BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, turut hadir dalam upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (2/5/2023).

Menurut Abdul Hadi Wijaya, Hardiknas 2023 menjadi momentum peningkatan pendidikan di Jabar. Meskipun pendidikan di Jabar sudah cukup baik, tetapi masih banyak pekerjaan rumah atau hal yang harus ditingkatkan.

“Pendidikan di Jabar alhamdulilah banyak prestasinya, tetapi masih banyak pekerjaan rumah-nya,” tutur Abdul Hadi Wijaya usai upacara Hardiknas 2023 di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (2/5/2023).

Baca Juga : Dewan Berharap Bandara Husein Tetap Beroperasi

Tiga hal yang harus ditingkatkan atau beberapa yang menjadi sorotan DPRD Jawa Barat yakni, pertama biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Jabar harus gratis, terutamanya bagi masyarakat miskin.

“Biaya pendidikan jangan lagi melibatkan masyarakat miskin. Bagi masyarakat miskin, biaya pendidikan harus gratis, yang mampu dipersilahkan berkontribusi,” kata dia.

Kedua, soal blank spot. Pihaknya sangat berhadap tidak ada lagi blank spot, semua calon peserta didik harus terakomodasi.

Baca Juga : DPRD Jabar Dukung Penuntasan Konflik Pertanahan

“Masih banyak blank spot. Misalkan, ada sekolah bagus tapi siswa yang pakai zonasi hanya bisa paling banyak 1 kilometer. Diluar 1 kilometer masuk zonasi itu enggak bisa. Artinya pekerjaan rumah (terkait blank spot) untuk memenuhi zonasi masih besar (masih banyak),” ucapnya.

Ketiga tambah Abdul Hadi Wijaya, soal kualitas pendidikan. Bagaimana pendidikan di Jabar harus menghasilkan lulusan yang punya banyak prestasi, tetapi harus diimbangi dengan sikap baik. Satu diantaranya, sopan, disiplin, terutamanya soal kualitas pendidikan di Jabar yang harus siap kerja atau siap pakai.

“Pendidikan yang baik akan menghasilkan anak yang berdaya, produktif,” tambahnya.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengharapkan bandara Husein Sastranegara tetap beroperasi.
Menuruy dia itu karena banyak wisatawan yang akses pelayanan wisatanya bisa lebih cepat ketimbang harus ke bandara Kertajati.

“Kita dapat info kunjungan kunjungan bahwa bandara Husein akan di off kan sampai hari ini kami di DPRD belum mendapatkan informasi apapun dan banyak warga menanyakan juga, kami memandang perlu menteri perhubungan menyampaikan secara rinci kapan dioperasikannya bandara Kertajati untuk rute apa,” jelas Tedy usai menghadiri acara buka puasa bersama wartawan dan anak Yatim dhuafa,Kamis (13/4/2023).

Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR

Alasannya kata Tedy, karena menyangkut kedatangan wisatawan dari luar Kota Bandung, banyak warga luar dan dalam kota menginginkan bandara Husein tetap beroperasi tidak dimatikan.

“Walaupun rute-rute terbatas tidak dimatikan, pesawat kecil bisa dipertahankan kalau pesawat besar silahkan di Kertajati. Ya tentu aspek kecepatan pelayanan kan kalau mendarat di akses tujuan wisata bisa cepat misal ke Pasar Baru atau ke kawasan Bandung Utara karena kalau ke Kertajati butuh waktu lagi,” tandasnya.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pelayanan Pemakaman Umum

DPRD sendiri kata Tedy terlebih dulu Komisi C yang memiliki kewenangan membahasnya akan berkomunikasi dulu dengan menteri perhubungan, angkasa pura.

“Sehingga ada kejelasan info terkait bandara husein ini. Sekarang masih berjalan bahkan ada rute-rute baru 2 3 rute baru, nah itu kan gak jelas,” tutupnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).

Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.

Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR

“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada” ujar hasim.

Pihaknya mendukung penuh, dilakukannya FGD seperti dan diharapkan kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan.

Baca Juga : Pansus 38 Rapat Konsultasi Kemenkumham Jabar

“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga diantara para pihak, terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.

Selain itu Hasim pun berharap, melalui FGD yang telah digelar ini semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan.

“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan” pungkas Hasim.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Anas Urbaningrum mantan ketua umum Partai Demokrat yang sudah resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung pada hari Selasa (11/4). Ia menjalani program cuti menjelang bebas (CMB) dengan tetap wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Bandung.

Saat keluar dari Lapas Sukamiskin Anas terlihat mengenakan kemeja putih dan celana jin biru dan ia menyalami loyalisnya.

