Bulan Belanja Bandung 2025 Siap Guncang Kota dengan Ribuan Promo dan Hiburan

Prolite – Kota Bandung bersiap menyambut Bulan Belanja Bandung (BBB), rangkaian perayaan belanja terbesar yang akan digelar sepanjang Agustus hingga Oktober 2025.

Empat agenda utama akan memanjakan warga dan wisatawan: Indonesian Shopping Festival, Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI), Pasar Kreatif Bandung (PKB), dan puncaknya Bandung Great Sale (BGS) 2025.

Bulan Belanja Bandung dibuka dengan gelaran Indonesian Shopping Festival menghadirkan diskon besar di 13 mal. Sejumlah mal tersebut yakni Trans Studio Mall, Braga Citywalk, Bandung Indah Plaza, Miko Mall, Cihampelas Walk, The Kings Shopping Center, Metro Indah Mall, Pascal 23, Tenth Avenue, Summarecon Mall, Festival Citylink dan d’Bocanica.

Sementara untuk Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) akan digelar pada 15–30 Agustus 2025.

Puncak dari Bulan Belanja  Bandung adalah Bandung Great Sale 2025 yang akan berlangsung pada 28 Agustus–7 September 2025. BGS akan dibuka di Festival Citylink. Sedangkan penutupan akan digelar di Summarecon Mall Bandung.

Mengusung konsep kolaboratif, BGS 2025 menghadirkan lebih dari 500 merchant dari berbagai sektor: perdagangan, transportasi, kesehatan, hiburan, hingga HOREKA (hotel, restoran, dan kafe). Di antaranya adalah mal besar, distro, FO, Blibli, Tokopedia, Shopee, WHOOSH, KAI, Gojek, Grab, Kimia Farma, Trans Studio Bandung, serta berbagai tempat wisata dan hiburan keluarga.

Aneka promo dan atraksi akan mewarnai BGS, termasuk Retro Bandung, Diskon Kilas Balik, dan Bandung Festive Lights. Setiap harinya akan ada Crazy Sale 80% selama 21 menit 5 detik, yang menjadi salah satu daya tarik utama.

Dalam mendukung penyelenggaraan ini, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun terlibat aktif. Dishub Kota Bandung akan menyediakan layanan Bandros dan TMB gratis, serta sepeda publik (bike sharing) selama 10 hari. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan memberikan diskon pemeriksaan medis seperti MCU dan EKG.

Dari sektor swasta, Gojek menyediakan promo diskon hingga bagi pengguna pertama, sementara dukungan promosi diberikan oleh Login Store, KCIC, PT KAI Daop II, dan Apotek Kimia Farma melalui kanal videotron dan digital.

Pasar Kreatif Bandung Ramaikan Bulan Belanja Bandung di 8 Mall yang ada di Kota Bandung.

Menjadi bagian penting dari rangkaian BBB, Pasar Kreatif Bandung (PKB) 2025 kembali digelar mulai 8 Agustus hingga 5 Oktober 2025 di delapan pusat perbelanjaan ternama di Kota Bandung.

Program tahunan yang kini memasuki tahun kelima ini menampilkan 331 pelaku usaha kreatif terkurasi dari berbagai sektor, seperti fesyen, kriya, dekorasi rumah, hingga makanan dan minuman kemasan. Lokasi pelaksanaan meliputi:

1. De’ Botanica
2. Paris Van Java (PVJ)
3. 23 Paskal Shopping Centre
4. Kings Shopping Center
5. Cihampelas Walk (Ciwalk)
6. Trans Studio Mall (TSM)
7. Festival Citylink
8. Summarecon Mall Bandung

Tak hanya melibatkan UMKM dari Kota Bandung, PKB 2025 juga membuka partisipasi bagi pelaku usaha dari Bandung Raya (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat) serta mitra strategis seperti Kabupaten Badung, Bali.

Kolaborasi juga diperkuat lewat kehadiran asosiasi dan organisasi pelaku usaha seperti ASEPHI Jabar, HIPMI, dan Kadin Kota Bandung.

Dedi Mulyadi: Bendera One Piece Itu Ekspresi yang Penting di Atasnya Tetap Merah Putih

Prolite – Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Terlihat banyak masyarakat yang bukan hanya mengibarkan bendera merah putih namun juga mengibarkan bendera bajak laut One Piece di berbagai penjuru Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan mengenai fenomena bendera bajak laut yang juga ikut berkibar menjelang HUT Ri ke-80.

