Audisi Roadshow Got Talent Nasional – Panggung Impian Talenta Nusantara

Prolite – PDP Festival 2026 hadir sebagai ruang perayaan kreativitas dan keberagaman bakat anak bangsa melalui Audisi Roadshow Got Talent Nasional. Event ini menjadi panggung terbuka bagi para talenta terbaik Indonesia untuk menunjukkan kemampuan, menembus batas, dan melangkah menuju pengakuan nasional.

Mengusung semangat “Dari Daerah untuk Indonesia”, PDP Festival 2026 akan menjelajah berbagai kota di tanah air, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi individu maupun kelompok berbakat di bidang seni dan kreativitas. Mulai dari seni tari, dance, musik tradisonal, band, stand up, seni peran akting maupun drama, vokal nyanyi, hingga pertunjukan kreatif lainnya—semua memiliki ruang yang sama untuk bersinar.

Menurut Sultan Akbar ( Rezki Tri Akbari ) ia berkata kami membangun semuanya, saling membutuhkan kesolidaritasan dan team adalah wadah exploritasi bersama untuk berkembang serta tumbuh menjadi pilar kreasi anak bangsa bagaimana membangun ekosistem penggabungan semua dimensi aspek yang dijadikan satu serta mengangkat budaya serta seni indonesia yang sangat hebat menurut saya jadi butuh di kembangkan dan bangga memiliki banyak budaya dan seni indonesia itu untuk mencintai dan memajukan karya lokal dan mampu bersaing dengan budaya luar nantinya. Ujar Produser Film Tersebut

Menurut Aditya Damar Wijaya bahwa film horor bagi kami bukan hanya tentang rasa takut, tetapi tentang cerita, budaya, mistis, mitos, dan trauma kolektif yang hidup di tengah masyarakat. Lewat film horor layar bioskop, kami ingin menghadirkan kisah yang dekat dengan realitas, namun dikemas secara sinematik dan bermakna. Ujar Aditya Damar Wijaya Sutradara film

“PDP Festival menjadi pintu awal lahirnya karya-karya film horor Indonesia yang berkarakter kuat. Dari panggung audisi, kami menemukan aktor, ide, dan energi baru yang kemudian kami bawa ke layar lebar menjadikan festival ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan panjang sebuah karya.” Ujar Aditya Damar Wijaya

Audisi roadshow ini bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah pembinaan, eksplorasi, dan kolaborasi antar talenta kreatif. Peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan tampil di panggung besar PDP Festival 2026, bertemu dengan pelaku industri kreatif, serta membuka peluang menuju karier profesional di tingkat nasional.

Saya bangga bisa terealisasinya hasil karya saya karena seni itu indah jika di tampilkan dan lestarikan dengan baik oleh setiap generasinya. Saya sangat bangga dengan diri saya bisa berkembang lebih lanjut menulis karya dari sudut pandang yg saya lihat dari keindahan seni itu sendiri karna begitu saya melihat dari media layar hp saya seni itu sangat indah apalagi dilihat secara langsung, melalui program ini kita bisa melestarikan seni dan budaya yang sudah diwariskan ke kita saya harap dengan adanya kegiatan event ini membuka gerbang awal bagi pendatang baru yang memiliki kesempatan dan peluang yang besar untuk maju dan berkembang, ini adalah peluang buat seniman – seniman yang memiliki bakat dan karyanya untuk bisa lebih maju dan lebih dikenal masyarakat melalui kreativitas dan melalui karya seni yang indah, saya selaku seniman dan pecinta seni saya sangat bangga bahwa saya bisa menyalurkan aspirasi dan berkontribusi dalam program ini. Ujar Ady Ravindra si penulis

PDP Festival 2026 juga menjadi momentum strategis dalam mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif Indonesia, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal agar mampu bersaing di era industri kreatif modern. Setiap kota yang disinggahi akan menjadi saksi lahirnya bintang baru yang siap menginspirasi.

Tim Inti dari Ajang Event ini adalah :

Sultan Akbar / Rezki Tri Akbari sebagai Produser
Gary Anggriawan sebagai Executive Produser
Rifay Marzuki sebagai Line Produser
Aditya Damar Wijaya sebagai Sutradara dan Juri
Johalim sebagai Juri
Yermia Anto sebagai Pimpinan Produksi
Ady Ravindra sebagai Tim Kreatif dan Penulis Film
Martinus Liauw sebagai Tim IT Media dan Editor
Umar Dado sebagai Unit Manager

Selain itu juga ada Line Up guest star Audisi di 10 kota :
Cleo Kavoena
Patrick Christian
Chantika Hardianti
Abe Moore

Line Up special Perfomance di Babak Penyisihan Top 500 sampai dengan Puncak :