Sebelumnya Anas dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang, Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subside 3 bulan kurang.

Anas sempat memberikan pidato, dipidatonya Anas langsung melempar psywar melalui pidato yang disampaikannya. Namun belum dipastikan siapa pihak yang dimaksud oleh Anas Urbaningrum.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf, pertama mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan sosial. Alhamdulillah tidak terjadi,” ujarnya di hadapan ratusan sahabat AU di halaman Lapas Sukamiskin, Selasa (11/4).

Ia mengungkapkan dukungan keluarga, teman dan para sahabat membuat dirinya bisa lebih hidup tegak berdiri. Termasuk masih dalam keadaan sadar, sehat dan waras.

“Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, teman-teman para sahabat saya tetap bisa hadir hidup tegak berdiri. Saya hadir di sini dengan sadar, sehat dan waras,” ujarnya.

Baca Juga : Latansa, Pelatihan Perempuan dan “Emak-Emak” Kader PKS

Anas kembali memohon maaf kepada pihak-pihak yang beranggapan dapat memisahkan dirinya dengan sahabat-sahabatnya. Termasuk dengan Indonesia yang dicintainya.

Ia menegaskan bahwa ikatan batin, rasa, nilai, semangat dan komitmen antar sahabat perjuangan dan melangkah maju tetap terjalin. Oleh karena itu mereka yang beranggapan bahwa bisa memisahkan dirinya dengan sahabatnya seperti tidur di siang bolong.

Anas menambahkan mereka yang menyusun skenario besar dengan memasukkannya ke penjara dalam waktu lama dan beranggapan dirinya telah selesai tidak terjadi. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan melakukan monitoring ke posko pengaduan THR di JL RE Martanegara No.6 tepatnya samping kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Monitoring dilakukan guna memantau sejauh mana efektivitas pokso tersebut.

“Sampai hari ini belum ada pengaduan satu pun. Hanya berdasarkan surat edaran dari menteri tenaga kerjaan bahwa THR harus dibayarkan pada H-7 ini betul-betul bisa ditaati para pengusaha dan diingatkan bahwa tahun ini THR tidak boleh dicicil apalagi tidak dibayar,” tegas Teddy.

Teddy ingin DPRD dan Pemkot melalui Disnaker Kota Bandung benar mengawal surat edaran tersebut. Dengan cara sejak awal terus menginformasikan.

Baca Juga : Dewan Himbau Dibuka Posko Pengaduan THR

Lanjutnya, tahun lalu ada 20 pengaduan namun bisa diselesaikan kendati para pengusaha membayar dicicil THR pegawainya.

“Sanksinya terberat adalah pembatasan usaha,” jelasnya lagi.

Sedang untuk outsourching kata dia, sebenarnya sudah dianggarkan oleh perusahan sehingga aturan pun sama. Dan untuk P3K Pemkot pundemikkan harus mendapatkan perhatian.

“Saya belum mendalami, tapi dari sudut hak nya sama. Soal jam kerja pas lebaran secar aturan tetap libur terkecualo untuk yang dibidang sangat strategis misal pelayanan kesehatan. Sampai hari ini tidak ada laporan ke dewan karena sudah teratasi oleh dinas,” ucapnya lagi seraya mengatakan bila ada perusahan tidak libur lebaran itu tinggal kesepakatan pekerja dan perusahan, jika memberatkan, pekerja bisa menyampaikan aduannya ke posko.

Baca Juga : THR Wajib Dipenuhi Sebelum Libur Hari Raya

“Kita himbau tenaga kerja bijak gunakan THR, dan harapnnya berbelanja produk lokal sehingga menumbuhkan ekonomi umkm,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman mengatakan, bahwa saat ini tercatat ada 8000 perusahaan yang memperkerjakan sekitar karyawan.

Bagi karyawan sudah bekerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR full satu bulan gaji. Sedang karyawan baru tetap mendapat THR dengan hitungan proporsional perusahaan.

“Sekali lagi tahun kemarin masih boleh THR dicicil karena sekarang tidak boleh harus dibayar penuh. Sebenarnya laporan ini menampung semua aduan untuk kita laporkan ke pengawas yakni Disnakertrans Provinisi Jabar. Bagi yang ingin melapor bisa melalui linknya ekternal link pengaduan THR atau datang kesini,” ujar Andri.(kai)

BEKASI, Prolite – Majelis Taklim Roudhotul Jannah melaksanakan agenda bakti sosial Ramadan untuk masyarakat di lingkungan RT 01/RW 02, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Sabtu (25/3).

