Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dr.H. Achmad Ru’yat, mengapresiasi prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Dua belas kali (12) berturut-turut mendapatkan Opini WTP dari BPK, Achmad Ru’yat pun berharap Pemprov Jabar mempertahankan Opini WTP di tahun berikutnya.

Menurut Achmad Ru’yat, mempertahankan Opini WTP  memang sulit dan mahal. Opini WTP merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keungan, dan demi mewujudkan Good Governance and Clean Government di Jabar. Sehingga Opini WTP yang diraih Pemprov Jabar patut diapresiasi.

“Selamat atas raihan Opini WTP yang ke 12 kalinya. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi Jabar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan,” tutur Achmad Ru’yat usai Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPR RI atas LKPD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022, Bandung, Senin (15/5).

Setelah LHP LKPD tahun 2022 ini diserahkan BPK RI ke Pemprov Jabar tambah Achmad Ru’yat, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar segera menindaklanjuti semua catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

DPRD Jawa Barat pun tentunya akan mengawasi atau mengawal pelaksanaan tindak lanjut LHP LKPD tahun 2022 yang dilakukan Pemprov Jabar. Selain itu, DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar melalui OPD atau mitra kerja akan melakukan pembahasan atas LHP LKPD tahun 2022 yang baru saja diserahkan BPK RI.

“Iya setelah Rapat Paripurna ini, Pemprov Jabar segera menindaklanjuti catatan penting dari BPK RI, dan kita DPRD Jawa Barat akan membahas catatan atau rekomendasi tersebut bersama OPD atau mitra kerja,” tambahnya.

Dalam pembahasan tersebut, pada intinya DPRD Jawa Barat akan memastikan catatan dari BPK RI ditindaklanjuti Pemprov Jabar. Kemudian, memastikan, anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan telah sesuai, mengikuti aturan yang ada. (rls)




Plh Wali Kota Sebut Bandung Darurat Sampah

BANDUNG – Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengklaim bahwa saat ini secara bertahap sampah dibeberapa titik TPS sudah terangkut.

“Hari libur pun saya punya eviden bahwa kawan-kawan DLH bersinergi dengan seluruh camat yang ada di Kota Bandun, semua sedang berupaya keras menangangi istilah kami darurat sampah, bisa dibuktikan waktu di Cigondewah dan Cijerah yang sudah demikian menggunung saya sudah lihat semua sudah terangkut tapi sampah terus ada,” jelas Ema usia monitoring sampah ke beberapa titik TPS dan pasar.

Menurut dia, masyarakat masih melihat sampah itu harus dibuang bukan dimanfaatkan sehingga menjadi PR besar bagi Pemkot bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sampah bisa dimanfaatkan.

“Itu tidak mudah tetapi kami tidak menepikan bahwa dampak orang masih jauh peduli sampah menganggap sampah urusan pemerintah. Kami sekarang melihat belum optimal Sarimukti sekarang beberapa TPS terjadi volume-volume luar biasa termasuk yang kami lihat hari ini pasar Cijerah berapa ton sampah bertumpuk kemudian lihat daerah Rancabolang, kalau Cijambe selesai,” jelasnya.

Untuk TPS Cicabe sendiri walau sementara bisa berjalan namun bila hujan menjadi kendala karena itu, pihaknya sedang terus melakukan pengerasan dengan tambahan batu-batu pecahan oleh PU. Untuk di pasar kordon sendiri kata dia, hari ini sudah mulai terangkut.

“Memang tidak bisa keseluruhan serentak karena armada kita terbatas kemudian Sarimukti juga belum maksimal ke Cicabe khusus kawasan Bandung timur kemudian lain-lain sementara kita tampung Babakan Siliwangi, kita coba pola saling ini. Saya dorong Perumda pasar untuk lebih optimal bekerjasama dengan pihak ketiganya untuk upaya penangaan sampah jangan sampai beban DLH,” pungkasnya.

Masih kata Ema, Perumda pasar harus punya tanggungjawab besar dan ini akan dibicarakan secara formal besok. Dimana pihak ketiga akan didorong turut peduli mengelola sampah.

Kemudian memperbaiki sapras pasar Ciwastra agar tidak terlihat gunungan sampah akan ditutup seng, sehingga seperti di Baksil tertahan dan rapi, walaupun menggunung bertahap dalam 3 hari sudah bisa di clear kan dengan catatan keseharian tidak ada warga membuang kesana.

