BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota Bandung kini memiliki aplikasi sistem informasi geografis berbasis situs daring bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+).

Sistem ini merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, pemetaan daerah rawan bencana, pengelolaan sumber daya alam.

BSM+ berisi fasilitas hasil analisis layanan yang memugkinkan pengguna untuk dapat menarik kesimpulan dengan bantuan fitur geoproessing dan beragam data yang dimiliki. Manfaatnya, sebagai geodatabase pengelolaan data dan perencanaan pemantauan evaluasi.

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Ciptabintar, Deni Pathudin mengatakan, data geospasial akan mengintegrasikan seluruh data dari berbagai OPD dalam aplikasi Bandung Smart Map Plus (BSM+).

Baca Juga : Smart City, Pelayanan Publik Wajib Terintegrasi Data

“Geospasial menjadi salah satu wadah untuk menyatukan data, sehingga tumpang tindih data itu bisa ketahuan. Data ke orangnya itu bisa tepat,” katanya saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Cipaku Hotel, Selasa 14 Maret 2023.

Ia mengatakan, melalui BSM+ berbagai program dan pembangunan dapat potret dari wilayah paling bawah, misalnya profil kelurahan. Saat ini peta BSM+ telah sampai kepada tingkat RT dan RW.

BSM+ memuat berbagai informasi tematik yang dibisa dipakai dalam perumusan dasar berbagai program.

Tak hanya itu, BSM+ juga kata dia memiliki berbagai keuntungan seperti mudah dapat diakses, hadir dengan skala yang baik sehingga presisinya bisa dipertanggungjawabkan, dan menghadirkan tematik data untuk dasar pengambilan keputusan pimpinan.

Baca Juga : Sekda Kota Bandung Sabet Digital Leadership Government Awards

“Misalnya zonasi sekolah untuk pemenuhannya. Kaitan jumlah penduduk di sebuah kawasan untuk pembangunan puskesmas. Kita juga membangun batas administrasi kewilayahan sampai RT dan RW,” katanya.

“Kami ingin mengembangkan kolaborasi dan sinkronisasi data kelurahan jadi data peta dalam aplikasi. Seperti data DTKS, stunting, dan lainnya. Kita ingin ada data spasial,” imbuhnya.

Perlu diketahui, dari 514 kota/kabupaten hanya ada dua wilayah yang menggunakan peta geospasial 1: yakni Bandung dan Surabaya.

Ia berharap, BSM+ akan terus dikembangkan bahkan bisa menjadi peta acuan berbagai kebijakan di kota Bandung.

“Kita kembangkan layaknya Google Map, semua data terintegrasi di BSM+ yang mudah diakses,” ujarnya.(rls/hms)

KOTA BEKASI, Prolite – Bertempat di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Ma’aruf Amin, Selasa (14/03).

Hadir juga dalam pemberian penghargaan tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) diberikan kepada 22 Pemerintah Provinsi dan 334 Pemerintah Kabupaten/Kota atas keberhasilannya dalam mencapai target sebanyak 95% penduduknya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional: Kartu Indonesia Sehat dan atas dukungan peran serta Pemerintah Daerah dalam pembiayaan iuran JKN-KIS bagi penduduknya.

Baca Juga : Pemkot Bekasi Terima Piagam Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2022

Berdasarkan target tersebut, di awal Februari 2023, Kota Bekasi meraih 97,17% penduduknya telah menjadi peserta JKN-KIS dan sebanyak 296,673 peserta dibiayai oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui program Penerima Bantuan Iuran melalui Pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD), sehingga Kota Bekasi berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023.

Wakil Presiden RI, K.H Ma’aruf Amin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memastikan dan menjalankan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mendukung program JKN-KIS dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan agar teruskan dukungan bersama untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan RPJMN 2020-2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi penduduk Indonesia menjadi anggota JKN-KIS,” ujar Wapres Ma’aruf dalam sambutannya.

Baca Juga : Dituding Ketidakjelasan Pajak Hiburan, Pemkot Klarifikasi

Senada dengan Wapres RI, Menko PMK, Muhadjir Effendy pun juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak atas kerjasama baiknya dalam implementasi JKN-KIS di wilayah masing-masing.

