Resmikan Jalan, Jeje Ritchie Ismail Larut dalam Kebahagiaan Warga hingga Santap Liwet Bersama

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail meresmikan jalan Kebon Kalapa hingga Pasir Calung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selesai diperbaiki.

Pada malam tersebut juga, warga setempat menyambut jalan yang rampung diperbaiki dengan kegiatan makan liwet bersama Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan antusias tinggi warga menyambut jalan yang rampung diperbaiki setelah sekian lama menunggu sentuhan pemerintah daerah.

“Delapan tahun rusak, alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan, jadi bisa bermanfaat untuk warga Kebon Kalapa,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya jalan di kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan aktivitas warga terganggu lantaran jalan berlubang dan dipenuhi genangan air jika musim penghujan datang.

“Sebelumnya luar biasa, sudah seperti bisa mancing karena ada kubangan-kubangan. Kasihan yang jualan juga terganggu. Sekarang alhamdulillah semua jadi lancar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail.

“Perbaikan jalan adalah prioritas saya dan Pak Asep. Karena kalau jalan mulus, efek dominonya luar biasa terhadap perekonomian dan produktivitas warga. Semua jadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih hidup,” katanya.

Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025 ini, terdapat 19 ruas jalan rusak yang tengah dikerjakan, dengan progres pembangunan mencapai 80–90 persen.

“Tadi saya survei ke Lembang, sudah 85 persen selesai. Mungkin bulan depan sudah rampung semua,” tandasnya.

Lisa Mariana Hanya Jalani Penyelidikan Selama 5 Jam Tanpa Ditahan, Kenapa?

Prolite – Selebgram Lisa Mariana sudah menjalani pemeriksaan terkait penetapannya sebagai tersangka atas pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwn Kamil.

Beberapa waktu lalu sang selebgram ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik Ridwan Kamil.

Sdikit info bahwa kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sempat mencuri perhatian public beberapa waktu lalu, pasalnya sang selebgram sempat mengaku bahwa dirinya hamil dan melahirkan anak dari RK.

Bahkan Lisa sempat meminta tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya anak dari RK, namun hasil tes DNA  menyatakan negative yang berarti RK bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa.

Karena tuduhannya tersebut pihak RK melaporkan balik Lisa Mariana atas pencemaran nama baik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada panggilan pertama Lisa tidak hadir karena masalah Kesehatan, dan kini sang selebgram sudah memenuhi panggilan pada Jumat (25/10) kemarin.

Selama lima jam Lisa menjalani pemeriksaan 44 pertanyaan diberikan penyidik untuk dijawab Lisa pada pemeriksaan pertama status tersangka sang Selebgram.

Namun usai lima jam menjalani penyelidikan Lisa nampak tak langsung ditahan, dia keluar ruangan penyidik pada pukul WIB.

Kuasa hukum Lisa, Jhon Boy Nababan, mengungkapkan, Lisa menjalani pemeriksaan dengan lancar.

“Bapak-bapak yang di atas (penyidik) juga baik-baik banget,” ujar Jhon setelah pemeriksaan.

Salah satu hasil dari pemeriksaan ini adalah Lisa tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kuasa hukumnya, Bertua Hutapea, memastikan kliennya juga tidak dikenai wajib lapor dan dapat beraktivitas seperti biasa.

“Sekali lagi, tidak ada penahanan terhadap Lisa, tidak ada wajib lapor. Kita kooperatif,” ujar Bertua menegaskan.

Meski pemeriksaan telah selesai, tim kuasa hukum kembali menyinggung hak kliennya yang dianggap belum terpenuhi. Bertua menyatakan, pihaknya hingga kini belum menerima salinan resmi hasil tes DNA dari Pusdokkes Polri dan masih memperjuangkan hak untuk tes DNA pembanding atau second opinion.

Di tengah statusnya sebagai tersangka, Lisa justru mengaku kasus ini membawa rezeki baginya. Ia mengeklaim bahwa semakin banyak haters, jumlah endorsement yang ia terima juga semakin meningkat.

“Alhamdulillah makin haters-nya banyak, makin juga endorse-nya banyak,” kata Lisa sembari berjalan meninggalkan awak media.

Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Menilai Raperda Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Perlu Lebih Efektif

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menilai, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial perlu diarahkan agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purmana, mengatakan Raperda ini harus hadir bukan sekadar sebagai aturan administratif, tapi benar-benar menjadi payung hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Raperda ini jangan hanya bagus di atas kertas, tapi juga harus terasa manfaatnya bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Ahmad Rahmat juga menekankan pentingnya kejelasan ruang lingkup dan jenis permasalahan sosial yang akan diatur dalam perda baru ini. Selain perlindungan dan jaminan sosial, perda juga perlu memuat penguatan pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, penyusunan Raperda harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Ia juga mendorong agar mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perda diperkuat.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memperkuat pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial, serta menjaga ketertiban dan perlindungan bagi warga Kota Bandung.

“Kebijakan sosial harus bisa diukur dan diawasi pelaksanaannya. Dengan begitu, setiap program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Raperda tersebut kini sudah siap dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Bandung. Pasalnya DPRD Kota Bandung resmi mengumumkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) 12 yang akan membahas Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Pengumuman dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10). Pembentukan Pansus ini berdasarkan hasil pemilihan pimpinan dan anggota yang dilakukan secara internal oleh masing-masing fraksi DPRD.

Raperda tersebut menjadi salah satu dari empat rancangan perda baru yang disetujui untuk dibahas dalam rapat paripurna yang sama.

Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi menjelaskan, revisi Perda Kesejahteraan Sosial diperlukan agar selaras dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional. “Ada sejumlah substansi yang perlu disesuaikan, terutama terkait pengaturan lembaga kesejahteraan sosial yang membutuhkan pembaruan aturan,” ujarnya.

Adapun susunan Pansus 12 yang akan membahas Raperda ini yakni:

Ketua: H. Iman Lestariyono, ., S.H.

Wakil Ketua: H. Soni Daniswara, S.E.

Anggota:

1. Susanto Triyogo Adiputro, ., M.T.
2. Deni Nursani, .
3. Angelica Justicia Majid
4. Ir. H. Kurnia Solihat
5. Dr. H. Juniarso Ridwan
6. H. Sutaya, S.H., M.H.
7. H. Isa Subagdja
8. Asep Sudrajat, .
9. Aswan Asep Wawan
10. Christian Julianto Budiman

Satu Santri di Bandung Barat Meninggal Dunia Tertimbun Longsor, Jeje Ritchie Ismail:Kami Sampaikan Rasa Duka Mendalam

Prolite – Peristiwa longsor di pondok pesantren Attohiriyah di Kampung Pasir Buleud RT 02 RW 04, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menelan korban jiwa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian salah satu santri di pesantren Attorihiyah akibat bencana tanah longsor.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan seluruh warga terdampak selalu dalam lindungan Allah SWT,” katanya usai mendatangi rumah korban.

Ia menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan sudah bergerak di lapangan untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, serta menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak.

“Tebing disekitar pondok mengalami longsor yang juga menimpa asrama pondok, dan dengan rasa duka yang mendalam  saya sampaikan, satu santriwati meninggal dunia tertimbun reruntuhan

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan OPD dan aparat kewilayahan untuk tetap bersiaga dan segera melakukan penanganan di lokasi bencana.

“Saya sudah instruksikan BPBD, Dinas Sosial, PUTR, dan para camat di wilayah rawan bencana untuk terus siaga, mempercepat penanganan, serta mengantisipasi bencana susulan karena curah hujan masih tinggi,” tandasnya.

Untik diketahui, satu santriwati berusia 15 tahun meninggal dunia lantaran tertimbun material longsor yang menyebabkan bangunan ponpes roboh dan menimpa korban pada Minggu.

DSDABM dan Kecamatan Lengkong Juara Sumirat Bandung Citylight Carnival Peringati HJKB ke-215 Kota Bandung

Prolite – Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menjadi pemenang di Sumirat Bandung Citylight Carnival yang berlangsung pada Sabtu (25/10).

Sumirat Bandung Citylight Carnival yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-215.

Parade mobil hias yang dimulai dari Balai Kota dan finish di Lapangan Tegalega ini di meriahkan oleh puluhan kendaraan bertema heritage bukan hanya itu antusias warga terlihat memenuhi sepanjang rute karnaval.

Tak kalah heboh Miniatur Gedung Merdeka, Museum Geologi, bangunan Art Deco, hingga ikon-ikon kota lainnya ikut memeriahkan acara tersebut dengan dekorasi cahaya dan ornamen warna-warni.

