JAKARTA, Prolite – Seluruh pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) baik pusat dan wilayah akan berkumpul pada tanggal 26-27 Mei 2025 di Jakarta. Dekopin akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Ketua Umum Dekopin Bambang Hariyadi menyatakan bahwa Dekopin di bawah kepemimpinannya adalah Dewan Koperasi Indonesia Merah Putih karena pengurusnya terdiri dari seluruh golongan dan organisasi.

“Baik pengurus Dewan Koperasi Indonesia pusat maupun wilayah (Dekopinwil) berasal dari berbagai macam organisasi, golongan dan latar belakang. Kami tidak melihat mereka dari partai politik mana atau kelompok mana, kita semua bergabung di sini bersama-sama membangun koperasi di Indonesia,” kata Bambang Hariyadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menekankan kontribusi koperasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi pemerintahan Prabowo Subianto memiliki program Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah sangat mendukung perkembangan koperasi, jadi tidak ada alasan kita sebagai pelaku koperasi pesimis. Dewan Koperasi Indonesia sangat optimis koperasi di Indonesia akan maju karena kita bergerak bersama-sama pemerintah,” pungkasnya

Sementara itu Ketua Harian Dekopin Priskianto mengatakan jumlah koperasi di Indonesia mencapai ribuan, maka diperlukan kesamaan gerak agar dapat maju.

“Keberadaan koperasi di Indonesia menyentuh akar rumput, langsung menyentuh petani, nelayan, buruh dan rakyat kecil. Maka diperlu langkah-langkah yang terorganisir sehingga manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dewan Koperasi Indonesia, kata Priskianto, telah memiliki program pembinaan koperasi di desa-desa sehingga dapat dikelola dengan baik dan profesional.

Dia berharap, pada rapimnas ini akan dapat menciptakan gerakan-gerakan yang masif bagi perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Dekopin Bidang Komunikasi Publik dan Sosialisasi Teguh Eko Prastyono menambahkan, rapimnas ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan ketua umum Bambang Hariyadi.

“Kami seluruh pengurus pusat dan wilayah akan hadir di acara Rapimnas,” kata Eko.

Di rampinas nanti, lanjut Eko, pihaknya akan membahas program dan usulan dari para pengurus. “Dan akan kami sinergikan program pemerintah untuk memajukan pengkoperasian di Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Dewan Koperasi Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang Hariyadi merupakan satu-satunya wadah gerakan koperasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Gus TEP, panggilan akrab pria ini melanjutkan, akan hadir di acara Rapimnas I Dekopin sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, juga pimpinan DPR dan MPR.

“Para menteri dan pimpinan DPR/MPR, juga lembaga-lembaga lainnya akan hadir di pembukaan Rapimnas Dekopin,” imbuhnya.

Eko menyatakan, saat ini beberapa pengurus Dekopinwil sudah tiba di Jakarta dan akan terus bertambah jumlahnya hingga jelang pelaksanaan Rapimnas.

“Mereka sudah tiba di Jakarta dan langsung konfirmasi ke panitia. Yang lainnya sedang dalam perjalanan dan tak lama lagi sampai,” ujar Eko.

KAB. BANDUNG, Prolite – Untuk menumbuhkan para ASN yang jujur, inovasi dan berdedikasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Inspektorat Daerah melaksanakan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2025 di Hotel Grand Sunshine Resort and Convention Soreang, selama tiga hari sejak Selasa-Kamis (20-22/5/2025).

Kegiatan Perintis ini dilaksanakan Pemkab Bandung berkolaborasi dengan KPK RI. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna turut hadir pada saat penutupan program perintis hari Kamis (22/5/2025), selain dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Korupsi KPK RI, jajaran OPD di lingkungan Pemkab Bandung dan para pihak lainnya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada KPK RI melalui Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI yang sudah bisa hadir di Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Supriatna menyebutkan bahwa berdasarkan agama Islam yang dianutnya, sejak kecil ia sudah diajarkan pendidikan spiritual yaitu ada Malaikat Raqib yang tugasnya pencatat kebaikan dan Malaikat Atid pencatat keburukan.

