padahal bagi lulusan itu untuk kerja ataupun kuliah terhambat karena penahanan ijazah.

Pendidikan di Kata Bandung kata Achmad jauh dari baik, seharusnya terpola, tertuju, fokus. Pasalnya persoalan pendidikan adalah hak dasar seperti tercantum dalam undang-undang, maka hak dasar itu otomatis jangan sampai ada anak berhenti sekolah baik SD SMP SMA apalagi universitas.

Politisi PDIP ini berharap ada bantuan dari pemkot dengan mekanisme yang tidak ribet dan agar tidak ribet harus ada koordinatif pusat dan daerah dalam menggelontorkan anggaran.

“Kami tidak masalah untuk rakyat agar tidak berhenti sekolah, karena kewenangan saja urusan SMP SMA ijazah itu tidak bisa dikeluarkan kota Bandung , pertanyaan saya kenapa provinsi tidak mengeluarkan anggarannya karena bagi kota Bandung haĺ ini tidak ada perhatian maka kami merasa perlu menganggarkan agar ijazahnya keluar ternyata tidak bisa, ini mempersulit,” ucapnya.

“Pertanyaan saya provinsi ke mana, saya punya ribuan bukti dan data baik smp sma swasta dan negeri, kita sampaikan kita bantu dengan bantuan keuangan kepada provinsi hanya sebatas itu. Swasta juga minta karena tertunggak mereka itu masuk umum karena tidak tahu harus masuk dengan jalur apa, tidak masuk apirmasi akhirnya masuk umum ditengah jalan tidak bisa bayar, swasta juga kan harus berkembang agar berkualitas pendidikannya dan infrastruktur nya,” jelas Achmad Nugraha.

Soal kesehatan sendiri Achmad menegaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya bagi orang mampu. Sedang warga Kota Bandung kurang mampu ada KIP dimana dia tidak bayar.

“Kalau orang mampu boleh dong, tetapi dengan kenaikan tarif itu pelayanan harus ditingkatkan sehingga kualitas puskesmas dirasakan oleh rakyat jangan kasih muka jutek judes, berikan informasi yang baik, jangan sampai masyarakat bukannya sembuh malah tambah sakit, yang pelayanan jelek masih ada, ya” gerutu Achmad Nugraha.

HUT PDIP Ke – 51: Harus Dirasakan Rakyat

BANDUNG, Prolite – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar hari ulang tahun ke-51. HUT PDIP ke-51 ini berlangsung sederhana itu dihadiri sekitar 100 kader PDIP di Jl Binong Jati, Kelurahan Binong. Acara digelar oleh 50 calon legislatif di daerah pemilihannya masing-masing.

Dalam kesempatan HUT PDIP itu Ketua PDIP Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kota Bandung Ahmad Nugraha mengisahkan bahwa tema yang diusungnya adalah ‘Satyam Eva Jayate’ atau kebenaran pasti menang.

Kata Ahmad kenapa mengambil tema seperti itu pada HUT PDIP karena PDIP sebagai partai yang punya sejarah setelah difungsikan tahun 1973. PDIP mengalami semua dinamika yang luar biasa.

“Jadi dulu namanya PDIP di bawah ketiak penguasa dan segala sesuatunya pada saat pencalonan presiden itu memberikan dukungan, padahal kalau sebuah negara demokrasi partai itu tidak memberikan dukungan tapi menjadi oposisi seperti yang sekarang dirasakan. Di sebuah negara mana pun pasti ada oposisi nah dengan demikian partai ini era sekarang ini tentunya mengalami perubahan yang cukup luar biasa partai ini lah salah satu partai yang me-reformis 1992,” jelas Ahmad.

“Bu Mega kala itu menolak pencalonan Soeharto menjadi presiden, satu-satunya perempuan, ketua partai, satu-satunya anggota DPR RI. Nah karena Ibu Megawati Soekarno Putri melawan kediktatoran Soeharto maka saat itu ibu mengalami tekanan yang luar biasa dan tahun 1992 terjadi pergolakan yang memang partai ini menjadi pecah di mana dukungan terhadap Bu Mega semakin besar,” kisahnya.