“Upaya pemenuhan kepemilikan JKN-KIS bagi penduduk tidak terlepas dari sinergitas baik antar lembaga baik dari tingkat Kementerian, maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta lembaga pendukung lainnya, semata-mata untuk mewujudkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat yang merata dan dalam upaya untuk terus meningkatkan capaian kepersertaan JKN-KIS, Kemenko PMK bersama BPJS Kesehatan akan lakukan pemetaan dan penyisiran sampai ke tingkat Desa, sehingga raihan kepersertaan JKN-KIS pun dapat memenuhi target, dan agar Pemerintah Daerah terus mendukung kami sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Menteri Muhadjir.

Atas raihan penghargaan UHC, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengaku akan terus meningkatkan kepersertaan JKN-KIS bagi seluruh warga Kota Bekasi.

“Target kepersertaan JKN-KIS sudah 97%, Mudah-mudahan ditahun berikutnya Kota Bekasi bisa mencapai diangka 100%, dengan demikian tidak ada lagi warga masyarakat yang kesulitan dalam layanan kesehatan, karena sudah di cover oleh JKN-KIS,” Ujar Tri Adhianto.(rls/red)

KOTA BEKASI, Prolite – Sidak yang kembali dilakukan oleh Satpol PP Kota Bekasi untuk menjalankan kembali Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Selasa (14/3) kemarin. Terjaring para pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 10 Aparatur dan 5 anak berseragam sekolah.

Operasi ini dilakukan dengan terbagi 2 tim, untuk tim pertama yakni ke pusat perbelanjaan di pasar proyek Bekasi dan telah ditemukan 10 pegawai dengan seragam lengkap juga ditemukan para anak sekolah masih jam belajar yang langsung diberikan peringatan. Untuk tim kedua yang bergerak ke Mall Grand Galaxy Park usai menyisir mal tersebut tidak diketemukan para pegawai yang memanfaatkan jam kerja.

Baca Juga : Pemkot Bekasi Terima Piagam Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2022

Tujuan ini untuk memonitoring para aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN yang menggunakan waktu kerja tetapi masih dalam waktu jam kantor berada di mall atau pusat perbelanjaan untuk makan atau memanfaatkan waktu tersebut.

Sidak dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional yang berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Bekasi dan Humas Setda Kota Bekasi dengan maksud jika diketemukan pegawai yang melanggar jam waktu kerja segera ditindak oleh BKPSDM Kota Bekasi untuk di data dan diberikan kewenangannya kepada perangkat tersebut.

Baca Juga : Tri Adhianto Melantik 212 Pegawai Negeri Sipil

Satpol PP menyerahkan kebijakan kepada kepada BKPSDM Kota Bekasi untuk menindaklanjuti para ASN dan Non ASN yang telah seharusnya berada di area kantor saat jam kerja tapi memanfaatkan waktu yang telah ditentukan saat jam kerja untuk berada di pusat perbelanjaan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Trantibum, Saut Hajulu saat apel sebelum gelaran GDN, bahwa kita sebagai satpol PP hanya memantau saja tidak melakukan tindakan apapun dan jika diketemukan berikan kebijakan kepada BKPSDM Kota Bekasi.(hms/red)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meresmikan Kolam Retensi Cisanggarung di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati, Selasa 14 Maret 2023.

Kolam retensi ini memiliki luas meter persegi dan luas lahan 1,2 hektare. Selain itu, kolam retensi ini memiliki kapasitas meter kubik.

Yana menyambut positif peresmian Kolam Retensi Cisanggarung. Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya Pemkot Bandung untuk mengatasi potensi banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Arcamanik.

“Selain upaya pencegahan banjir, juga untuk menabung air dan menaikkan muka air tanah di Kota Bandung tentunya,” ucap Yana.

Dengan lahan yang luas dan dukungan penghijauan maksimal, Yana juga optimis Kolam Retensi Cisanggarung dapat menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Bandung.

