Atalia Praratya Layangkan Gugatan Cerai Ridwan Kamil, 17 Desember 2025 Jadi Sidang Perdana

Prolite – Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai kepada sang suami ke Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Panitera PA Kota Bandung Dede Supriadi membenarkan kabar perceraian anatara Atalia dengan Ex Gubernur Jawa Barat.

Menurut informasi yang berikan bahwa Ibu Cinta sapaan akrabnya mendaftarakan gugatan perceraiannya pada pekan lalu.

Ibu Cinta dan Ridwan Kamil di jadwalkan akan menjalankan sidang pertamanya pada 17 Desember 2025 mendatang.

“Iya betul, didaftarkannya antara Kamis atau Jumat kemarin,” ujar Dede saat dikonfirmasi melalui sambungan telepondikutip dari CNNIndonesia.

Namun hingga saat ini detai materi gugatan belum diungkapakan pihak Pengadilan Agama Kota Bandung.

Diketahui sepasang suami istri ini sudah melangsungkan pernikahan pada 7 Desember 1996 lalu dan dikaruniani dua orang anak yang bernama almarhum Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzzahra.

Namun belakangan ini nama Ridwan Kamil menjadi perhatian publik, pasalnya Namanya ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa iklan di Bank BJB yang nilainya mencapai 222 Miliar.

Belum usai kasus dugaan kasus korupsi Ridwan Kamil kembali disorot publik dengan dugaan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana.

Bahkan Lisa Mariana mengaku memiliki anak yang diduga hasil hubungan dirinya dengan mantan Gubernur Jabar.

Lisa Mariana juga meminta tes DNA untuk meminta kejelasan status terhadap anaknya tersebut.

Belum juga usai semua permasalahan tersebut kini istri dari Ridwan Kamil melayangkan gugatan cerai pada pekan lalu.

Forum Profesor Bandung Digelar oleh IPRC

BANDUNG, Prolite –  Indonesia Politics Research Consulting (IPRC) menggelar diskusi publik Forum Profesor Bandung bertajuk ‘Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD, Prof Muradi Forum Profesor Bandung ini menjembatani kajian akademik dan praktik pemerintahan di lapangan sekaligus ajang kritisi pemerintah selama ini.

“Forum Profesor Bandung ini diadakan untuk  mengisi ruang-ruang yang tidak diisi oleh kampus. Di kampus ada dewan profesor, dewan guru besar. Tapi tidak terlalu ada linkage (keterkaitan,red) dengan operasional di lapangan,” jelas Muradi di Hotel Grandia, Jl Cihampelas, Senin (15/12/2025).

Muradi juga berharap dengan forum ini akan ada kolaborasi yang sifatnya teknis antara akademisi dengan pemerintah. Dan karena baru sembilan bulan M Farhan dan Erwin ini menjadi kepala daerah, diakui Muradi pihaknya menunggu untuk sama-sama  evaluasi yang lebih detail.

“Tapi poin pentingnya ya ada on the track, supaya ada “nyambut bola” lah dari teman-teman di kampus, itu bisa ketemu,” jelasnya.

Masih kata Muradi yang harus dilakukan pemerintah yakni pertama memang harus ada program prioritas. Yang kedua kolaborasi antara koordinasi internal Wali kota sendiri.

“Pemkot diatur supaya kemudian bisa mengelaborasi program unggulan atau program prioritas. Yang ketiga itu ada kolaborasi tadi, karena disampaikan juga Pak Wali sudah ingin ada kolaborasi antara kampus dan sebagainya,” imbuhnya.

Karenanya Muradi kembali menegaskan, forum profesor Bandung ini mampu mengisi ruang yang memang hampir kosong. Sebab, kebanyakan orang masing-masing.

“Saya kira hari ini akan besar forum Profesor Bandung untuk bisa mengelaborasi kepentingan Kota Bandung jauh lebih besar. Jadi saya kira paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di Pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan Pemkot yang lebih teknis, ya. Bukan hanya sebatas teori wacana, tapi ini teknis,” tuturnya.

Disinggung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin, menurut Muradi kepemipinan tidak pincang karena kepala daerah itu sepaket. Kalaupun kemudian salah satu tersangka, kebijaksanaan dilakukan oleh kepala daerah.

