Pansus IV : RPJP Jawa Barat Harus Sinergi Dengan RPJP Nasional

Prolite – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Jawa Barat harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi yang sangat penting berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat.

Karena itu penyusunannya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya ke depan

“Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar ini sejalan yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Ahmad melanjutkan, setelah berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.

“Sehingga ketika siapa pun nanti Gubernur terpilih, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.

Ada informasi yang menarik, tambah Ahmad Hidayat bahwa yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.

“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai ke ranah legislatif untuk pembahasan Raperda Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.

Sebanyak 4 Kursi Partai Golkar Rentang Usia 20-30 Tahun

BANDUNG, Prolite – Pada perhelatan Pemilu Februari 2024 Partai Golkar raih tujuh kursi dan uniknya para legislatif yang akan duduk nanti di dominasi anak muda.

“Kami meraih tujuh kursi, 4 orang di antaranya anak muda, dengan rentang usia 20-30 tahun,” ujar Kepala DPD Partai Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya.

Kata Edwin, dengan formasi ini, diharapkan bisa menambah energi dan ide-ide kreatif dari anak muda untuk membangun Kota Bandung.

Namun demikian Edwin pun mengaku paham jika ada sebagian warga Kota Bandung yang belum percaya dengan kinerja anggota legislatif baru dari Golkar.

Intinya, lanjut Edwin, seluruh anggota legislatif muda yang masih baru ini, memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja secara maksimal.

“Justru di sini saatnya kita membuktikan diri, bahwa kita bisa bekerja dan saya tegaskan bahwa mereka yang muda-muda harus mau belajar untuk mengembangkan diri,” tuturnya.

Dengan raihan kursi ini, Edwin mengatakan Partai Golkar dipastikan menduduki posisi Pimpinan DPRD Kota Bandung sebagai wakil ketua.

Selain Golkar, ada Partai Gerindra dan PDIP yang juga meraih tujuh kursi. Dengan raihan suara paling besar Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDIP.

Sehingga formasi di DPRD Kota Bandung nantinya, anggota legislatif dari Partai Gerindra sebagai Wakil 1, anggota legislatif dari Golkar sebagai wakil 2 dan anggota legislatif dari PDIP sebagai wakil 3.

Disinggung siapa anggota legislatif yang nantinya akan menduduki posisi sebagai wakil dari Partai Golkar, Edwin mengatakan, kemungkinan besar adalah dirinya.

“Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa ketua partai, menduduki posisi sebagai pimpinan DPRD. Berarti kemungkinan besar saya yang nantinya akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandung,” tuturnya.

Salah satu nama yang ,lolos sebagai anggota legislatif DPRD Kota Bandung Periode 2024-2029 adalah Muhammad Reza Panglima Ulung, yang merupakan anak pertama dari Edwin Senjaya. Menurut Edwin, meskipun usia para anggota legislatif muda ini masih relatif muda, namun mereka bukan politisi karbitan.

“Mereka memiliki posisi yang cukup penting di partai. Selain itu, Partai Golkar adalah partai besar yang sudah berpengalaman, sehingga sudah pasti menghasilkan politisi handal,” katanya.

Tidak lupa, Edwin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh warga Kota Bandung yang sudah memilih dan mempercayai Partai Golkar untuk mewakilinya di DPRD Kota Bandung.

Pansus IV DPRD Dibentuk untuk Solusi dalam Penertiban PKL

BANDUNG, Prolite – Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi mengatakan penertiban PKL di Kota Bandung dilakukan Pemkot Bandung cukup efektif. Namun perlu diingat bahwa PKL hadir karena memenuhi kebutuhan ekonominya.

“Boleh melakukan penertiban PKL untuk kepentingan estetika. Tapi, sisi kebutuhan warganya juga harus kita lihat,” ujar Edi.

Edi mengharapkan pemerintah memberikan solusi terbaik di mana sisi estetik dan kebutuhan ekonomi warga terpenuhi.

Oleh karenanya DPRD Kota Bandung membentuk Pansus VI guna membahas Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun demikian pembahasan raperda ini masih sangat prematur karena pembahasan baru dilakukan satu kali. Masih banyak yang harus dibahas dan masih banyak yang bisa berubah.

