Jeje Ritchie Ismail: Bandung Barat Lestarikan Budaya Lokal Ritual Ngalokat Cai Irung-Irung

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang ada di wilayahnya. Salah satunya, ritual Ngalokat Cai Irung-Irung.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut memiliki makna rasa syukur kepada Sang Pencipta atas sumber air yang menopang kehidupan masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, adanya tradisi Irung-Irung yang dilakukan masyarakat Cihideung merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.

“Tradisi Irung-Irung ini adalah harta tak ternilai. Bukan hanya sekadar ritual, tapi filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia air, sekaligus menanamkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian mata air,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelestarian tradisi ini memiliki nilai penting bagi pembangunan berkelanjutan. Selain mempererat silaturahmi antarwarga, kegiatan tersebut juga menjadi media edukatif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, terutama sumber air yang menjadi penopang utama sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen penuh mendukung setiap upaya masyarakat yang bertujuan merawat budaya dan menjaga alam. Irung-Irung bukan hanya ritual, tapi juga ajang silaturahmi dan perwujudan kepedulian kita terhadap sumber kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tradisi syukuran Cai Irung-Irung sendiri sudah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu daya tarik budaya yang khas di Bandung Barat.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, petani, hingga generasi muda yang ikut serta dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur warisan leluhur,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat Cihideung tidak hanya merawat budaya, tetapi juga memperkuat kesadaran ekologis bahwa air merupakan anugerah yang harus dijaga bersama.

“Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta melalui rasa syukur, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan nilai-nilai yang semakin relevan di tengah tantangan krisis air dan perubahan iklim masa kini,” tandasnya.

Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang

BEKASI, Prolite – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).

Interupsi tersebut disampaikan Latu untuk menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Latu menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan terkait persoalan sampah di wilayah Bantar Gebang.

“Kami diundang oleh aliansi masyarakat penggiat lingkungan berkait dengan permasalahan sampah di Bantar Gebang. Masukan dari mereka memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” ujar Latu di hadapan peserta paripurna.

Menurut Latu, penilaian “rapor merah” tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi, terutama di tengah proses negosiasi ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.

“Ini menjadi perhatian kita semua, khususnya Komisi II DPRD, untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi selaku pemangku kebijakan. Semoga masukan dari masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” lanjutnya.

Politisi PKS Ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas TPST Bantar Gebang. Menurutnya, warga setempat telah lama menuntut keadilan lingkungan yang layak.

“Warga Bantar Gebang ikut menanggung suka dan duka dari pengelolaan sampah. Mereka menuntut keadilan yang selama ini terabaikan. Sudah saatnya keadilan ekologis ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.

NasDem Apresiasi Pemkot Bandung Atas Inisiasi Raperda Ketertiban Umum

BANDUNG, Prolite — Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Bandung atas inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Rendiana, langkah Pemkot Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat.

“Penguatan regulasi di bidang ketertiban umum bukan hanya untuk menertibkan aktivitas masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas hidup warga, menciptakan rasa aman di ruang publik, dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkotaan yang kompleks,” ujar Rendiana dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung.

Ia menilai, penyusunan Raperda ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap tantangan baru akibat urbanisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko bencana di wilayah perkotaan. Pendekatan pentahelix yang diatur dalam Raperda, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.

Empat Alasan Urgensi Raperda

Rendiana menjelaskan, Raperda ini mendesak untuk segera disahkan karena beberapa alasan utama:

1. Dinamika Aktivitas Masyarakat. Tingginya mobilitas warga menimbulkan potensi gangguan ketertiban seperti kemacetan, kebisingan, dan penataan PKL yang belum tertib.
2. Penyesuaian Regulasi. Diperlukan harmonisasi dengan aturan baru serta antisipasi terhadap penyalahgunaan teknologi.
3. Penguatan Peran Linmas. Linmas berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.
4. Amanat Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Tantangan dan Peluang

Rendiana juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel Satpol PP dan Linmas, serta belum optimalnya koordinasi lintas OPD.

Namun, ia menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama melalui penggunaan teknologi digital.