“Hanya tinggal nanti mengefektifkan peran sekda dan dinas-dinas. Saya kira kalau banyak kejadian di beberapa kota dan kabupaten, termasuk provinsi, salah satunya bermasalah, kemudian bisa efektif juga berjalan. Karena bisa mengefektifkan tadi kolaborasi, koordinasi, dan programnya bisa kemudian diterima oleh publik secara terbuka, seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu Wali Kota Bandung M Farhan mengaku pihaknya sangat menunggu forum tersebut untuk bisa mendapatkan masukan bersama.

“Karena bagaimanapun juga memang kita ini butuh satu pandangan yang lebih clear, yang lebih objektif. Selama ini kan kalau di Pemerintahan Kota Bandung itu, satu, pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodir. Kedua, ada banyak juga subjektivitas. Ketika, contohnya, saya terlibat dalam rutinitas itu lama-lama, menurut saya yang pentingnya cuma yang rutin, sedangkan yang esensial, substansial, menurut hal-hal yang pandangan lebih objektif, bisa jadi kelewat,” jelas Farhan.

Menurutnya forum ini menjadi sebuah bagian untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih erat bukan sekadar wacana. Bentuk-bentuk kerja sama yang lain yang bisa diujikan sama-sama.

“Secara kelembagaan, kita selalu melakukan kerja sama MOU dengan semua perguruan tinggi. Tapi pada saat bersamaan, tentu saja di setiap perguruan tinggi juga punya sosok-sosok yang bisa kita jadikan, dalam tanda petik, pegangan. Itu yang diperlukan,” ucapnya.

Soal kritikan pedas bagi Farhan tidak masalah, justru kata Farhan selama masih dikritik, artinya masih disayang.

“Kalau sudah tidak dikritik, artinya dicuekin. Wah, bahaya itu, Pak,” jelasnya.

Dalam forum itu Farhan pun sempat menyampaikan bahwa korupsi dilakukan Wakil Wali Kota dan Ketua DPD partai NasDem merupakan kegiatan individu tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

“Kalau biasa dilakukan bersama tanggungjawab individu, ini saya akan membuktikan bahwa itu dilakukan individu menjadi tanggungjawab bersama. Kami saat ini sedang bekerja keras membangun kembali kepercayaan publik,” tuturnya di sesi tanya jawab forum tersebut.

Viral Video Hinaan untuk Suku Sunda dan Viking, Farhan Kita Serahkan Semua Kepolisi

Prolite – Beberapa waktu lalu warganet dihebohkan dengan video siaran langsung yang berisi hinaan kepada suku sunda dan hinaan kepada viking clup (nama pendukung klub sepak bola Persib).

YouTuber Adimas Firdaus, yang juga pemilik akun Instagram Resbob, dilaporkan ke Polda Jabar lantaran diduga menghina suku Sunda. Ucapan tersebut dilontarkan saat dirinya melakukan siaran langsung di dalam mobil.

Dalam potongan video singkat berisi hinaan tersebut di lontarkan dengan tegas tentang kebencencian dan ketidak sukaan terhadap suku sunda.

“Viking an***, Viking an***. Bonek Viking sama aja, tapi yang an*** hanya Viking,” kata kata Resbob.

Usai melontarkan kebencian untuk pendukung club sepak bola Viking dia juga melontarkan hinaan kepada suku sunda.

“Pokonya semua Sunda an***, semua orang Sunda an***,” imbuhnya.

Usai membuat resah semua suku sunda dan club viking Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara terkait masalah semua ini.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung penuh penegakan hukum dan meminta masyarakat untuk tidak terpancing provokasi.

Farhan menyebut, kasus penghinaan tersebut telah menjadi perhatian publik dan menyerahkan kepada penegakan hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri,” ujarnya.

Ia mengimbau, warga tidak boleh membalas dengan tindakan serupa maupun komentar yang dapat memperkeruh suasana.

Menurutnya, menjaga martabat bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kedewasaan dalam bersikap.