Dalam acara Rakornas Apindo yang berlangsung di El Hotel Bandung, Kota Bandung, pada Selasa (5/8/2025), Dedi menegaskan pentingnya pengibaran bendera Merah Putih.

“Ya, begini saja lah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera Merah Putih. Bendera apa pun, yang penting di atasnya adalah Merah Putih,” ujar Dedi.

Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa pengibaran benderan merah putih memang diatur dalam undang-undang, namun ia juga menekankan bahwa semangat nasionalisme di balik ekspresi masyarakat adalah hal yang penting.

“Karena bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Iya, yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas. Tidak ada bendera lain,” ucapnya.

Dedi juga menilai bahwa setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, asalkan tidak melanggar aturan, terutama mengenai pengibaran bendera negara.

“Hal-hal lain-lain, setiap orang boleh diekspresi. Dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting, semua orang mereka tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan benderanya Merah Putih,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemasangan bendera dari komik dan animasi One Piece telah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus mendatang.

Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam merayakan kemerdekaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Viral Pengibaran Bendera One Piece Menjelang HUT RI ke-80

Prolite – Belakangan ini ramai warga yang mengibarkan bedara One Piece atau yang dikenal dengan bendera bajak laut Jolly Roger dari serial manga dan anime Jepang.

Siapa yang tidak kenal dengan anime bajak laut dan bendera yang dikibarkan di atas kapalnya.

Namun yang menjadi heboh belakangan ini yaitu pengibaran bendera One Piece yang berbarengan dengan bendera Indonesia Merah Putih.

Bendera ini dikibarkan menjelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2025.

Banyak pihak yang merasa dengan dikibarkannya bendera One Piece atau bajak laut ini sebagai tindakan yang menjatuhkan pemerintah dan akan memecah belah bangsa dan negara.

Permasalah ini tidak boleh berlarut-larut dan pemerintah diminta bergerak dengan tegas atas fenomena bendera bajak laut tersebut.

Namun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto beranggapan lain mengenai bendera bajak laut yang dikibarkan menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wamendagri menganggap tidak mempersoalkan aksi pengibaran bendera One Piece oleh warga jelang perayaan kemerdekaan RI ke-80.

“Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Bima Arya menilai aksi ini sama halnya dengan aksi pengibaran bendera organisasi. Masyarakat, lanjut dia, kerap mengibarkan bendera organisasi seperti, bendera Pramuka, bendera Palang Merah Indonesia (PMI), atau bendera cabang olahraga tertentu.

“Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” pungkasnya.

Lalu sebenarnya apa makna bendera One Piece bajak laut yang saat ini viral di tengah masyarakat?

Dalam dunia One Piece, bendera bajak laut atau Jolly Roger bukan sekadar kain bergambar tengkorak dan tulang. Ia adalah simbol kehormatan, tekad, dan identitas. Di antara ratusan bendera bajak laut yang berkibar, satu yang paling ikonik adalah milik Bajak Laut Topi Jerami (Straw Hat Pirates) yang saat ini banyak dikibarkan di Tanah Air jelang hari kemerdekaan Indonesia ke-80.

Bendera ini menampilkan tengkorak dengan senyum lebar, mengenakan topi jerami, serta dua tulang bersilang di belakangnya. Meski sederhana, maknanya sangat dalam dan merefleksikan filosofi hidup sang kapten, Monkey D. Luffy, serta semangat seluruh krunya.

Bagi Luffy dan kru, menjadi bajak laut bukan berarti menjarah atau menebar teror. Mereka menjadi bajak laut karena ingin hidup dengan bebas, mengejar impian masing-masing tanpa dibatasi aturan dunia.

Bendera mereka adalah deklarasi kebebasan. Ia berkibar untuk menyatakan bahwa mereka tidak tunduk pada siapapun-termasuk Pemerintah Dunia.

Bendera ini adalah simbol perlawanan, bahwa keberanian dan persahabatan bisa melawan ketidakadilan, bahkan tanpa kekuatan politik atau gelar bangsawan.

