Pemerintah Luncurkan Bantuan Pemasangan Listrik untuk Keluarga Kurang Mampu

Prolite – Dengan program Bantuan Pemasangan Listrik Baru (BPBL), masyarakat yang mendapatkan manfaat ini akan disediakan instalasi listrik di rumah mereka, pemeriksaan serta sertifikasi laik operasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, dalam upaya meningkatkan akses listrik, pemerintah telah berupaya keras meningkatkan rasio elektrifikasi dan proporsi desa yang memiliki akses listrik. Hingga kuartal II-2022, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,56%, sementara rasio desa dengan listrik di Indonesia telah mencapai 99,73%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusung tiga pendekatan strategis untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 100%. Langkah pertama melibatkan ekspansi jaringan, yang berarti menghubungkan desa-desa yang berdekatan dengan jaringan distribusi yang ada.

Langkah kedua difokuskan pada pembangunan mini grid yang memanfaatkan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setempat di area yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik tradisional dan dimana komunitasnya tinggal secara kelompok.

Sedangkan pendekatan ketiga menggabungkan pembangunan sumber EBT dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk lokasi di mana penduduk tinggal dalam distribusi yang lebih luas dan jaringan listrik tradisional tidak praktis.

Program Bantuan Pemasangan Listrik Baru sebagai Pelengkap dari Tiga Strategi yang Dicanangkan Pemerintah

Melalui inisiatif ini, masyarakat yang memperoleh bantuan akan memperoleh instalasi listrik di rumah mereka yang mencakup tiga titik penerangan dan satu soket, sertifikasi keamanan instalasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI telah sepakat untuk meningkatkan alokasi bantuan pemasangan listrik baru untuk keluarga kurang mampu menjadi rumah tangga pada 2023. Ini merupakan peningkatan sebanyak rumah dari target rumah pada tahun sebelumnya.

Dana untuk program BPBL tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp1,86 triliun, meningkat dari alokasi sebesar Rp1,67 triliun pada tahun sebelumnya.

Anggaran ini juga mencakup distribusi converter kit untuk nelayan dan petani, bantuan instalasi listrik baru, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, penerangan jalan umum berbasis surya, APDAL, serta distribusi layanan memasak energi bersih modern.

Mengutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, “Bantuan pemasangan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu mencakup rumah tangga dengan total anggaran sebesar Rp201,65 miliar.”

Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa Kementerian ESDM dan DPR RI juga telah setuju untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan 12 unit PLTS/PLTMH di daerah 3T dengan anggaran sebesar Rp94,44 miliar dan meningkatkan jumlah PJU-TS menjadi unit dengan anggaran sebesar Rp500,45 miliar.

Kebijakan BPBL diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pemasangan Listrik Baru bagi Keluarga Kurang Mampu. Dalam regulasi ini, syarat-syarat untuk menerima bantuan BPBL juga dinyatakan.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, pemerintah mengonfirmasi bahwa program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik induksi tidak akan dilaksanakan pada 2022.

Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers di Jakarta. Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengimplementasikan program ini.