“Orang Sunda punya karakter sopan, dan berbudaya. Jangan sampai kita ikut melakukan penghinaan. Tetap tenang, jangan terprovokasi,” ungkapnya.

Ia mengimbau agar masyarakat mempercayai proses hukum yang tengah berjalan.

“Biarkan aparat penegak hukum bekerja. Jangan ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas atau memicu kebencian,” ujarnya.

Farhan mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan serta menunjukkan sikap bijak di ruang digital.

Mahasiswa UPI Laksanakan Edukasi Gizi di SMP Laboratorium Percontohan: Upaya Cegah Konsumsi Junk Food dan Minuman Berpemanis Berlebih Pada Remaja.

Bandung, Prolite — Mahasiswa Program Studi Gizi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), melaksanakan program edukasi gizi bertajuk “Limit Junk Food and Sugar Sweetened Beverages (SSB)” kepada siswa SMP Laboratorium Percontohan UPI pada 27 November 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi mata kuliah Pendidikan Gizi berbasis Project Based Learning, dengan tujuan meningkatkan literasi gizi dan membentuk perilaku makan sehat pada remaja.

Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya konsumsi junk food dan minuman berpemanis pada remaja usia sekolah, yang menurut berbagai penelitian dapat meningkatkan risiko obesitas, menurunkan kualitas konsentrasi belajar, hingga memicu penyakit tidak menular di usia dewasa.

Remaja dinilai berada pada fase krusial dalam pembentukan kebiasaan makan, karena mulai memiliki kebebasan memilih jajanan namun belum sepenuhnya memahami nilai gizi dan dampaknya terhadap kesehatan. Berdasarkan konteks tersebut, tim mahasiswa UPI merancang intervensi edukatif yang menyasar peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah untuk menentukan jadwal, teknis pelaksanaan, serta fasilitas yang diperlukan. Sasaran utama kegiatan adalah siswa kelas 7 SMP Laboratorium Percontohan UPI. Tim pelaksana menyiapkan modul edukasi, media visual, materi presentasi, serta instrumen evaluasi berupa lembar pre-test, post-test, dan lembar observasi perilaku.

Selama edukasi berlangsung, materi disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, serta demonstrasi visual yang menjadi sorotan utama, yaitu “sugar visualization”. Melalui metode ini, siswa diperlihatkan jumlah gula yang terkandung dalam minuman kemasan populer, seperti soda, teh manis, dan minuman energi.

Tumpukan sendok gula yang ditampilkan secara nyata memberikan dampak besar terhadap pemahaman siswa. Banyak peserta tampak terkejut mengetahui bahwa satu botol minuman yang mereka konsumsi sehari-hari mengandung lebih dari separuh batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan.

Untuk memperkuat pemahaman selama materi berlangsung, tim pelaksana juga membagikan leaflet edukasi secara langsung kepada siswa. Leaflet tersebut berisi ringkasan informasi mengenai bahaya konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, batas konsumsi gula harian menurut Kementerian Kesehatan RI, serta contoh jajanan sehat yang dapat menjadi alternatif di sekolah.

Dengan leaflet di tangan, siswa dapat secara aktif membaca, mengikuti penjelasan, dan memahami materi secara paralel, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan terarah.

Tidak hanya itu, tim juga menyerahkan poster edukasi kepada pihak sekolah untuk ditempelkan pada majalah dinding (mading) sekolah. Poster ini berfungsi sebagai media edukasi berkelanjutan yang dapat dilihat oleh seluruh siswa setiap hari, sehingga pesan gizi tidak hanya berhenti pada saat kegiatan berlangsung tetapi terus menjadi pengingat bagi lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Selanjutnya, sesi edukasi juga mencakup latihan membaca label gizi, di mana siswa diajak memahami informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Latihan ini membantu siswa mengenali produk tinggi gula, garam, dan lemak, sekaligus mengajarkan mereka membuat keputusan yang lebih bijak saat membeli jajanan. Melalui pendekatan partisipatif ini, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

Untuk mengukur efektivitas program, tim mahasiswa menggunakan pre-test dan post-test guna menilai perubahan tingkat pengetahuan siswa. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mengetahui batas konsumsi gula harian, serta kurang mampu membedakan jajanan sehat dan tidak sehat.