Edi pun menyampaikan beberapa hal menjadi sorotannya semisal zonasi dalam penertiban PKL. Menurut dia akan lebih baik jika zonasi PKL hanya ada dua, yaitu zona merah dan zona hijau.

“Lebih baik tidak usah ada zona kuning. Berlakukan saja dua zonasi dalam pembagian wilayah berjualan PKL, yaitu zona merah dan zona hijau. Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak,” jelas Edi.

Lanjut Edi, dengan adanya zona kuning, malah akan membuat semua bingung. Pengaturan waktu yang dibuat di zona kuning malah akan berpotensi membuat pihak-pihak tertentu mencari celah untuk melakukan pelanggaran.

“Sehingga ada baiknya, jika zona kuning dihilangkan saja,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Bandung, Edi mengatakan, harus bisa memosisikan diri di tengah, tidak merugikan semua pihak, dan ketika membuat aturan harus menjadi solusi bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, Edi kembali menegaskan, bahwa apa yang tertera dalam raperda, dan apa yang disampaikannya kali ini, masih banyak kemungkinan untuk berubah. Karena proses pembahasan masih sangat panjang.

“Jadi ini semua belum, final, masih prematur. Kita hanya mencoba membuat aturan yang bisa membuat Kota Bandung jadi lebih indah, tapi juga tidak merugikan bagi PKL,” pungkasnya.

Edwin Senjaya: Prihatin Kenaikan Harga Beras, Apresiasi Upaya Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Kenaikan harga beras masih saja menjadi topik utama, bahkan di Kota Bandung adanya program pasar murah jadi incaran warga untuk membeli beras. Alhasil warga mengantri dari subuh, berdesak-desakan berrebut beras murah.

Menanggapi itu Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku prihatin tetapi kata dia karena kewenangan penetuan harga beras ada di pusat maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

“Kewenangan kebijakan nya kan tidak bisa lokal harus pusat. Kita hanya bisa lakukan langkah langkah sidak ke pasar tapi harga dan sebagainya dari pusat,” ujar Edwin saat dihubungi wartawan, Selasa (20/2/2024).

Akan tetapi Edwin mengapreasiasi upaya Pemkot menggelar pasar murah tersebut.

“Ya itu kan salah satu upaya meminimalisir harga tapi kan tetap kebijakan di pusat, Bandung hanya ketiban masalah. Harapan kita mudah-mudahan bisa tapi kan misal pasokan kurang kebutuhan tinggi otomatis harga naik, sehingga ketersediaan harus dari pusat apalagi kita bukan daerah produsen, beras didatangkan dari luar,” tutupnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku pihak menyediakan beras murah itu ada batasnya.

“Sebetulnya sasaran itu sudah terukur kebutuhan untuk siapa. Saya khawatir ada orang yang tidak pantas yang bersangkutan mengakses beras ini. Ini kan untuk orang secara ekonomi harus kita bantu, mungkin ya,” jelas Ema di balai kota.

Lanjutnya, camat sudah memetakan untuk siapa sasaran beras itu dan Ema ingin semua warga Kota Bandung tersadarkan akan hak beras tersebut.

“Ini kelas medium bukan premium, kelas atas ada pasarnya jangan ikut. Saya bukan menuduh karena kalau sekarang dari hitungan awal spare terlalu tinggi artinya saya curiga ada orang tidak selayaknya ikut mengakses malah mengakses,” tandasnya.

Mekanisme penyaluran sendiri kata Ema sudah cukup tertib dimana koridornya pembeli beras murah harus menggunakan kupon.

“Kalau tidak begitu, bebas ini. sasaran masyarakat secara ekonomi kita utamakan, mudah-mudahan semua tersadarkan,” pungkasnya.

Terkait perubahan mekanisme penyaluran sendiri diakui Ema akan dievaluasi, ia tidak ingin hanya karena satu kasus terjadi antrian beras seolah-olah menjeneralisasi lokasi lain.

“Kan ini baru berjalan 2 x nanti kita lihat pasti, apapun juga kita evaluasi,” tutupnya.

Prolite – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi meminta maaf kepada publik mengenai temuan kesalahan dalam penginputan data formulir C hasil perolehan suara Pemilu.

