Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa Janji Kawal Usulan Warga

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa memastikan bakal mengawal usulan yang disampaikan warga Kota Bekasi khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) tempatnya hingga terealisasi. Usulan itu beragam mulai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan hingga infrastruktur jalan dan lainya.

Dengan menerima seluruh keluhan masyarakat Kota Bekasi maka dirinya akan menampung hasil reses tersebut.

“Saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang sudah saya tampung dari hasil reses,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Oleh karenanya, dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal serta memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga.

“Hingga saat ini aspirasi masyarakat telah terealisasi dan dalam tahap pengerjaan. Saya akan pastikan aspirasi dapat terserap seluruhnya,” ujarnya.

Namun, bagi masyarakat yang aspirasinya belum terealisasi diminta untuk bersabar, karena ada skala prioritas dan tetap diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Saya harap semua aspirasi yang sudah terealisasi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya minta warga untuk menjaga apa yang sudah diberikan oleh Pemkot Bekasi,” harapnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Agus Rohadi Ajak Masyarakat Manfaatkan Hasil Pembangunan Infrastruktur Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Agus Rohadi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bekasi, utamanya terkait infrastruktur lingkungan.

Dijelaskannya, banyak usulan warga yang berfokus pada pembangunan infrastruktur lingkungan sudah terealisasi, tinggal pemanfaatan dan perawatan yang perlu dilakukan sehingga usia pakai bisa lebih lama.

Untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan beragam, menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Ada yang mengusulkan sekretariat RT/ RW, perbaikan jalan, drainase, mini hall hingga fasilitas olahraga untuk warga seperti lapangan futsal.

”Dari aspirasi warga itu beragam, ada usulan perbaikan jalan, lalu sekretariat RT/RW, lapangan futsal, mini hall tergantung kebutuhan masing-masing wilayah,” tambahnya.

Selain pembangunan yang diusulkan warga, pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi membangun fasilitas pendukung dalam penanganan permasalahan lingkungan. Utamanya pencegahan banjir saat musim penghujan.

”Ya pembangunan drainase, normalisasi itu juga kita dorong, yang saat ini perlu dimaksimalkan Pemkot Bekasi, termasuk pembangunan polder air sebagai upaya meminimalisir titik banjir di Kota Bekasi,” jelas Anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lanjut Agus, secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi saat ini sudah berjalan secara bertahap. Meski tidak dilakukan serentak, pembangunan diharapkan selesai tepat waktu.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaullah Dorong Persamaan Persepsi Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja dan Pelajar

Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaullah membutuhkan kesamaan persepsi dari semua pihak tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, sebagaimana diatur dalam PP nomor 28 tahun 2024. Salah satunya terkait dengan ketentuan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi.

Kesamaan persepsi ini penting setelah memperhatikan kontroversi yang muncul akhir-akhir ini.

“Persepsi yang ditangkap kan jadi liar, seolah-olah ada seks bebas. Ini kan perlu pemahaman yang sama,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, HM Saifuddaullah.

Pada Pasal 103 Ayat (4) PP nomor 28 tahun 2024disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Bunyi aturan tersebut adalah sebagai berikut:

‘Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. pengobatan, c. rehabilitasi, d. konseling, e. penyediaan alat kontrasepsi’.

Pada Ayat (4) diatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi penyediaan alat kontrasepsi tersebut dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya.

Saifuddaulah menggarisbawahi tentang makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang dapat menciptakan persepsi salah mengenai seksualitas di usia remaja.

“Ini berpotensi mempromosikan pemikiran bahwa hubungan seksual di usia muda adalah hal yang dapat diterima, asalkan dilakukan dengan penggunaan kontrasepsi, tanpa memberikan cukup penekanan pada risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur,”terangnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pemahaman yang utuh dari PP tersebut juga penting untuk memastikan pelaksanaannya di daerah. Paling penting, semua pihak harus menangkap substansi dari PP tersebut.

“Justru yang terpenting kan edukasi, bagaimana pelajar memahami tentang seks bebas itu dilarang. Tidak hanya dalam norma sosial, tapi juga norma agama,” tambah Saifuddaullah.

Penuhi Nazar, Nawal Husni Bersepeda Menuju Tempat Pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029

Prolite – Nawal Husni, anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bersepeda menuju tempat pelantikan di Gedung DPRD pada Senin (26/8). Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan nazar setelah ia terpilih sebagai anggota dewan.

Nawal gowes menggunakan sepeda MTB didampingi puluhan pendukungnya dari kediamannya di Jalan KH Muchtar Thabrani Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara hingga Gedung DPRD di Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Dengan jarak tempuh sejauh enam kilometer, rute melewati Summarecon Bekasi, Jalan A Yani, hingga Jalan Chairil Anwar. Nawal, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kegiatannya pagi ini dinamakan “Bike to DPRD”, yang merupakan salah satu nazar yang telah ia niatkan ketika berhasil terpilih sebagai anggota dewan periode 2024-2029.