Kala itu lanjut Ahmad, Megawati mendapat dukungan oleh rakyat yang menginginkan negara ini demokrasi dan memberikan kebebasan berpendapat serta menentukan pilihan.

“Itu lah gerak langkah bu Mega, jadi kalau bicara reformasi partai ini sudah mereformasi sejak tahun 1992 terus peristiwa gambir tahun 1995 dan peristiwa kuda tuli tahun 1996, perjalanan ini lah membuat partai ini sangat dewasa sangat paham tentang bagaimana dinamika persoalan demokratisasi di republik ini,” tuturnya.

Untuk hari ini sendiri kata Ahmad, PDIP akan menghadapi sebuah dinamika yang akan terulang di era order baru. Pihaknya sudah siap menghadapi hal semacam itu.

Ahmad juga menegaskan bahwa partainya tidak kaleng-kaleng menghadapi tidak hanya cuap belaka, mengatakan bahwa partai ini hanya memberikan janji politik terhadap rakyat.

“Ini yang sangat konsisten untuk menegakkan hal-hal kaitan demokratisasi untuk menjaga kepentingan rakyat, kita harus dekat dengan rakyat. Mari kita merayakan HUT PDIP ini tidak hanya sebatas kepengurusan tapi rakyat harus merasakan bahwa keberadaan PDIP itu sangat luar biasa dan PDIP itu berasal dari rakyat maka sebutan wong cilik bagi PDIP itu tidak pernah akan hengkang dari slogan,” tegasnya.

Slogan tersebut harus dibuktikan dan direalisasikan bagaimana bahwa partai ini sangat dekat dengan rakyat.

Acara HUT PDIP sendiri lanjut dia, sebagai pembuktian bahwa para caleg PDIP dekat dengan rakyat sehingga akan dievaluasi, sehingga apakah betul-betul para caleg punya komitmen.

Para caleg itu tidak ada boleh ada skat dengan rakyat harus bisa menyampaikan aspirasinya. Tanpa skat sebagai pejabat, karena mereka berasal dari rakyat.

“Saya juga sosialisasi kan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, mereka satu-satunya capres dan cawapres asal dan murni dari rakyat. Partai PDIP, Perindo, PPP dan Hanura ini paham paripurna terkait rakyat dan peduli akan rakyat. Bukan kamuflase harus terealisasi sebagai pemimpin dari rakyat yang peduli dan perhatian terhadap rakyat,” pungkasnya.

Prolite – Dalam pertemuan makan siang di Istana, calon presiden potensial Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tentang kekecewaan PDIP terhadap Presiden Jokowi.

Ganjar menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas topik-topik yang lebih santai.

Selain itu, dia juga mencatat bahwa tidak ada pembahasan seputar keterlibatan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan presiden.

“Enggak, enggak, enggak. Asik-asik, kita ketawa-ketawa, ngomongnya enteng-enteng, enggak ada pembahasan yang berat. Kami lebih banyak membicarakan hal-hal ringan, terutama soal makanan,” kata Ganjar di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (30/10).

Ganjar Pranowo juga menyebut bahwa Presiden Jokowi menanyakan daerah yang telah dikunjungi oleh calon presiden, serta menyindir perubahan berat badan beberapa calon presiden dalam pertemuan tersebut.

Dalam konteks Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi mampu memastikan bahwa negara akan tetap netral.

Dia juga menyebutkan Jokowi sebagai seorang yang baik dan optimis bahwa Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik.

“Beliau adalah orang baik, dan Insyaallah, dia juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik,” ujar Ganjar.

Sebelumnya, PDIP merasa kecewa setelah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi dalam konteks Pilpres 2024.

Kekecewaan ini muncul ketika anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sempat menyinggung desakan dari seorang menteri agar PDIP mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Hasto juga mengingatkan pengorbanan yang telah diberikan PDIP kepada Jokowi.

“Kami sangat mencintai dan memberikan dukungan yang besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, namun kami merasa ditinggalkan karena ada permintaan lain yang berpotensi melanggar prinsip kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto dalam keterangannya pada hari Minggu (29/10).