KPU menemukan bahwa sebanyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melakukan kesalahan dalam menginput data formulir C hasil perolehan suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Hasyim Asy’ari, sebagai Ketua KPU, mengungkapkan permohonan maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan komitmen KPU untuk melakukan koreksi segera.

Hal ini diungkapkan oleh Hasyim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari, sebagai langkah tanggung jawab dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

Hasyim menegaskan bahwa KPU tidak memiliki niat ataupun tindakan untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, terutama ketika terjadi kesalahan konversi angka dari Formulir C ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui unggahan Formulir C hasil TPS dalam Sirekap,” jelas Hasyim, menekankan bahwa kesalahan tersebut murni bersifat teknis dan bukan disengaja.

Hasyim mengungkapkan bahwa kesalahan konversi data hanya mencapai 0,64 persen dari total Formulir C yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KPU mencatat bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah mengunggah Formulir C ke dalam Sirekap sebanyak , dan hanya di antaranya yang mengalami kesalahan konversi.

Hasyim menjelaskan, “Jumlah TPS yang mengalami kesalahan konversi adalah dari total , atau setara dengan 0,64 persen.”

Dia juga menambahkan, “Patut disyukuri bahwa ada Sirekap yang memungkinkan unggahan data tersebut, sehingga hasil penghitungan di setiap TPS dapat diketahui oleh publik. Dengan begitu, tidak ada yang disembunyikan atau disimpan secara diam-diam, tetapi segala sesuatunya dipublikasikan secara transparan.”

Hasyim menjelaskan bahwa sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum RI memantau dengan cermat setiap unggahan formulir C dan konversinya.

“Kami di KPU pusat, melalui sistem yang ada, dapat memantau dengan jelas mana saja unggahan formulir C yang mengalami kesalahan konversi,” ujarnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum RI juga telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses perhitungan suara.

Sebagai tanggapan, langkah koreksi akan segera dilakukan untuk memperbaiki kesalahan konversi yang terjadi.

“Oleh karena itu, kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja kami akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi formulir ke angka-angka perhitungan sesegera mungkin,” pungkasnya

Survei Polsight Suara Prabowo di Jabar Tergerus Anies

BANDUNG, Prolite – Lembaga Survei Polsight melalukan survei Preferensi Politik Masyarakat di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 sampai dengan 7 Febuari 2024.

Hasil Survei Polsight suara Prabwo tergerus, namun suara Anies naik terus. Karenanya persaingan partai Gerindra dan PKS makij ketat.

Direktur Eksekutif Polsight, Yusa Djuyandi, menyampaikan survei ini menggunakan metode Stratified-Systematic Random Sampling.

Sampel dalam Survei Polsight ini berjumlah responden yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan jumlah sampel proporsional di setiap Kabupaten/Kota yang dipilih dengan acak.

“Margin of Error survei ini kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Polsight melakukan Quality Control yang sangat ketat dalam survei ini guna menjaga validitas data serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yusa.

Tujuan utama dari Survei Polsight ini lanjut dia adalah untuk mengukur peta kekuatan elektoral pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif di Jawa Barat.

Yusa memaparkan temuan pokok dan analisis hasil surveinya yakni pertama, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Barat, suara Prabowo
tergerus hingga 11,43% dibandingkan suara Prabowo pada Pemilu tahun 2019 yaitu 59,93% di Jawa Barat.

“Namun, kami menemukan
elektabilitas Prabowo-Gibran di Jawa Barat saat ini hanya 48,50%. Dengan kata lain, Prabowo berpotensi kehilangan suara masyarakat Jawa Barat sebesar lebih dari 4,08 juta pemilih,” tuturnya.

Penurunan suara Prabowo masih memungkinkan terjadi hingga hari-H pencoblosan 14 Februari
mendatang. Sementara saingan terdekat Prabowo adalah pasangan Anies-Muhaimin dengan presentase 32,17%.

Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud tertinggal jauh di angka 14,08%.
Kedua, suara Anies-Muhaimin cenderung mengalami kenaikan yang signifikan
dibandingkan survei-survei sebelumnya. Suara Anies-Muhaimin sebelumnya tidak pernah menyentuh angka 20%, namun pada survei kali ini melejit hingga 32,17% dan diprediksi akan terus merangkak naik hingga hari-H pencoblosan.

