Prolite – Geliat ekonomi pascapandemi Covid-19 semakin kuat di tahun 2023. Di sisi lain, jika berbicara tentang perizinan produksi di UMKM, yang terlintas di benak kita adalah proses panjang dan berbelitnya persyaratan yang harus dipenuhi.

Namun tenang saja. Pemerintah Kota Bandung melalui wadah Salapak Mikroshop menyediakan layanan pembuatan NIB gratis, konsultasi serta pembuatan sertifikat halal.

Salah satunya lewat acara Weekend Market yang digelar oleh Salapak Mikroshop beserta para kolaboratornya, Minggu 28 Januari 2023.

Pada acara tersebut digelar pembuatan NIB gratis, konsultasi pembuatan sertifikat halal, serta berbagai konsultasi mengenai legalitas, HAKI dan masih banyak lagi.

Dibarengi pula dengan kegiatan bazar serta olahraga sepeda dengan menggandeng kolaborator Women Cycling Community Bandung, Camp Entrepreneur Dispora Kota Bandung (Cempor) dan masih banyak lagi.

“Weekend Market oleh Salapak Mikroshop ini merupakan salah satu aktivasinya saja, pada intinya tujuan kami adalah menyosialisasikan kepada pelaku UMKM, di sini mereka bisa membuat NIB gratis, juga pendampingan terkait legalitas seperti HAKI, BPOM atau sertifikasi halal,” ucap Ketua Koperasi SiMaung Bandung yang menjadi panitia Weekend Market, Tita Wulansari.

Ia juga menyebut aktivasi Weekend Market bakal digelar dua kali setiap bulannya, yakni pada pekan pertama dan keempat.

Meski begitu, kata Tita, pelaku UMKM tidak harus menunggu acara aktivasi seperti Weekend Market jika hendak berkonsultasi seputar UMKM.

“Jadi untuk pelaku UMKM di Kota Bandung bisa datang ke Salapak Mikroshop (Jalan Ir. H. Juanda no. 10) untuk berkonsultasi (terkait pembuatan NIB gratis, sertifikasi halal, HAKI, ataupun BPOM. Apapun terkait UMKM pasti kami bantu,” ucapnya.

Sebagai pengingat juga, pada Desember 2022 Pemkot Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) telah menyerahkan 100 sertifikat halal dan 120 sertifikat uji mutu bagi pelaku UMKM di Kota Bandung.

“Sejalan dengan itu, kami ingin mendorong teman-teman para pelaku UMKM di Kota Bandung untuk lebih berkembang,” ucapnya.

Tita juga mengundang para pelaku UMKM Kota Bandung untuk meramaikan aktivasi di Salapak Mikroshop. Ia menyebut ada sekitar 150 brand UMKM di Salapak Mikroshop. Mulai dari kuliner, fesyen, dan masih banyak lagi.

“Teman-teman bisa datang ke Salapak Mikroshop untuk melakukan berbagai aktivasi mulai dari pameran, berdiskusi dan konsultasi layanan legalitas dasar, dan masih banyak lagi,” pesannya.

Untuk diketahui, Salapak Mikroshop terbuka untuk umum mulai pukul WIB.(hms/red)

BANDUNG, Prolite – Kontrol stabilisasi harga beras yang beredar, Pemerintah Kota Bandung dan Bulog Cabang Kota Bandung akan menyiapkan setidaknya sebanyak 500 ton beras medium. Beras ini akan di edarkan ke pasar-pasar tradisional.

Harga beras medium di gudang Bulog Rp per kilogram (kg), untuk pedagang yang membeli langsung dan mengambil langsung. Diharapkan harga beras tersebut sampai di konsumen dapat terkontrol maksimal di harga eceran tertinggi (HET) Rp per kg. Sehingga stabilisasi harga beras ini dapat tercapai.

“Kita bekerja sama dengan Bulog sebagai stabilisator harga pangan akan menggelontorkan 500 ton beras medium ke pasar pasar di Kota Bandung dengan harga beli dari Bulog per kg dan pedagang wajib menjual seharga per kg sesuai HET dengan catatan tidak boleh dicampur. Syaratnya hanya KTP saja dan di kiosnya akan diberikan spanduknya dari Bulog,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah, Kamis 26 Januari 2023.

Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan lapangan dari 7 pasar tradisional di kota Bandung, beras medium rata-rata dijual di atas HET yakni per kg. Sementara untuk beras premium dijual dibawah HET yakni per kg.

Untuk itu, Disdagin bersama Bulog akan secepatnya mendistribusikan beras medium Bulog ke pasar di kota Bandung untuk menekan harga.

“Sesuai arahan Wali Kota, minggu ini harus sudah terdistribusikan ke pasar di kota Bandung untuk menekan harga beras medium,” kata dia.

Elly memastikan, stabilisasi harga beras dan ketersediaannya di Kota Bandung terpenuhi terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan keterangan dari kepala Bulog terdapat 3000 ton beras medium sedangkan untuk beras premium ada 102 ton.

Sedangkan stok yang ada di toko retail dan swalayan yang ada di Kota Bandung 84,59 ton beras premium.

“Saat ini tidak ada kelangkaan (beras), bulan depan juga udah mulai panen, panen raya pada Maret. Belum musim panen maka ada kekurangan pasokan, upayanya tadi 500 ton kita gelontorkan mudah mudahan bisa mengendalikan harga beras medium,” ungkapnya.

Untuk menjaga ketersediaan beras medium pula, Elly akan mendorong perusahaan retail untuk menjual beras medium.

“Kita akan coba mendorong perusahaan retail untuk menjual beras medium dan dipasok oleh Bulog untuk menurunkan harga beras,” katanya.

Elly juga mengatakan, Pemkot Bandung akan menggelar Pasar Murah di 30 kecamatan dan 151 kelurahan menjelang Ramadan pada Maret 2023 mendatang.

“Pasar murah akan kita gelar sebelum Ramadan sekitar Maret paling telat minggu kedua Maret kita akan gelar pasar murah di 30 kecamatan menjelang dan pada saat Ramadan,” ujarnya.

“Ada kerja sama antara distributor Wagros (Warung Grosir) dan PKK akan menggelar pasar murah di 151 kelurahan,” imbuhnya.(**/kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Komisi 3 DPRD  Bangka Barat (Kabupaten) mengunjungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi dalam rangka audiensi terkait kebijakan Pemerintah Kota dalam program One Villlage One Destination di Ruang Rapat Disparbud.

Pemimpin rombongan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kab. Bangka Barat, Saeful Fakhah, menjelaskan pada sambutannya, maksud dan tujuan datang.

“Kedatangan kami ke DISPARBUD untuk konsultasi terkait banyaknya objek wisata yang belum maksimal di daerahnya karena luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang sedikit,” terang Saeful.

Beliau menjelaskan permasalahan yang dihadapi diantaranya; dana yang terbatas, jarak yang cukup jauh antara lokasi wisata, dan juga pola pikir masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan dan warisan cagar budaya.

“Oleh sebab itu, sesuai dengan konsep one village one destination, bagaimana peran dari Pemerintah Kota dalam pengembangan destinasi wisata serta memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaanya,” jelasnya.

Selanjutnya bergantian memberikan sambutan, Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Kota Bekasi, Mas Sriwati bersama jajarannya.

“Terima kasih atas kedatangan di Kota Bekasi, berkaitan dengan tujuan, Disparbud memiliki beberapa sektor wisata diantaranya Hutan Bambu yang berada di tepi Kali Bekasi, Situ Rawa Gede di Bojong Menteng, Kampung Bali dan Kawasan Kota Tua (projek) yang memiliki sejarah panjang Kota Bekasi,” sambut Mas Sriwati.

Dan beliau juga menjelaskan bahwa destinasi tersebut masih dalam tahapan perkembangan dikarenakan dana yg terbatas, sehingga harus ada prioritas.