“Maka spiritual itu penting. Bahkan sejak waktu kecil, kita belajar Pancasila,” kata Bupati dalam sambutannya.

Dadang mengatakan secanggih apapun alat, kalau kepribadian kita tidak terpanggil untuk memperbaiki diri, apapun itu tidak akan tercapai.

“Kita hidup di dunia ini ada tiga hal. Lahir, sibuk melaksanakan ujian, terakhir meninggal dunia. Meninggal dunia ada perhitungan, maka tadi ada Raqib pencatat amal baik manusia dan Atid pencatat amal buruk manusia ,” katanya.

Menurutnya, manusia yang dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba canggih, ujian tentunya pasti ada.

Untuk itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan pendidikan dan pelatihan anti korupsi dalam upaya memperbaiki semua sistem yang ada di lingkungan Pemkab Bandung.

“Apalagi pada hari ini Kabupaten Bandung sudah masuk tiga besar dalam kategori kabupaten/kota anti korupsi,” katanya.

Kang DS yang dilantik jadi Bupati Bandung pada periode pertama tanggal 26 April 2021 silam, hingga saat ini menjabat periode kedua kepemimpinannya, mengatakan, bawa pihaknya sudah mulai dan insya Allah dalam pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung tidak ada pungutan uang.

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya sudah melantik PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemkab Bandung, itu tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Maka kita sepakat, yu kita sama-sama perbaiki. Tapi insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tidak ada lagi masuk kantor telat,” katanya.

Dikatakan Kang DS, insya Allah jika semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemkab Bandung yang telat masuk kantor.

Ia pun merasa yakin melalui kegiatan Perintis tersebut ada dampak positif bagi para ASN. Seperti halnya saat Kang DS melaksanakan retreat delapan hari di Magelang, semua kegiatan tepat waktu.

“Saya ucapkan terima kasih dilaksanakan pelatihan ini (Perintis) selama tiga hari ini,” ucapnya.

Kang DS pun berencana setelah dilaksanakan pelantikan yang akan datang, akan kembali dilaksanakan pendidikan dan pelatihan serupa bagi para ASN di lingkungan Pemkab Bandung. Ia meminta kepada Direktur Diklat KPK RI untuk kembali menjadi narasumber.

Bupati Bandung pun optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi di Indonesia akan meningkat.

“Kita sebagai pelayan masyarakat bisa melaksanakannya dan mensosialisasikan program-program Pak Presiden kepada masyarakat. Salah satunya program MBG (Makan Bergizi Gratis),” harapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Swasti Putri Mahatmi, mengatakan pelaksanaan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025 ini yang dilaksanakan selama tiga hari telah dilaksanakan dengan lancar.

“Terima kasih, tentu saja kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yang telah berkomitmen untuk membangun integritas pemerintah Kabupaten Bandung dengan mengikutsertakan perangkat daerahnya untuk mengikuti kegiatan perintis selama tiga hari,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan perintis ini dilaksanakan oleh KPK RI melalui Direktor Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat Kabupaten Bandung.

Kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi khususnya pada bidang anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Dengan tujuan untuk dapat memperkuat tugas dan pokok serta fungsinya sebagai aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,” katanya.

BANDUNG, prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut positif inisiasi program uji coba orang tua asuh untuk makan bergizi gratis yang diusung oleh GOTO.

Pada audiensi yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Senin 18 November 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menerima laporan program tersebut dari Regional Head Government Relationship GOTO, Rully Rinaldi.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempromosikan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Program uji coba telah berlangsung di 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaannya pada periode 26 Agustus hingga 15 November 2024.

