Persoalan Banjir Kota Bekasi, DPRD: Ada Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Komisi I DPRD dari Fraksi PKS, Muhamad Kamil, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi di Kota Bekasi, khususnya terkait banjir dan ketimpangan pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang dinilai berjalan cukup baik hingga saat ini.

“Secara umum stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan baik. Namun masih ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Kamil.

Dikutip dari laman pojoksatu, salah satu isu utama yang disoroti adalah banjir yang masih terjadi di sejumlah titik. Ia mencontohkan banjir yang kembali merendam kawasan Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, saat musim hujan.

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

“Banjir masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kampung Lebak Teluk Pucung Bekasi Utara. Artinya, diperlukan langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara,” katanya.

Selain banjir, DPRD juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan. Sejumlah keluhan warga, seperti jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang tidak optimal, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU), dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

“Masyarakat menantikan percepatan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup,” jelasnya.

Di sisi lain, Kamil menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan dukungan nyata kepada pelaku UMKM. Ia menilai pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.

“Program pemberdayaan dan dukungan UMKM perlu diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah guna memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan merata.

Ia pun berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi semakin solid ke depan agar berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.