” Seperti objek wisata Hutan bambu, meskipun sudah berjalan dan bisa dinikmati karena sebelumnya merupakan kawasan kumuh masih membutuhkan pembenahan, belum lagi Kampung Kranggan, Kampung Bali, dan beberapa destinasi lainnya yang masih harus menunggu terkait terbatasnya anggaran,” jelasnya.

” Disparbud mendukung mengembangkan destinasi dengan mengalokasikan dana APBD, dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana (perahu, saung bambu, dll) pendukung destinasi, pengelolaan wisata, dan penggalian potensi yang tersembunyi dan diharapkan dengan adanya bantuan stimulan, dapat lebih menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah untuk tertarik mengunjungi wisata yang ada di Kota Bekasi,” tutupnya.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Imbas macet Al-Jabbar ,warga geruduk kantor DPRD Kota Bandung di jalan Sukabumi. Mereka merupakan warga Cimencrang Kecamatan Gedebage yang mengaku gerah dengan kondisi kemacetan saat ini di wilayahnya paska dibuka Masjid Al Jabbar milik Provinsi Jawa Barat.

Salah seorang perwakilan warga, Lia Noerhambali mengaku kini saat harus beraktivitas keluar rumah berkendaraan butuh 1 jam untuk ke jalan besar dari komplek rumahnya di Cimencrang.

Karenanya warga meminta agar peresmian museum dan wisata air di mesjid Al Jabbar dihentikan sementara.

“Seharusnya kan jalan Cimencrang termasuk yang dilebarkan baru dibangun mesjid ini kan diabaikan. Disini Wali Kota harus peduli ya minta pertanggungjawaban ke pemerintah provinsi yang mengabaikan rekomendasi Dishub Kota Bandung,” jelas Lia usai audensi di dewan diterima langsung para pimpinan dewan dan komisi C.

“Dampaknya sekarang masyarakat tersiksa kalau mau keluar rumah, maka kami minta stop dulu peresmian museum dan wisata air agar tidak terjadi penumpukan 2 x lipat lebih di masjid,” tambahnya.

Kata Lia, ada alternatif lain jika tetap dibuka, yakni lebarkan jalan samping Polda.

“Tunda dulu gagayan peresmian, pertimbangkan juga kepentingan masyarakat yang ribuan KK dari dua komplek perumahan dan wilayah Rancanumpang Cimencrang ini,” gerutunya.

Begitupun ada wacana pembukaan akses dari jembatan Summarecon ke Rancanunpang, kata dia selama tidak ada pelebaran maka tidak boleh difungsikan.

“Kita akan tuntut itu, pembongkaran dua pohon di dekat rel yang saat ini menganggu. Kalau harus dibongkar, ya bongkar saja. Lalu bangunan yang menutup badan jalan agar ditertibkan, Gubernur juga harus punya kemampuan itu jangan mengabaikan,” tegasnya.

Didukung Wakil Ketua Komisi A Khairullah, sebaiknya aktivitas kunjungan ke Masjid Al Jabbar dihentikan sementara.

Hal ini karena sering ia menerima laporan warga lain pun terdampak. Warga Bandung lain yang mau berkunjung ke mesjid Al Jabbar untuk perjalanan kesana butuh 4 jam dan pulang sekitar 2 jam.

“Ini hanya sekali apalagi warga setempat tiap hari berhadapan kondisi ini. Maka memperhatikan keluhan, saya rekomendasikan pertama hentikan dulu sementara aktivitas kunjungan ke mesjid Al Jabbar sampai fasilitas infrastruktur memadai dan tidak membuat masalah dampak negatif imbas macet Al-Jabbar bagi warga,” tegas politisi PKS itu.

Kedua, lanjut dia, re-planing terhadap rencana induk masjid Al Jabbar. Karena jangan sampai membuat suatu bangunan yang sudah dipresdiksi akan dikunjungi atau destinasi ibadah tapi infrastrukturnya belum terbangun sehingga menghambat kunjungan.