Pada kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DSDABM tampil sebagai juara. Disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai peringkat kedua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) peringkat ketiga, serta Disciptabintar sebagai favorit/harapan I.

Sedangkan pada kategori kecamatan, Kecamatan Lengkong dinobatkan sebagai juara. Posisi runner up diraih Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Buahbatu (peringkat ketiga), dan Kecamatan Cinambo (favorit/harapan I).

Selain para pemenang lomba mobil hias, acara ini juga memberikan apresiasi khusus kepada bank bjb dan PDAM Tirtawening atas kontribusinya dalam mendukung kemeriahan gelaran Sumirat Bandung Citylight Carnival.

Trofi dan hadiah diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang turut mengapresiasi kreativitas seluruh peserta.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa merayakan bersama-sama. Kita ada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja kami ucapkan selamat untuk para pemenang lomba mobil hias,” ujar Farhan.

“Apresiasi setinggi-tingginya dari Pemerintah Kota Bandung kepada seluruh kecamatan dan OPD yang telah menunjukkan karya luar biasa memeriahkan Bandung Sumirat lewat mobil hias masing-masing. Semuanya dinilai secara fair sejak proses registrasi hingga penampilan,” tambahnya.

Farhan menilai, parade mobil hias ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk kolaborasi, kreativitas, dan kegembiraan warga dalam merayakan hari jadi Kota Bandung.

Farhan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang semakin memperkuat identitas budaya kota Bandung.

Inagt ! Pawai Kendaraan Hias di Acara Sumirat Carnival Citylight Bandung Sabtu 25 Oktober 2025

Prolite – Weekand kali ini di Kota Bandung akan sangat meriah pasalnya Pawai Kendaraan Hias dalam rangkaian acara Sumirat Carnival Citylight Bandung akan berlangsung pada Sabtu (25/10).

Pawai Kendaraan Hias yang berlangsung dalam rangkaian cara Sumirat Carnival Citylight Bandung merupakan acara puncak perayaan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-215.

Pawai ini menjadi moment yang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Kota Bandung maupun wisatawan yang ingin menyaksikan momen tersebut.

Bukan hanya itu pawai ini juga menjadi salah satu rangkaian yang menjadi ikon pada perayaan HJKB setiap tahunnya.

Keseruan Sumirat Carnival Citylight Bandung akan berlangsung mulai dari – WIB.

Bukan hanya pawai kendaraan hias saya namun sejumlah bintang tamu akan meramaikan acara di panggung hiburan di Lapangan Tegallega.

Panggung hiburan musik ini bisa disaksikan oleh warga secara gratis tanpa dipungut biaya dengan bintang tamu seperti Gigi, PAS Band, Kuburan, PHB, The Bomb, Musisi Bandung Pisan & Tikpul, Pemuda Pemandu Lagu & Givani Gumilang.

Titik awal mulai pawai kendaraan hias dari Balai Kota Bandung pada pukul WIB dan berakhir di Lapangan Tegallega.

Berbeda dengan perayaan tahun kemarin untuk tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berlangsung malam hari dengan konsep Bandung Menyala.

Konsep Bandung Menyala ini akan memanjakan mata warga dengan gemerlap cahaya lampu di sepanjang rute pawai.

“Kita akan mulai setelah maghrib tanggal 25 Oktober. Pawai mobil hias HJKB ini semuanya menggunakan lampu jadi pawai bercahaya,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis (23/10/2025).

Nantinya, pawai kendaraan hias ini akan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, BUMD, komunitas kreatif, hingga kelompok seni lokal.

“Pesertanya dari seluruh OPD, komunitas, kecamatan, dan BUMD. Pokoknya semua ikut menyala,” katanya.

Sementara untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan warga, pihaknya tidak mengundang peserta dari luar kota karena mempertimbangkan kondisi arus lalu lintas agar tidak terlalu mengalami kemacetan.

Dalam pawai nanti, setiap kendaraan hias akan menampilkan tema berbeda, mulai dari sejarah Kota Bandung, inovasi pembangunan, budaya Sunda, hingga semangat keberlanjutan lingkungan.

Fraksi PSI Dorong Penguatan Data dan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bandung 2025–2045

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung memberikan apresiasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Bandung 2025–2045.