Baca Juga : Sampah Faktor Utama Pencemaran Sungai

Kendati demikian, Yana meminta seluruh pihak menjaga fasiltas ini agar tetap nyaman untuk dikunjungi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.

“Dengan terbangunnya kolam retensi ini, titik banjir khususnya di kawasan terdampak banjir seperti Kecamatan Arcamanik, atau kawasan Cingised ya, semoga bisa selesai,” ucap Yana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi menyebut saat ini sudah ada 10 kolam retensi yang dibangun di Kota Bandung.

Ia juga menyatakan, Kolam Retensi Cisanggarung bisa menahan air hingga liter dan meyakini dampak banjir ke wilayah seperti Kecamatan Arcamanik dapat diminimalisir.

Baca Juga : Kolam Retensi Gedebage, Solusi Tuntaskan Banjir

“Tadi teman-teman di kewilayahan juga memberikan pernyataan, mereka menyebut banjir di kawasan mereka mulai berkurang,” terangnya.

Selain kolam retensi, beberapa upaya Pemkot Bandung dalam mencegah potensi banjir serta mengelola air hujan di Kota Bandung antara lain dengan membangun rumah pompa dan sumur imbuhan.

“Ini (Kolam Retensi Cisanggarung) pembangunannya 2022. Dan untuk 2023 kami sedang mempersiapkan kolam retensi di Margahayu Raya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Maya Himawati berharap kolam retensi ini dapat menjadi solusi masalah banjir, khususnya di kawasan terdampak yakni Kecamatan Arcamanik.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kolam retensi ini,” tuturnya.(rls/kai)

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjamin ketersedian berbagai komoditas pangan menjelang bulan suci ramadhan 1445 Hijriah aman terkendali.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Meiwan Kartiwa saat menjadi narasumber Bandung Menjawab, Selasa 14 Maret 2023.

Untuk itu, Meiwan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan menimbun barang kebutuhan pokok secara berlebihan.

Baca Juga : Jelang Ramadan, PKL dan Bazar Bakal Ditata

“Insyaallah semua (komoditas pangan,red) masih aman dan tersedia. Jangan membeli berlebihan agar tidak menggangu stok barang. Insyaallah stok kebutuhan pokok aman tersedia,” katanya.

Meiwan juga memastikan pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan terjadi penimbunan kebutuhan pokok masyarakat.

Disdagin Kota Bandung secara rutin memantau ke lapangan untuk memastikan harga dan stok komoditas pangan atau barang kebutuhan pokok tersedia dengan baik.

“Kita rutin melakukan monitoring harga ke lapangan. Kalau ada kelangkaan, pasti harga tinggi. Kita juga lakukan sidak ke distributor dengan instansi terkait untuk mencegah adanya penimbunan bahan pokok,” katanya.

Baca Juga : Gumasep, Naikkan Omzet 120 Pelaku UMKM

“Kalau ada pedagang yang menjual dengan harga tidak wajar silahkan laporkan ke Disdagin,” imbuhnya.

Dari hasil peninjauan lapangan, kata Meiwan, memang ada beberapa komoditas yang telah terjadi kenaikan. Namun hal itu masih dalam tahap wajar.

Perlu diketahui, cabai rawit merah rata rata di angka Rp70-80 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp60-70 ribu per kilogram. Komoditas lainnya masih stabil telur ayam masih di angka Rp27-29 ribu, daging ayam Rp34-36 ribu, daging sapi Rp120-140 ribu.

Baca Juga : Kenaikan Harga Beras Sumbang Inflasi

“Minyak goreng curah atau kemasan masih tersedia. Gula pasir aman tersedia di pasaran,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk datang ke pasar murah yang digelar Pemkot Bandung untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Silahkan datang ke pasar murah, untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok yang murah,” kata dia. (rls/kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Kedatangan tim dari Ombudsman RI untuk menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian penyelenggaraan penilaian kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2022 langsung diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto di ruang kerjanya.

Didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Lintong Dianto, Kepala Dinas Kesehatan, Tanti Rohilawaty, Kepala DPMPTSP, Dicky Irawan, Kepala Disdukcapil, Taufik Rahman, Sekretaris Dinas Pendidikan, Deded Kusmayadi, Kepala Bagian Organisasi, Lusi dan Kepala Bagian Humas, Amsiyah.

Tim Ombudsman RI dihadiri oleh Dedi Irsan sebagai Kepala Perwakilan, Dika Arlita sebagai Kepala Asisten Pencegahan
Tessa Khairiah, Staff Kesetjenan dan Luthfi Akbar, Staff Kesetjenan.

Baca Juga : Ombudsman RI Berikan Penghargaan Untuk Jabar dan 5 Pemda

Disebutkan hasil dari rekapitulasi penilaian tersebut yang dilakukan observasi dari Bulan Agustus – November 2022, mengenai penilaian untuk Pemerintah Kota Bekasi unit layanan ada 7 Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Puskesmas Karang Kitri, Dinas Pendidikan, Puskesmas Jatibening, Dinas Sosial dan Dinas PMPTSP.

Telah dilakukan observasi dengan total nilai kepatuhan sebesar 83,18 dengan kategori B dan opini Kualitas Tinggi, piagam penghargaan diserahkan kepada Plt. Wali Kota Bekasi dari tim

Dijelaskan oleh Dedi Irsan tujuannya sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, pada tahun 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun ini penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

Baca Juga : HUT Kota Bekasi, Gelar Lomba Video Dokumenter Tingkat SMP

Semua komponen tersebut menjadi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini. Dengan demikian penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi lebih komprehesif dalam menakar mutu pelayanan publik.

Plt. Wali Kota Bekasi mengungkapkan rasa bangga karena langsung menerima penghargaan ini, dan akan semakin semangat dalam menjadikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang sangat prima.

Ia juga memerintahkan kepada para kepala perangkat daerah agar terus mengembangkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik dan tidak hanya kepala perangkat daerah saja yang tau akan tetapi sampai tingkatan staf bisa menjabarkan.(rls/red)

KOTA BEKASI, Prolite – Pemerintah Kota Bekasi mengklarifikasi tudingan mahasiswa dan pemberitaan pada media elektronik yang mengatakan pendapatan asli daerah sejumlah Rp 17 Miliar dari sektor pajak hiburan tidak jelas.

Tudingan itu disampaikan pada momen rapat paripurna HUT Kota Bekasi Ke-26 di hadapan tamu undangan, pimpinan dan para anggota DPRD dan Plt. Wali Kota Bekasi.

Mahasiswa ini juga menebar uang mainan ditengah rapat sehingga sempat mengganggu jalannya acara. Aksi ini sebagai protes tidak logisnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan terutama permainan ketangkasan.

Baca Juga : HUT Kota Bekasi, Gelar Lomba Video Dokumenter Tingkat SMP

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Arief Maulana mengatakan Pemerintah Kota Bekasi dalam penerimaan PAD telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di sektor pajak hiburan.

Ia katakan nomenklatur pendapatan dari pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ada dalam satu kode rekening dan satu nomenklatur.

“Tidak ada pendapatan yang diduga tidak jelas dimana pendapatan dari pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan pada satu nomenklatur di satu kode rekening pendapatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019”.

“Penerimaan pendapatan pacuan kuda memang tidak ada di Kota Bekasi, sedangkan penerimaan pada nomenklatur dimaksud didapatkan dari kendaraan bermotor (contohnya permainan ATV) dan permainan ketangkasan (contohnya permainan anak, panahan dan permainan salju) termasuk penerimaan dari permainan anak yang bersifat insidentil.

Baca Juga : Sekda Kota Bekasi: IWO Terus Bersinergi dengan Pemerintah

Dasar hukum :
Pajak hiburan masuk pada pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menertibkan dan menata para pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan jelang Bulan Suci Ramadan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Bandung, Senin 13 Maret 2023.

“Salah satunya penanganan PKL di Tegalega, Regol. Kita sudah dua kali ke sana didampingi beberapa OPD terkait untuk berkoordinasi dengan koordinator PKL-nya,” ungkap Ema.