Cek Kesehatan Gratis (CKG) Pada Siswa-Siswi Serentak Seluruh Indonesia

BANDUNG, Prolite – Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin membenarkan hasil cek kesehatan gratis (CKG) siswa siswi sekolah kebanyakan bermasalah di gigi dan mata.

Menurut Budi untuk mata kemungkinan akibat kecanduan gadget. Budi menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan di 53 jutaan sekolah tingkat SMP dan di 230 ribuan madrasah.

Cek kesehatan bagi siswa/i SD ad 13 pengecekan, bagi siswa/i SMP itu 15, dan SMA itu 14 yang dicek. Untuk cek urine dan Nazpa jelasnya berbeda program begitupun untuk tes kejiwaan.

“Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kaya tadi dari 14 sudah dicek 9 punya masalah mata kadang-kadang nilainya jelek bukan gara-gara bodoh tapi gara-gara gak bisa lihat, demikian kan kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua, padahal ini SMP nya smp keren kan SMP 5 Bandung naik SMA 3 ke ITB kaya pindah kelas,” jelas Menkes usai monitoring CKG di SMPN 5 Kota Bandung, Senin (4/8/2025).

Budi pun meminta CKG ini di kawal oleh media, pasalnya khawatir ada oknum memanfaatkan.

“Ini cek kesehatan gratis, di Indonesia gratis nanti diminta ini itu, jadi kalau ada yang minta duit laporin ke pak wali, karena ini gratis, ini hadiah dari bapak presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat, jadi temen media bantu, ‘Wah pak kalau saya cek darahnya mesti bayar’ nah itu tolong disampaikan biar kita bisa selidiki,” ucapnya seraya mengatakan CKG ini bukan hanya di lingkungan sekolah namun juga bagi wartawan.

Masih kata Budi, CKG ini serentak dilakukan disemua sekolah di seluruh Indonesia. Dari data per kemarin sudah 16 juta atau per hari 250 – 280 ribu, di Jabar sendiri sudah 2,4 juta.

Pada kesempatan itu Budi pun menyampaikan secara nasional paling tinggi masalah gigi, kedua anemia dialami wanita.

“Karena wanita itu kalau hamil gak boleh HB rendah dibawah 12 kalau HB rendah anaknya kemungkinan besar stunting, makanya memang HB itu diukur. Untuk masalah mata preventif nya kurangi HP, untuk gigi ya harus ke puskesmas tadi ada karang gigi sama bolong lebih banyak, dan menganggu makan jadi nanti menganggu gizi anak-anak gak bagus yang kedua infeksi jadi banyak bakteri jadi kemana-mana bisa ke organ lain,” paparnya.

Lanjutnya di puskesmas sendiri cek kesehatan gratis, untuk mempermudah siswa-siswi ini kalau ada masalah kesehatan bisa ke UKS untuk didaftarkan , kemudian nanti memanggil pihak puskesmas agar rutin datang ke UKS.

“Jadi anak-anak gak usah kemana-mana disini saja, ada masalah gigi 20 anak ya udah hari ini nanti dokter datang periksa. Saya juga ingin ucapkan terimakasih untuk tenaga kesehatan dari puskesmas yang sudah membantu cek kesehatan gratis ini. Kita punya 10 ribu puskesmas itu rata-rata 30-40 orang puskesmas jadi artinya setengah juta lebih yang ikut program ini, dan juga saya menghimbau ini orang tua-orang tua pastikan anaknya dicek kesehatan supaya ketahuan kalau nilai jelek jangan langsung dimarahin siapa tahu gara-gara dia gak bisa lihat karena matanya punya masalah, kalau gigi nya bermasalah itu harus cepat dibawa kesehatan gratis supaya bisa ditangani,” tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan program CKG ini prioritaskan bagi 8 juta 600 ribu lebih siswa.

Nanti lanjutnya, kementerian akan mengklasifikasikan yang zona merah, kuning, dan hijau, dimana sekolah merah harus mendapat perhatian khusus. Unit Kesehatan Sekolah harus lebih diberdayakan lagi dan juga puskesmas terdekat untuk memantau sekolah tersebut.

“Yang kuning juga sama, yang hijau dipertahankan bagaimana mereka tetap hijau jangan sampai bulan depan ada pemeriksaan lagi menjadi kuning atau merah, ya nanti kami para kepala daerah akan memantau termasuk wali kota dan bupati di daerah bagaimana puskesmas dan sekolah nya terpantau dengan baik jangan sampai ada zona merah,” jelasnya.