Suasana Hangat Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan Pasca Makan Siang Bersama Presiden Jokowi

Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan terlihat bersama-sama dalam suasana yang penuh tawa dan senyum setelah makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta.

Mereka keluar dari Istana sekitar pukul WIB dengan Ganjar yang terlihat berjalan sambil berbincang. Ketiganya kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan yang telah menunggu.

Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo memberikan pernyataan pertama dengan suasana yang cair.

Dia menceritakan tentang keakraban selama makan siang bersama Presiden Jokowi dan menyampaikan pesan Jokowi agar Pilpres 2024 dapat berjalan dengan damai.

Setelahnya, Anies berbicara tentang aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang adil dan profesional.

Kemudian, Ganjar mengangkat isu netralitas aparatur negara dan berharap pemilu tahun depan akan berlangsung dengan lancar dan adil.

Selain itu, ketiga calon presiden juga membicarakan makanan yang disajikan selama makan siang dan mencatat bahwa mereka secara kebetulan mengenakan batik saat pertemuan tersebut, tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

Setelah sesi jumpa pers, Prabowo bergegas masuk ke mobil, sementara Ganjar dan Anies meluangkan waktu untuk berfoto bersama para awak media massa yang hadir di Istana. Mereka mengeluarkan ponsel masing-masing dan berswafoto dengan para jurnalis.

Aan: Kita Sepakat Penyerahan PSU oleh Pengembang Ditunda

BANDUNG, Prolite – Puluhan warga Komplek Griya Cempaka Arum Kota Bandung geruduk gedung DPRD Kota Bandung. Kedatangan mereka meminta dewan agar Developer perumahan menunda penyerahan Prasarana, Sarana, dan Ultilitas perumahan ke Pemkot Bandung. Pasalnya ada beberapa PSU yang belum jelas objek dan status hukumnya.

Audensi ini dilakukan, sebab pihak Developer Komplek Griya Cempaka Arum sudah menyerahkan PSU namun tidak terbuka, tidak transparan kepada konsumen.

“Sudah diserahkan ke pemda tapi tidak transparan kepada konsumen, apa saja yang diserahkan objek-objeknya status hukumnya nah itu kan belum jelas, terus Dinas Ciptabintar juga ada kecerobohan langsung segera mengesahkan revisi site plan Cempaka Arum, padahal masih banyak persoalan yang harus didalami dulu sebelum mengesahkan revisi,” jelas salah seorang perwakilan warga RW 06 Cempaka Arum, Alvian Tanjung di DPRD Kota Bandung, Senin, (5/6/2023).

Lanjutnya sesuai pengarahan Komisi C bahkan Ketua Komisi sudah ketok palu dan sepakat proses penyerahaan ditunda terlebih dahulu. Menurutnya harus ada pertemuan dulu antara warga dengan developer guna menerangkan rencana revisinya.

“Jadi kalau ada yang tidak benar jangan dulu diterima oleh Pemkot,” ujarnya.

Kata Alvin, beberapa PSU yang diserahkan itu diantaranya 2 mesjid yang belum jelas status hukum tanahnya. Itu warga sudah wakaf kepada DKM, ada taman yang sekarang dibangun oleh masyarkat, itu harus bersih dulu. Ada jalan masuk RW 06, itu masuk pemprov, di clearkan dulu nanti jadi sengketa, ada gedung RW, gedung Posyandu, ada perpusatakaan warga, itu harus jelas dulu jangan nanti sudah diserahkan Pemkot itu bisa kebongkar, kita ingin ada jaminan tidak ada alih fungsi fasilitas warga,” bebernya.

“Itu semua dibangun warga termasuk mesjid, pihak developer tidak pernah membangun di Cempaka Arum dan itu dana masyarakat. Harapan kita revisi site plan segera apalagi tadi sudah disepakati 1 RW 5 orang, ada 5 RW berarti 20 orang nanti yang mewakili warga. Ya site plan itu yang bikin pengembang tapi kan sudah disahkan Kadis Ciptabintar tanpa konfirmasi kepada warga,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Aan Andi Permana yang menerima warga menyampaikan bahwa Komisi C sepakat revisi site plan ditunda, sehingga penyerahan PSU ditunda dulu.

