Gempa 8,7 Magnitudo Guncang Rusia, Berikut 10 Daerah di Indonesia Ikut Terdampak

Prolite – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan adanya gempa 8,7 Magnitudo mengguncag Rusia.

Gempabumi yang berpusai pada koordinat 52,51° LU; 160,26° BT pada kedalaman 18 km, di dekat pesisir timur Kamchatka.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan jenis  dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempabumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Usai terjadi beberapa daerah juga berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana alam tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status Waspada (ketinggian Tsunami kurang dari ), di wilayah:

1. Talaud (ETA 14:52:24 WITA)
2. Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)
3. Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)
4. Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)
5. Rajaampat (ETA 16:18:54 WIT)
6. Biaknumfor (ETA 16:21:54 WIT)
7. Supiori (ETA 16:21:54 WIT)
8. Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)
9. Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)
10. Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)

Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak dari bencana alam tersebut.

Hingga pukul WIB, berdasarkan hasil monitoring menunjukkan adanya 7 aktivitas gempabumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M6.9 dan magnitudo terkecil M5.4.

BMKG mencatat terjadi tsunami minor di Indonesia pascagempa M 8,7 di Semenanjung Kamchatka, timur jauh Rusia. Paling tinggi tsunami terjadi 20 sentimeter.

“Jadi hasil monitoring terhadap peralatan tsunami guide, kami mencatat 9 floodgate yang berkaitan dengan daerah yang kami sebut adanya potensi tsunami dengan ancaman waspada kurang dari setengah meter,” ujar Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, dalam jumpa pers, Rabu (30/7).

“Jadi sekarang mungkin yang harus kita hentikan, kami menunggu nantinya masa penghentian peringatan dini dari BMKG supaya nanti di daerah bisa kembali menyosialisasikan bahwa tsunami sudah selesai,” kata Abdul Muhari.

BNPB masih mengimbau masyarakat menjauhi kawasan pantai. Berdasarkan pemantauan sejak pukul WIB, warga di wilayah itu merespons baik peringatan dini tsunami.

Terkait Penyesuaian Honor Karyawan, Ini Kata Perumda Tirtawening

BANDUNG, Prolite – Plt Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Tono Rusdiantono buka suara terkait permasalahan penyesuaian honor yang belum dibayarkan kepada 132 karyawan.

Menurut Tono, sebenarnya untuk urusan pengajihan sudah dilakukan seperti biasa, hanya saja untuk penyesuaian honor setelah ke 132 karyawan tersebut diangkat memang belum dibayarkan.

Hal itu karena di Perumda Tirtawening tidak belum menganggarkan penyesuaian honor yang selisihnya berkisar Rp 500 juta per bulan. Belum lagi syarat dan ketentuan belum dilengkapi oleh 132 karyawan tersebut.

“Hasil analisa kami itu bukan honor, gaji, honor tidak pernah terlambat. 132 ini adalah penyesuaian honor dari kenaikan pangkat dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap, dan penyesuaian karir mereka di PDAM. Saya tegaskan bahwa 132 itu kemarin kita proses kita analisis, verifikasi dan lebih dalam ternyata tidak bisa dibayarkan di Mei dan Juni karena penetapan bulan April saat pak Sony kala itu karena anggaran belum tersedia,” ungkap Tono kepada wartawan ditemui, Selasa (29/7/2025).

Tono menerangkan penganggaran itu jika di Pemkot dilakukan tahun lalu 2024 untuk penggunaan tahun 2025. Namun setelah dicek ternyata penganggaran ini belum tersedia di rencana anggaran PDAM.

“Ini akan diproses dan akan dibayar tetapi melalui proses perubahan anggaran rencana kerja anggaran perubahan (RKAP), kita masukan 132 ini apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan ketentuan dan undang-undang. Semisal sudah 2 tahun di PDAM baru bisa diangkat. Rekom itu harus dilakukan sesuai peraturan direksi, nanti masuk anggaran perubahan berapa bisa dipenuhi saya masukan,” jelasnya.

Dan selama proses itu juga akan dilakukan evaluasi dan meminta kelengkapan kepada karyawan tersebut yang memang dirasa belum lengkap persyaratannya sehingga nanti bisa masuk anggaran.

“Saat ini kita sedang godok RKAP dan itu tidak mudah, ini perlu waktu. Ya jelas harus dibayarkan karena tercantum dan sudah ada SK, putusan nanti di perubahan anggaran plus kelengkapan. Jadi nanti kami bisa bayar yang 132 atau bisa kurang,” ucapnya.

“Ini harus disampaikan karena DPRD juga mendesak saya agar membayar, dan saya sudah konsultasi dengan BPKP termasuk inspektorat termasuk yang membidangi di PDAM, semua akan berproses secara sistematis mungkin nanti surat dari bagian SDM yang mengusulkan ke keuangan lalu ke SPI atau inspektorat, ini layak tidak dibayar baru setelah SPI ke saya, baru dibayarkan,” bebernya.

Masih kata Tono, selama menjadi dewan pengawas (Dewas) Perumda Tirtawening sepengetahuannya tidak ada laporan ke Dewas ataupun Kuasa Pemilik Modal (KPM) ada pengangkatan 132 karyawan tersebut.

“Memang selama menjadi dewas, saya tidak menerima laporan ada pengangkatan, jadi jangankan pak saya wali, saya pun tidak tahu. Ia sekarang akan evaluasi karena secara logika 2024 itu harus sudah ada dianggarkan untuk 2025 sudah ada RKAP ternyata belum ada, kalau saya bayar malah prosedur dan saya jadi bermasalah, seharusnya keputusan diakhir itu kan setelah anggaran tersedia bukan kebalik,” tuturnya mengakhiri.

Korupsi Bank BJB Rp 222 M Belum Usai, RK Diduga Samarkan Kepemilikan Atas Nama Pegawainya

Prolite – Kasus korupsi penyalahgunaan dana pengadaan iklan PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) belum juga usai.

Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diduga ikut terseret dalam kasus korupsi PT Bank BJB, bukan hanya RK saja KPK juga sudah menetapkan 3 tersangka agensi serta 2 pejabat tinggi Bank BJB yang juga ikut terlibat.

Kediaman Ridwan Kamil sudah dilakukan penggeledahan dan tim KPK sudah mengamankan beberapa aset salah satunya motor Royal Enfield yang diduga pembeliannya dari dana tersebut.

Namun dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jabar menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya.

Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

“Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. Pegawainya beberapa itu (kendaraan) diatasnamakan di situ,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan dikutip dari Radar Bandung.

Langkah tersebut diduga merupakan bagian dari strategi menyamarkan kepemilikan aset yang kerap ditemui dalam sejumlah kasus korupsi. Penyamaran melalui pihak ketiga bisa menjadi indikasi upaya menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Meski demikian tim penyidik KPK tetap akan melakukan penelusuran terkait kepemilikan kendaraan tersebut sebelum nantinya akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.

Perlu diketahui dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana iklan.

Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK.

Pemprov Jabar Gelar Festival Ulinpiade Peringati Hari Anak Nasional 2025

Prolite – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) baru saja menggelar festival permainan tradisional khas Jawa Barat Ulinpiade.

Festival yang digelar pemrov Jabar ini termasuk rangkaian acara untuk memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025.

Ribuan peserta ikut memeriahkan festival Ulinpiade yang digelar di Sport Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung (27/7).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengajukan penggunaan kebaya dan permainan tradisional anak ini untuk dicatat sebagai rekor oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Terdapat 10 jenis permainan tradisional yang dipertandingkan dalam berbagai kategori.

Untuk peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), lomba yang diadakan adalah kakapalan dan oray-orayan, dengan sistem pertandingan beregu.

Sementara itu, kategori Sekolah Dasar (SD) mempertandingkan ucing-ucingan dan perepet jengkol.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), permainan yang dilombakan adalah hahayaman dan Sunda manda. Adapun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), peserta bersaing dalam sasalimpetan dan lari balok.

Selain itu, ada kategori umum dan mahasiswa yang memperlombakan perepet jengkol, simseu (sapitrong), dan cingciripit.

Keseruan terlihat dari para anak-anak yang memainkan permainan tradisional Jawa Barat tersebut.

Tak hanya lomba permainan tradisional, peringatan HAN ke-41 Tingkat Provinsi Jawa Barat ini juga menyelenggarakan peragaan busana untuk tiga kelompok usia, yaitu 4-8 tahun, 9-12 tahun, dan 13-17 tahun.

Ulinpiade 2025 juga mengadakan lomba tari tradisional, baik kategori solo maupun grup. Sebelum final digelar hari ini, seleksi peserta telah dilakukan secara daring pada 20 Juli 2025. Dengan demikian, Ulinpiade benar-benar menjadi ajang olimpiade permainan anak Jawa Barat yang meriah.

Dengan diadakannya Festival Permainan Tradisional ini bermaksud agar seluruh anak Jawa Barat tidak melupakan permainan khas daerahnya dan sangat beraneka ragam di tengah-tengah gempuran aplikasi permainan yang semaki beragam.

Menaker: Tegaskan BSU 2025 Hanya Dicairkan Sekali Bulan Juni dan Juli

Prolite – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelasan mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 Juta.

BSU 2025 dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan di bawah UMK.

Namun kali ini banyak pertanyaan publik mengenai kapan pencairan kembali dilakukan pemerintah untuk keryawan yang memiliki penghasilan kurang.

Dalam keterangannya pada Jumat (25/7/2025), Yassierli menegaskan bahwa program BSU tahun ini memang hanya dilakukan satu kali pencairan untuk periode Juni dan Juli 2025.

“BSU cuma sekali. (Jadi) Bukan tidak dilanjutkan. Programnya memang dirancang untuk sekali bayar (periode Juni-Juli 2025),” ujarnya dikutip dari Kompas (26/7).

Pernyataan ini menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan terkait kemungkinan pencairan BSU kembali di bulan Agustus atau bulan berikutnya.

Pemerintah, kata Yassierli, memang sejak awal hanya merancang satu kali pembayaran subsidi upah tahun ini.

Bantuan senilai Rp tersebut diberikan sekaligus untuk dua bulan dan disalurkan tanpa potongan.

“Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

Program Bantuan Subsidi Upah 2025 sendiri merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pada awal Juni 2025.

Bantuan ini ditujukan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Guru honorer juga termasuk dalam daftar penerima bantuan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 22 Juli 2025, penyaluran Bantuan Subsidi Upah telah mencapai 86,71 persen.

Bagi pekerja yang belum mencairkan bantuan, pemerintah mengingatkan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan hingga 31 Juli 2025.

Bagi yang belum mencairkan dana bantuan pemerintah maka wajib mencairkan sebelum batas waktu berakhir pada akhir bulan ini. Bila dana tidak di ambil maka akan hangus dan dikembalikan ke kas negara.

Selain Donor Darah, Pegasus Refleksi Juga Adakan Cek Kesehatan Gratis dan Pembagian Sembako

BANDUNG, Prolite – Dalam rangka merayakan Hari Jadi Ke 8, Pegasus Refleksi bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) untuk mengadakan kegiatan donor darah dan cek kesehatan secara gratis untuk masyarakat umum.

Selain itu, Pegasus Refleksi juga adakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga masyarakat lingkungan sekitar, khususnya di sekitar kecamatan Astana Anyar dan juga kepada orang-orang yang melintas di sekitar jalan Raya Kopo, Astana Anyar.

Ini bukan kali pertama Pegasus Refleksi mengadakan acara bakti sosial. Pada tahun tahun sebelumnya pun Pegasus mengadakan acara bakti sosial ke masyarakat seperti salah satunya tahun lalu khitanan massal. Karena antusias masyarakat yang cukup tinggi, kegiatan cek kesehatan secara gratis bukan hanya ada pada saat anniversary saja, tetapi diadakan setiap 6 bulan sekali.

Dalam momen kebahagiaan anniversary ini yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun Manager Operasional Mitra Abadi, Adys, dia berharap Pegasus semakin berkembang dan maju.

“ Kalau di tanya harapan dalam anniversary yang bersamaan ini, tentunya yang utama pasti doa yang baik. Harapan untuk diri saya pribadi mungkin itu dirahasiakan biar saya dan sang pencipta aja yang tahu dan untuk Pegasus sendiri harapan saya ke depannya semoga Pegasus semakin maju, semakin jaya, semakin suksesdan tentunya semakin istimewa,” ungkap Adys.

Respon yang sangat positif pun datang dari masyarakat. Bahkan sampai ada yang datang dari jauh secara sukarela untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan secara gratis ini.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu peserta kegiatan Muhammad Arif Budiman, meskipun rumahnya dia jauh dari lokasi kegiatan ini dia datang secara sukarela dengan membawa harapan agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah. Dia pun berharap Pegasus akan terus mengadakan acara bakti sosial seperti ini.

Tak hanya masyarakat umum, Manda dan Zoya yang merupakan staff karyawan dari Pegasus Refleksi pun merasakan kebahagiaan selama bekerja di Pegasus.

“Kita senang banget bekerja di sini, karena teman-temannya asik, saling membantu, dan Bu manager atasan kita sangat baik bahkan ikatan kita disini sudah seperti keluarga sendiri,” ujar Manda.

“Di ulang tahun yang ke -8 ini. Kita dan teman-teman yang lain mengusulkan kepada Bu Adys untuk melaksanakan kegiatan donor darah dan cek kesehatan secara gratis dan Alhamdulillahnya usulan kita ini direspon positif oleh Bu Adys. Bahkan kita juga diminta langsung untuk ikut terjun melaksanakan kegiatannya dengan harapan kita bisa saling membantu masyarakat,” tambah Zoya sembari tersenyum.

Hadir pula pada acara ini Dayat Rudiatna selaku Sekretaris Kecamatan Astana Anyar. Beliau berharap kegiatan bakti sosial seperti ini terus konsisten dilaksanakan. Agar masyarakat juga merasakan imbas positif dengan adanya Pegasus di lingkungan mereka.

“Ini adalah salah satu contoh yang baik, bukan hanya donor darah dan cek kesehatan saja, tapi ada juga pembagian sembako dan itu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga saja ke depannya perusahaan-perusahaan yang ada disekitaran kecamatan Astaba Anyar ini ikut juga mengadakan bakti sosial seperti ini,” ujar Dayat Rudiatna.

Selain ucapan selamat dan doa semoga ke depannya Pegasus Refleksi  semakin maju dan sukses, Dayat Rudiatna berharap Pegasus tidak pernah bosan untuk terus melakukan kegiatan bakti sosial ini karena kegiatan ini sangat banyak manfaatnya dan sangat membantu masyarakat.

Adys pun menambahkan, bahwasanya ada juga kegiatan rutin yang sering dilakukan seperti membagikan makanan gratis setiap hari jumat kepada masyarakat sekitar.

“Semoga saja untuk ke depannya Pegaus bisa lebih banyak lagi melakukan hal yang baik untuk membantu masyarakat,” tutup Bu Adys.

KOTA BANDUNG, Prolite – Ajang lari Sweat Run Pocari 19-20 Juli 2025 lalu ternodai aksi bagi-bagi minuman beralkohol dikritik sejumlah pihak, diantaranya DPD PKS Kota Bandung.

Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama menanggapi beredarnya minuman beralkohol jenis bir yang didistribusikan oleh komunitas Free Runners Bandung (akun IG: @freerunners_bdg) dalam itu menyampaikan pernyataan sikap.

Disampaikan Ahmad, fraksi PKS mendukung terselenggaranya kegiatan yang mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif, seperti Pocari Sweat Run, yang rutin dilaksanakan di Kota Bandung dan terbukti memberikan dampak positif terhadap budaya kebugaran masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Namun demikian, fraksi PKS mengecam keras adanya distribusi minuman beralkohol dalam kegiatan tersebut, karena tindakan ini mencederai tujuan utama acara sebagai sarana membudayakan hidup sehat,” tegas Ahmad kepada wartawan.

Terlebih kata Ahmad hal itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku, antara lain: Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013_ yang mengatur bahwa minuman beralkohol hanya boleh diedarkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran berizin, serta tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan syarat khusus.

“Lalu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010_ tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang telah diperbarui melalui Perda No. 10 Tahun 2024,” jelasnya.

Masih kata Ahmad, karennya fraksi PKS mengimbau Pemerintah Kota Bandung dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kejadian ini secara serius guna menegakkan peraturan yang berlaku dan merespons keresahan masyarakat, khususnya mereka yang secara tidak sadar mengonsumsi minuman beralkohol pasca berolahraga.

Kemudian menghimbau penanganan yang tegas dan proporsional, baik untuk memberikan efek jera maupun untuk menegaskan bahwa minuman beralkohol bukanlah produk konsumsi bebas, terlebih di ruang publik yang terbuka bagi masyarakat umum lintas usia.

Lebih lanjut pihaknya berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pihak yang terlibat, agar ke depan setiap event publik di Kota Bandung dapat berlangsung dengan tertib, sehat, dan tetap selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dianut oleh mayoritas warga Kota Bandung.

Tips Aman Mendahului untuk Pengendara Motor, Jangan Asal Gas!

Prolite – Bagi pengendara sepeda motor, mendahului kendaraan lain di jalan memang jadi hal yang cukup umum dilakukan. Namun jangan salah, manuver ini termasuk salah satu yang paling berisiko jika tidak dilakukan dengan cara yang benar.

Banyak pengendara yang menganggap manuver ini sederhana, padahal dibutuhkan kewaspadaan tinggi serta pemahaman teknik yang benar agar tetap aman. Tanpa kesiapan dan perhitungan yang tepat, mendahului bisa memicu kecelakaan, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berikut panduan langkah-langkah aman saat hendak menyalip kendaraan di depan :

Pastikan jalur lawan arah benar-benar kosong dan aman.
Jangan terburu-buru jika jarak pandang terbatas atau lalu lintas padat.

Hidupkan lampu sein kanan sebagai sinyal akan mendahului.
Ini memberi tanda kepada pengendara di depan maupun belakang.

Periksa kaca spion.
Pastikan tidak ada kendaraan lain yang juga hendak menyalip dari belakang.

Tambahkan kecepatan secara bertahap dan tetap kontrol kendaraan.
Jangan tiba-tiba gas penuh, pastikan motor tetap stabil.

Setelah berhasil mendahului, segera kembali ke jalur kiri dengan menyalakan sein kiri.
Jangan terlalu lama di jalur kanan karena bisa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

“Mendahului bukan soal ingin terlihat keren atau ingin cepat-cepat sampai. Pengendara harus tenang, memperhatikan kondisi sekitar, dan selalu mengutamakan keselamatan,” ujar Ludhy Kusuma selaku Safety Riding Development Section Head PT Daya Adicipta Motora.

Keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. Dengan memahami risiko dan menerapkan teknik berkendara yang benar, setiap perjalanan bisa menjadi lebih aman dan nyaman untuk semua. Semangat inilah yang ingin terus dibangun melalui gerakan #Cari_aman menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam setiap aktivitas berkendara.

Pemkot Berikan Sanksi Aksi Bagi-bagi Bir di Pocari Sweat Run 2025

Prolite – Acara Pocari Sweat Run 2025 tercoreng karena viral adanya bagi-bagi munuman keras (miras) jenis bir saat ajang lari berlangsung.

Diketahui acara Pocari Sweat Run 2025 berlangsung pada 19-20 Juli 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat kemarin.

Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) segera memanggil dua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut yakni pihak perusahaan dan komunitas.

Usai viral video aksi bagi-bagi bir tersebar di media sosial akhirnya Freerunners Bandung dan Ruben Perwakilan dari Komunitas Pace & Place memohon maaf.

Pace & Place sendiri adalah agen wisata dan perjalanan untuk para pelari.

“Kami memohon maaf kepada pihak penyelenggara yaitu Pocari Sweat Run Indonesia 2025,” ucap Aji.

Kedua pihak mengakui bahwa kegiatan bagi-bagi bir di acara lomba lari tersebut tidak atas persetujuan pihak penyelenggara.

“Kami mengakui bahwa kegiatan membagi-bagikan minuman beralkohol di acara Pocari Run 2025 adalah inisiatif kami sendiri tanpa izin, tanpa sepengetahuan, dan juga tidak diketahui oleh pihak penyelenggara,” tutur Ruben.

Aji dan Ruben pun meminta maaf kepada seluruh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya aksi tersebut.

“Kami memohon maaf khususnya kepada warga Bandung dan seluruh masyarakat Indonesia yang dirugikan atas aksi kami di cheering zone Pocari Sweat Run Indonesia 2025,” ucap Aji.

“Kami juga memohon maaf kepada penyelenggara karena sudah menyebabkan kerugian dan kegaduhan. Kami juga memohon maaf kepada warga Indonesia, khususnya kepada warga Bandung yang telah dirugikan oleh aksi kami pada acaraPocari Sweat Run 2025,” tambah Ruben.

Kini, keduanya pun siap untuk mempertanggungjawabkan aksi mereka yang menuai polemik di kalangan masyarakat tersebut.

“Kami akan bertanggung jawab dan menerima semua konsekuensi atas apa yang kami lakukan di acara Pocari Sweat Run Indonesia 2025,” tutur Aji.

Usai membuat gaduh dan geram karena aksi bagi-bagi bir tersebut Pemerintah Kota Bandung ambil Langkah tegas untuk mereka.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan aturan. Pemkot sangat menyesalkan terjadinya hal demikian. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kelalaian dalam pengawasan kegiatan ini,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, Kamis, 24 Juli 2025.

Yayan menjelaskan, dua pihak yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan.

Menurut Yayan, seluruh kegiatan publik di Kota Kembang harus tunduk dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Tujuan utama dari Perda ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol.

Berikut rincian sanksi yang diterima komunitas lari:

• Teguran tertulis dari Pemkot Bandung
• Komunitas Pace and Place harus mengumuman pelanggaran di media masa berupa permohonan maaf secara terbuka dan juga pembayaran biaya paksaan penegak hukum sebesar Rp5 juta
• Komunitas Freerunners harus membuat surat penyataan, permohonan maaf di media masa, dan dengan sukarela membersihkan Balai Kota selama dua minggu

Pansus 7 DPRD Kota Bandung Bahas Perda Pengganti PSU

Prolite – Raperda Kota Bandung tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan saat ini tengah digodok Pansus 7 DPRD Kota Bandung. Raperda ini nantinya alan mengganti Perda soal PSU yang diterbitkan pada Tahun 2019.

“Perda PSU sudah ada sebelumnya dibentuk pada Tahun 2019, tapi karena ada hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini, hampir 50 persen banyak perubahan, sehingga ini bukan perubahan tapi mengganti Perda Tahun 2029,” ujar Anggota Pansus 7 DPRD Kota Bandung Oelan Muhammad Ulan Surlan, ., AKUN.

Dikatakannya, pembahasan raperda ini lebih fokus pada masalah penyerahan aset. Saat ini akan diatur 30 persen dari luas lahan perumahan. “Ini disesuaikan dengan kondisi saat ini, karena pada kenyataannya juga berat lahan terbatas, mahal juga,” ungkapnya.

Perda ini, lanjutnya, tidak berlaku surut, sehingga bila ada pengembang yang sudah beres dan belum menyerahkan PSU maka aturannya seperti apa, akan dibahas didalamnya. “Perda ini konteksnya kebermanfaatan. Ada kepastian hukum, penegakan hukum dan pengawasan,” terangnya.

Aturan ini, ungkapnya, harus dibentuk karena masyarakat akan dirugikan apabila PSU belum diserahkan pengembang pada pemerintah. “Masyarakat yang harusnya mendapatkan hak drainase yang baik, tiba-tiba tidak dilaksanakan. Jadi diharapkan, pengembang harus melaksanakan pengembang,” ungkapnya.

Pengembang, kata Ulan, sebelum mendapatkan izin tentunya harus mengajukan permohonan. Kemudian dinas terkait akan melihat penataan ruang Kota Bandung, apakah sudah sesuai peruntukannya. Lalu pengembang menyerahkan gambat atau siteplan sampai keluarlah izin bangunan atau persetujuan bangunan dan gedung.

“Sebelum-sebelumnya diatur bahwa pengembang harus menyerahkan PSU. Tapi ada pengembang yang belum menyerahkan, ada juga yang tidak tahu cara atau mekanisme penyerahkan PSUnya,” ungkapnya.

Tentunya, kata Ulan, ini juga berkaitan dengan pengawasan karena masih ada pengembang yang belum menyerahkan PSU menjadi aset Pemkot Bandung. PSU ini misalnya taman, darinase, brandgang, ruang terbuka hijau. “Masyarakat juga harus tahu bila pengembang harus menyediakan PSU, dan nanti diserahkan pada pada Pemkot,” ujarnya.

Dalam raperda ini pun, dibahas soal sanksi bagi pelanggar berupa sanksi administratif dan denda. “Nanti detailnya di perwal,” ucapnya.

Ditargetkan, bulan ini raperda sudah selesai dibahas dan menjadi perda. Diharapkan, para pengembang pun mentaat8 aturan yang ada di perda.