Ditambahkan Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan bahwa nanti akan terkumpul data dari Dinkes, Disdik, Dispora, Dinsos, dan DP3A akan berperan sesuai tanahnya.

“Dispora akan berupaya mengurangi ketergantungan gedget dengan olahraga bulu tangkis kemudian juga sama dinsos karena barangkali ada anak-anak kekurangan gizi akibat masalah sosial dan terakhir DP3A dilibatkan semua, jadi nanti data ini dimanfaatkan oleh multi stakeholder sehingga nanti bisa memenuhi standar minimum plus salah satu diantara 69 indikator indeks dari pelayanan minor,” paparnya.

*Sosialisasi 4 Pilar, Ledia Hanifa Ajak Warga Cimahi Pahami Kerja Kenegaraan dan Kebangsaan*

Prolite – Sosialisasi 4 Pilar. Hampir 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia begitu banyak peristiwa-peristiwa penting dan genting telah dilalui masyarakat negeri ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemberontakan G30S PKI, aksi-aksi separatis, pergantian presiden, pergantian sistem pemilu, krisis moneter, pandemi covid dan banyak lagi.

“Alhamdulillah berbagai peristiwa ini nyatanya bisa kita lalui dengan segala suka dukanya. Dan meski sering dirasa berat, sebagai warga negara kita mampu melewati itu semua, karena apa? Saya yakin karena kita cinta pada negara ini, pada tanah air kita,” ucap anggota MPR RI Ledia Hanifa saat membuka Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Cimahi pada akhir Juli lalu.

Meski kadang kegelisahan masyarakat kerap diwujudkan dalam berbagai ekspresi lugas kritis Ledia yakin masyarakat pada dasarnya tetap cinta, bangga dan loyal sebagai warga negara Indonesia.

“Kemarin ini misalnya ada hastag kabur aja dulu, juga sempat muncul ungkapan kekhawatiran soal Indonesia cemas, ini kan sebenarnya bentuk sayang masyarakat kita pada negara ini. Ingin negara ini menjadi lebih baik. Dan saya yakin mereka semua tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Tetap cinta tanah air dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini,” sambungya di hadapan sekitar 150 warga Cimahi yang hadir di kantor DPD PKS Kota Cimahi, Jalan Kamarung Cimahi Utara.

Ledia yang juga anggota Komisi X DPR RI ini kemudian menjabarkan pentingnya hadirin memahami apa itu 4 Pilar MPR RI yang menjadi salah satu tugas anggota MPR RI untuk disosialisasikan pada masyarakat.

“Kalau soal tantangan, kurang apa bangsa kita dalam tantangan. Wilayah luas berbentuk kepulauan, pulau sampai belasan ribu, suku bangsa juga bahasa ada ribuan, agama banyak. Belum lagi kalau bicara budaya apalagi selera, wah berbeda-beda pastinya. Potensi berpecah belah. Tapi syukurlah para pendiri bangsa ini sungguh bijaksana, dan memunculkan konsepsi dan konsensus yang mampu menjadikan keberagaman ini sebagai sebuah kesatuan. Sebuah bhinneka tunggal ika.”

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sendiri terdiri atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Memahami 4 Pilar MPR RI ini tentu akan membantu kita lebih memahami kerja kenegaraan dan kebangsaan negeri ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan berpolitik, berdemokrasi dan bermasyarakat secara umum. Semua ada acuannya lewat 4 Pilar MPR ini.”

Anggota MPR RI yang menjalani masa bakti sejak 2009 ini lantas memberikan contoh-contoh implementatif.

“Saat ini keseluruhan dunia terasa begitu dekat. Informasi bahkan nilai-nilai budaya dari manapun bisa hadir ke dalam relung rumah kita lewat internet, bahkan lewat genggaman. Itu adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dibantah, tapi adanya nilai Pancasila, Undang-undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika membawa kita pada kesadaran untuk menyaring segala informasi dan nilai budaya yang hadir. Mana yang berkesesuaian, mana yang kita tolak.”