“Pertama penyerahan PSU ini harus betul-betul sesuai dengan data yang akan diserahkan jangan sampai nanti yang tadinya akan diserahkan kemudian tidak diserahkan, ini harus dicek and ricek lagi, jadi tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita harus melihat revisi site plan dulu, dari sini bisa lihat apa saja yang diserahkan apakah aset-aset yang sudah diserahkan dulu masuk kedalam site plan ini kalau sudah sesuai maka kita sepakat,” jelas Aan.

Tapi kalau misalkan tidak sesuai lanjut dia harus dikembalikan sesuai site plan lama terdahulu dan dimasukan ke revisi site plan yang nanti akan diserahkan.

“Kedua dalam penyerahan PSU harus ada keterlibatan warga karena warga lebih tahu mana aset yang diserahkan mana tidak. Jangan sampai warga tidak tahu. Kita komisi c minta pengelola menunda penyerahaan itu sebelum data-data jelas, sesuai tidak, baru diserahkan ke pemkot. Jangan sampai sekolah, mesjid, GSG, RW asal diserahkan ternyata diakui oleh pihak pengembang. Itu kan jadi masalah nantinya, jangan sampai aset yang sudah diserahkan dan digunakan oleh warga itu tidak diserahkan. Paling tidak kita lihat hasil revisi site plan itu, apakah sudah betul atau masih belum ada yang diserahkan,” tandasnya.

“Jadi audensi warga ini ke kita ini ingin penyerahan PSU dilibatkan, itu saya kira bagus karena memang mereka yang lebih paham lebih tahu. Kita saja dapat informasi dari mereka, karena meraka itu kan konsumen, jadi tahu mana fasum mana fasos nya. Nanti kita minta data awal dari warga juga untuk kita cocokan dengan di revisi site plan yang akan dicocokan,” jelasnya.(kai)

BANDUNG – PUI Jawa Barat menegaskan bahwa Pemilu 2024 adalah konstitusional, sehingga tidak bisa ditunda dan harus berjalan lancar, sukses, jujur dan adil.

Karena itu, wacana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, MPR, DPD, DPR, dan DPRD bertentangan dengan substansi konstitusi dan semangat reformasi serta hanya akan menimbulkan kekacauan masif baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pernyataan itu muncul disela Keluarga Besar PUI Jawa Barat menggelar Halal Bihalal dan Pelantikan Pengurus Pemuda PUI Jawa Barat periode 2023-2026. Selain itu juga digelar Rakorwil PUI Jawa Barat, Rapat Kerja Perdana Pemuda PUI Jawa Barat, dan Musywarah Wilayah Himpunan Mahasiswa PUI Jawa Barat.

Dalam kegiatan itu hadir memberikan tausiah, Gubernur Jabar dua periode (2008-2018) yang juga Ketua Majelis Syuro PUI, KH Dr Ahmad Heryawan, Lc, MSi.

Dalam tausyiahnya, Ahmad Heryawan berpesan agar pemuda PUI Jabar fokus pada dua hal, yang pertama, perbanyak aset PUI, baik itu aset berbentuk tanah, Gedung, atau benda.

“Dan yang kedua perbanyak kader PUI sebagai penerus perjuangan PUI di Jawa Barat khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya,” ujar Ahmad, Sabtu, 13 Mei 2023 di Hotel Horison.

Sementara itu terpilih sebagai Ketua Pemuda PUI Jawa Barat, Aminullah, , didampingi sekretaris umum Purnomo Alfajri, dan Bendahahari Zaid, SE.

Aminullah berjanji bahwa kepengurusan Pemuda PUI kali ini akan memperhatikan kaderisasi di tubuh Pemuda PUI.

“Karena kaderisasi merupakan tulang punggung keberlangsungan organisasi dalam jangka Panjang,” ucap Aminullah.