Di Kota Bandung, program ini berhasil menyediakan paket makan bergizi gratis dengan melibatkan mitra driver. Empat sekolah dasar yang terpilih sebagai lokasi uji coba adalah SDN 205 Neglasari, SDN 173 Neglasari, SDN 042 Gambir, dan SDN 150 Gatot Subroto. Total siswa penerima manfaat mencapai lebih dari anak.

Pemilihan sekolah berdasarkan kedekatan dengan puskesmas dan restoran, serta kriteria sebagai sekolah Adiwiyata.

“Pelaksanaan program ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan gizi dan sanitasi makanan sesuai standar, serta kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelas Rully.

Program ini masih berlanjut di dua sekolah, yaitu SDN 205 Neglasari dan SDN 173 Neglasari, hingga 14 Desember 2024, dengan cakupan sekitar 750 siswa.

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan apresiasi atas inisiasi GOTO dan menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah.

“Kita perlu memastikan bentuk dukungan dari daerah, apakah dalam distribusi, bahan baku, atau lainnya. Selain itu, pengelolaan sampah dan edukasi restoran terkait standarisasi gizi juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Hasil dari program ini akan menjadi bahan evaluasi dan asesmen oleh dinas terkait.

“Kami menyambut baik program ini dan akan terus memberikan dukungan penuh. Saya berharap program ini memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita di Kota Bandung,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Terdahulu Tidak Boleh Dirusak

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidk mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaih, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Darmawan .

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkap Nuryadi Darmawan .

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa Minta Pemkot Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Aminah mengaku banyak sarana prasarana lingkungan serta fasilitas penunjang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ambulan yang masuk usulan warga perlahan terealisasi.

Dia berharap tidak hanya sarana prasarana lingkungan, termasuk infrastruktur yang saat ini masih mendominasi bisa seluruhnya terealisasi dan akan terus diperjuangkan.

Sejauh ini, aspirasi masyarakat sudah terealisasi seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan kantor sekretariat RW dan RT. Selain infrastruktur dirinya juga fokus pada sarpras penunjang kegiatan masyarakat hingga ekonomi menengah kebawah dengan pengadaan gerobak motor (Baktor), gerobak UMKM dan ambulans.

“Kita akan kawal terus aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Hingga akhir tahun ini mudah-mudahan terealisasi apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Aminah.

Dia menyebut, untuk tahun 2024 ini karena anggaran terbatas dan ada skala prioritas sehingga tak semua bisa terealisasi. Namun ia berjanji bakal mengawal aspirasi yang masuk.

“Saya berharap apa yang menjadi aduan masyarakat 2024 bisa terealisasi. Apapun itu nantinya akan kita kawal aspirasi masyarakat di wilayah,” tandasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat utamanya terkait pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan hingga pelayanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa. Ia juga  mendorong Pemkot Bekasi untuk melakukan evaluasi pelayanan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Kami (DPRD) selama lima tahun sudah (mendorong) berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat di akses di kecamatan bahkan di seluruh kelurahan,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Lanjut dia, kedepan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  juga harus ditingkatkan guna menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat dengan sistem yang lebih baik.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan baik terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya itu dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terlayani dengan baik.

“Intinya Pemerintah harus melek melihat kebutuhan  masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Apalagi ada pungli. Saya meminta hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bekasi,” tukasnya.

Perbanyak Pembangunan Infrastruktur, Abdul Muin Hafied Minta Kepada Pemerintah Kota Bekasi

Prolite – Perencanaan matang diperlukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi guna menunjang proses pembangunan infrastruktur  setiap tahunnya. Kesiapan anggaran juga perlu dimaksimalkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi konsisten memberikan fasilitas yang ideal untuk masyarakat dengan pembangunan yang dibutuhkan.

Sejauh ini lanjut Muin sapaannya, dari segi alokasi anggaran lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  pembangunan yang hampir  rampung dikerjakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

“Nah, dari target sudah 90 persen terselesaikan infrastruktur oleh DBMSDA. Itu dari sisi APBD nya,” kata Muin kepada Radar Bekasi.