“Perhatikan juga anggarannya, ini strategis bagi provinsi tapi kalau dibebankan ke Kota Bandung tidak ada. Siklus anggaran kita kan ada dua kali pembahasan, anggaran murni dan perubahan,” paparnya.(kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Perpustakaan Keliling melalui mobil yang di tempatkan pada sekolah sekolah (Mobil Pintar) saat kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto untuk menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan di tiap tiap kunjungan sekolah.

Mobil Pintar ini untuk menarik minat pembaca dari siswi siswi ini bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi dalam hal meningkatkan minat baca kembali untuk masyarakat.

Adapun disaat era digitalisasi ini, para siswa siswi tentunya memiliki gadget yang canggih dengan kemudahan akses untuk mencari tahu apa yang ingin di cari, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi mencoba inovasi dengan adanya perpustakaan keliling ke sekolah sekolah.

Pada kali ini, disaat Plt. Wali Kota Bekasi mengunjungi setiap sekolah sekolah untuk mengenalkan wawasan kebangsaan kepada siswa siswi di sekolah, Mobil Pintar Bekasi Keren tengah berada di setiap kunjungan tersebut dengan harapan siswa siswi bisa menarik perhatian minat baca.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, H. Ahmad Yani memaparkan bahwa buku adalah gudangnya ilmu, jadi sebisa mungkin tetap membaca buku walau dunia teknologi dengan mudah di akses, pentingnya membaca buku bermanfaat untuk diri sendiri selain untuk pengetahuan apapun bisa diketahui melalui membaca.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi saat ini telah menggerakkan minat pembaca buku kembali, salah satunya melalui Mobil Pintar Bekasi Keren yang berkeliling ke sekolah sekolah dengan tujuan para siswa dan siswi agar gemar membaca.(**/red)

BANDUNG, Prolite – Infrastruktu penerangan lampu jalan di malam hari sangat penting. Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan akan memasang sebanyak 47 ribu titik PJU (penerangan Jalan Umum) demi Kota Bandung Caang Baranang (terang benderang,red).

Sementara ini masih banyak jalanan di Kota Bandung yang masih gelap dan kurang penerangan. Keadaan ini dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Untuk meminimalisir itu, Pemkot Bandung menggenjot program Bandung Caang Baranang.

Bandung Caang Baranang menjadi salah satu fokus pembangunan yang kini sedang digarap maksimal Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana seusai acara Bandung Menjawab, Rabu 25 Januari 2023.

“Fokus kami di tahun ini adalah infratruktur. Kami juga terus berupaya untuk terus mewujudkan Bandung Caang Baranang lewat pembangunan dan perbaikan penerangan jalanan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL),” ujar Yana.

Senada dengan Yana, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan menjelaskan, jika program Bandung Caang Baranang berjalan lancar, Kota Bandung akan memiliki 47 ribu titik PJU.

Pada tahun 2023, Pemkot Bandung akan membangun PJL sebanyak titik di 29 kelurahan. Sedangkan PJU sebanyak 529 titik di 20 kelurahan.

“Kalau misal pada 2023 tereksekusi semuanya, kita sudah punya 47 ribu titik PJU,” papar Dadang.

Menurutnya, Kota Bandung masih membutuhkan lebih titik PJU di luar PJL pada konsep Bandung Caang Baranang. Sebab berdasarkan hitungan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), idealnya jarak titik PJU yang dipasang itu sejauh 20 meter.

“Mungkin nanti bisa lebih karena dilihat dari lebar jalan. Di Kota Bandung ini panjang jalannya mencapai km. Sudah termasuk jalan kewenangan milik provinsi, nasional, dan kota,” ungkapnya.

Ia menambah, jika lebar jalan mencapai 8 meter, biasanya cukup dipasang penerangan di satu sisi saja. Sedangkan untuk jalan dengan lebar 16 meter atau lebih, membutuhkan dua sisi penerangan.

Baginya, Bandung Caang Barang tak hanya di pusat kota, tapi juga harus bisa sampai menyentuh wilayah-wilayah pemukiman.

“Bandung Caang Baranang bukan hanya di pusat kota, tapi juga di permukiman bisa terang benderang. Makanya program PJL terus kita upayakan pembangunan dan perbaikannya,” akunya.