Selain menolak tegas penundaan pemilu dalam rakorwil itu, PUI menghasilkan tujuh rekomendasi lainnya berkaitan dengan situasi saat ini yang mulai memasuki tahun politik, yaitu:

1. Menjadikan politik sebagai jalan untuk menyebarluaskan manfaat dakwah dan mengokohkan kedaulatan bangsa, karena itu sikap dan pilihan politik harus dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah, memperluas medan amal baik dan melanjutkan ekspansi sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik dengan tetap menjaga adab, akhlak baik dan sopan santun, di samping menjaga sikap dewasa, penuh tanggung jawab dan menghormati perbedaan sikap dan pilihan politik antar sesama. DEWAN PENGURUS WILAYAH JAWA BARAT

3. Menjaga soliditas sekaligus hubungan baik di internal PUI dan eksternal elemen umat sekaligus bangsa lainnya, serta tidak merusaknya dengan caci maki, hina menghina dan merendahkan sesama umat dan elemen bangsa lainnya untuk kepntingan politik tertentu, di samping tidak terlibat dalam memproduksi dan menyebarkan hoax atau berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial bahkan terganggunya stabilitas nasional.

4. Menjadikan pemilu 2024, baik pileg dan pilpres maupun pilkada sebagai kontestasi gagasan dan rekam jejak, sehingga terpilih para pemimpin yang pro rakyat, tidak khianat pada jabatan, dan tulus membela umat serta mampu mengokohkan kebersamaan, kolaborasi dan kerjasama antar sesama elemen bangsa dalam rangka memajukan Indonesia.

5. Mendukung dan turut serta dalam memenangkan tokoh atau kader PUI dan atau tokoh yang memenuhi standar dan prinsip dakwah Islam sekaligus nilai-intisab PUI, yang ikut berkompetisi di pileg, pilpres dan pilkada melalui partai politik apapun, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.

6. Mendesak partai politik agar memilih atau menentukan para caleg, pasangan capres dan pasangan cakada yang memiliki: (a) sikap kenegarawanan, (b) tidak terlibat LGBT, (c) tidak terlibat kelompok islamophobia, (d) tidak cacat moral, (e) tidak sedang terkait kasus korupsi atau pelanggaran hukum, dan (f) tidak menebar kegaduhan, dan (g) tidak melakukan kampanye dengan konten fitnah, caci maki dan politik belah bambu.

7. Menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC serta jamaah PUI di seluruh Jawa Barat untuk menjalankan sikap dan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya melanjutkan peranan para pendiri dan ijtihad politik PUI pada momentum dinamika politik kekinian terutama pemilu 2024. (kai)

BANDUNG, Prolite– Sekelompok atlet pencak silat unjuk gigi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Jl Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2023). Aksi mereka ternyata bukan sekedar unjuk kabisa saja tetapi sambil mengantar ketuanya berserta 49 kader partai Golkar untuk mendaftar bakal calon legeslatif (bacaleg) ke KPU.

Ketua DPD Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya menyampaikan kurang lebih ada sekitar 30 persen bacaleg Golkar merupakan generasi milenial, generasi Z, dan pensiunan.

Diakuinya, Golkar konsen pada generasi milenial dan gen Z tersebut, karena dari data statistik yang dimiliki baik di Nasional mau pun kota Bandung mayoritas penduduk indonesia termasuk di Bandung lebih dari 50 persen masuk dalam kategori usia generasi tersebut.

“Ini menjadi salah satu konsen kita untuk meraih kader-kader yang nantinya akan maju dalam kotestan pemilu yang akan datang dari usia ini,” ucap Edwin.

Selain milenial, gender pun menjadi konsen pengkaderan bacaleg Golkar, itu karena setiap partai dituntut harus memenuhi kuota perempuan.

Baca Juga : Partai Amanat Nasional Optimis 7 Kursi di Kota Bandung

“Kita juga memiliki multi background ada dari pensiunan, lalu ada pengusaha juga ada dari pratiksi juga macam-macam ini menunjukan bahwa di Golkar itu betul-betul Bineka Tunggal Ika dan kita mengedepankan kebersamaan diantara semua kader-kader,” ujarnya lagi.