“Jadi ditahan dulu, nah disini peran camat, lurah. Syukur warga bisa menahan di rumah tangganya atau di lingkungan sekitar kalau tetap ke TPS ini akan kita coba tambah volume. Kita sudah koordinasi dengan pengelola sampah disini prinsip mereka tidak keberatan apalagi program kang pisman sudah berjalan tapi dengan catatan ritasi konsisten karena nanti menggunung,” tandasnya.

Pemkot Bandung kata dia tetap mendorong akselerasi penyelesaian TPA Sarimukti dan untuk kembli normal dan Legoknangka mulai beroperasi.

“Saya punya keyakinan tidak ada lautan seperti ini walaupun kami berikan arahan di Bandung tidak ada bertumpuk pinggir jalan menganggu aspek lingkungan. Namun demikian masyarakat masih saja beranggapan membuang sampah urusan pemerintah. Jadi belum mampu bijak buang sampah, perlu waktu mengedukasi, ke toko juga kita himbau tidak produksi lagi plastik tidak ramah lingkungan. Disini rawa tidak bisa dimanfaatkan padahal cocok untuk TPS, makanya kita bertahap dl pengaturan sambil ke Sarimukti apalagi alat hanya segini kalau di APBDP nanti kita minta penambahan dua unit,” tegasnya.(kai)




Bazaar Ramadhan, Upaya Kembangkan UMKM

Pebukaan Bazaar Ramadhan-bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Bulan Suci Ramadhan yang sudah memasuki hari ke 21, berbagai event dalam bulan Ramadhan ini diisi dengan kemeriahan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, termasuk bazaar Ramadhan.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi menggelar bazaar UMKM Ramadhan di wilayah Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara.

Hadir membuka acara Asisten Administrasi Dan Perekonomian, Dwie Andaryanie mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi yang sedang melaksanakan ibadah umroh, juga didampingi Camat Bekasi Utara, Sumpomo Brama dan jajaran Lurah se Kecamatan Bekasi Utara.

Dalam sambutannya, Asda 3 membacakan sambutan dari Plt. Wali Kota Bekasi yang berpesan bahwa UMKM di Kota Bekasi sedang dilakukan promosi secara besar-besaran, salah satunya ialah program dari Dinas Koperasi dan UMKM yang menggelar bazaar Ramadhan di setiap Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan.

Baca Juga : Selama Ramadahan PMKS Ditertibkan

“Ini adalah cara memajukan UMKM di setiap pelaku usaha di wilayah, agar barang dagangannya bisa dikenal oleh warga, semoga dengan adanya event ini para pelaku usaha bisa terus mengembangkan hingga di level manapun.” Ujar Dwie yang membacakan sambutan Plt. Wali Kota.

Selain itu, pada bulan suci Ramadhan ini merupakan bulan yang baik dalam beribadah, selain kita dipertemukan untuk silaturahmi antar warga juga mendapatkan nilai positif yang membuka tiap stand di Bazaar Ramadhan ini hingga para pembeli bisa memesan dan membelinya.

“Semoga gelaran bazaar ini bisa mendapatkan manfaat yang baik bagi sesama, tetap semangat dalam ibadah shaum saat ini, dan semoga laris untuk para pelaku usaha.” Kata Asda 3.

Baca Juga : Jelang Arus Mudik, Tri Adhianto Pantau Perbatasan

Camat Bekasi Utara, Sumpomo Brama mengatakan bahwa event ini digelar melibatkan para pelaku usaha yang berada di wilayah Bekasi Utara yang sebelumnya informasikan bahwa akan ada bazaar Ramadhan di Kecamatan.

Pelaku usaha antusias ikut serta dalam acara ini, banyak yang mendaftar dan kami koordinasikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi untuk masuk dalam bazaar tersebut.

“Harapan kami, selain silaturahmi yakni untuk memajukan dan mengenalkan UMKM yang ada di Bekasi Utara, semoga bisa menjadi pesaing di tingkat manapun dan bisa membawa Kota Bekasi ke tingkatan Provinsi, Nasional bahkan Internasional.” Ujar Camat.

