BOGOR, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, melakukan rapat sinergitas program kerja yang sudah direncanakan berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Dalam rapat bertema “Sinergitas Pemerintahan (OPD dan DPRD) Kota Bekasi dalam rangka penyusunan RKPD” ini bertujuan untuk menyesuaikan skala prioritas dan program kerja yang akan diwujudkan sesuai dengan program kerja dan aspirasi masyarakat.

PLT Walikota Bekasi Tri Andhianto mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyelaraskan program kerja Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dari hasil rapat sinergitas tersebut, kata Tri, nantinya akan diwujudkan dalam program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD di Pemkot Bekasi.

“Saya sudah sampaikan kepada anggota dewan apa saja program kerja tahun ini. Karena nantinya hasil rapat sinergitas ini akan segera diwujudkan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui Musrenbang beberapa waktu lalu,” ujar Tri kepada awak media di Hotel Aston Bogor.

Tri menambahkan, tidak hanya membahas program kerja tahun 2023, dalam rapat tersebut dirinya juga memaparkan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024. Isu strategis tersebut, kata Tri, di antaranya, pemerintah dinamis dan transformasi layanan publik, dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi, dan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Isu strategis tersebut, pastinya akan dijalankan karena memang berkaitan dengan apa yang menjadi Program kerja Pemkot Bekasi untuk masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah menjelaskan, bahwa rapat sinergitas dilakukan agar dapat menyelaraskan serta mensinergikan program kerja antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi yang imbasnya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat koordinasi ini, sebagai wujud persamaan langkah dan program kerja. Sebagai langkah lanjutan dari hasil reses dan kajian anggota dewan di masing-masing dapil. Semoga rapat sinergitas ini membawa kebaikan ke depan untuk masyarakat dan Kota Bekasi,” ungkap Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menuturkan, bersama 50 anggota dewan lainnya juga akan segera memutuskan anggaran dari usulan masyarakat yang telah disimpulkan menjadi satu program kerja.

“Kami bersama Pemkot Bekasi berupaya memberikan dan mewujudkan apa yang menjadi usulan masyarakat, dari hasil rapat ini bisa kita tentukan apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Kota Bekasi,” tutupnya. (*/ino)

Tegal, Prolite – Sekretariat DPRD Kota Tegal, kedatangan tamu sejawat dari Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bekasi Selasa (14/3/2023).

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Anim Imamudin Wakil Ketua III Tahapan Bambang, Sandi Efendi, Adhika Dirgantara, Eka Widyani dan beberapa pendamping diterima oleh Kasubag Umum Sekretariat DRPD Kota Tegal, Turino di ruang Komisi I DPRD Kota Tegal.

Kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk Optimalisasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada Triwulan I pada APBD tahun 2023.

Rombongan dari Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tiba di DPRD Kota Tegal dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD terkait pengawasan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi mengesahkan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,93 triilun. Nilai APBD Kota Bekasi ini mengalami kenaikan 11% dari APBD 2022 sebesar .

Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah mengatakan, tugas DPRD dalam hal ini Badan Anggaran sudah terlaksana dan disahkan menjadi lembaran negara dan akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat untuk ditelaah dan ditetapkan.

“Selanjutnya ada proses evaluasi Gubernur Jawa Barat selambatnya 14 hari. Lalu Plt Wali Kota beserta Pimpinan DPRD memiliki waktu 7 hari untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi Gubernur,” kata Saifuddaulah usai rapat paripurna.

Baca Juga : Kunker DPRD Provinsi Terkait Masa Akhir Wali Kota

Saifuddaulah menuturkan, hasil perbaikan Dewan dan Pemkot Bekasi akan disampaikan kembali ke Gubernur untuk mendapatkan Nomor Registrasi Lembar Daerah dari Gubernur dan dapat berlaku sejak diperoleh nomor registernya.

Menurut dia, nilai APBD 2023 Kota Bekasi Rp5,9 triliun ini naik 11% dari APBD tahun 2022 sebesar .

“Sementara pendapatan Kota Bekasi tahun 2023 berkisar atau lebih sekitar ,” tuturnya.

Sebelum penetapan APBD 2023, rapat paripurna ini didahului dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan Ketua Bapemperda Nicodemus Godjang.

Baca Juga : Sayadih Resmi Sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi

Dalam laporannya, politisi PDI-P ini menjelaskan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023.

“Salah satu bentuk otonomi daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Dalam pembentukannya, diperlukan penyusunan dan penetapan propemperda. Tercatat, ada 17 raperda prioritas pada 2023 dimana 8 inisiatif DPRD dan 9 usulan Pemkot terdiri 4 usulan baru dan 5 sisa 2022,” ucap Nico. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyarankan Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan THR (tunjangan hari raya).