Disinggung pembekalan untuk para Bacaleg melanial seperti apa, kata Edwin sebetulnya Golkar sudah memiliki mekanisme tersendiri.

“Sebelumnya ada pelaksanaan Bigpol, ada pembekalan untuk para fungsionaris dan tentunya kita tidak cukup sampai disini. DPD Golkar Kota Bandung akan menyelengarakan pelatihan-pelatihan pembekalan-pembekalan, penguatan penguatan, terhadap para bacaleg ini terlebih bagi mereka yang usia melanial,” tuturnya.

Masih kata Edwin, Golkar sendiri menargetkan 10 kursi dikontestasi pileg ini.

“Kita sudah dapat tugas dari DPP untuk memenangkan 20 persen artinya kalau di Kota Bandung 10 kursi dari 50 kursi yang direbutkan,” paparnya.

Hadir dalam kesempatan itu kurang lebih ada 250 orang dan diikuti beberapa anggota PPSI (Praktisi Pencak Silat Indonesia).

“Kebetulan salah satu balaceg ada ketua PPSI Kota Bandung ini menunjukan bahwa Golkar partai Nasionalis yang selalu melestarikan dan mengedepankan seni budaya warisan leluhur,” ucapnya.

Baca Juga : Daftar Bacaleg 50 Kader PKS Kompak Berbaju Adat Sunda

Masih kata Edwin ada satu fakta di masyarakat ternyata merindukan kehidupan dimasa orde baru.

“Kita sering melihat jargon-jargon rindu terhadap kepemimpinan di zaman pak Harto dan tentu kalau kita bicara tentang orde baru kita berbicara tentang Golkar, nah kita berharap dengan majunya Golkar di legislatif tahun 2024 mudah-mudahan Golkar menang. Kita bisa mengembalikan Indonesia khususnya Kota Bandung seperti masa-masa orde baru yang lalu. Tentu dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan masa kini yang lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu salah seorang bacaleg milenial Iqbal Mohamad Usman mengaku menjadi caleg merupakan prestise bagi kaum muda untuk meraih kesempatan baik di suatu lembaga.

Namun kaum muda ini khususnya para caleg kata dia harus memiliki skill dan pengetahuan yang luas. Pasalnya saat ini banyak persaingan dan semakin ketat.

“Untuk suara saya gak munafik saya akui dari suara bapak saya yang sempat menjadi anggota legislatif. Kalau saya jadi, gaji saya akan saya sumbangkan untuk penanganan anak stunting,” ucap Iqbal merupakan bacaleg dari dapil 3 yakni Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Mandalajati, dan Antapani.(kai)

BANDUNG, Prolite – Meski nol kursi pada pileg pemilihan legislatif (Pileg) 2018-2024 Partai Amanat Nasional (PAN) optimis pileg tahun ini 2024-2029 bakal mendapat 7 kursi.

Dan untuk menarik minat PAN Kota Bandung mengaet pelaku seni diantaranya Willy pemain calo angkutan umum pada film ‘Preman Pensiun’.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Bandung Rajasa membenarkan hal itu.

“Saya diamanahkan ketua PAN untuk menjadi Ketua di Bandung ini. Sejak itu saya langsung menargetkan bahwa di pemilihan legislatif, PAN harus meraih kursi satu daerah pemilihan (dapil) satu wakil,” jelas Rasyid sapaan putera mantan Menteri Perhubungan RI, Hatta Rajasa, Jumat(14/5/2023).

Keoptimisannya itu dibuktikan dengan membenahi infrastruktur Partai mulai disemua tingkat , jejaring, cabang, ranting sampai saksi-saksi.

Baca Juga : Daftar Bacaleg 50 Kader PKS Kompak Berbaju Adat Sunda

Selain itu Partai Amanat Nasional pun kata dia, memilih kader-kader terbaik untuk direkomendasikan menjadi bacaleg.

“Kita lintas generasi, senior ada, milenial ada pengusaha, organisasi, alim ulama, semua lapisan masyarakat,” pungkasnya usai mendaftarkan ke-50 kadernya ke KPU Kota Bandung, Jl Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2023).