Setelah edukasi diberikan, terjadi peningkatan skor pemahaman yang cukup signifikan. Observasi perilaku juga mencatat adanya perubahan positif pada siswa, seperti meningkatnya antusiasme membaca label gizi dan kecenderungan memilih air putih dibandingkan minuman berpemanis. Beberapa siswa bahkan menyatakan minat untuk mulai membawa bekal sehat dari rumah.

Pihak sekolah turut memberikan dukungan penuh selama proses pelaksanaan, mulai dari penyediaan fasilitas hingga membantu observasi kegiatan. Kolaborasi ini menjadi faktor penting yang memastikan kegiatan berjalan lancar dan seluruh siswa dapat mengikuti edukasi dengan baik. Dukungan tersebut juga mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Ketua tim pelaksana, Dwi Khalisa Putri, menyampaikan bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku makan yang lebih baik. Ia berharap edukasi ini dapat menjadi langkah awal bagi siswa untuk lebih memahami pentingnya pola makan seimbang. Selain memberikan manfaat bagi siswa, kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menerapkan teori pendidikan gizi secara langsung di masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan dokumentasi foto dan video, serta penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada dosen pengampu dan pihak sekolah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif antara siswa, guru, dan masyarakat sekolah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas dalam memilih pangan.

Sekretaris DPC PKB Kota Bandung: Pentingnya Terapkan Azas Praduga Tak Bersalah

BANDUNG, Prolite – Terkait penetapan Erwin sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung menyampaikan menghormati proses hukum tersebut.

Disampaikan Sekretaris DPC PKB Kota Bandung, AA Abdul Rojak, bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia menilai setiap warga negara, tanpa kecuali, harus patuh pada mekanisme hukum yang berlaku.

“Sebagai warga negara yang baik, kami menghormati proses hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum,” ujar Rojak dalam keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, PKB Kota Bandung juga menekankan pentingnya menerapkan asas praduga tak bersalah kepada siapa pun yang tengah menjalani proses hukum. Menurut Rozak, penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

“Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum harus berjalan secara objektif dan adil,” katanya.

Rojak menambahkan, PKB Kota Bandung akan memberikan pendampingan hukum kepada Erwin, termasuk rencana pengajuan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut.

“Kami akan melakukan pengawalan hukum, termasuk pengajuan praperadilan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Hingga kini, PKB Kota Bandung menyatakan tetap menghormati seluruh tahapan hukum dan berharap proses tersebut dapat berlangsung transparan, profesional, dan berkeadilan.

Pejabat Jadi Tersangka, Wali Kota Bandung Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Normal

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.

“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu 10 Deember 2025.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi
resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.

Farhan mengatakan, proses hukum ini sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” ucapnya.

“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi
internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” imbuhnya.

Farhan menyampaikan, kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.

“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” jelas Farhan.

“Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik,” harapnya.

Farhan memastkikan, Pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga
kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.

Farhan menegaskan, jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

“Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik
tidak terganggu,” ujarnya.

Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.

Pemkot juga memastikan, layanan publik, terutama sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya akan tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian telah diperkuat di bawah Sekretaris Daerah untuk memastikan
ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik.
Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” tambah Farhan.

Pemerintah Kota Bandung terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dalam menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga Bandung secara berkelanjutan.

Tindaklanjuti SE Pemprov Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail Inventarisir Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindaklanjuti SE Nomor 177/ yang ditandatangani Dedi Mulyadi terkait penghentian sementara penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini langsung menginventarisir izin pembangunan perumahan yang berlokasi di kawasan rawan bencana alam, sebagai tindak lanjut dari surat edaran (SE) dari Gubernur Jawa Barat.

“Tentu kita lagi proses inventarisir (pendataan) mana yang sudah ada perizinan atau belum. Mana yang melanggar tata ruang dan berada di zona merah rawan bencana. Itu nanti kita akan cek,” katanya, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi ulang pembangunan di kawasan rawan bencana yang dikategorikan wilayah terlarang atau tidak sesuai peruntukan tata ruang Kabupaten/Kota.