Ia meminta Disnaker untuk mengawal serius surat menteri ketenagakerjaan no M//2// tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi perkerja atau buruh di perusahaan.

Menurut Tedy diaturan tersebut THR  keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.

Baca Juga : THR Wajib Dipenuhi Sebelum Libur Hari Raya

Politisi PKS inii berharap mudah mudahan ini bisa ditaati oleh seluruh perusahaan di Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Tedy pun meminta Dinsaker untuk menyediakan posko pengaduan THR dan bekerja aktif menampung permasalahan aspirasi dari para buruh ataupun para pekerja yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR.

Sehingga apabila terus disosialisasikan terus diinformasikan perusahaan dan tenaga kerja bisa menenuhi kewajiban dan para pekerja mendapat haknya sehingga iklim ketenagakerjaan di Kota Bandung lebih kondusif dari waktu ke waktu.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pelayanan Pemakaman Umum

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman menyampaikan bahwa sebenarnya posko pengaduan sudah ada dikelola oleh bidang industrial dan sesuai dengan permenaker RI.

Pihaknya sendiri sudah memasang spanduk penerimaan laporan terkait THR,

“Spanduknya sudah ada, nanti diperbesar. Kan pengawasan itu juga oleh provinsi, maka kita kordinasi dengan provinsi,” ujar Andri di Balai Kota, Senin (4/4/2023).(kai)

BEKASI, Prolite – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bekasi dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-26 Kota Bekasi diwarnai aksi tebar duit mainan oleh pria tak dikenal.

Rapat paripurna tersebut digelar Jumat (9/3) di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Pria yang belum jelas identitasnya itu terlihat mengenakan kemeja warna putih. Pria itu masuk ke dalam Ruang Rapat Paripurna tepatnya di lantai dua.

Adapun aksi tebar duit baru dimulai beberapa menit Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membacakan pidato di mimbar ruang rapat atau sekira pada pukul WIB.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

Terlihat, uang yang ditebar dari lantai dua menghujani lantai bawahnya yang berisi anggota DPRD Kota Bekasi. Aksi menebar uang mainan itu dilakukan bersamaan dengan orasinya yang bersuara sangat lantang.

Adapun permintaannya meminta Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk mengklarifikasi suatu hal. Hanya saja, belum jelas klarifikasi apa yang diminta kepada Kepala Daerah tersebut.

Terdengar pria itu juga menyinggung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 dan Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi.

“Itu melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005, silakan PLT wali kota mengklarifikasi di hari berbahagia ini. Karena ini melanggar Perda, Jangan rusak Kota Bekasi yang insan ini dengan hasil perjudian haram, dan melanggar Undang-Undang,” kata pria tersebut.

Petugas keamanan kemudian langsung mengamankan pria tersebut. MNC Portal Indonesia sempat mencoba meminta keterangan, hanya saja pria tersebut langsung diamankan pada salah satu ruang yang berada di Gedung DPRD Kota Bekasi. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebutkan di Kota Patriot saat ini terjadi krisis  Kepala Sekolah, guru dan pengawas. Untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi diminta transparan terutama dalam perekrutan kepala sekolah.

“Selama ini rekrutmen kepsek mengacu pada Permendikbud Nomor 28 tahun 2010. Sistem itu harus dirubah, guru yang memang senior golongan cukup jadi Kepsek harus diberi ruang mengikuti pelatihan dan pendidikan agar mendapatkan nomor untuk Kepala sekolah (NUKS), ” ungkap Sekretaris Fraksi PKS ini, Jumat (4/3).

Sardi menegaskan bahwa setelah guru yang dianggap senior dengan golongan yang cukup dan telah lulus mengikuti pelatihan dan pendidikan mendapatakn NUKS tersebut maka dinas jangan sampai mempersulit atau dihalangi mereka jadi kepala sekolah.

“Kota Bekasi ini krisis kepsek, guru dan pengawas sekolah. Sistem yang dibuat belum transparan dalam proses pengngkatan kepsek. Harusnya lebih terbuka lagi, agar calon kepsek betul orang yang punya kecakapan dalam memimpin sekolah dan diinginkan para guru sendiri, ” jelasnya.

Menurut Sardi tugas utama kepala sekolah kepsek membangun dan mewujudkan visi misi sekolah untul lebih bermutu.

Dikonfirmasi terkait indikasi setoran seperti upeti dalam penetapan kepala sekolah, Sardi menjawab hal itu harus sama-sama buktikan.

Dinas Pendidikan Membantah

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman mengakui bahwa tidak ada proses rekrutmen yang dilakukan untuk kepala sekolah. Namun demikian dia mengatakan kekosongan kepala sekolah diisi dengan Plt.