“Kami sangat optimis karena kami sudah buat perhitungan. Untuk masyarakat kami memilih UMKM karena di Bandung Kota Bandung sangat banyak. PAN akan mengadakan pelatihan UMKM, juga untuk program kesehatan, dan untuk lebih menarik masyarakat kami akan berkolaborasi dengan artis publik, pigur, dan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu Willy Preman Pensiun, mengaku sebagai pelaku seni ia ingin mengabdikan dirinya dengan terjun ke dunia politik dan dia merasa yakin dengan kepemimpinan Rasyid.(kai)

BANDUNG – Sekitar 50 bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Keadilan Sejahtera daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/5/2023). Mereka hadir ke KPU menggunakan bus bandros.

Ciri khas warna orange dan putih tampak terlihat dari pakaian ataupun atribut yang dipakai para bacaleg perempuan sedang bacaleg pria tampak mereka mengenakan pakaian adat Sunda atau biasa disebut Pangsi lengkap dengan ikat kepala.

Usai mendaftar Sekjen DPD PKS Kota Bandung Taufiq Rizqon dan beberapa narasumber tampak naik ke atas panggung yang disediakan KPU. Mereka menyampaikan beberapa nasehat dan yel yel penyemangat bagi para bacaleg.

Taufiq menyampaikan dari 50 bacaleg itu 11 diantaranya incumbent alias masih menjadi anggota DPRD periode 2019-2024 ini. Namun ada dua bacaleg yang akan melenggang ke perhelatan legislatif Provinsi Jawa Barat diantaranya Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan.

“Yang paling tua usia 60 tahun pak Adi dan termuda Sofa Muzahidah usia 28 tahun. target kita 26 kursi dan kita optimis,” jelas Taufiq usai mendaftarkan ke-50 bacaleg.

Kata Taufiq, penilain masyarakat terhadap para bacaleg PKS cukup baik terlebih PKS sudah memilih bacaleg dari berbagai macam unsur. Bukan hanya pengurus tapi ada aktivis masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan ada milenial juga.

“Kita memfasilitasi walau mungkin gak semua orang bisa kita tampung ya, karena hanya 50 orang ya. Tapi ini sudah format terbaik sudah mewakili berbagai macam elemen, mudah-mudahan dari semua elemen yang terwakili ini bisa menyosialisasikan diri ke masyarakat,” harapnya.

Untuk memaksimalkan pemilihan nanti, kata Taufiq, pihaknya sudah meminta kepada para caleg untuk membentuk timses dan relawan. Agar terus konsolidasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan politik.

“Kampanye kan belum, baru tahap sosialisasi. Nah, kita sampaikan agar memilih dengan pengetahuan dan ilmu bukan uang, calon mereka harus siap berjuang totalitas untuk kota Bandung. Makanya kami pakai kaos bergambar mang Oded salah satunya agar program mencintai kota Bandung tertanam dalam diri bacaleg, kita harus meneladani beliau sampai akhir hayat,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan sebenarnya pendaftaran sudah dibuka 7 hari lalu, namun baru hari ini ke 8 ada partai yang mendaftar.

“Pertama baru hari ini PKS, semua ada 18 partai. Ternyata PKS serentak se Indonesia mendaftar tanggl 8 jam 8 sesuai no urut partai mungkin. Begitu juga PKB serentak tanggal 13 jam 13. Untuk tanggal 10 ada 2 partai, tanggal 11 ada 3 partai, dan tanggal 12 ada 4 partai yang akan daftar, sisanya dihari terakhir. Di Kota Bandung ada semua partai ya cuma mendaftarkan atau tidak kami belum tahu,” pungkasnya.

Namun demikian ditegaskan Suharti jika hingga tanggal 14 Mei 2023 partai-partai itu belum juga mendaftar maka dianggap tidak ada bacaleg yang didaftarkan.

“Diluar tanggal itu tidak bisa diterima, apalagi saat ini penyerahan dokumen tidak lagi fisik tapi diuplod sehingga mempermuda sebetulnya. Jadi kalau nanti masih tidak daftar artinya tidak ada bacaleg nya,” tegasnya. (kai)