Ketiga, pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat, kami menemukan Gerindra dan PKS
bersaing ketat. Elektabilitas Gerindra sebesar 19,75%, sedangkan PKS 18,67%.

Kemudian, di posisi selanjutnya ada PDIP 15,50%, Golkar 13,08%, Nasdem 5,42%, PKB 5,00%, Demokrat 4,58%, PAN 4,17%, dan partai lainnya dibawah 2%. Dengan selisih yang sangat tipis antara suara
PKS dan Gerindra yakni 1,08% maka masih terbuka kemungkinan bagi keduanya untuk menjadi partai pemenang di Jawa Barat.

“Demikian temuan-temuan survei yang dapat kami paparkan. Temuan-temuan tersebut memotret peta kekuatan politik elektoral Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik di
Jawa Barat saat ini. Kemungkinan perubahan masih memungkinkan terjadi, meskipun tahapan pemilu akan memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024,” tutupnya.

PKS Siap Menang di Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Ketua DPD PKS Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama menyampaikan animo dan dukungan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera tinggi.

Terdengar sorak soray “Maribung Rebut Kembali” yang menggema di Cafe Pejuang Arcamanik, Bandung sebagai bentuk optimisme tinggi dari ibu-ibu yang siap mendukung penuh PKS untuk meraih kembali kursi kursi kepemimpinan di Kota Bandung.

Masa pencoblosan yang tinggal menghitung hari, menurutnya, dukungan dari masyarakat ini membawa aura positif untuk merebut kembali Kota Bandung, Pasca meninggalnya Walikota Bandung Periode 2019-2024 Alm. Oded M Danial.

“Banyaknya dukungan ini jadi semangat buat kami untuk menatap pencoblosan dan kembali merebut Kota Bandung, hari ini kita memiliki 13 kursi dan di harapkan kursi ini bisa meningkat sebanyak-banyaknya guna memuluskan tiket Pilkada 2024,” ungkapnya. Jumat (9/2/2024).

Tercatat sampai hari ini sebanyak lebih masyarakat Kota Bandung telah mendaftarkan diri sebagai kader partainya.

“Sampai data terakhir ada lebih dari yang sudah mendaftar ini belum termasuk simpatisan,” katanya.

Ia pun optimis, target yang di canangkan DPW untuk suara AMIN di Kota Bandung bisa terwujud.

“Insyallah semua terus bergerak semua terus bekerja apalagi masa kampanye menyisakan 1 hari lagi, dan kami optimis target 80 persen suara AMIN bisa di wujudkan,” tandasnya

Penyebarluasan Perda Kemandirian Pangan, Ade Ginanjar Dorong Peran Aktif Masyarakat

GARUT, Prolite – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XIV (Kabupaten Garut), Ade Ginanjar melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah atau Perda di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

Pada kegiatan penyebarluasan Perda tersebut, Ade Ginanjar mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. Menurutnya, Perda tentang Kemandirian Pangan Daerah sangat penting sebagai pedoman pemerintah baik provinsi, kabupaten atau kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Kemudian sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah, termasuk pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah.

“Kemandirian pangan daerah merupakan sesuatu yang harus diupayakan, dan memang harus melibatkan semua elemen, termasuk peran masyarakat,” kata Ade Ginanjar, Kabupaten Garut, Rabu (7/2/2024).

Apabila semua pihak ikut berperan aktif, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga ikut serta diyakini Perda Kemandirian Pangan Daerah ini bisa terimplementasi dengan baik. Terlebih, persoalan kemandirian pangan daerah ini sangat kompleks. Sehingga perlu keterlibatan semua pihak, termasuk dikawal oleh DPRD Jawa Barat.

“Kemandirian pangan daerah ini sangat kompleks sehingga perlu dikawal baik oleh DPRD Jawa Barat,” tegas Ade Ginanjar.

Diharapkan dengan hadirnya Perda 4 Tahun 2012 ini, mendorong kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan, dan rumabh tangga.

Baik dalam aspek jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal atau local wisdom.