“Ini nazar saya. Jika terpilih, saya akan menggunakan sepeda dari rumah hingga Gedung DPRD. Dan hari ini saya penuhi nazar tersebut,” ujar Nawal.

“Kalau biasanya ada Bike to Work, ini namanya Bike to DPRD, selain sebagai nazar juga merupakan hobi dan gaya hidup sehat,” imbuh Nawal yang telah tiga kali mencalonkan diri sebagai caleg dan baru kali ini berhasil duduk di DPRD Kota Bekasi.

Ia mengaku tidak sendiri saat bersepeda. Sekitar 50 orang simpatisan dan 10 sepeda ontel ikut menemaninya menuju kantor DPRD untuk dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024-2029.

“Doakan saya, semoga saya dan teman-teman dewan lainnya dapat mengambil kebijakan yang pro lingkungan dan menjadikan Kota Bekasi ramah terhadap lingkungan serta pengendara sepeda,” pungkasnya.

Nawal Husni merupakan putra dari almarhum KH Aminuddin, pendiri Pondok Pesantren Annur Bekasi Utara. Pada Pileg 2024, Nawal meraih suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Bekasi Utara dan Medan Satria. Suara ini mengantarkan Nawal menjadi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029.

Banyak Kasus Melibatkan Anak, Aminah Ajak Para Orang Tua Bijak dalam Mendidik

Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah beranggapan banyak kasus yang melibatkan anak, mulai dari aksi tawuran, tindak kekerasan, hingga asusila masih menjadi momok di Kota Bekasi. Sehingga peran semua pihak penting untuk mengantisipasi itu.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah, berharap semua terlibat mewujudkan Kota Bekasi yang ramah dan aman bagi anak-anak. Menurutnya, peran orang tua sangat diperlukan bagaimana mengawasi dan bijak dalam mendidik anak sehingga mereka tidak terjerumus pada hal negatif.

Dia mencontohkan kasus tawuran remaja yang masih kerap terjadi setiap pekannya. Hal itu menuntut orang tua untuk kerja ekstra melakukan pengawasan.

“Orang tua harus berperan aktif menjaga anak dari aksi tawuran. Karena di Kota masih ada remaja yang terlibat tawuran setiap minggunya,” kata Aminah kepada Radar Bekasi, Kamis (22/8).

Terutama, di jam malam, orang tua jangan membiarkan anaknya terlalu bebas dan harus ada batasan-batasan yang diberikan.

“Anak tidak pulang, cari anaknya sampai ketemu dan menasehatinya. Warga yang merasa kehilangan ayam saja sibuk mencarinya tapi bila anak anaknya tidak pulang  malah dibiarkan. Orang tua harus bijak mendidik anaknya,” imbuhnya.

Begitupun lingkungan, Aminah menginginkan masyarakat di lingkungan juga berperan aktif mendorong lingkungan yang aman serta ramah anak.

”Kita di DPRD akan terus menyuarakan dan mengawasi anak-anak di Kota Bekasi. Kita harapkan semua pihak terlibat agar Kota Bekasi menjadi kota yang aman bagi anak-anak,” tukasnya.

Komisi II Ingatkan Pj Gani untuk Tuntaskan Dua Masalah Ini Sebelum Masa Jabatannya Berakhir

KOTA BEKASI, Prolite – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Gerindra Puspa Yani melontarkan Interupsi ketika pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi yang beragendakan Laporan Bapemperda maupun Pansus 50 dan perencanaan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2024, Jumat (16/08/2024) siang.

Dalam interupsinya, Puspa mengkritisi sisi Infrastruktur dan Transportasi di Kota Bekasi yang mesti segera dibenahi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad.

Hal tersebut dirasa perlu, selepas Kota berjuluk Kota Patriot ini diketahui telah menggeser Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia.

Dimana, hal itu turut terlihat dari jumlah populasi penduduk di wilayah tersebut. Dengan, urutan pertama, masih diduduki oleh DKI Jakarta sebagai Kota terbesar di Indonesia.

“Mungkin kita sudah mendapatkan kabar atau sudah membaca berita bahwa Bekasi hari ini adalah termasuk Kota terbesar sudah menggeser Surabaya pak,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi saat Sidang Paripurna, Jumat (16/08/2024).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Fraksi dari Gerindra itu turut mengingatkan Pj Gani yang juga menjabat Kabiro Hukum Asal Kemendagri ini bisa menuntaskan persoalan Infrastruktur danTransportasi sebelum masa kepimpinannya berakhir di Kota Bekasi.

“Maka, saya hanya ingin mengingatkan kepada pak Pj menjelang nanti meninggalkan Kota Bekasi. Kurang lebih November atau setelah Pilkada, bapak meninggalkan Kota Bekasi. Kami ingin berpesan dengan bergesernya Kota Bekasi menjadi Kota terbesar kedua di Indonesia,” Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Gerindra Puspa Yani.

Sehingga, kata dia, apa yang dikritisi pihaknya melalui interupsi dalam Paripurna perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, anggaran perubahan yang sudah disepakati bisa dikawal terkait dua hal di atasyakni, infrastruktur dan transportasi.

“Di anggaran perubahan ini, kami meminta tolong dikawal terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Karena kami tidak ingin melihat lagi ada jalanan yang bolong-bolong, adajalanan yang rusak. Terkait juga dengan fasum yang tidak terawatt maupun sarana transportasi tidak memadai pada hari ini di Kota Bekasi,” jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, ke depannya selepas Raden Gani Muhamad meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah Transisi di Kota Bekasi bisa meninggalkan sebuah kisah baik, atas kinerja yang telah dilakukan.

“Jadi di (APBD) perubahan ini, tolong kawal itu agar suatu saat nanti menjadi kenang-kenangan buat pak Pj ketika meninggalkan KotaBekasi,” tutupnya.

PPDB 2024 Kurang Transparan, Anggota DPRD Kota Bekasi Jayadih Sesalkan Ini

Prolite – Setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tak luput dari berbagai persoalan. Soal transparansi penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri itu juga turut disikapi Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Jayadih.

Dia mendapati masih banyak siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dengan sejumlah aturan. Pada PPDB kali ini, Jayadih juga menyoroti berkurangnya jumlah penerimaan siswa di setiap sekolah Negeri.

Permasalahan seperti ini selalu terulang dari tahun ketahunnya, tidak ada perubahan dalam PPDB

Bahkan tidak sedikit calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah negeri yang masuk dlam jalur zonasi dari tepat tinggalnya.

Laporan yang ia terima sejatinya ketersediaan penerimaan siswa 9 hingga 11 kelas dipangkas menjadi 7 kelas pada tahun ini. Padahal, pembangunan sekolah baru terus ditambah.

“Saya harap Pemkot bisa kembali membuka kelas baru. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah karena ingin masuk ke SMP Negeri,” tegasnya.

Dia menekankan, pemerintah dalam hal ini harus hadir dan memberikan solusi. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak siswa yang ingin masuk di sekolah negeri dengan alasan keterbatasan biaya.

“Ya pemerintah harus hadir. Bagaimana caranya agar anak-anak yang belum sekolah khususnya jenjang SMP bisa bersekolah di tempat yang ditujunya,” kata Bang Kojay sapaan akrabnya.

Lanjut dia, meskipun SMP Negeri di Kota Bekasi mencapai 62 sekolah, akan tetapi jumlah tersebut tidak bisa menampung seluruhnya anak-anak lulusan SD ke SMP Negeri. Melihat hal itu seharusnya tidak terjadi pengurangan kelas dan sejatinya ada penambahan.

“Dengan adanya penambahan kelas saya yakin anak-anak yang belum masuk ke sekolah ke jenjang SMP bisa tertampung di SMP Negeri,” ujarnya.

Genjot PAD, Banggar DPRD Segera Desak Pemkot Bekasi Implementasi Tapping Box

Prolite – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengimplementasikan penerapan Tapping Box untuk pengoptimalan dalam menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi baru saja menyepakati perubahan APBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp 6,9 Triliun melalui Anggaran KUA PPAS yang disepakati bersama TAPD Pemerintah Daerah.

Dengan, perubahan Anggaran KUA PPAS tersebut, PAD Kota Bekasi mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen atau Rp 146 Miliar dibandingkan target sebelumnya yaitu Rp 3,2 Triliun. Dimana, kini diproyeksikan penambahan sebesar Rp 3,3 Triliun.

“Terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, Pemkot Bekasi agar memfokuskan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pendataan wajib pajak dengan bersungguh-sungguh,” ucap Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Gerindra Ahmad Jayadih dalam Sidang Paripurna DPRD, Rabu (21/08/2024) malam kemarin.

Menurutnya, penerapan digitalisasi pembayaran salah satunya penggunaan tapping box agar dikelola secara profesional, transferdan akuntabel.

Sehingga, seluruh sumber pendapatan PAD bisa berjalan masif target realisasinya.

Sementara, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menyatakan, adapun usulan rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kota Bekasi tentunya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

“Ya memang itu yang saya tekankan juga, karena saya mengingatkan target PAD dari pajak retribusi Daerah itu, kita minimalisir kebocoran,”ungkapnya

Hal senada juga disambung oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi yang menyebut penerapan Tapping Box terhadap rumah-rumah makan di Kota Bekasi tentunya menjadi keinginan bersama antara legislator dengan eksekutif.