“Kota Bandung bisa memperkuat pengawasan berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV, aplikasi pengaduan warga, hingga integrasi data dengan pusat komando Satpol PP. Kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha juga harus diperluas,” katanya.

Substansi dan Rekomendasi

Menurutnya, Raperda ini telah mengatur aspek penting mulai dari asas penyelenggaraan hingga penegakan hukum dan sanksi administratif yang adil.

Fraksi NasDem pun mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:

1. Mendorong edukasi hukum di sekolah, kampus, dan komunitas.
2. Meningkatkan kapasitas Linmas dengan pelatihan dan peralatan modern.
3. Mengoptimalkan sistem pengawasan digital terintegrasi.
4. Menerapkan pendekatan restoratif terhadap pelanggaran ringan guna membangun kesadaran warga.

Rendiana berharap, Raperda ini dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan Kota Bandung yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Ketertiban tidak akan tercapai hanya dengan aturan, tapi dengan kesadaran kolektif untuk menjaga kota ini bersama-sama,” tutupnya.

Bandung Barat Perkuat Tata Kelola Adminduk dari Tingkat Desa, Jeje Ritchie: Ini Kunci Utama Pelayanan Publik

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan hingga di tingkat desa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketepatan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, petugas registrasi desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar dan mutakhir.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat desa untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kolaborasi lintas level pemerintahan ini menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat KBB.

“Administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” katanya.

Ia menegaskan, para petugas registrasi desa mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan.

“Seluruh program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Penghargaan Parasamya Aksara Nugraha VI Tahun 2025, Mengenal Sosok Hebat Ananditha Nursyifa Insan Putri Generasi Muda yang Membanggakan

CIMAHI, Prolite – Penghargaan Parasamya Aksara Nugraha VI Tahun 2025 diberikan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat (KPPJB) di tengah-tengah gempuran media digital yang semakin tinggi di kalangan anak muda.

Bukan hanya itu acara bergengsi ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi.

Dari dari banyaknya orang-orang hebat tersebut terdapat sosok anak muda yang menjadi inspirasi banyak orang di tengah-tengah pergaulan anak muda di jaman sekarang.

Sosok yang terus menyalakan obor literasi dengan cara penuh makna dan inspiratif Ananditha Nursyifa Insan Putri wanita berusia 21 tahun membuat kita membuka mata kita.

Salah satu wujud nyata dari semangat tersebut tampak dalam ajang penghargaan bergengsi Parasamya Aksara Nugraha VI Tahun 2025, yang memberikan apresiasi kepada para penggerak literasi di berbagai penjuru Indonesia. Ajang ini menjadi simbol penghormatan bagi mereka yang tak kenal lelah dalam menanamkan cinta baca dan tulis di hati masyarakat.

Dalam momentum bersejarah inilah, muncul sosok inspiratif dari Kota Cimahi yang berhasil mencuri perhatian berkat dedikasi dan kiprahnya dalam dunia literasi.

Ananditha Nursyifa Insan Putri atau yang biasa di sapa Syifa, guru SMP Tutwuri Handayani Cimahi sekaligus mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani, berhasil meraih Anugerah Parasamya Aksara Nugraha kategori Parasamya Suratma Nugraha.

Pagelaran Parasamya Aksara Nugraha VI Tahun 2025 mencakup tiga kategori penghargaan, yaitu Parasamya Susastra Nugraha (penulis buku tunggal), Parasamya Suratma Nugraha (pegiat literasi), dan Parasamya Praja Nugraha (pelajar pegiat literasi).

Tahun ini, total peserta yang mengikuti ajang tersebut mencapai 237 orang, terdiri dari 67 penerima Susastra Nugraha, 140 penerima Suratma Nugraha, dan 30 penerima Praja Nugraha.

Ketua penyelenggara kegiatan, Erni Wardhani, , menjelaskan bahwa peserta berasal dari 10 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagian besar penerima penghargaan berasal dari Jawa Barat, disusul peserta dari Jakarta, Banten, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, Bali, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Acara penyerahan penghargaan dilaksanakan di Hotel Travello, Bandung, pada Minggu, 26 Oktober 2025, dan diselenggarakan oleh KPPJB Pusat yang diketuai oleh Bapak Prawiro Sudirjo.