“Kita akan lakukan penghentian sementara penerbitan izin, dan peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan. Kebijakan ini sebagai langkah pengendalian pembangunan dan upaya menjaga keselamatan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih potensi bencana yang begitu tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Pemerintah daerah tidak ingin kejadian bencana alam yang terjadi di luar daerah menimpa Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan proyek yang bermasalah itu penting,” katanya.

Ia menyebut, berdasarkan hasil inventarisasi akan mengelompokkan proyek perumahan ke dalam tiga kategori, diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.

“Potensi pencabutan izin bisa terjadi apabila ditemukan proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang, berada di zona terlarang, atau menimbulkan risiko kerusakan lingkungan,” katanya.

“Jadi kami harus benar-benar menginventaris mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan tapi bersyarat, dan juga yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali,” imbuhnya.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya telah menerima menerima data awal dari dinas teknis terkait jumlah perumahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan rentan bencana.

“Siang ini baru mendapatkan data-datanya dari dinas terkait. Intinya saya sangat setuju surat edaran dari Bapak Gubernur. Beliau memikirkan untuk masa depan Bangsa Indonesia dan menjaga alamnya,” tandasnya.

Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation, Farhan Ungkap Perjuangan Mengelola Ton Sampah per Hari

Prolite – Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan Kategori Green City Transformation pada ajang Anugerah PRMN 2025 di Ballroom Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jumat (5/12/2025).

Penghargaan Green City Transformation itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kota Bandung dalam menangani persoalan sampah isu yang selama bertahun-tahun menghantui kota besar ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima penghargaan Green City Transformation secara langsung. Dengan santai dan penuh humor khasnya, Farhan membuka pidato.

“Saya itu termasuk orang yang jarang menerima anugerah. Terakhir saya terima tahun 2001. Selebihnya selalu tim yang dapat. Jadi ini cukup istimewa,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Di hadapan para tokoh media, perwakilan kementerian, dan tamu undangan, Farhan memaparkan fakta yang jarang terdengar di publik.

Berdasarkan data pemerintah pusat, timbulan sampah di Bandung mencapai ton per hari. Namun, fasilitas pengolahan dan pengangkutan baru mampu menangani 981 ton.

“Sekitar 510 ton sampah tertinggal di dalam kota setiap hari. Itu fakta yang harus kita hadapi,” ungkapnya.

Sejak Maret 2025, Pemkot Bandung mulai memperbaiki sistem penanganan sampah.

Hasilnya, kini sekitar 250 ton sudah berhasil dipilah, diolah, dan dimanfaatkan setiap hari. Meski begitu, masih ada 340 ton yang belum tertangani penuh.

“Masalah ini bukan sprint, ini maraton,” kata Farhan.

Salah satu terobosan besar Pemkot Bandung adalah memperkuat pasukan kebersihan di tingkat akar rumput.

Saat ini terdapat 870 penyapu jalan dan Gober (petugas kebersihan RW)

Rencananya, mulai 2026, pemerintah akan merekrut, Satu petugas pemilah sampah di setiap RW dengan total orang. Mereka akan bertugas langsung dari rumah ke rumah, memastikan warga benar-benar memilah sampah organik dan non-organik.

“Akan ada yang datang ke rumah sambil bilang: ‘Punten bu, mana sampah organiknya? Yang non-organik tinggalin nanti ada yang ambil.’ Itu akan jadi kebiasaan baru di Bandung,” tuturnya.

Jika seluruh rencana berjalan, maka Bandung akan memiliki lebih dari personel yang setiap hari bekerja memastikan kota tetap bersih.

Farhan juga menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan armada angkut dan TPA. Kota Bandung kini berencana membangun 30 unit insinerator berkapasitas 10 ton, teknologi roller dryer organik, dan fasilitas biodgester di pasar-pasar besar seperti Gedebage dan Sarijadi.

“Di Pasar Gedebage, setiap hari muncul 8 ton sampah, terutama dari pisang. Tapi sekarang jam 12 siang semua hilang—habis diolah,” jelasnya.