“Kita berharap dengan adanya aturan ini menjamin ketersedian pangan masyarakat tetap terjaga, dan tidak boleh sampai terputus (tidak tersedia),” harapnya.

Selain itu Ade Ginanjar pun berharap, setelah kegiatan sosialisasi Perda ini masyarakat bisa memahami Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, dan paham atas tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengawal kemandirian pangan daerah Provinsi Jabar.

Markus Horison Sosialisasikan Pencoblosan

BANDUNG, Prolite – RW 4 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay, dibuat takjub saat menyambut kedatangan mantan kiper Persib Markus Horison Ririhina.

Kedatangan Markus Horison ini bukan untuk sosialisasi sepak bola melainkan menyapa warga dalam rangka kampanye calon legislatif (caleg) sekaligus menyosialisasikan cara pencoblosan.

Markus menyampaikan kampanye yang dilakukannya setiap hari mulai 8 hingga 12 titik. Dan Salah satu titik yakni RT 8 RW 4 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay. Sedikitnya ada 119 warga yang disapanya.

“Saya ke Cirangrang, Situsaeur, Caringin, Sukahaji, Babakan Ciparay, Cibaduyut dan lainnya,” ungkap Markus, Selasa (6/2/2024).

Markus mengingatkan tanggal 14 Februari mendatang adalah hari pemungutan suara, jelasnya warga akan mendapatkan lima kertas suara.

“Ada suara warna hijau untuk pemilihan DPRD kota. Nanti dapat lima kertas suara, cari dulu yang warna hijau, cari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gambar banteng. Kemudian angka 7, langsung coblos,” ungkapnya,

Lanjut dia, dan untuk surat suara warna abu adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Ini ada fotonya, kalau pemilihan saya hanya ada nama dan nomor urut. Untuk pemilihan presiden boleh coblos di mulutnya, kepalanya. Yang penting masih dalam satu kotak. Jangan lama di bilik suara, satu kali coblos saja, jangan coblos banyak-banyak,” ungkapnya mengingatkan.

Terakhir kata dia surat suara warna biru untuk DPRD Jabar, warna kuning untuk DPR RI dan warna merah untuk DPD.

Setelah sosialisasi dan sesi tanya jawab selesai, acara ditunggu warga adalah berfoto.

“Untungnya saya pernah main bola dari yang kecil, muda dan dewasa jadi saat warga minta foto saya ladenin, saya udah biasa saat bermain sepak bola. Alhamdulillah mereka antusias walaupun saya sudah pensiun,” ungkapnya.

Strategi Raih Kemenangan Partai Demokrat di Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Bimbingan Teknis (Bimtek) Koordinator Saksi DPC Partai Demokrat Kota Bandung dan Apel Siaga Saksi Nasional digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandung di Grand Pasundan Convention Hotel, di Bandung, Sabtu (3/2).

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi untuk bisa meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung.

Ketua DPC Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama, S.E., mengatakan melalui Bimtek ini, pihaknya akan mematangkan persiapan menjelang pemilu, sehingga saksi dapat efektif mengawal suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Peran dan keberadaan saksi di TPS saat pemungutan suara nanti sangat penting karena dapat mengawal raihan suara Partai Demokrat. Kami akan all out meningkatkan kapasitas dan kualitas saksi sehingga dapat mengawal raihan suara partai dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Aan Andi Purnama juga menuturkan, DPC Demokrat Kota Bandung akan menempatkan saksi di seluruh TPS di Kota Bandung. Diketahui, total ada sebanyak TPS dalam Pemilu 2024 yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan se-Kota Bandung.

“Hasil akhir Pemilu adalah perolehan atau raihan suara. Oleh karena itu, peran saksi sangat penting untuk hadir di setiap TPS dalam mengawal, mencermati, memantau, dan menghitung suara dengan akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saksi harus tahu betul tugas dan perannya mulai dari proses pemungutan suara, perhitungan suara, hingga rekapitulasi suara. Saksi harus dapat mengatasi titik-titik rawan dalam penghitungan suara.

Kegiatan Bimbingan Teknis Koordinator Saksi DPC Partai Demokrat Kota Bandung dan Apel Siaga Saksi Nasional yang digelar sehari ini dihadiri sekitar 300 peserta yang menjadi koordinator saksi di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung.