BANDUNG, Prolite – (DLH) Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya menangani dan mengantisipasi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) akibat kendala pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

“Kendalanya ada di TPA. Alat berat mengalami kerusakan dan jalannya licin. Ditambah manuver pembuangan sempit mengakibatkan proses pembuangannya menjadi lama. Ini mengakibatkan adanya antrean panjang dan terjadi keterlambatan,” ujar Kepala DLH Kota Bandung, Dudy Prayudi kepada Humas Kota Bandung, Selasa 17 Januari 2023.

Dudy mengatakan, saat ini pihaknya secara bertahap tetap mengangkut sampah di TPS, terutama yang terjadi kelebihan kapasitas.

“Nanti dilihat sudah sampai sejauh mana penumpukan di TPS kalau sudah sangat overload itu yang menjadi prioritas utama kami,” katanya.

Selain itu, Dudy mengaku, fokus mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di jalan protokol di Kota Bandung.

“Prioritas kami agar sampah sampah tidak ada di jalan protokol. Kedua, sampah yang ada di TPS secara bertahap kita upayakan angkut ke TPA Sarimukti,” katanya.

Saat ini, terdapat 135 TPS yang ada bangunan dan 15 berupa transfer depo dengan volume sampah harian Kota Bandung ton per hari.

“Saat ini hanya bisa ton per hari,” katanya.

Mengingat volume sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti terus meningkat, ia mengaku terus mendorong segera dioperasikannya TPS Legok Nangka.

“Kita berharap bisa dioperasikan secepat mungkin. Kita menunggu dari provinsi (Jawa Barat),” ungkapnya.

Untuk itu, Dudy juga mengimbau kepada masyarakat untuk sementara tidak membuang sampah ke TPS. Selain itu, juga dapat mengurangi dan mengolah sampah dalam skala rumah.

“Masyarakat dapat memilah sampah yang akan dibuang ke TPS. Ada organik dan anorganik. Sampah organik bisa dibuang ke Loseda (Lobang Sesa Dapur),” katanya.

“Sedangkan anorganik bisa menghubungi bank sampah unit terdekat untuk bisa ditabung di sana. Mudah-mudahan bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPS,” imbuhnya.

Ia berharap, pengangkutan sampah dapat berjalan normal kembali dalam waktu dekat, sehingga tidak ada penumpukan sampah.

“Insyaallah kalau alat beratnya berfungsi kembali bisa secepatnya kembali normal, hanya butuh waktu,” ujarnya.(*/kai)

Prolite, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar melaporkan, menurunnya jumlah warga miskin di Jawa Barat pada enam bulan terakhir.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat, Isti Larasati Widiastuty dalam keterangan persnya, Senin (16/1) menyebutkan jumlah perubahan warga miskin Jabar yang turun itu terjadi pada periode pada Bulan Maret 2022 hingga September 2022.

“Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun sebanyak orang terhadap posisi bulan Maret 2022,” ungkapnya.

Presentase mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin jika dibandungkan dengan posisi September 2021 hingga sekarang September 2022 naik 0,01 persen. Jadi presentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,48 persen, naik menjadi 7,52 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 9,76 persen, turun menjadi 9,75 persen pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar (73,94 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar (26,06 persen). (*/ino)

Tentang Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik.

Sebagai pengganti kedua UU tersebut, ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini menindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Masjid Raya Al Jabbar, Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage. Proses uji coba dilaksanakan pada 12-13 Januari 2023.

Rekayasa lalu lintas ini diharapkan dapat mengurai kemacetan akses masuk dan keluar Masjid Raya Al Jabbar.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut, rekayasa lalu lintas merupakan keniscayaan mengingat eksisting akses jalan masuk ke Masjid Raya Al Jabbar tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintasinya.

“Animo masyarakat untuk datang ke Masjid Raya Al Jabbar luar biasa. Namun di sisi lain, eksisting jalan yang ada juga belum memadai. Sehingga rekayasa jalan adalah satu keniscayaan,” ujar Ema saat meninjau kawasan Masjid Raya Al Jabbar, Jumat 13 Januari 2023.

“Memang ada dinamika (pelaksanaan rekayasa lalu lintas), saya rasa ini bukan masalah besar. Menurut hemat saya ini bisa dikomunikasikan oleh aparatur kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain rekayasa lalu lintas, Ema juga menyebut optimalisasi kantung parkir dan tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi hal yang diupayakan Pemkot Bandung dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Al Jabbar.

Ia juga menjelaskan, data terbaru soal jumlah kantung parkir di Masjid Raya Al Jabbar.

“Parkir itu ternyata tidak seperti kemarin yang disampaikan. Jumlah itu ternyata akumulasi dari motor yang dipaksakan ke celah-celah, itu baru bisa. Kalau hanya untuk roda empat, ketersediaannya hanya sekitar 400. Itu data terbaru dari Kepolisian yang baru saya terima,” terang Ema.

“PKL sudah mulai ditertibkan. Di plaza itu tidak boleh digunakan untuk parkir apalagi PKL,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada lahan seluas meter persegi yang akan diproyeksikan menampung para PKL. Hal ini akan dikomunikasikan unsur kewilayahan.

“Itu lahan untuk pedagang. Nanti akan dikomunikasikan oleh pak camat, karena itu lahan milik masyarakat. Untuk pedagang, karena dari segi kepadatan tanahnya pun bukan diperuntukkan lahan parkir,” beber Ema.

Ia berharap, upaya rekayasa lalu lintas, penataan kantong parkir dan PKL ini dapat menunjang kelancaran arus lalu lintas di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

“Mudah-mudahkan simulasi ini berhasil. Dan kalau bisa bermanfaat, saya rasa untuk sementara ini bisa dipermanenkan,” katanya.

Secara teknis, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Panji Kharismadi menjelaskan, rekayasa lalu lintas di kawasan ini mengarahkan kendaraan yang masuk dari arah utara (Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Cimincrang) untuk belok kiri setelah melintasi rel kereta.

“Dibelokkan ke Jalan Rancanumpang, arah utaranya itu pas ada jembatan kurang lebih kilometer 150. Jadi bis, kendaraan besar, yang masuk lewat Gedebage Selatan menyusur Jalan Tol. Begitupun yang dari arah Jalan Cimincrang, dibelokkan (ke arah GBLA), menyusur Jalan Tol, lalu diarahkan ke Jalan Rancanumpang,” bebernya.

Lalu, kendaraan akan diarahkan menyusur Jalan Gedebage Selatan, lalu dibelokkan menuju Jalan Rancanumpang dan muncul dari arah selatan Masjid Raya Al Jabbar.

Namun, dengan berbagai perhitungan dan uji coba, Dishub Kota Bandung juga membuka opsi lain yakni untuk kendaraan roda dua yang masuk dari arah utara (Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Cimincrang) tetap bisa lurus setelah melintasi rel kereta api.

Sedangkan kendaraan roda empat tetap mengikuti skenario belok ke arah timur, menyusur Jalan Gedebage Selatan dan dibelokkan kembali ke utara seperti skenario sebelumnya.

“Uji coba ini berlangsung dua hari. Kamis dan Jumat hari ini. Setelahnya, kami akan lakukan evaluasi dan untuk rekayasa setelah fase ujicoba ini, kita masih menunggu hasil penilaiannya,” ujar Panji. (*/kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Pemkot Bekasi melalui Bapelitbangda menggelar Acara Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Tahun 2024. Acara diselenggarakan di Aula H. Nonon Sonthanie, Rabu 11/01/2023.

Acara dihadiri oleh Plt Wali Kota Bekasi, Kepala Bappelitbangda, Ketua DPRD Kota Bekasi, PLH Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Para Kepala Bagian Setda Kota Bekasi.

Dibuka dengan pembacaan Doa dan dilanjutkan dengan Penayangan Video hasil Pembangunan Kota Bekasi. Acara dihadiri oleh peserta secara Langsung dan juga dihadiri secara online.

Kepala Bappelitbangda mengatakan tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk menyusun APBD yang diawali dengan RKPD dari masing masing perangkat daerah dan yang ingin dilaporkan kepada Pak Plt. Wali Kota Bekasi dan Ketua Dewan ialah bahwa kita telah mencapai tahapan terkait dengan Rancangan Pembangunan Daerah ini. Ada beberapa Daerah yang berakhir masa Jabatannya.

“Dan ada beberapa yang ingin disampaikan oleh ketua DPRD yang pertama terkait dengan Hibah yakni tahun 2024 ini segera dibentuk tim yang melakukan survey serta tim yang menganalisa. Sehingga Perangkat Kepala Daerah ini menyampaikan Hibah ini Kepada Kepala Daerah. Yang kedua, membuat Renja awal masing masing perangkat Daerah,” jelasnya.

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan indikator-indikator makro Kota Bekasi yg pertama adalah indeks pembangunan manusia yang berada di angka 82,4.

“Ada satu kenaikan hampir mencapai 0,5 terkait dengan ditahun 2021. Kemudian di dunia perekonomian memiliki hal yang positif, dari minus 2,58 (-2,58) kita mampu walaupun pertumbuhan ekonomi kita sebelum adanya covid,” terang Tri.

Ada 5 kebijakan di tahun 2024 yang disampaikan oleh Tri Adhianto. Yaitu, melakukan peningkatan kualitas manusia, Pendidikan kesehatan yang merata, peningkatan ketahanan Kota, peningkatan kekuatan dan kemantapan ekonomi. Para lurah dan camat sudah melakukan, mendedikasi suatu pelayanan daya pemimpin dan peningkatan sesuai dengan Tekhnologi.

“Saya berharap dengan selesainya covid ini banyak potensi potensi kegiatan masyarakat bisa dioptimalisasikan,” tutupnya. (rls/red)

BANDUNG, Prolite – Inflasi naik 7,4% di Kota Bandung hal itu membuat Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) segera merekomendasikan beberapa strategis, diantaranya merekomendasikan penundaan kenaikan tarif parkir.

Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Yosep Heryansyah menyampaikan hal tersebut. Namun dia enggan merinci detail penyebab penundaan.

“Hasil rekomendasi disini tadi ya (TPID), minta ditunda dulu. Apa dan bagaimananya kami belum bisa menyampaikannya,” jelas Yosep usai rapat TPID di ruang tengah Balai Kota, (Rabu, 11/1/2023).

Tetapi dibenarkan Yosep bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kenaikan tarif parkir diluar badan jalan. Dan seharusnya berlaku hari ini.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Elly Wasliah menyiapkan pasar murah dan bazar murah untuk menekam inflasi tersebut.

Namun kapan pelaksanaan itu menurut Elly masih akan dibahas secara internal. Selain menggelar pasar dan bazar murah, pihaknya pun kini menambah durasi monitoring menjadi seminggu dua kali setiap Senin dan Kamis.

“Terlebih ini mau mendekati puasa dan lebaran ya. Sehingga kita harus bersiap siap. Kami akan membahas dengan distributor, APPBI, Aprindo, dan pihak lainnya,” ucap Elly.

Untuk bazar murah dan pasar murah sendiri kata dia direncanakan di 30 Kecamatan Kota Bandung.

Namun demikian kata Elly, per 31 Desember hingga hari ini kondisi ketersedian pangan masih stabil begitupun harga harga sembilan bahan pokok (sembako) masih stabil.

“Seperti biasa yang suka mengalami kenaikan cabe. Dan untuk minyak goreng curah juga ada cuma minyak merk kita kemasan botol itu kurang,” tegasnya.(kai)

BANDUNG,Prolite – Kurangi kemacetan di jalan menuju masjid terapung Al Jabbar, Pemkot Bandung mengaku akan lakukan rekayasa jalan.

Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan kendaraan beroda 6 atau bus agar melalui jalur jalan Gedebage selatan sedang roda 4 atau mobil minibus melalui jalan Cimencrang.

“Kita bicara yang exiting dulu ya tidak melebarkan jalan. Nanti simulasi coba kita terapkan di hari Jumat (13/1) rekayasa akses. Itu memang tidak digabung karena akses kesana tidak memungkinkan kan. Soal pelebaran tidak menutup kemungkinan tapi tidak sekarang,” ucap Ema usai memantau mesjid terapung Al Jabbar.

Masalah disana lanjutnya, mulai dari sampah hingga tindakan kurang terpuji para pengujung, akan berkordinasi dengan Dinas Pemprov Jabar.

“Ia itu aset pemprov, tapi kita kota kan, dan kebetulan tadi bertemu Kasatpol PP prov Jabar, saya sendiri didampingi DLH, Satpol PP, dan Dishub. Seharusnya di sana itu kan tempat beribadah bukan hanya selfie, apalagi botram,” imbuhnya.

Bukan hanya itu Ema pun mengamati lahan parkir disana memadai untuk 1500 kendaraan. Sayangya penggunjung hanya masuk pelataran tapi tidak parkir di kantong parkir. Begitupun PKL sudah ditempatkan tidak memaksa masuk. Bahkan sudah disediakan selasar untuk sekedar makan minum bukan tempat botram seperti saat ini.

“Kala petugas itu otoritas pemerintah provinsi, kita hanya bantu. Setidaknya ada 300 petugas berjaga di ring 1, 2 dan 3 sehingga nyaman beribadah supaya tetap jadi tempat suci bukan foto atau bergerombol menyisakan masalah sampah begitu,” tuturnya.

“Besok saya minta pak camat agar menyampaikan real kondisinya seperti apa baik dari gerbang barat, selatan, dan timur. Kita juga berharap pengurus segera dibentuk, karena yang sekarang terpublish itu hanya ketua DKM pak gubernur, ” tandasnya.

Hal itu perlu dilakukan kata Ema, karena animo masyarakat yang berkunjung luar biasa. Karenanya kepengurusan yang proporsional agar segara disiapkan

Baik yang untuk menjaga fasilitas ataupun yang melakukan penghijauan, jangan seperti saat ini rumput belum tumbuh sudah terinjak – injak.

“Kita membantu tetapi kan kita ini penerima manfaat karena dampak kota Bandung minimal wilayah sekitar, ada peluang ekonomi nya. Kita kan menyambut pengunjung bukan hanya Jabar tapi luar pulau juga. Kalau kordinasi dengan provinsi ya antar OPD saja,” jelasnya.

Disinggung perubahan pengembalian nama mesjid Raya Jabar di Alun Alun Kota Bandung, kata sedang diajukan.

“Saya sudah lapor pak wali, dan sudah respon. Kita sudah kirim surat itupun atas arahan pak gubernur. Nama mesjid Raya Jabar akan diganti kembali dengan nama mesjid Agung Kota Bandung. Dan untuk Jabar bergeser ke Al Jabbar,” tegasnya. (kai)

BANDUNG – Kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia pelaksananya. Oleh karenanya, penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi yang mumpuni.

Harapan itu juga yang dilontarkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat meninjau pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT) PPS (Panitia Pemungutan Suara) di SMP 2 Bandung, Senin 9 Januari 2023. Di sana, Yana didampingi oleh Ketua KPU Kota Bandung, Suharti.

“Tentunya harus berkompeten. Makanya hari ini dilakukan proses rekrutmen untuk mengetahui kompetensi apa yang mereka miliki,” tuturnya.

Selain kondusif, Yana berharap, angka partisipasi pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang mencapai 90 persen.

“Selain kondusif, mudah-mudahan tingkat partisipasi juga tinggi. Karena legitimasi itu salah satunya partisipasi yang tinggi. Kita harap bisa di atas 90 persen (tingkat partisipasi),” tuturnya.

Perlu diketahui, proses rekrutmen PPS telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Ada sebanyak 2024 pendaftar. Dari jumlah tersebut sebanyak 1022 pendaftar lolos proses administrasi. Sedangkan jumlah PPS yang dibutuhkan yaitu sebanyak 453 orang.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti menerangkan, tes CAT berisi 75 soal dengan waktu 90 menit.

“Soal ini hanya 75 soal, waktunya 90 menit. Namun bobot soal beda, ada yang nilainya 3, 2 dan 1 (poin). Sehingga maksimal nilai itu 150 kalau peserta bisa menyelesaikan soal. Karena pendaftar banyak, seleksi ini sangat ketat dan hasil CAT ini terpublikasikan,” bebernya.

Suharti mengungkapkan, latar belakang peserta sangat beragam. Mulai dari pensiunan, generasi milenial, hingga “fresh graduate”.

“Harapannya para peserta yang terpilih bisa menggunakan aplikasi yang nantinya diterapkan. Intinya tidak gaptek (gagap teknologi) dan paham IT,” beber Suharti.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hibahkan 124 bidang lahan atau sekitar meter persegi kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Senin 9 Januari 2023.

Serah terima lahan ini tertuang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Tanah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemkot Bandung kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyebut, ini merupakan dukungan Pemkot Bandung untuk pembangunan di perlintasan tidak sebidang di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo.

Ia menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, sebagai penerima manfaat, pembangunan di perlintasan tidak sebidang ini akan mengurai masalah kemacetan di kawasan tersebut.

“Tentu, diharapkan dapat meminimalisir kemacetan dan kecelakaan yang mungkin terjadi setelah traffic dari Stasiun Padalaran ke Stasiun Kebon Kawung tinggi setelah dioperasikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung,” ujar Yana.

Ia juga menyatakan, Kota Bandung menyambut positif proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai proyek strategis nasional.

“Terima kasih. Kami menyambut positif. Bagi Kota Bandung, nilai manfaat (pembangunan) akan jauh lebih besar ketimbang nilai yang kami hibahkan,” ujar Yana.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Dirjen Perkertaapian Kementerian Perhubungan, Yennesi Rosita mengapresiasi kemudahan yang diberikan Pemkot Bandung dalam menghadirkan lahan untuk perlintasan tidak sebidang.

Lebih lanjut, menurutnya, ada beberapa hal pokok yang digarisbawahi dari serah terima lahan dari Pemkot Bandung kepada Kementerian Perhubungan ini.

“Pertama, kami sudah ada regulasi tidak ada lagi perlintasan sebidang. Sudah harus diminimalisir. Kedua Ini sebagai integrasi antar moda untuk akses feeder ke kereta cepat, lalu juga sebagai optimalisasi aset,” ujar Yennesi.

Perlu diketahui, perlintasan tak sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api, tetapi keduanya tidak dibuat dalam bidang yang sama.

Perlintasan tak sebidang biasanya dibangun di jalur-jalur yang padat lalu lintasnya dengan cara membuat flyover atau underpass, sehingga tidak ada perpotongan jalur kereta api dengan jalan raya.

Dalam membuat perlintasan tak sebidang, underpass dibangun di bawah permukaan tanah atau di bawah rel kereta api.

Sementara overpass dibangun di atas permukaan tanah atau di atas rel kereta api dengan bentuk yang hampir serupa dengan struktur jembatan.

Kelebihan perlintasan kereta api tak sebidang seperti menjamin kelancaran lalu lintas kereta api dan jalan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan melakukan patroli rutin di beberapa lokasi ruang publik. Hal itu untuk mencegah aksi tindak asusila seperti yang diduga terjadi di Teras Cihampelas beberapa waktu lalu.

“Kita tempatkan petugas 24 jam, siang, sore, dan malam. Kita juga buat jaringan di sana. Tidak hanya patroli. Apabila patroli petugas sudah lewat, bisa diawasi oleh RT atau PKL di sana,” ujar Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi di Balai Kota, Senin 9 Januari 2023.

Selain Teras Cihampelas, sejumlah lokasi juga akan dijaga ketat. Menurutnya ada sekitar 22 lokasi PKL binaan, termasuk beberapa ruang publik yang rawan.

“Termasuk saat ini kita juga fokus di kawasan Babakan Siliwangi, karena lokasinya luas dan di sana rimbun,” katanya.

Rasdian mengaku juga berkolaborasi dengan aparat kewilayahan untuk memperketat pengawasan.

“Kita juga berkolaborasi dengan dinas terkait dan kewilayahan. Ada satgas linmas untuk malam hari,” ujarnya.

Di luar itu, Rasdian mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila melihat kejadian tindak asusila maupun kejahatan yang terjadi di ruang publik kepada petugas.

“Apabila masyarakat melihat kejadian seperti itu segera laporkan kepada petugas. Bisa melalui WhatsApp maupun media sosial agar penanganan menjadi semakin cepat dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Masyarakat juga dapat menghubungi nomor 112 menggunakan ponsel dan akan terhubung dengan Bandung Command Center untuk kejadian kegawatdaruratan.