Fraksi PSI berjumlah empat orang yaitu Ketua Fraksi Erick Darmadjaya, Wakil Christian Julianto Budiman, sekretaris. Yoel Yosaphat dan anggota Sherly Theresia memberikan tanggapan terhadap Raperda yang akan dibahas.

Menurut Fraksi PSI, dokumen tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan kependudukan jangka panjang, seperti bonus demografi, urbanisasi, penurunan angka kelahiran, hingga penuaan penduduk.

Meski demikian, Fraksi PSI menilai ada sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan agar Raperda tersebut benar-benar efektif, implementatif, dan selaras dengan prinsip good governance serta evidence-based policy making

“Perkuat Pilar Data dan Informasi Kependudukan”

Fraksi PSI menyoroti pentingnya Pilar V, yakni Data dan Informasi Kependudukan, sebagai fondasi dari seluruh pilar GDPK. Saat ini, PSI mencatat masih ada masalah seperti fragmentasi data antara BPS, Disdukcapil, BKKBN, dan OPD lainnya, perbedaan standar data, serta keterbatasan akses karena status data strategis yang termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

“Kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran jika sumber data tidak terintegrasi dan sulit diakses,” tegas Fraksi PSI.

Untuk itu, PSI mengusulkan pembentukan Sistem Data Kependudukan Terpadu Kota Bandung yang terintegrasi dengan data nasional, bersifat terbuka untuk data non-rahasia, dan dapat diakses tanpa biaya oleh lembaga pendidikan, penelitian, serta masyarakat sipil.

“Dorong Kebijakan Berbasis Bukti, Bukan Kepentingan”

Fraksi PSI juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan kependudukan berbasis data yang akurat dan terverifikasi, bukan berbasis kepentingan tertentu yang rawan penyalahgunaan.

PSI mengusulkan penambahan klausul pada pasal tujuan GDPK agar setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan berbasis data valid untuk mencegah kebijakan transaksional.

Integrasi Antar-Pilar dan Pembiayaan Berkelanjutan

Menurut PSI, Pilar Data (Pilar V) harus menjadi penopang bagi keempat pilar lainnya — pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, ketahanan keluarga, dan pengaturan mobilitas penduduk.

PSI mengusulkan agar integrasi data antar-pilar GDPK diselesaikan maksimal dalam dua tahun setelah Raperda disahkan, dengan indikator capaian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Selain itu, Fraksi PSI juga meminta Pemkot Bandung mengalokasikan minimal 2 persen dari anggaran program pembangunan kependudukan setiap tahun untuk pengelolaan dan integrasi data kependudukan.

Libatkan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akurasi data kependudukan. PSI mendorong agar pengelolaan data dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan pengawasan kualitas data.

Soroti Masalah Mobilitas dan Infrastruktur

Pada Pilar III tentang Pengelolaan Mobilitas dan Persebaran Penduduk, PSI menekankan pentingnya ketersediaan moda transportasi umum yang aman, tepat waktu, dan terjangkau.

Selain itu, fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberangan, dan zebra cross juga harus menjadi satu kesatuan dalam perencanaan.

PSI menilai perlunya grand design pembangunan transportasi dan infrastruktur pejalan kaki yang menyeluruh serta tidak tumpang tindih, mencontohkan kasus galian kabel di beberapa ruas jalan seperti Jalan Tamansari menuju Wastukancana yang belum rapi kembali.

Optimalkan Bonus Demografi dan Kualitas Hidup Warga

Sebagai penutup, Fraksi PSI menegaskan dukungannya terhadap pembahasan lebih lanjut Raperda GDPK 2025–2045, dengan sejumlah catatan perbaikan yang telah disampaikan.

“Dengan tata kelola data yang kuat, keterbukaan informasi, dan kebijakan berbasis bukti, GDPK 2025–2045 akan menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan bonus demografi, mencegah kebijakan transaksional, serta meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung secara adil dan merata,” tutup Fraksi PSI.

Wabup Bandung Barat Tegaskan Peran Santri Besar untuk Negeri

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 di Lapangan Mekarsari, Ngamprah.

Kegiatan tersebut dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN) santri dari berbagai pondok pesantren, serta ratusan pelajar tingkat SMP di Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakanperingatan Hari Santri menjadi momentum penting untuk mengenang peran besar para ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat telah bekerja sama dengan Kementerian Agama, PCNU, dan MUI dalam memperingati Hari Santri Nasional ke-10 ini,” katanya.