Paham komunisme tentu tidak bisa tumbuh berkembang di negeri Pancasila, lanjut Ledia. Begitu pula paham atheisme karena negara kita memiliki azas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan dukungan pada perjuangan Bangsa Palestina adalah sebuah keniscayaan yang didukung oleh amanat konstitusi.

“Justru dengan memahami 4 Pilar MPR RI kita akan disadarkan bahwa membela perjuangan kemerdaan Bangsa Palestina adalah amanat konstitusi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: _Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tutupnya.

HUT RI ke-80, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Libur Nasional

Prolite – Peringatan HUT RI ke-80 akan berlangsung pada 17 Agustus 2025 ini, namun pemerintah mengeluarkan SE libur nasional.

Pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat menggunakan tanggal 18 Agustus untuk perlombaan.

“Ada satu hadiah lagi ini. Banyak hadiah di bulan kemerdekaan. Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara peringatan dan reformasi pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan,” kata Wamensesneg Juri Ardiantoro di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari detikcom.

Juri berharap libur pada 18 agustus itu akan diisi oleh perlombaan yang meningkatkan semangat dan optimisme bangsa.

Juri tidak tegas menjelaskan apakah libur tanggal 18 Agustus 2025 bagian dari libur nasional atau cuti bersama.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebanyak 27 hari. Hal tersebut berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

SE tersebut terbit pada 28 Juli 2025 serta ditujukan kepada pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga nonstruktural, kepala perwakilan Rl di luar negeri, gubernur provinsi di seluruh Indonesia, dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Prasetyo meminta semua kementerian/lembaga ikut menyemarakkan peringatan HUT RI Ke-80 tahun 2025. Adapun imbauan yang dilakukan adalah memasang dekorasi hingga memasang bendera Merah Putih di kantor masing-masing pada 1-31 Agustus 2025.

Purwakarta Terbitkan Surat Edaran Antisipasi Kekeringan dan Kebakaran Hutan

Prolite – Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor pada tanggal 29 Juli 2025, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) di musim kemarau. SE ini ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah Pemkab Purwakarta dan Camat se-Kabupaten Purwakarta.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta, Heryadi Erlan, menjelaskan bahwa SE ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Imbauan ini terutama ditujukan kepada masyarakat.

“Surat edaran yang diterbitkan bertujuan agar semua pihak waspada dan segera membuat langkah untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana, terutama imbauan untuk masyarakat,” kata Heryadi Erlan, belum lama ini.

Sebagai tindak lanjut SE, BPBD Purwakarta telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

– Mitigasi dan Kesiapsiagaan: BPBD akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan kewilayahan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan karhutla. Monitoring berkala akan dilakukan untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peran serta masyarakat juga menjadi fokus utama.

– Pemetaan dan Deteksi Dini: BPBD Purwakarta akan melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi terdampak kekeringan dan karhutla. Hal ini bertujuan untuk melakukan intervensi secara tepat dan efektif.

– Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi intensif akan diberikan kepada masyarakat mengenai upaya mitigasi dan dampak kekeringan. Materi sosialisasi meliputi penghematan air bersih, pemeliharaan sumber mata air, pengelolaan penampungan air, dan kampanye penghematan air secara umum. Masyarakat juga akan diedukasi mengenai bahaya pembakaran lahan dan pentingnya pencegahan karhutla.

– Pencegahan dan Pemadaman: BPBD Purwakarta akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah karhutla, termasuk penyiapan sarana dan prasarana pemadaman. Tim BPBD akan melakukan informasi laporan dan pemadaman awal jika ditemukan titik api, serta berkoordinasi dengan penegak hukum jika ditemukan indikasi kebakaran akibat kelalaian dalam pengelolaan lahan.

Untuk koordinasi penanganan bencana, masyarakat dapat menghubungi BPBD Purwakarta Call Center di nomor 0811-9937-117. Sementara untuk penanganan kebakaran, dapat menghubungi call center pemadam kebakaran di nomor (0264) 8225113. Langkah-langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif kekeringan dan karhutla di Kabupaten Purwakarta.

Serahkan Kartu Identitas Anak, Kota Bandung Cetak Rekor Muri

Prolite – Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA). Penyerahan KIA ini merupakan jumlah terbanyak di Indonesia dan sedang diajukan sebagai rekor MURI.