Perlu diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna sempat mengungkapkan, pada tahun 2023, alokasi anggaran PJU dan PJL anggaran sekitar Rp63 miliar.

Ema berharap, alokasi anggaran tahun 2023 ini, bisa secepatnya terealisasi. Sehingga pemetaan titik lampu bisa secepatnya dilakukan.(**/kai)

BANDUNG, Prolite – Sebagai salah satu faktor penyumbang inflasi, rencana kenaikan tarif parkir Off Street akhirnya ditunda. Ketetapan ini diatur dalam Perwal Parkir Off Street yang akan diterbitkan oleh Pemkot Bandung.

Dalam keterangannya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan Peraturan Walikota (Perwal) Penundaan Penyesuaian Tarif Parkir Off Street telah ditandatangani dan akan segera diterbitkan.

“Perwal Parkir Off street sudah ditandatangan, kita segera terbitkan,” kata Yana, Rabu 25 Januari 2023.

Sedangkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait aturan Penyesuaian Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah yang mengalami penyesuaian pada Desember 2022 lalu sudah pada tahap pembahasan di Bagian Hukum.

Menurut Yana, penyesuaian tarif pelayanan air minum tersebut menyumbang inflasi tertinggi pada Desember 2022 di Kota Bandung sebanyak 1,77 persen. Pada tahun 2022 inflasi di Kota Bandung mencapai 7,54 persen.

Untuk itu, Yana menyebut, kepwal penundaan penyesuaian Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah akan segara ditetapkan.

“Sekarang sudah ada di Bagian Hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Peraturan penyesuaian tarif parkir luar badan jalan atau off street kembali ditinjau Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Kebijakan ini juha menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi di Kota Bandung, sehingga hasil kajiannya diputuskan untuk menunda penyesuaian tarif parkir off street.

Keputusan ini telah disampaikan melalui surat edaran Dishub untuk melakukan penyesuaian ulang penurunan tarif parkir off street.

Ia menambahkan, rencana jangka panjang dari kebijakan ini adalah menyiapkan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman,dan tarifnya pun terjangkau.

Dengan adanya penyesuaian tarif parkir, diharapkan masyarakat beralih ke transportasi publik, sehingga bisa meminimalisasi kemacetan.

“Dalam jarak dekat ini transportasi yang kami inginkan berbasis bus. Sebenarnya kami juga ingin transportasi berbasis kereta tapi investasinya cukup tinggi,” katanya.(**/kai)

BANDUNG, Prolite – Semakin maraknya peristiwa kejahatan yang terjadi di Kota Bandung cukup meresahkan. Namun, untuk Kota Bandung aman dan tertib bukan hanya tanggung jawab Polisi dan Pemkot, juga semua pihak dan masyarakat.

Dalam rilis yang dikeluarkan, Pemkot Bandung telah menganggarkan sejumlah dana untuk bidang keamanan. Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga telah memberikan hibah kepada instansi vertikal sebagai komitmen bersama.

“Kami selama ini memberikan hibah ke instansi vertikal dengan besaran yang variatif,” ujar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana usai program Bandung Menjawab, Rabu 25 Januari 2022.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung telah melakukan berbagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban kota. Termasuk dengan menggelar patroli rutin serta memperbaiki fasilitas penerangan dan CCTV.

“Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Hal yang menjadi ranah kami tindak kejahatan terjadi di tempat gelap dan tidak terpantau CCTV. Itu yang kita dorong perbaikan,” katanya.

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung, Pemkot Bandung juga berencana menggelar lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Tadi ada masukan dari pak Ketua (Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan) supaya partisipasinya bergairah untuk dilombakan, kita coba nanti,” tuturnya.

Saat ini, aparat Linmas dan berbagai elemen masyarakat Kota Bandung serentak telah menggelar Siskamling di wilayahnya masing-masing secara rutin.

Siskamling ini secara serentak dilakukan di 151 kelurahan dan 30 Kecamatan di Kota Bandung.

Kendati demikian, Yana mengimbau warga bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kota Bandung. Satpol PP dan Dishub untuk rutin menggelar patroli.