“Baru-baru ini Disdik Kota Bekasi telah menunjuk 26 Plt Kepala Sekolah untuk mengisi kekosongan di 26 Sekolah Dasar. SK nya secara simbolis diserahkan langsung oleh Plt Wali Kota Bekasi,”tegasnya.

Dikatakan kekosongan kepala sekolah yang terjadi ditingkat sekolah dasar tersebut karena ada yang pensiun dan beberapa lagi karena meninggal dunia.

Krisman membantah jika di Kota Bekasi dikatakan krisis kepala sekolah, guru atau pun pengawas. Namun jika disebut kekurangan diakuinya, seperti untuk pengawas seharusnya satu pengawas mengawasi 7 sekolah ini bisa 12 sekolah.

“Kekurang ya, tapi krisis tentu tidak. Tapi dengan yang ada masih terkover, contohnya seperti pengawas dan guru. Tapi masih bisa terkendali,”jelasnya.

Kesempatan Krisman juga menyampaikan bahwa peminat untuk kepala sekolah setiap ada pembukaan ramai yang mendaftar untuk mengikuti diklat dan pelatihan calon kepala sekolah.

Ditegaskan bahwa untuk menjadi kepala sekolah ada acuan yang baku, apalagi saat ini di Kemendikbud sudah ada Direktorat khusus kepala sekolah, pengawas sekolah yang menangani soal pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah.

“Jika dikatakan ada indikasi dinas mencoba menghalangi seseorang untuk menjadi Kepala Sekolah itu tidak benar. Silahkan siapa saja untuk mengikuti aturan dan melengkapi persyaratan dalam mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah,”tandasnya mengatakan semua dilakukan transparan. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Sayadih resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bekasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi PAN melalui Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pada Selasa (28/3).

Sayadih, menggantikan H. Safril yang meninggal dunia pada akhir tahun 2022 lalu. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi .

Selanjutnya Sekretaris Dewan Hanan Tarya membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pengangkatan Sayadih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi di sisa masa jabatannya periode 2019-2024.

Sayadih diketahui meraih suara terbanyak ke dua di dapil Pondok Gede-Pondok Melati. Dia menegaskan, akan mengawal aspirasi yang diperjuangkan almarhum semasa menjabat sebagai anggota dewan.

Hal itu jelasnya sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum H. Safril yang dikenalnya sejak awal bergabung di PAN. Ia berharap diberi kemudahaan dalam menjalankan amanah dan melanjutkan perjuangan sebelumnya.

“Saya sangat mengenal almarhum H. Safril sejak saya menjadi ketua Ranting PAN untuk Pondok Gede. Bahkan saya pernah menjadi tim sukses ,”ungkap Sayadih.

Sehingga dia mengakui mengenal dekat dengan almarhum sejak merintis di PAN dari bawah. Sayadih pun mengakui bahwa telah menganggap H. Safrilseperti orang tua sendiri.

“Selama ini jika beliau almarhum nolong orang susah itu habis-habisan. Itulah yang membuat saya kagum pada almarhum ,”tutur Sayadih.

Dalam kesempatan itu Sayadih pun mengakui untuk penempatan posisi dia mengaku mengikuti aturan fraksi untuk menugaskan di Komisi berapa dan sebagai apa. Namun demikian jelasnya almarhum H Safril sebelumnya berada Komisi 2 dan Bamus

“Tentunya akan menempati kekosongan penugasan almarhum seperti di Komisi 2 dan Bamus. Kan Saya menggantikan pa Safril,”pungkasnya seraya meminta dukungan dari awak media agar bisa menyelesaikan tugas sebagai wakil rakyat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri anggota Fraksi PAN DPR RI Fauzi dan juga jajaran pengurus DPD PAN Kota Bekasi serta DPC PAN Pondok Gede. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendapat kunjungan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa (28/3).

Menurut kepala rombongan H Oleh Soleh, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kunjungan ini terkait persiapan pelaksanaan masa akhir jabatan wali kota di kabupaten kota di Jawa Barat.

Baca Juga : Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Usul Relokasi Warga Gang Cue

“Seperti kita ketahui, pada September 2023 ini ada sekitar 20 wali kota/bupati yang masa tugasnya berakhir. Nah ini harus dipersiapkan secara matang,” ungkap Kang Oleh sapaan akrab politisi PKB ini.

Berdasarkan UU Nomor 7/2017 dan UU Nomor 10/2016 pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak yakin pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

Baca Juga : DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan Pj Bupati Diganti

Waktu pelaksanaan tersebut mengakibatkan sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 harus digantikan penjabat (Pj) kepala daerah. Di Jawa Barat, ada 20 daerah yang akan dijabat oleh Pj.

Rombongan DPRD Provinsi Jawa Barat ini diikuti sekitar 11 anggota dewan didampingi langsung Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Ida Syahida. Diterima langsung oleh Bagian protokol Setwan Kota Bekasi Dewi Tarpih. (rls/ino)

Baca Juga : Program Upskilling Lulusan 25 Smk Se-Kota Bekasi Tahun 2023 Dibuka

BANDUNG, Prolite – DPRD Kota Bandung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Pelayanan Pemakaman Umum pada Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 30 Maret 2023.

Disetujuinya Raperda tersebut ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama atas Raperda oleh Wali Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan Taman Pemakaman Umum (TPU) merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan pemakaman umum perlu didukung dengan pembuatan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang sesuai dengan visi misi dan kebutuhan daerah.

Baca Juga : THR Wajib Dipenuhi Sebelum Libur Hari Raya

“Regulasi tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara khususnya bagi mereka yang sudah meninggal,” ujarnya saat menyampaikan pendapat akhir Wali Kota Bandung.

Saat ini, kata Yana, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, pemukiman, dan kurangnya ketersediaan lahan serta daya dukung ekologis dari pemakaman umum maka urusan pemakaman harus menjadi hal yang dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Maka peningkatan pelayanan pemakaman umum harus dilakukan dengan memperluas dan menambah lokasi TPU seraya terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana pemakaman,” katanya.

Yana berharap dengan disetujuinya Raperda tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Bandung terutama terkait Pelayanan Pemakaman Umum.

Baca Juga : Reklame Roboh Di Perempatan Samsat Tak Berijin

Selanjutnya, penetapan Raperda menjadi Perda yang telah disetujui akan disampaikan kepada Wali Kota Bandung untuk proses selanjutnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Bandung, Yana Mulyana disampaikan secara tertulis.

Pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan persetujuan terkait kerja sama daerah antara Kota Bandung dan Kota Melbourne.

Selain itu, dilaksanakan penyampaian penjelasan Wali Kota perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ).(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa partai Demokrat tengah mempersiapkan kemenangan pada pemilihan umum 2024 bahkan berharap bisa kembali ke pemerintah nasional.

“Semakin dekat ke tanggal 14 feb 2024 tanggal pemilu momentum menentukan nasib bangsa. Tentunya kami mempersiapkan kesuksesan agar semakin kuat di pemerintah RI, provinsi khususnya di Jabar yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia ini dan kabupaten kota. Kita kerja keras semoga Demokrat kembali ke pemerintah nasional, dengan cara bagaimana kita menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan presiden,” jelas AHY usai safari Ramadan di Kota Bandung, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga : Survei CSI, Anies Kuat, Ridwan Kamil dan Yana Mulyana Bisa Dua Periode

AHY mengaku partainya tengah ikhtiar dan terus berkomunikasi dalam koalisi perubahan tersebut bahkan terus membangun komunikasi yang intensif antara partai Demokrat, PKS, dan Nasdem.

“Saya pun terus berkomunikasi intensif dengan mas Anies Baswedan sebagai figur yang kami usung bersama sebagai bakal calon presidenIndonesia di tahun 2024,” ungkapnya lagi.

Disinggung siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Bawesdan. AHY menyampaikan bahwa 3 partai koalisi tersebut beberapa saat lalu telah menandatangani piagam.

“Intinya dalam piagam ini kami memberikan ruang yang luas kepada pak Anies untuk menentukan pasangannya. Ada sejumlah kriteria, mudah mudahan bisa dijawab dalam arti bisa dihadirkan figur yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Kami tidak ingin berandai andai kami ingin semua menyerahkan kepada bacapres, tentu saja kami bisa memberikan masukan yang positif masukan diperlukan faktor penguat menjawab kriteria tersebut,” tuturnya lagi.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

Sedang soal pernyataan Erlangga Hartanto kemungkinan ada koalisi besar jika Golkar gabung. Menurut AHY, sebetulnya 3 partai sudah koalisi itu membuka ruang pada partai manapu dengan syarat memiliki tujuan sama yaitu membawa perubahan dan perbaikian untuk bangsa Indonesia.

“Semua sedang proses, kami hargai temen-teman partai lain dan kami membuka siapapun yang mau membawa perubahan dan perbaikan bukan hanya bergabung dan ikut berkuasa,” tutupnya.

Sementara itu pada safari ramadan kali ini AHY bertemu dengan ratusan masa milenial dan Gen Z di kota Bandung. Dalam safari itu AHY menyampaikan bahwa harus ada perubahan dan perbaikkan untuk bangsa Indonesia terutama dari segi keadilan pendidikan, kesejahteraan , kesehatan dan connecting terbuka.(kai)