Ia menambahkan, peran santri pun turut andil besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti nyata keberadaan santri memberikan banyak manfaat bagi negeri.

“Momentum ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa tidak lepas dari perjuangan para santri dan ulama,” katanya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan peringatan hari santri tersebut juga menjadi momentum seruan solidaritas untuk kepada Palestina berupa doa bersama.

“Kemarin, sebelum puncak upacara, ada sekitar  santri dari Riyadul Huda yang ikut dalam acara doa bersama untuk Palestina. Dalam upacara pun kita menampilkan simbol-simbol dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Ia menegaskan, terkait isu kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren  pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat dari semua pihak.

“Kita jadikan Hari Santri ini sebagai refleksi bersama. Para pembimbing dan pimpinan pondok pesantren perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Kita berkewajiban melindungi seluruh santri dari hal-hal negatif, baik di pesantren maupun di masyarakat,” pungkasnya.

Babak Baru Dimulai, Lisa Mariana Ditetapkan Sebagai Tersangka atas Pencemaran Nama Baik RK

Prolite – Perseteruan antara selegram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru.

Sebelumnya pihak Ridwan Kamil telah melaporkan balik Lisa atas tuduhan pencemaran nama baik, pasalnya Lisa mengaku hamil dan melahirkan anak dari Rk.

Bukan hanya disitu Lisa juga dengan percaya dirinya bahwa dirinya hamil dan melahirkan anak RK hingga melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenarannya.

Namun tes DNA yang dlakukan Lisa, RK, dan anak Lisa menghasilkan negative yang berarti bahwa Mantan Gubernur Jabar ini bukan lah ayah biologis anak Lisa Mariana.

Oleh karena itu pihak RK melaporkan balik Lisa dengan tuduhan pencemaran nama baik dan kini Lisa sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan pemanggilan.

Sang selebgram di jadwalkan untuk pemeriksaan pada Senin (21/10) kemarin namun Lisa dikabarkan mangkir dari panggilan Bareskrim Polri.

Pihak Kuasa hukum Lisa mengatakan klientnya berhalangan hadir pada pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri karena sakit.

“Enggak hadir, sakit,” kata pengacara Lisa Mariana, Jhony Boy Nababan, dikutip dari detiknews.

Jhony menjelaskan pihaknya akan mengirim surat ke Bareskrim Polri siang ini untuk memberi tahu alasan Lisa tak bisa hadir. Dia juga akan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Lisa pekan depan.

Dibalik sang selegram yang di tetapkan sebagai tersangka pihak RK sudah mengetahui ucapn Lis bohong dan fitnah sehingga Ridwan Kamil melaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum .

Bukan hanya itu Lisa pun tidak akan luluh dan mengajak mantan Gubernur Jawa Barat itu Berdamai. Karena merasa benar dan akan melewati semua proses hukumnya.

Fraksi Partai Goldar DPRD Kota Bandung Beri Dukungan Penuh Raperda Perilaku Seksual

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Raperda ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman meningkatnya kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menegaskan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat regulasi terkait pencegahan perilaku seksual berisiko. “Kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung terus meningkat. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga bisa mengganggu ketahanan masyarakat. Karena itu, Golkar mendukung penuh langkah Pemkot untuk mencegah dan mengendalikan perilaku seksual berisiko,” ujarnya.

Juniarso juga menekankan pentingnya pencegahan melalui jalur pendidikan. Ia mendorong Pemkot Bandung agar mulai merancang kurikulum berbasis budaya lokal yang komprehensif, sekaligus memperkuat nilai-nilai agama dan sosial di sekolah dasar hingga menengah.

“Pendidikan menjadi benteng pertama. Sejak dini, anak-anak perlu dibekali pemahaman tentang nilai moral, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pencegahan, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penanggulangan bagi masyarakat yang sudah terdampak perilaku seksual berisiko. Menurut Juniarso, hal itu bisa dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya serta dampak negatif perilaku menyimpang terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

“Edukasi yang tepat dan berkelanjutan akan membangun kesadaran masyarakat agar menjauhi perilaku yang bisa merusak kesehatan maupun tatanan sosial,” jelasnya.

Fraksi Golkar berharap, keberadaan Raperda ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menjaga moral, kesehatan, dan ketahanan sosial masyarakat Kota Bandung.