“Sampah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal persepsi. Bau sedikit, publik mengeluh. Maka komunikasi publik sama pentingnya dengan fasilitas pengolahan,” imbuh Farhan.

dengan adanya penghargaan Green City Transformation ini, ia mengajak PRMN dan media lain untuk menjadi bagian dari edukasi publik.

RPH Berstandar Nasional Milik Pemkab Bandung Barat Diresmikan

Prolite – Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar nasional milik Pemkab Bandung Barat di Jalan Raya Purwakarta, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, resmi beroperasi, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Dispernakan KBB, populasi ternak ruminansia di Bandung Barat mencapai ekor yang terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, dan kambing.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, fasilitas RPH yang mumpuni tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor peternakan, khususnya pemotongan hewan higienis dan sesuai standar nasional.

“RPH Bandung Barat sebagai fasilitas terpadu untuk meningkatkan higienitas, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan pemotongan hewan di wilayah Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan rumah potong hewan itu penting untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Oleh karena itu, hal tersebut akan memperkuat ekosistem peternakan daerah dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan RPH ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemberdayaan peternak lokal,” katanya.

Masih kata dia, RPH modern tersebut diharapkan menjadi pendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor peternakan, terutama dalam pengembangan sapi potong di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Tentu dengan proses yang ada akan menghasilkan kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat Bandung Barat. Ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.

Ia mengimbau para bandar domba, sapi potong, pedagang ternak dan pelaku usaha peternakan agar memanfaatkan area yang telah disiapkan sebagai lokasi resmi jual beli ternak di lingkungan RPH.

“Dan kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan RPH Bandung Barat2Q sesuai peruntukannya, sehingga fasilitas ini dapat menjadi pusat aktivitas peternakan yang modern, terintegrasi, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Bandung Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispernakan KBB Wiwin Aprianti mengungkapkan bahwa RPH tersebut memiliki kapasitas pemotongan 30 hingga 150 ekor hewan setiap hari. Seluruh proses pemotongan dilakukan secara modern dengan standar nasional untuk menjamin kualitas daging yang aman dan halal.

“Dengan effort-nya pa Bupati kepada kita untuk menjamin bahwa daging yang diperoleh hasil pemotongan di sini halal aman dan sehat. Jadi masyarakat lebih percaya lagi dan mendapatkan makanan halal yang aman dan sehat,” tandasnya.

Optimalkan Kolaborasi Koperasi dan UMKM Bandung Barat, Jeje: Ini Komitmen Realisasi Program AMANAH

Prolite – Optimalisasi kolaborasi antara koperasi dan pelaku usaha UMKM diyakini bakal melahirkan rantai ekonomi masyarakat Bandung Barat yang kokoh. Dengan begitu, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus tumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail  saat menghadiri kegiatan “Koperasi Expo dan Bazaar UMKM Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 di Ngamprah, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor UMKM memiliki produk, semangat, dan kreativitas, sedangkan koperasi memiliki jaringan, dukungan modal, pembinaan, dan kekuatan kolektif.

“Bayangkan saja, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tapi ditopang koperasi dalam permodalan dan pemasaran. Desa-desa memiliki produk unggulan yang diproduksi umkm, dikelola secara bersama melalui koperasi, dan dipasarkan hingga kota-kota besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kolaborasi yang baik antara koperasi dan UMKM ketika berjalan maksimal akan berdampak pada ekonomi masyarakat naik kelas dan masyarakat semakin sejahtera.

“Ketika UMKM bertumbuh, koperasi ikut kuat. Ketika koperasi sehat, umkm semakin maju. keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang yangtak bisa dipisahkan untuk membangun kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis koperasi dan UMKM akan mampu menjadi tambahan energi dalam mewujudkan salah satu program strategis AMANAH yakni Ngawangun Bandung Barat.

“Kami akan berupaya maksimal melakukan penguatan ekonomi masyarakat pada sektor koperasi, UMKM, IKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan berbasis digital,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUKM, Sri Dustirawati mengatakan, kegiatan Koperasi Expo Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai sarana promosi,edukasi, branding dan networking.

“Kami pun berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap koperasi, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi melalui semangat gotong royong dan inovasi digitalisasi,” tandasnya.