Dalam menggelar agenda ini Majelis Taklim Roudhotul Jannah sendiri berkolaborasi bersama dengan Sahabat Alimudin Sekertaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS.

Agenda yang dilaksanakan sejak pukul WIB ini dilaksanakan di rumah Ketua RT 01/RW 02 ini turut dihadiri oleh warga yang menerima paket sembako sebanyak 50 orang perwakilan dari setiap KK.

Baca Juga : Pansus 38 Rapat Konsultasi Kemenkumham Jabar

Agenda yang dipimpin oleh Rahmawati ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam momentum Ramadan 1444 Hijriyah ini.

Pihaknya menuturkan Majelis Taklim Roudhotul Jannah melaksanakan agenda ini agar masyarakat senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah Ramadan.

“Dalam agenda bakti sosial ini kami juga memberikan motivasi agar semua memaksimalkan bulan Ramadan dalam beribadah dan berdo’a. Karena Ramadan adalah bulan yang spesial bagi umat Islam,” ujarnya.

Di sisi lain, Alimudin juga mengatakan bahwa program bakti sosial ini adalah program yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan.

Baca Juga : Kerap Banjir, Anggota Dewan Beri Bantuan Pompa Air

“Pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita beribadah tapi tidak melihat saudara kita yang tengah kesulitan, Kita berbuka dengan berbagai hal tapi saudara kita kesulitan untuk berbuka, jangan sampai ini terjadi,” ujarnya.

“Untuk itu agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kepedulian antar sesama, semoga yang sedikit ini dapat menjadi bekal berpuasa bagi saudara kita,” tambah Aleg PKS Dapil Mustika Jaya, Bantar Gebang dan Rawalumbu ini.

Alimudin menuturkan bahwa PKS akan senantiasa hadir untuk membantu masyarakat dalam berbagai kondisi dan momentum, “Kami terus berupaya semaksimal yang kami mampu lakukan, semoga apa yang diberikan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PKS senantiasa ada untuk semua,” pungkasnya. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Pansus 38 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melakukan rapat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar).

Rapat ini diselenggarakan di ruang rapat Soehardjo Kanwil Kemenkumham Jabar pada hari Jumat (3/3) lalu. Ditujukannya rapat konsultasi terkait pembahasan Raperda tentang Jaringan Utilitas dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kabid Hukum Lina Kurniasari, Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Suhartini, para staf pendamping dibidang hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, serta anggota Panitia Khusus 38 (Pansus 38) DPRD Kota Bekasi dan staf pendamping DPRD Kota Bekasi. Rapat tesebut bertujuan untuk mengkonsultasikan hasil rapat Dewan mengenai pencabutan Perda Bekasi nomor 13 tahun 2012 tentang perizinan pemanfaatannya.

Baca Juga : Rapat Paripurna Diwarnai Aksi Tebar Duit Mainan

Pembahasan mengenai Raperda Pemanfaatan Ruang dan Jaringan Utilitas, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi atau diperjelas terkait Raperda tersebut. Hal-hal yang perlu dibenahi itu diantaranya mengenai landasan penimbang yang perlu merumuskan landasan Filosofis, sosiologis, dan logis.

Lalu mengenai ketentuan umum, yang mana penggunaan istilah yang ada dalam rumusan ketentuan umum, seharusnya merupakan istilah yang digunakan secara berulang-ulang didalam batas hukum.

Baca Juga : Rapat Paripurna Hasil Reses I TA 2023

Selanjutnya mengenai sanksi administrasi, bahwa seharusnya posisi sanksi administrasi tersebut dicantumkan setelah pasal yang mengatur tentang ketentuan yang berkaitan.

Sebagai contoh, sanksi administrasi yang merujuk pada pasal 12 dan 15, posisinya harus dicantumkan setelah pasal 12 dan 15. Lalu mengenai ketentuan peralihan, didalam rumusan tersebut masih belum ada kejelasan atau pengaturan lebih lanjut, sehingga masih terdapat ketidakjelasanan didalamnya.

Dengan diselenggarakannya konsultasi tersebut diharapkan rumusan-rumusan yang telah dibahas bisa memberikan hasil yang maksimal demi memajukan dan mensejahterakan Kota Bekasi dan pada akhir kesempatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Heri Purnomo, melakukan advokasi atas aspirasi warga di RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Ada beberapa aspirasi dari warga yang dititipkan ke legislatif PKS tersebut, salah satunya adalah meminta bantuan pompa air untuk penanganan banjir di lingkungannya.