Baca Juga : PKL di Masjid Al-Jabbar Ditertibkan

Menurutnya, ada hal yang harus dicermati berkaitan kawasan konservasi PKL tersebut, salah satunya menyesuaikan penertiban PKL berdasarkan dengan tipikalnya.

“Ada tiga tipikal PKL. Pertama, dari sisi jumlah. Lalu jenis lapak. Ketiga waktu mangkalnya,” ujarnya.

Dari segi jumlah, PKL yang beraktivitas pagi di wilayah timur (Jalan Moh. Toha) sebanyak 207 lapak. Sedangkan, PKL di wilayah barat (Jalan Otto Iskandar Dinata) sebanyak 257 lapak.

“Pastikan PKL tidak boleh bertambah tapi harus berkurang. Hal yang harus diantisipasi, kalau mendengar penertiban biasanya malah bertambah para PKL ini,” ucapnya.

Baca Juga : Sekda Kota Bandung Sabet Digital Leadership Government Awards

Selain itu, PKL yang membangun lapaknya secara permanen juga perlu ditertibkan. Para PKL yang berjualan di hari Minggu pun tidak boleh ada di luar kawasan.

“PKL yang jualan di hari Minggu ini ada lebih. Saya sudah memerintahkan DSDABM segera tata trotoar di sekitar Tegallega. Plotting per cluster petugasnya juga,” katanya.

Untuk konsepnya, Ema mengatakan, sudah dibuatkan desain dan akan dibahas lebih lanjut.

Selain itu, Ema menambahkan, antisipasi kegiatan perekonomian berupa Bazar di bulan Ramadan tidak akan diizinkan kepada pihak manapun. Terutama di kawasan Alun-alun, Jalan Soekarno, Kepatihan, Dalem Kaum, serta Braga Pendek.

Baca Juga : Pasar dan Bazar Murah di Kota Bandung, Jangan Lewatkan!

“Tidak boleh ada kegiatan bazar, tidak kita izinkan. Mudah-mudahan kita bisa berkomitmen kuat di bawah tekanan manapun,” tegasnya.

Selain PKL, parkir liar dan forest walk pun akan dibenahi. Pemkot Bandung akan menjadikan kawasan Braga bebas dari parkir. Sedangkan forest walk di Taman Lansia, Pet Park, Kandaga Puspa, dan Taman Maluku akan diterangi dengan lampu-lampu hias.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Bambang Suhari memaparkan, dari 207 PKL di wilayah timur Tegallega, sebanyak 185 akan difasilitasi gerobak portabel dengan beberapa desain yang telah direncanakan.

“Sisanya akan kita buatkan di wilayah barat. Kita juga akan kelompokkan para PKL berdasarkan kategori jualan atau produknya,” papar Bambang.(rls/kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung agar menjaga nama pribadi dan institusi tempat bekerjanya. Ia mengingatkan, para ASN untuk mempergunakan media sosial untuk produktivitas positif dan tidak untuk hal-hal negatif yang dekat dengan kesan hedonisme.

“Jadi memang gaya hidup berlebihan (hedonisme) itu kan sedang disorot masyarakat. Tetapi kalau sesuai dengan profil pendapatannya ya, saya pikir wajar saja,” ucap Yana.

“Seperti misalnya, ASN memakai jam tangan. Menurut saya wajar, masak enggak memakai jam tangan? Misalnya begitu. Tetapi itu untuk fungsinya saja (jam tangan sebagai penunjuk waktu atau aksesori),” katanya menambahkan.

Baca Juga : Gumasep, Naikkan Omzet 120 Pelaku UMKM

Yana meminta, ASN Pemkot Bandung tidak menampilkan gaya hidup hedonisme di media sosial. Menurutnya, ada pengawasan berjenjang yang berlaku bagi para ASN dalam bersikap.

“Setiap OPD memiliki pimpinannya. Di Pemkot Bandung pun ada lembaga yang mengawasi,” terangnya.