Menariknya, penghargaan ini tidak hanya diberikan kepada guru, tetapi juga kepada kepala sekolah, pengawas pendidikan, pemilik yayasan, serta tokoh pendidikan dan penggerak literasi lainnya yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan budaya literasi di Indonesia.

Dari Kota Cimahi, Ananditha, yang akrab disapa Ditha ini menjadi salah satu penerima penghargaan di ajang tersebut. Meski usianya relatif muda dibanding penerima lainnya, semangat dan dedikasinya dalam dunia literasi menjadikannya sosok inspiratif dan berprestasi.

Kecintaannya terhadap buku menjadi sumber inspirasi yang mendorong Ditha untuk terus menulis dan berkarya. Sejak tahun 2023, ia aktif menjadi penulis berita di ProliteNews, sebuah media yang berfokus pada kebutuhan dan manfaat pembacanya. Melalui tulisan-tulisannya, Ditha sering mengangkat isu kesehatan mental, pendidikan, lifestyle serta pentingnya literasi bagi generasi muda.

Tak hanya menulis untuk dirinya sendiri, Ditha juga menularkan semangat literasi kepada para siswanya. Ia mengajak murid-murid di SMP Tutwuri Handayani untuk menulis buku harian (diary) sebagai sarana mengenali perasaan dan emosi mereka. Kegiatan sederhana namun bermakna ini bukan hanya melatih kemampuan menulis, tetapi juga menjadi media konseling yang membantu siswa memahami diri sendiri dengan lebih baik.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan nenek saya yang tercinta, serta almarhum kakek saya yang telah menginspirasi saya untuk menjadi penulis,” ujarnya dengan penuh rasa haru.

“Saya berharap perjalanan literasi ini dapat tumbuh lebih luas, bukan hanya sebatas menulis artikel dan membaca buku, namun juga menghadirkan karya yang mampu menginspirasi dan menguatkan pembacanya.” pungkasnya.

Penghargaan yang diraih Ananditha menjadi bukti bahwa semangat literasi dan keinginan untuk berbagi kebaikan dapat memberikan dampak besar. Sosok muda seperti Ditha menunjukkan bahwa menulis bukan sekadar kegiatan menuangkan kata, melainkan juga sarana untuk menebarkan nilai, menggerakkan hati, dan membangun karakter generasi penerus bangsa.

Menuju Zero Bullying, Pemkot Bandung Lakukan Langkah ini

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mewujudkan lingkungan zero bullying bagi anak-anak. Salah satu langkah strategisnya yaitu dengan mendeklarasikan “Bandung Menuju Zero Bullying”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati menyampaikan, deklarasi ini menjadi bagian penting dari komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

“Upaya strategis untuk mewujudkan Kota Bandung yang ramah anak kami wujudkan lewat deklarasi Bandung menuju zero bullying di level sekolah dasar. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan perundungan,” ujar Uum di SDN 113 Banjarsari, Rabu 29 Oktober 2025.

Menurutnya, bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, yang dapat menimbulkan trauma dan rasa tidak berdaya bagi korbannya.

“Perundungan bisa terjadi di mana saja di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, bahkan di sekolah. Tapi di sekolah, dampaknya bisa lebih besar karena seharusnya sekolah menjadi tempat anak merasa aman, belajar, dan berkembang,” jelasnya.

Karena itu, DP3A menilai penting adanya upaya pencegahan bersama agar tindakan perundungan di lingkungan sekolah dapat ditekan atau dihilangkan sama sekali.

Dalam upaya menuju zero bullying, DP3A Kota Bandung telah menjalankan sejumlah program konkret:
1.    Program Senandung Perdana (Sekolah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah dilaksanakan di 30 SMP dan 15 SD Negeri di Kota Bandung.

2. Pelatihan pencegahan dan penanganan bullying bagi kepala sekolah dan guru di 60 sekolah SMP Negeri dan Swasta.
3. Konvensi Hak Anak yang diikuti 180 tenaga pendidik, dilaksanakan pada 30 September – 2 Oktober 2025, sebagai salah satu komponen penting menuju sekolah ramah anak.
4. Konvensi Anak untuk forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan pada 21 Oktober 2025.
5. Deklarasi dan edukasi sekolah ramah anak di Taruna Bakti pada 10 Oktober 2025.

Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah penandatanganan dokumen komitmen bersama antara para kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mendukung “Bandung Menuju Zero Bullying”.

“Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran semua pihak baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun tenaga kependidikan untuk bersama-sama menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah, dan bebas dari bullying,” tambahnya.

Melalui deklarasi ini, Pemkot Bandung berharap angka kekerasan di lingkungan pendidikan bisa berkurang secara signifikan.

Lebih jauh, masyarakat juga diharapkan semakin sadar bahwa pencegahan bullying adalah tanggung jawab bersama.

“Kita semua punya peran. Sekolah, orang tua, masyarakat semuanya harus ikut menciptakan lingkungan yang ramah anak. Dari sekolah yang aman dan bebas bullying inilah lahir generasi Bandung yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Uum.

Jeje Ritchie Ismail Ajak Pemuda Bangun Bandung Barat Jadi Lebih Baik

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memberikan pesan penting bagi generasi muda di Kabupaten Bandung Barat di era moderen seperti saat ini.

Ia mengatakan, semangat Sumpah Pemuda 1928 tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi generasi masa kini.

“Pemuda dan pemudi Kabupaten Bandung Barat harus terus bergerak, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan unggul,” jelasnya Jeje Ritchie Ismail .

Ia menambahkan, di zaman moderen seperti sekarang ini, pemuda Kabupaten Bandung Barat harus turut ambil bagian dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa khususnya Bandung Barat.

“Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda wajib menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton,” katanya.

Ia menyebut, peran pemuda sebagai motor penggerak utama kemajuan daerah menjadi semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital.

“Ada tiga pilar utama yang harus dipegang teguh oleh generasi muda Bandung Barat dalam menghadapi tantangan zaman adaptif, kreatif, dan berintegritas tinggi,” tambah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

“Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan kalian untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, hingga teknologi. Itulah bentuk nyata semangat Sumpah Pemuda hari ini,” sambungnya.

Ia mengingatkan, pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara positif. Dengan begitu, media sosial tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk menebar inspirasi dan semangat kebersamaan.

“Jadikan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan,” tambahnya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda, lanjut dia, harus menjadi ajang refleksi bagi seluruh generasi muda Bandung Barat untuk menilai sejauh mana kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

“Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk daerah? Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru hanya penonton di tengah perubahan? Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Bandung Barat adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemuda untuk kembali menyalakan api perjuangan dan mengambil peran aktif dalam membangun Kabupaten Bandung Barat dari hal-hal sederhana di sekitar mereka.

“Bangunlah daerah dari lingkungan tempat kita tinggal dan bidang keahlian yang kita kuasai. Wujudkan karya-karya besar yang membanggakan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung: Partisipasi Masyarakat dan Dunia Penting dalam Penerapan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Prolite – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Hotel Golden Flower, Bandung, Rabu 22 Oktober 2025.

Turut hadir Kepala Satpol PP Kota Bandung, H. Bambang Sukardi, beserta jajaran struktural, serta diikuti oleh pelaku usaha di Kota Bandung. Dalam paparannya, Radea Respati mengatakan, partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penerapan Perda ini sangat penting.

“Penegakan Perda bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum. Semua elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung.

Radea menjelaskan, Perda Nomor 9 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sementara Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial di Kota Bandung.

“Perda terbaru memberikan ruang yang lebih kuat bagi pengawasan, penegakan, dan pembinaan masyarakat secara persuasif. Harapannya, penertiban bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif,” katanya.

Oleh karena itu, kata Radea, sosialisasi tersebut digelar sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antara pemerintah, aparat, serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Bandung yang tertib, aman, dan nyaman.

Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat, di mana peserta juga dapat menyampaikan masukan terkait penerapan perda di lapangan. Suasana interaktif membuat kegiatan berlangsung produktif dan edukatif.

Menutup kegiatan, Radea Respati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai langkah nyata dalam membangun kesadaran kolektif.

“Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah pondasi utama bagi kota yang maju dan beradab. Mari bersama-sama kita wujudkan Bandung yang tertib, bersih, dan nyaman untuk semua,” ujarnya.