Sementara dari  sisi keseluruhan pembangunan di Kota Bekasi, lanjut Muin, masih banyak yang perlu dibangun dan diperbaiki.

“Baik jalanan, saluran,  karena masih banyak titik yang berpotensi terjadinya banjir kalau musim hujan berlangsung,” ucapnya.

Masyarakat Kota Bekasi butuh penataan pembangunan yang lebih banyak lagi begitu juga dengan anggarannya. Maka dari itu, Pemerintah harus benar-benar dalam perencanaannya.

“Kita ingin Pemkot Bekasi bisa membangun lebih banyak lagi infrastruktur. Baik lingkungan maupun di fasilitas umum lainnya,” tukasnya.

Anggota DPRD Faisyal Minta Siswa di Kota Bekasi Dibekali Pendidikan Kewirausahaan

Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan menegaskan menanamkan pendidikan kewirausahaan sejak dini kepada siswa penting dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan persaingan dunia kerja yang sangat ketat.

Dia mengaku akan terus mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bekasi. Pendidikan wirausaha mesti ditanam sejak dini. Untuk memperkuat ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berkolaborasi memperkuat ilmu kewirausahaan di sekolah. Dirancang secara ideal sebagai materi pilihan di sekolah.

“Nanti mungkin Dinas Pendidikan Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mulai dimasukkan sebagai ekstrakurikuler misalnya, jadi materi tidak wajib tapi boleh diambil,” terangnya.

Faisyal mengingatkan bahwa sektor usaha non formal ini cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Selain statistik perekonomian, UMKM juga menjadi alternatif di dunia ketenagakerjaan.

“Nah itu kan perlunya juga peran pemerintah kota untuk bisa terus merangsang warga Kota Bekasi untuk menjadi para pelaku UMKM,” ucapnya.

Menurut Faisyal, kewirausahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan berwirausaha mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

“Kewirausahaan merupakan proses pengembangan dan penerapan kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat peluang untuk menciptakan suatu usaha,” terangnya.

Menurutnya, pentingnya menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini agar siswa dapat mandiri dan kreatif di masa depan.

“Tugas kita bersama menciptakan generasi emas yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja,” tambahnya.

Harapannya, para guru bisa mentransformasikan ilmu kewirausahaan mereka kepada peserta didik, bagaimanapun juga, guru itu harus bisa menginspirasi siswa-siswinya di sekolah.

Siapkan APBD 2025, Anggota DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono Minta Disdik Petakan Kondisi Infrastruktur Sekolah

Prolite – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Daradjat Kardono meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memetakan kondisi infrastruktur sekolah. Hasil dari pemetaan ini akan dijadikan dasar pengajuan anggaran pada pembahasan APBD tahun 2025.

“Kita sudah mintakan untuk menganalisis itu, nanti pada saat rapat anggaran bisa langsung coba kita ajukan sebagai bagian dari upaya perbaikan pendidikan di Kota Bekasi,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono.

Selama ini kata Daradjat, infrastruktur pendidikan memang menjadi pembahasan penting di komisi IV bersama Pemkot maupun penambahan Infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam perencanaan APBD 2025.”Untuk penambahan USB maupun penambahan unit kelas baru,” tambahnya.

Infrastruktur pendidikan yang memadai, lanjutnya, menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik.“Keterbatasan fasilitas akan menyebabkan terbatasnya pendidikan yang berkualitas bagi siswa.”imbuhnya.

Untuk itu, dia mendorong kepada pemerintah Kota Bekasi agar melakukan pemetaan infrastruktur Pendidikan. Menurutnya, masih ada sekolah di Kota Bekasi yang mengalami kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

“Apabila terjadinya kurangnya fasilitas sama infrastruktur maka akan menyebabkan sulitnya mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan menghambat pembelajaran siswa yang efektif,“ tandasnya.