Di sisi lain, Yana juga meminta masyarakat tidak perlu kuatir untuk membayar pajak kepada Pemerintah. Ia menjamin, Pemkot Bandung memiliki pengawasan berjenjang, khususnya terkait pajak yang dibayarkan masyarakat yang nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga : Yana: Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaan dan Pajak

Menurutnya, Pemkot Bandung memiliki inspektorat dan di dalamnya ada bidang-bidang yang mengawasi para ASN di bawah naungan Pemkot Bandung.

“Jadi tidak perlu kuatir. Bayar pajak sesuai nilai dan sesuai waktu. Terkait pengawasan, kita punya Inspektorat, ada APIP. Dan juga masyarakat bisa sama-sama mengawasi,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada hari ini sebanyak 87 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dilantik menjadi ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Sebanyak 22 orang dari 87 ASN yang dilantik di antaranya menduduki jabatan fungsional.(rls/kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, menghadiri giat Musyarawarah Bersama Daerah 1 (MUBESDA) yang bertempat di Rumah Makan Wulan Sari, Jl. Raya Kemakmuran Marga Jaya Bekasi Selatan pada Kamis (9/3/23).

Kegiatan yang mengusung tema Optimalisasi Peran IWO untuk pembangunan Kota Bekasi itu sukses digelar oleh Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi.

Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah, PJ. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, Organizing Comittee Yanso Sitorus selaku Ketua Pengurus Daerah IWO Kota Bekasi dan Ketua Umum Pengurus Pusat IWO Yodi Yudhono serta anggota IWO se-Kota Bekasi

Kegiatan yang diselenggarakan untuk pertama kalinya selama kepengurusan IWO tersebut hadir sebagai salah satu langkah dalam mengoptimalisasi peran IWO untuk pembangunan Kota Bekasi.

Baca Juga: Antisipasi Kanker Serviks, Gelar IVA Test

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IWO Yodi Yudhono saat menyampaikan sambutannya.

“Mengenai optimalisasi peran IWO untuk untuk Pembangunan Kota Bekasi, ada tiga hal yang ingin saya ingatkan, yang pertama untuk meningkatkan peran kita harus memiliki integritas. Lalu yang kedua kapasitas dalam menulis perlu ditingkatkan karna sudah banyak yang bagus menulis beritanya tetapi kapasitasnnya yang harus ditingkatkan. Bukan hanya menulis dan bertanya, tetapi atittude karena hal itu membuat narasumber dapat menghormati dan menghargai kita.” tutur Yodi.

“Kemudian teman-teman di IWO ini saya lihat kekompakannya sudah bagus tetapi harus ditingkatkan kekompakan karena kalau satu sama lain kompak maka akan disegani oleh banyak pihak. Tidak perlu ditakuti tetapi perlu disegani, artinya kolektifitas diperlukan. Lalu yang keempat adalah optimalisasi dalam semua hal baik dibidang sosial, jangan cuman nulis tetapi kepedulian sosialnya harus ditingkatkan“ tambahnya.

Baca Juga: Festival Qosidah Syarikat Islam, Tingkatkan Iman Taqwa

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, menyampaikan rasa bangga terhadap IWO dengan diadakannya kegiatan ini.

“Kami dari pemerintahan Kota Bekasi sangat bangga IWO ini dibangun belum lama ini, tetapi sudah berkembang besar dan dapat mengalahkan media cetak seperti contohnya koran. Tentunya pada musyawarah ini kita dari Kota Bekasi saling memberikan berita yang benar. Di era serba online semua orang bisa menjadi wartawan, karena di media sosial semua bisa menjadi wartawan tetapi kita harus menjadi wartawan yang profesional.” tegasnya.

Lebih lanjut lagi, Junaedi berharap Pemerintah Kota Bekasi besama IWO dapat memberikan informasi yang sesuai fakta dan berkredibilitas serta dapat terus bersinergi dengan Pemerintah.

“Saya berharap juga Pemerintah Kota Bekasi kita sama-sama untuk membangun Kota Bekasi yang kita inginkan apalagi sebentar kita sebentar lagi sudah mulai masuk tahun pemilu, tentunya dari teman- teman media online ini memberikan berita berimbang.” tutup Junaedi. (rls/red)