“Jaga keamanan Kita minta Dishub, Satpol PP rutin gelar operasi,” ujar Yana.

Selain itu, Pemkot Bandung juga menyiapkan layanan kegawatdaruratan yakni Bandung Siaga 112. Layanan ini mempermudah masyarakat untuk mengingat nomor gawat darurat.(**/kai)

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan dibentuknya peraturan daerah (Perda) terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan dukungannya mengenai hal tersebut.

“Kalau saya tentunya menyepakati karena selain menyalahi norma agama, norma hukum juga,” ujar Yana di Youth Center Sport Arcamanik, Selasa 24 Januari 2023.

Namun menurutnya, untuk proses menuju pada pengesahan Perda tersebut, tetap dikembalikan kepada pihak yang berwenang, yakni para anggota dewan di DPRD

“Tapi, semuanya kita kembalikan lagi pada yang terhormat di DPRD karena proses legislasi ada di sana,” tuturnya.

Jika regulasi tersebut telah disepakati, Yana mengatakan, pihaknya akan siap berkontribusi untuk menyusun naskah akademik bersama.

“Kalau regulasinya disepakati, kita bisa susun naskah akademiknya bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Bandung mewacanakan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan larangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sebelumnya, mereka mendapatkan aspirasi dari kelompok masyarakat tentang pencegahan LGBT.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, aspirasi dari kelompok masyarakat menginginkan agar praktikLGBT di Kota Bandung tidak terus berkembang dan marak. Sebab LGBT tidak sesuai dengan filosofi negara yaitu Pancasila dan dilarang agama.

“Harus ada upaya, jangan sampai marak dan tidak sesuai dengan filosofi negara Pancasila, dari aspek agama juga,” ungkapnya.

(**/kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bekasi pada hari ini secara resmi dilantik di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni hadir untuk melantik para anggota PPS se Kota Bekasi.

Pelantikan anggota PPS ini terpilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi secara terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 sampai tanggal penetapan 21 Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 mengenai pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati disebutkan tugas wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara salah satunya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan yang merupakan tugas berat harus dilaksanakan kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh Tri Adhianto untuk pesan mengenai anggota PPS se Kota Bekasi untuk izin terlebih dahulu kepada keluarga karena telah lolos verifikasi sebagai petugas PPS yang akan memakan waktu hingga over time.

“Terima kasih kepada anggota PPS yang telah dilantik, berhasil tidaknya pemilihan umum itu tergantung pada badan Anggota PPS, selamat bekerja secara profesional dan transparansi adalah menunjukan kita menjadi anggota PPS yang solid.” Kata Tri.

Penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana partisipasi masyarakat memilih pemimpin dan para anggota DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi Jawa Barat, DPR RI yang secara bersama pada tanggal 14 Februari 2024 untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat berpartisipasi.

Tri katakan juga bahwa sekarang telah berjalan mengenakan wawasan kebangsaan kepada para siswa siswi yang bersekolah, dengan menyampaikan para pemilih pemula harus benar benar diarahkan. Ia mengatakan beberapa siswa dan siswi sudah mengetahui untuk partai politik yang akan ikut dalam perhelatan nanti akan tetapi banyak yang belum tau mengenai pelaksanaannya.

“Untuk itu, tugas dari PPS selain menjadi pengawasan dalam proses pesta rakyat, harus membantu juga untuk sosialisasi kepada masyarakat juga tentunya dibantu oleh semua elemen masyarakat. Semoga sukses dalam penugasan ini untuk para anggota PPS se Kota Bekasi.” Ujar Tri.

Selain itu, Plt. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa jika ada Camat dan Lurah yang tidak responsif segera untuk melaporkan baik via Instagram maupun langsung.

Ketua KPU Kota Bekasi saat menyampaikan laporannya mengenai terbentuknya dan telah dilantiknya baik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berjalan dengan lancar, dengan ini sebagai KPU Kota Bekasi untuk membantu lancarnya dan mensukseskan pemilihan umum yang akan datang.(*/red)