Acara digelar di SMP Negeri 43 Bandung dan dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan DP3A Kota Bandung.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, pemberian Kartu Identitas Anak merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan identitas kepada anak sejak dini.

“Kami pastikan bahwa setiap anak yang lahir di Kota Bandung mendapat akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanat Undang-Undang Perlindungan Anak,” jelas Farhan di SMP Negeri 43 Bandung, Kamis, 31 Juli 2025.

Ia menyebut, KIA menjadi dokumen administratif yang mempermudah anak-anak mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, bahkan perbankan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan negara atas eksistensi anak sebagai warga negara.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo menyatakan, peran kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam perlindungan hak-hak sipil masyarakat, termasuk anak-anak.

“Kami meyakini, kejaksaan adalah mitra strategis Pemkot Bandung. Selain kewenangan hukum, kami juga hadir untuk mendukung pendidikan dan hak-hak anak melalui KIA sebagai bukti identitas resmi,” ujar Irfan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Negeri, Pemkot Bandung, serta berbagai dinas yang telah mewujudkan program ini.

Ia menyebut, KIA bukan hanya kartu identitas, tetapi simbol bahwa negara hadir dalam kehidupan anak-anak.

“Kartu ini bukti bahwa anak-anak adalah generasi yang diakui negara. Jaga baik-baik, dan jadikan ini semangat untuk terus belajar dan berprestasi,” pesan Asep kepada para siswa penerima KIA.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang lebih efisien dan berorientasi pada masa depan.

Program ini berhasil mencetak dan membagikan keping KIA yang didistribusikan ke siswa PAUD, TK, SD, dan SMP.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menunjukkan bahwa proses pencetakan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Elton: Raperda Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat Menjadi Payung Hukum

Prolite – Ketua Pansus 9 DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, S.E., mengatakan Raperda Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat akan menjadi payung hukum dan pendoman apabila terjadi konflik di masyarakat. Diharapkan, dengan adanya aturan ini mendorong Kota Bandung tetap guyub dan rukun.

“Seperti kemarin terjadi di Arcamanik, ini kan perlu payung hukum dan bebeeapa kejadian yang lalu. Maka dari itu, DPRD berinisiasi membuat Perda tentang Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat,” ungkap Elton.

Raperda ini, kata Elton, sebetulnya tidak mengatur konflik agama, dan tidak masuk dalam ranah ajaran agamanya. Namun mengatur hubungan antar umar bergama, sehingga harapannya di Bandung senantiasa guyub dan rukun

“Apakah di Bandung rentan (konflik, red)? Dibilang riskan juga tidak juga, tapi ada. Jadi kita sedia payung sebelum hujan, jadi bila kedepan ada apa-apa kita bisa menyelesaikan. Ini sebagai antisipasi saja,” ujarnya.

Perda Keberagaman Kehidupan Bemasyarakat, kata Elton, tidak terfokus pada paham agama. Terlebih di Kota Bandung ini dihuni warga dari berbagai suku, budaya, agama dan kepercayaan.

“Tidak sebatas agama, bahkan konflik ekonomi. Karena bisa jadi ada kepentingan ekonomi ditengah konflik tersebut,” ujarnya.

Ia mengetahui hal itu saat kunjungan ke Salatiga. Saat itu dicontohkan terkait pendirian gereja dan terjadi konflik yang memang kelihatannya berkaitan dengan agama. Namun ternyata hal yang dipermasalahkan adalah lahannya.

Pasalnya, lahannya berada di lokasi yang cukup strategis dan terdapat orang yang mengincar tempat itu, maka diprovokasi sehingga terjadilah konflik

“Maka sebenarnya itu bukan kepentingan agama, tapi bisa ekonomi. Jadi konflik itu bisa karena masalah ekonomi, tidak hanya SARA,” ungkapnya.

Intinya, kata Elton, raperda ini bukan hanya mengatur tentang masalah agama, karena itulah disebut keberagaman dan kehidupan bermasyarakat. “Perda ini payung hukum atau salah stau solusi kita berinteraksi, betoleransi baik antar umat beragama atau antar suku,” jelasnya.