Pada Bazaar ini, selain makanan khas Ramadhan untuk buka puasa, juga terdapat makanan khas tradisional dari Bekasi antara lain Dodol Betawi yang langsung di masak di stand tersebut, juga di jual belikan minyak murah untuk para keluarga, tersedia di satu stand serta berbagai aksesoris dan kerajinan dari pengrajin langsung.(rls/red)




Selama Ramadahan PMKS Ditertibkan

Razia PMKS-Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Di Bulan suci ramadhan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai gencar menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Kamis, (6/4/2023).

Razia yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun tersebut menyasar sejumlah lokasi di seluruh wilayah Kota Bekasi.

“Adapun kegiatan PMKS yang kita laksanakan pada sore hari ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan ramadhan. Pada bulan ramadhan ini, rencananya kita akan laksanakan dua kali, dan ini adalah yang pertama kali dibulan Ramadhan ini.” Ujar Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, Saut Hutajulu.

Sejumlah PMKS berhasil diamankan dari beberapa lokasi. Selanjutnya, PMKS yang terjaring razia dibawa ke Rumah Singgah milik Dinas Sosial Kota Bekasi. Disanalah mereka akan dibina kemudian didata untuk dikembalikan ketempat asalnya.

Baca Juga : Gerakan Disiplin Nasional, Satpol PP Sidak Mall

“Pada sore hari ini nanti mereka akan kami bawa ke rumah singgah, dan dari Dinas Sosial akan melaksanakan pembinaan di rumah singgah.” terang Saut.

“Hal itu sudah diatur dalam Perda. Dimana mereka disana bisa 7 hari, ditampung dirumah singgah melaksanakan pembinaan selama 7 hari. Harapannya supaya mereka tidak kembali ke jalan, untuk melakukan aktivitas yang sama seperti pada hari ini.” sambungnya.

Saut tak menampik, momentum kebaikan Ramadhan kerap dimanfaatkan oleh para PMKS dengan cara meminta-meminta.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan penertiban supaya mereka tidak ada di jalan dan tentunya para pengguna jalan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar dan tidak terganggu oleh mereka.” tegas Saut.

Baca Juga : Satpol PP Kota Bandung Giatkan Patroli

Saut memastikan, kegiatan para PMKS ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) tahun 2011, tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

“Yang menjadi dasar kita adalah perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang K3 dimana mereka tidak diperkenankan meminta-meminta dijalan.” jelas Saut.

Disamping menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan di Kota Bekasi, harapannya tidak ada lagi PMKS di Kota Bekasi.

“Total yang terjaring pada hari ini ada 19 PMKS diantaranya 17 Dewasa dan 2 anak-anak, Harapannya adalah kota Bekasi bisa terbebas dari para PMKS serta harus selalu diingat mereka ini bukan musuh kita tapi saudara2 kita yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemkot menertibkan mereka bukan untuk menghukum tetapi untuk membina mereka supaya mereka diberikan pelatihan keterampilan supaya mereka tidak ada lagi dijalan untuk meminta-meminta.” tutup Saut.(rls/red)




Kota Bekasi Peringkat 3 Indeks Kota Toleran

Bekasi Peringkat 3 Indeks Kota Toleran

JAKARTA, Prolite – Setara Institute menggelar kembali acara ke enam kalinya berupa laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2022 yang terlaksana di Hotel Grand Sahid, Kuningan Jakarta.

Ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute dalam mempromosikan praktik toleransi terbaik di Kota se-Indonesia, terdapat 94 Kota yang dinilai.

Dalam hal ini, Kota Bekasi mendapatkan undangan dalam acara yang dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dengan didampingi oleh Kesbangpol Kota Bekasi.

Undangan tersebut juga dihadiri oleh 10 Kepala Daerah Kota yang mendapatkan penghargaan 10 besar dalam IKT 2022 ini.

Dr. Ismail Hasani, SH, MH selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute mengemukakan bahwa acara ini merupakan Publikasi ke 6 demi kemajuan toleransi.

Dengan harapan masyarakat mampu menulari seluruh yang ada di provinsi yang telah masuk dalam 10 besar penghargaan ini, harus memajukan toleransi di kota-kota lain yang bisa berdampak toleransi terbaik.

Baca Juga : Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

“Saya ucapkan selamat kepada 10 besar yang meraih indeks kota toleran, dengan harapan bisa memperkenalkan budaya, toleransi yang bisa menjadi acuan untuk kota lain.” Kata Ismail.

Usai sambutan, ia mengumumkan untuk hasil laporan Indeks Kota Toleran tahun 2022 diantaranya ;

Juara 10, Kota magelang dengan skor 5,670
Juara 9, Kota Kupang dengan skor 5,687
Juara 8, Kota Manado dengan skor 5,767
Juara 7, Kota Semarang dengan skor 5,783
Juara 6, Kota Sukabumi dengan skor 5,810
Juara 5, Kota Kediri dengan skor 5,850
Juara 4, Kota Surakarta dengan skor 5,883
Juara 3, Kota Bekasi dengan Skor 6,080
Juara 2, Kota salatiga dengan skor 6,417
Juara 1, Kota Singkawang dengan skor 6,583

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

Kota Bekasi meraih penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2022 pada peringkat ketiga yang sebelumnya pada tahun lalu berada di peringkat ke 8 dari 94 Kota se Indonesia.

Plt. Wali Kota Bekasi langsung menerima penghargaan dari Setara Institute yang menyerahkan yakni Dr. Drs. Laode Ahmad Ap, selaku Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan.

Tri Adhianto dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi tinggi atas peraihan penghargaan ini, Kota Bekasi dalam toleransinya tidak memandang suku agama ras dan agama apapun, semua menyatu di Kota Bekasi.

Bahkan ia menjelaskan di Kota Bekasi terdapat budaya di Kranggan yakni sistem kepercayaan, dimana satu tempat yang masih mempercayai sistem kepercayaan yakni di Jatisampurna Kranggan, ini adalah bentuk toleransi salah satunya, juga ia sebutkan ada satu wilayah bernama Kampung Bali yang didalamnya Ketua RT nya ialah beragama muslim tapi tidak mengurungkan niat untuk membentuk satu kawasan menjadi seperti di Bali.

“Semua bentuk penghargaan ini adalah kerjasama dari semua elemen yang ada di Kota Bekasi, penghargaan ini untuk Warga Kota Bekasi dengan bentuk Toleransi tinggi sesama manusia.” Ujar Tri Adhianto.




DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan Pj Bupati Diganti

BEKASI, Prolite – Beredar dan viral, usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang ingin mengganti Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Setidaknya ada tiga pejabat yang diusulkan sebagai pengganti Dani Ramdan di Kabupaten Bekasi. Dua pejabat berasal dari Pemkab Bekasi. Sedangkan satu pejabat lainnya berada di Pemprov Jawa Barat.

Ketiga bakal calon pengganti Pj Bupati Dani Ramdan yang diusulkan DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat A. Koswara.

Nama ketiga bakal calon pengganti Dani Ramdan itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI lewat surat bernomor tentang usulan calon nama Pj Bupati Bekasi. Surat tersebut ditandatangani para pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah (ketua), H. Mohamad Nuh (wakil ketua), Soleman (wakil ketua), Novi Yasin (wakil ketua) tertanggal 28 Februari 2023.

Dalam surat disebutkan, alasan tiga nama calon pengganti Pj Bupati Bekasi itu sebagai hasil rapat musyawarah dalam Rapat Pimpinan Bersama Para Ketua Fraksi, terkait jabatan Pj Bupati Dani Ramdan akan berakhir pada Mei 2023 dan akan ada pelaksanaan Pilkada Serempak pada 2024 sehingga akan terjadi kekosongan jabatan.

Surat tersebut ternyata mendapat respon dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi karena merasa tidak diajak bicara. “Yang tanda tangan ketua, hubungi ketua. Kop surat juga tanda tangan ketua, ada tidak tanda tangan saya di situ? Tidak ada,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana.

Uryan juga mengaku tidak mengetahui dasar pertimbangan DPRD mengusulkan tiga nama calon pengganti Pj Bupati Bekasi, sebab dia tidak mengikuti rapat pembahasan dimaksud.

“Ini mah usulan saja, kalau sebabnya tanya langsung ke ketua, karena saya tidak ikut rapat di dalamnya, tahu-tahu ada nama tiga orang itu, saya juga bingung,” ujarnya lagi.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah membenarkan informasi ihwal surat yang dilayangkan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri tertanggal 28 Februari 2023 perihal calon nama Penjabat Bupati Bekasi. “Iya benar surat tersebut, nanti ya, saya lagi banyak tamu di rumah, baru pulang umrah,” katanya lagi.

Terpiah, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengaku telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada kedua kepala dinas yang diusulkan. Hasil konfirmasi, keduanya mengaku tidak mengetahui telah diusulkan oleh DPRD.

“Setelah saya konfirmasi, mereka tidak tahu menahu dengan pengusulan itu karena katanya mereka tidak dikonfirmasi kembali ke orang yang bersangkutan. Itu hak dewan, saya tidak ikut campur,” katanya pula.

“Kalau terkait ASN, dua-duanya sudah saya panggil dan tanya ke mereka, apakah ada upaya politik. Karena jika ada upaya politik itu salah, saya hanya ingatkan ini ranah politik, ASN tidak boleh berpolitik. Kalau memang berminat menjadi penjabat bupati, silakan ditempuh, nanti saya sampaikan ke Gubernur,” demikian Dani Ramdan. (*/ino)

 




Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Musrenbang Tingkat Kota

BEKASI, Prolite – Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Santika.

Acara tersebut dibuka oleh plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , para Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan Stakeholder.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kota Bekasi tahun 2024 brtumpu pada 5 arah kebijakan.

“Perencanaan Pembangunan kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan yaitu pengutana fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital, yang kedua penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, tiga pengutana Ketahanan keluarag dan mendorong kewirausahaan secara inklusif, empat Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan dan yang kelima Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan” Paparnya.

“Musrenbang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencana pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir Pemerintahan.”lanjutnya.

“Musrenbang juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Diakhir ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  kepada para anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat terakomodasi di dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD untuk memedomani hasil yang telah disepakati di dalam Forum Perangkat Daerah. Kami juga meminta intgerasi dan sinkronisasi RKPD dengan Rancangan Renja PD Tahun 2023 perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik.

Lanjut PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M menjelaskan bahwa Perencanaan yang ada di Kota bekasi ini memang sangat datar dan kemampuan saluran yang hanya kuat untuk hujan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

“Untuk itu,  perencanaan memang ada yang button up dan ada yang top down, tetapi yang perlu di akselerasi adalah diberikannya kesempatan dan juga anggaran yang bisa dilakukan di tiap kecamatan. Selain itu juga dengan membuka ruang terbuka hijau.”Paparnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama-sama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan dan dapat mencapai pembangunan yang lebih baik.” lanjutnya. (*/ino)

 




Wali Kota Bandung Terima Baznas Award 2023

BANDUNG, Prolite – Penghargaan diberikan kepada Yana pada acara Baznas Award di Grand Sahid Hotel Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.

“Terima kasih atas penghargaan ini. Selama ini Pemkot Bandung dan Baznas memang selalu berkolaborasi dalam sejumlah program,” kata Yana usai menerima penghargaan.

Seperti diketahui, Yana memang selalu mendukung kegiatan Baznas. Termasuk mendukung sejumlah inovasi yang digulirkan Baznas pusat maupun Kota Bandung.

Saat Baznas Kota Bandung menggulirkan Gerakan Cinta Zakat pada 27 April 2022 lalu, Yana mendukungnya dengan menggelar acara di Pendopo Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Baznas RI, Prof. Noor Achmad menyampaikan, Baznas Award adalah upaya untuk mengapresiasi aktivitas perzakatan yang ada di Indonesia.

Noor mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang telah ikut menyosialisasikan zakat ke berbagai daerah dan berbagai tempat, sehingga menghasilkan peningkatan zakat 30 hingga 35 persen.

Noor juga menjelaskan, untuk tahun ini, Baznas mengusung tagline “Berkah Berzakat, Terima Kasih Muzaki dan Terima Kasih Mustahik”.

“Karena ternyata selama pandemi Covid-19 kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Itulah yang kami sebut sebagai berkah zakat,” ujarnya.

Menurut Noor, selama pandemi Covid-19, peningkatan masyarakat berinfak dan bersedekah begitu luar biasa, sehingga angkanya melebihi 40 persen, dan kebanyakan dari kalangan anak muda.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para muzaki di seluruh Indonesia. Zakat, infak, dan sedekah mereka dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jika kita bersama-sama meningkatkan zakat, kita bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tuturnya.

Hadir dalam acara Baznas Award 2023, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua BPKH Fadlul Imansyah, Sesmenko Polhukam Letjen (TNI) Teguh Pudjo Rumekso, Rais Am PBNU KH Miftahul Akhyar, KH Said Aqil Siradj, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta para penerima anugerah Baznas Award 2023 lainnya. (rls/ino)

 




Bertekad Wujudkan Pemerintah Daerah Anti Korupsi

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di level pemerintah daerah. Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi, yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Bandung Riki Fachdiar Iskandar.

Kita selalu menaati aturan, kemudian juga tidak melaksanakan tugas-tugas yang sekiranya melanggar atau mengandung unsur suap gratifikasi, pungli, dan korupsi,” ucap Riki di Bandung Command Center, Selasa 21 Maret 2023.

Ia menambahkan, Pemkot Bandung juga memiliki sejumlah regulasi, pencegahan dan pengawasan tindakan korupsi bagi karyawan.

Selain itu, ia menerangkan kolaborasi antar OPD di Pemkot Bandung dalam upaya pemberantasan korupsi sudah terjalin. Menurutnya, hal itu didukung kemajuan teknologi dan peran Kota Bandung sebagai smart city.

Sebelumnya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) akhir 2022 silam, Riki juga menyampaikan semakin ke sini, seluruh lapisan aparatur pelayan publik di Kota Bandung mulai menerapkan prinsip malu dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, hadirnya berbagai layanan publik terintegrasi juga disebutnya memiliki andil besar dalam mencegah terjadinya korupsi.

“Bandung sudah menjadi smart city. Kota yang cerdas. Ketika labelnya sudah smart city, layanannya sudah berbasis digital, ruang-ruang melakukan tindak pidana tersebut sangat minim,” ujarnya.

“Mata masyarakat ada di mana-mana saat ini. Masyarakat bisa mengadukan bila ada indikasi tersebut (korupsi). Jadi menurut saya terlalu berani (bila ada aparatur yang melakukan tindak pidana korupsi,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area.

Antara lain perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah serta tata kelola desa.

“Pemerintah yang baik sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah capaian perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan di daerah yang dapat dimonitor secara detail melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP yang dapat diakses,” ucapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait peluncuran indokator MCP 2023. (rls/ino)




Bekasi Job Fair, Pencari Kerja Antusias

Bekasi Job Fair

KOTA BEKASI, Prolite – Bekasi Fair pada hari kedua tepatnya 16 Maret 2023, sesuai jadwal adalah Job Fair 2023 yang digelar di Selasar Gate 22 Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti membuka acara menjelaskan kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan menjembatani dan mempertemukan para warga sebagai pencari kerja dan pemberi kerja (Perusahaan) yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan.

“Hal ini sangat bermanfaat, dan sebanyak 34 Perusahaan di Jabodetabek bergabung pada job fair ini, silahkan pilih dan sesuai dengan bidangnya, mau 10 atau 5 sekaligus bebas dan semoga masuk di salah satu perusahaan terbaik ini.” Kata Ika.

Baca Juga : Raih UHC JKN-KIS, Tri: Semoga Bisa 100 Persen

Ika menyebutkan sudah terdaftar 7500 para pencari kerja yang mendaftarkan lewat kode barcode di flyer, dan terlihat antrian demi antrian para warga untuk masuk ke dalam job fair untuk menyerahkan lamaran yang telah disediakan.

Sebanyak 34 Perusahaan juga tergabung di acara Job Fair ini, dengan membuka lowongan yang cukup banyak dengan jabatan yang disediakan, dengan adanya kesempatan baik ini semoga para pencari kerja mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bekasi.

Usai sambutan, Kadisnaker membuka acara serta memotong pita sebagai tanda Job Fair 2023 telah dibuka dan para pencari kerja masuk melewati pintu sebanyak 20 orang sehingga secara teratur.

Baca Juga : Gerakan Disiplin Nasional, Satpol PP Sidak Mall

Selain membuka stand untuk perusahaan, ada juga beberapa kerjasama mengenai badan pelatihan, Informasi, dan promosi secara gratis untuk warga yang ingin meningkatkan kreatifitasnya sehingga nanti bisa disalurkan ke tempat kerja yang sesuai.

Gelaran Bekasi Fair masih berlanjut hingga tanggal 19 Maret 2023, dengan event event berbeda, diharapkan masyarakat mengetahui sehingga ikut serta dalam kemeriahan Bekasi Fair ini.(rls/red)