Resmikan Jalan, Jeje Ritchie Ismail Larut dalam Kebahagiaan Warga hingga Santap Liwet Bersama

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail meresmikan jalan Kebon Kalapa hingga Pasir Calung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selesai diperbaiki.

Pada malam tersebut juga, warga setempat menyambut jalan yang rampung diperbaiki dengan kegiatan makan liwet bersama Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan antusias tinggi warga menyambut jalan yang rampung diperbaiki setelah sekian lama menunggu sentuhan pemerintah daerah.

“Delapan tahun rusak, alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan, jadi bisa bermanfaat untuk warga Kebon Kalapa,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya jalan di kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan aktivitas warga terganggu lantaran jalan berlubang dan dipenuhi genangan air jika musim penghujan datang.

“Sebelumnya luar biasa, sudah seperti bisa mancing karena ada kubangan-kubangan. Kasihan yang jualan juga terganggu. Sekarang alhamdulillah semua jadi lancar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail.

“Perbaikan jalan adalah prioritas saya dan Pak Asep. Karena kalau jalan mulus, efek dominonya luar biasa terhadap perekonomian dan produktivitas warga. Semua jadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih hidup,” katanya.

Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025 ini, terdapat 19 ruas jalan rusak yang tengah dikerjakan, dengan progres pembangunan mencapai 80–90 persen.

“Tadi saya survei ke Lembang, sudah 85 persen selesai. Mungkin bulan depan sudah rampung semua,” tandasnya.

Lisa Mariana Hanya Jalani Penyelidikan Selama 5 Jam Tanpa Ditahan, Kenapa?

Prolite – Selebgram Lisa Mariana sudah menjalani pemeriksaan terkait penetapannya sebagai tersangka atas pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwn Kamil.

Beberapa waktu lalu sang selebgram ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik Ridwan Kamil.

Sdikit info bahwa kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sempat mencuri perhatian public beberapa waktu lalu, pasalnya sang selebgram sempat mengaku bahwa dirinya hamil dan melahirkan anak dari RK.

Bahkan Lisa sempat meminta tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya anak dari RK, namun hasil tes DNA  menyatakan negative yang berarti RK bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa.

Karena tuduhannya tersebut pihak RK melaporkan balik Lisa Mariana atas pencemaran nama baik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada panggilan pertama Lisa tidak hadir karena masalah Kesehatan, dan kini sang selebgram sudah memenuhi panggilan pada Jumat (25/10) kemarin.

Selama lima jam Lisa menjalani pemeriksaan 44 pertanyaan diberikan penyidik untuk dijawab Lisa pada pemeriksaan pertama status tersangka sang Selebgram.

Namun usai lima jam menjalani penyelidikan Lisa nampak tak langsung ditahan, dia keluar ruangan penyidik pada pukul WIB.

Kuasa hukum Lisa, Jhon Boy Nababan, mengungkapkan, Lisa menjalani pemeriksaan dengan lancar.

“Bapak-bapak yang di atas (penyidik) juga baik-baik banget,” ujar Jhon setelah pemeriksaan.

Salah satu hasil dari pemeriksaan ini adalah Lisa tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kuasa hukumnya, Bertua Hutapea, memastikan kliennya juga tidak dikenai wajib lapor dan dapat beraktivitas seperti biasa.

“Sekali lagi, tidak ada penahanan terhadap Lisa, tidak ada wajib lapor. Kita kooperatif,” ujar Bertua menegaskan.

Meski pemeriksaan telah selesai, tim kuasa hukum kembali menyinggung hak kliennya yang dianggap belum terpenuhi. Bertua menyatakan, pihaknya hingga kini belum menerima salinan resmi hasil tes DNA dari Pusdokkes Polri dan masih memperjuangkan hak untuk tes DNA pembanding atau second opinion.

Di tengah statusnya sebagai tersangka, Lisa justru mengaku kasus ini membawa rezeki baginya. Ia mengeklaim bahwa semakin banyak haters, jumlah endorsement yang ia terima juga semakin meningkat.

“Alhamdulillah makin haters-nya banyak, makin juga endorse-nya banyak,” kata Lisa sembari berjalan meninggalkan awak media.