Ditegaskannya, Pansus 9 tidak spesifik membahas soal agama, karena raperda ini mangatur soal potensi konflik yang bisa timbul di kehidupan bermasayarakat. “Di sana membahas bagaimana cara menyelesaikan kalau ada kasus, kalau ada konflik sosial juga,” ujarnya.

Raperda ini, kata Elton, terdapat 21 pasal dengan 11 bab dan saat ini masih dibahas. “Kalau saya baca secara lengkap yang paling penting kalau tejadi konflik, disebutkan ada beberapa metoda atau cara penyelesaian konflik. Dengan adanya perda, nanti akan ada pedoman atau pegangan,” terangnya.

Ditargetkan, raperda ini beres dibahas pada Agustus dan bisa disahkan menjadi perda. “Target di Agustus sudah beres, karena tidak terlalu banyak konflik kepentingan. Ini raperda yang mengatur keberagaman dan kehidupan bermasyarakat, jadi tidak ada muatan politis,” pungkasnya.

Pansus 10 Bahas RPJMD DPRD Kota Bandung Membutuhkan Kerjasama Semua Pihak

BANDUNG, Prolite – Ketua Pansus 10 yang membahas RPJMD DPRD Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan mengatakan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung, dibutuhkan kerjasama semua pihak.
“Pihak-pihak yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian RPJMD adalah eksekutif, legislatif dan warga Kota Bandung sendiri,” ujar Heri.

Untuk itu, Heri mengajak semua stakeholder untuk bekerjasama dalam pencapaian target RPJMD. Salah satu target yang dimaksud adalah peningkatan indikator yang sudah ditentukan.
“Kita mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai, agar pembangunan di Kota Bandung. Isa meningkat” jelasnya.

Salah satu indikatornya adalah, Bandung menjadi kota layak huni. Karena dengan dicapainya indikator ini, artinya Kota Bandung dianggap ramah, aman dan nyaman, untuk ditinggali.

Namun dari semua program yang tercantum dokumen RPJMD harus sesuai dengan bisi misi Walikota dan Wakil Walikota Bandung, M. Farhan dan Erwin. Yaitu Bandung UTAMA, yang dipaparkan dalam visi Unggul, yang berarti bisa menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan cara meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung yang unggul.
Selanjutnya adalah visi terbuka yang merupakan implikasi dari kota inklusif dalam riset pola pikir tata kelola wilayah serta ramah investasi.

Bahkan untuk menunjang pembangunan Kota Bandung, lanjut Heri, kita semua harus bisa menerima bahwa Bandung menjadi kota terbuka.
“Kota terbuka yang dimaksud adalah mau menerima siapa saja yang bisa bekerjasama dalam membangun dan mengembangkan Kota Bandung,” jelasnya.

Berikutnya adalah visi amanah yaitu tata kelola pemerintahan birokrasi dan pelayanan publik yang andal. Dalam hal ini mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah, profesional, akuntabel dan inovatif.

Selanjutnya adalah visi maju yang memajukan ekonomi berkelanjutan termasuk ekonomi kreatif merata dan kompetitif.
“Kita harus bisa mewujudkan Kota Bandung yang maju kreatif dan berdaya saing dalam perekonomian dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,” tuturnya.

Yang terakhir adalah visi agamis di mana harus menciptakan karakter masyarakat dan budaya yang relegi. Dalam puisi ini harus membentuk karakter warga Kota Bandung yang agamis, moderat, dan toleran.

Heri mengatakan, dalam pembahasan Raperda ini, harus inline dengan peraturan di atasnya, seperti RPJMD dan Perdagangan RTRW Pemprov Jabar.

Untuk menyempurnakan Raperda ini, Heri mengatakan, pihaknya melakukan studi tiru ke Bekasi dan Cirebon.
“Kota Bekasi memiliki PAD yang tinggi kurang lebih sama dengan kita, jadi kita melakukan studi tiru ke sana. Sedangkan Cirebon, meskipun PAD nya tidak setinggi Kota Bandung, namun masih memiliki potensi besar untuk mendongkrak dan kita harus belajar bagaimana cara mereka mendongkrak PAD dengan potensi yang dimiliki,” paparnya.

Pembahasan Raperda ini masih membutuhkan waktu cukup lama untuk akhirnya bisa segera disahkan. Karena masih harus audiensi dengan pihak Pemkot Bandung, dan melewati evaluasi provinsi.