“Ya saya setuju keinginan kita bersama terkait dengan pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah, Karena itu harus kita lakukan secara door to door ke pengusaha terutamanya yang dianggap wajib pajak yang WTPnya tinggi-tinggi, supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan pendapatan kita di Kota Bekasi, supaya pendapatan dan pembiayaan atau belanja itu kita harus seimbang, mau tidak mau,” imbuhnya.

Akan tetapi sebagai catatan, kata dia, yang akan dioptimalkan dan menjadi prioritas implementasi di lapangan untuk penerapan Tapping Box ialah Rumah Makan atau Restoran.

Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kota Bekasi Masa Periode 2024-2029 Berjalan Khidmat

KOTA BEKASI, Prolite – Pada Senin (26/08) Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad hadir dalam Rapat Paripurna dengan agenda menyaksikan secara langsung Pengucapan Sumpah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masa jabatan 2024-2029 yang terpilih atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 yang lalu.

Dalam rapat paripurna terdapat 50 Anggota DPRD Kota Bekasi mengucap sumpah/janji yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Moch. Yuli Hadi, S.H, M.H serta sekaligus ditunjuknya H.M Saifuddaulah sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bekasi.

DPRD dalam kedudukannya sebagai Mitra Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harus bisa mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Menurut Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, guna mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah musti terjalin dengan baik guna mendukung suksesnya program-program Pembangunan Nasional.

“Sinergitas dan kolaborasi kerja antara DPRD dan Kepala Daerah harus terus terbina dan terjalin dengan erat guna memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di wilayah, sekaligus membangun kerjasama yang efektif untuk menyinkronkan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Daerah hingga terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kerpribadian berlandaskan gotong royong,” tegas Gani Muhamad.

Gani Muhamad pun menambahkan, “terlebih lagi, secara konseptual, maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan integral dari Pemerintahan Daerah yang mempunyai berbagai Fungsi, yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggran, serta Fungsi Pengawasan yang musti menegakkan kepentingan umum atau publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” imbuhnya.

Terakhir, tidak lupa Gani Muhamad menyampaikan selamat kepada para Anggota Dewan Terhormat yang baru saja mengucap sumpah/janji pengabdiannya selama masa periode yang telah ditetapkan.

“Selamat bekerja. Dengan ini Pemerintas Kota Bekasi berharap, atas amanah dan beban yang dipercayakan rakyat kepada Bapak/Ibu semuanya, dapat menjadi pemicu untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tutup Gani Muhamad.

Belanja Daerah Lebih Besar, APBD Kota Bekasi 2024 Defisit Anggaran Rp 534 Miliar

KOTA BEKASI, Prolite – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi melaporkan untuk Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari APBD murni melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 mencapai Rp 6,9 Triliun melalui Anggaran KUA PPAS yang disepakati bersama TAPD Pemerintah Daerah.

Adapun, besaran APBD murni Kota Bekasi tahun 2024 mencapai Rp 6,2Triliun.

“Perubahan kebijakan anggaran belanja daerah pada APBD murni Tahun 2024 Belanja direncanakan sebesar Rp 6,3 Triliun dan perubahan APBD Tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp 1,09Triliun atau 17,22 persen sehingga belanja menjadi Rp 7,4 Triliun,” ucap Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Ahmad Jayadih melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Rabu (21/08/2024) Malam.

Melalui perubahan struktur APBD dan Perubahan KUA dan PPAS 2024,kata Jayadih, besaran Belanja Daerah Rp 7,4 Triliun surplus atau defisit Rp 534 Miliar dibandingkan perubahan APBD yang mencapai Rp 6,9Triliun.

Sehingga, atas dasar itu Banggar DPRD Kota Bekasi memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan beberapa langkah-langkah lanjutan.

Seperti, Pendapatan Daerah terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, Pemkot Bekasi agar memfokuskan Intensifikasi danEksistenfikasi pendapatan daerah melalui pendataan wajib pajakdengan bersungguh-sungguh, menerapkan digitalisasi pembayaran salah satunya penggunaan tapping box agar dikelola secara profesional, transfer dan akuntabel.

Selanjutnya, belanja Pemkot Bekasi agar lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan setiap objek belanja dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, sehingga seluruh objek belanja dapat direalisasikan secara optimal tepat sasaran sertadapat dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, Khusus belanja modal tanah, PJ walikota harus memperhatikan terpenuhinya seluruh administrasi pertanahan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan direview oleh Inspektorat Kota Bekasi yang kemudian hasilnya dilaporkan ke DPRD Kota Bekasi.

Serta, meningkatnya pembiayaan daerah dengan penyertaan modalatas BUMD, Pemkot Bekasi agar melakukan review kerja BUMD secara komprehensif dan harus menerapkan aspek efisiensi efektivitas dan Good Government.