Pasalnya banjir kerap terjadi saat debit hujan tinggi. Menurut Heri Purnomo penanganan dengan pompa air mungkin itu salah satu solusi jangka pendek atas permasalahan banjir yang terjadi di daerahnya.

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

“Banjir yang sering terjadi tentu menjadi masalah untuk semua, tapi sebagai wakil rakyat hal ini perlu didengar dan diberikan advokasi sehingga masyarakat merasa memiliki perwakilan dari mereka atas aspirasi yang diinginkan,” ungkap Heri Purnomo.

“Banjir belum ada penanganan kongkrit dan masyarakat terus menerus mendapatkan masalah yang serupa setiap waktunya,” tambahnya.

“Semoga dengan advokasi yang diberikan dapat memberikan hal positif untuk warga disana dan banjir yang kerap menerpa dapat berkurang dan cepat surut,” pungkasnya.

Warga menerima pompa air tersebut dari Dinas DBMSDA Kota Bekasi langsung di Kantor RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Baca Juga : Kota Bekasi Krisis Kepala Sekolah

Perwakilan RW yang hadir menerima pompa air tersebut menyampaikan bahwa segenap pengurus RW 25 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan terkait dari aspirasi dari Bapak Heri Purnomo berupa pengadaan mesin pompa air banjir yang selama ini menjadi harapan dan keinginan warga sebagai salah satu fasilitas dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Warga juga mendoakan agar legislatif PKS Bekasi Utara ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan limpahan rezeki untuk selalu menginspirasi kemajuan dan pembangunan di lingkungan RW 25. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada pukul WIB. Rapat tersebut berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi pada hari rabu taggal 15 februari 2023 dan dilaksanakan secara umum dan terbuka di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi.

Rapat Paripurna yang di hadiri oleh Pimpinan Bapak H.M. Saifuddaulah, S.H.,M.H., (Ketua DPRD), Bapak Anim Imamuddin, SE, MM (Wakil Ketua DPRD), Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) dan Bapak Tahapan Bambang Sutopo, SH (Wakil Ketua DPRD) beserta anggota DPRD Kota Bekasi dan turut dihadiri pula oleh Bapak Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M selaku PLT Walikota Bekasi, serta para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Bekasi.

Baca Juga : Rapat Paripurna Diwarnai Aksi Tebar Duit Mainan

Rapat ini dipimpin dan dibuka secara langsung oleh Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut diawali dengan Pembukaan dan Penyampaian Laporan Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Laporan Hasil Reses I (Satu) Masa Sidang I  Tahun Sidang 2023 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi Drs. Hanan, .

Disampaikan bahwa hasil pelaksanaan reses berupa masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari kegiatan reses yang di catat oleh anggota DPRD Kota Bekasi sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kemudian dihimpun oleh Sekretaris DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dan jumlah Aspirasi Masyarakat Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 adalah Aspirasi.

Baca Juga : Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

Dr. Tri Ahianto Plt. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan serta memastikan kepada seluruh perangkat daerah bahwa seluruh usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi, yang selanjutnya menjadi sumber data-data kebutuhan akan pembangunan dengan tentunya akan dilakukan proses verifikasi maupun penelaahan oleh perangkat daerah, sehingga ke depan akan menjadi usulan yang konkrit dan valid,” Jelasnya. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Santika.

Acara tersebut dibuka oleh plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , para Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan Stakeholder.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kota Bekasi tahun 2024 brtumpu pada 5 arah kebijakan.

“Perencanaan Pembangunan kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan yaitu pengutana fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital, yang kedua penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, tiga pengutana Ketahanan keluarag dan mendorong kewirausahaan secara inklusif, empat Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan dan yang kelima Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan” Paparnya.

“Musrenbang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencana pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir Pemerintahan.”lanjutnya.

“Musrenbang juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Diakhir ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  kepada para anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat terakomodasi di dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD untuk memedomani hasil yang telah disepakati di dalam Forum Perangkat Daerah. Kami juga meminta intgerasi dan sinkronisasi RKPD dengan Rancangan Renja PD Tahun 2023 perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik.

Lanjut PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M menjelaskan bahwa Perencanaan yang ada di Kota bekasi ini memang sangat datar dan kemampuan saluran yang hanya kuat untuk hujan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

“Untuk itu,  perencanaan memang ada yang button up dan ada yang top down, tetapi yang perlu di akselerasi adalah diberikannya kesempatan dan juga anggaran yang bisa dilakukan di tiap kecamatan. Selain itu juga dengan membuka ruang terbuka hijau.”Paparnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama-sama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan dan dapat mencapai pembangunan yang lebih baik.” lanjutnya. (*/ino)