Pagelaran Seni Tari :
Sanggar Kesenian Saleho Karya Budaya, Bendolegi, Boyolali
Sanggar Kesenian Garuda Wisnu Satria Muda, Tempuran, Magelang
Sanggar Kesenian Wahyu Cipto Budoyo, Senanggen Temanggung

Artis Line Up :
Sadewok
Annisa Kaila
Cantika Davinca
Valencia Evelyn
Chalista Ellysia

Support panggung rigging yang megah by : HB Production

INSTAGRAM :
Event : @pdpfestival2026
Film : @petakadusunpakeron
Production House : @albarfilm

Association by :
Garuda Wisnu Satria Muda

HB ProductionInilah saatnya bakatmu dilihat, suaramu didengar, dan karyamu diapresiasi.
Jadilah bagian dari perjalanan talenta Indonesia bersama PDP Festival 2026.
Karena setiap mimpi layak mendapat panggung.

Sampah Diprediksi Kembali Menumpuk, Wali Kota Bandung Ajak Warga Terlibat Aktif dari Hulu

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius terkait pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.

Pengurangan tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam kota.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi ini disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi pemerintah.

“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujarnya di Balai Kota Bandung.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah yang ditempatkan di setiap RW.

Dari total RW, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.

“Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan dari sumbernya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai hingga orang.

Pemkot juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ucap Farhan.

TOK! UMK Bandung Naik 5,68 Persen atau Rp Berlaku Mulai Januari 2026

Prolite – Tok! Upah Minimum Kota (UMK) Bandung yang di usulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) sudah di disahkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya Pemkot Bandung mengusulkan untuk kenaikan UMK Kota Bandung pada 2026 mendatang.

Kenaikan Upah Minumum Kota Bandung diusulkan 5,68 persen atau setara dengan Rp dan usulan tersebut sudah di setujui oleh Gubernur Jawa Barat.

Dengan sudah di sahkan maka upah sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp dan di tahun 2026 berubah menjadi Rp .

Perubahan ini akan berlaku pada Januari 2026 mendatang, dan di perkuat dari keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung.

“Iya, untuk UMK tahun 2026 sudah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Pak Wali, naiknya 5,68 persen, sekitar Rp 255 ribu,” jelasnya dikutip dari Tribunnews.

Usulan ini sesuai peraturan pemerintah (PP) yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dengan formula kenaikan upah sebesar inflasi + pertumbuhan ekonomi x alfa dengan rentang 0,5-0,9, Kota Bandung memilih mengambil alfa 0,7.

“Hasil pleno juga sudah sepakat, kita satu pendapat baik pengusaha maupun pekerja, termasuk pemerintah, BPS, dan akademisi. Makanya, kita sepakat menetapkan kenaikannya 5,68 persen sesuai inflasi di Jawa Barat,” kata Andri.

Andri memastikan tidak akan ada pengusaha yang keberatan dengan penetapan kenaikan UMK Kota Bandung 2026. Sebab, semua pihak juga sudah sepakat dan menerima keputusan ini.

Setelah sudah ditetapkan maka semua perusahaan di Kota Bandung mulai Januari 2026 mendatang harus mematuhi peraturan kenaikan UMK yang sudah di sahkan tersebut.

“Mudah-mudahan semua perusahaan mengeluarkan upah bisa sesuai dengan UMK ini, berlaku Januari 2026 ini. Kalau sudah ditetapkan gubernur harus menaati sesuai dengan keputusan yang sudah dikeluarkan,” ucapnya.

Berikut Daftar perubahan Upah Minimum Kota di Jawa Barat:

• Kota Bekasi 2026: ,93
• Kabupaten Karawang 2026: ,34
• Kabupaten Bekasi 2026:
• Kabupaten Purwakarta2026:
• Kabupaten Subang 2026:
• Kota Depok 2026:
• Kota Bogor 2026:
• Kabupaten Bogor 2026:
• Kabupaten Sukabumi 2026:
• Kabupaten Cianjur 2026: ,18
• Kota Sukabumi 2026:
• Kota Bandung 2026:
• Kota Cimahi 2026:
• Kabupaten Bandung Barat 2026:
• Kabupaten Sumedang 2026: ,36
• Kabupaten Bandung 2026:
• Kabupaten Indramayu 2026:
• Kota Cirebon 2026:
• Kabupaten Cirebon 2026: ,86
• Kabupaten Majalengka 2026:
• Kabupaten Kuningan 2026: ,27
• Kota Tasikmalaya 2026:
• Kabupaten Tasikmalaya 2026:
• Kabupaten Garut 2026:
• Kabupaten Ciamis 2026: ,46
• Kabupaten Pangandaran 2026:
• Kota Banjar 2026: ,09

Libur Nataru di Bandung: Parkir Liar dan Petasan Dilarang dan Teras Cihampelas Ditutup

Prolite – Moment libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 menjadi moment bagi para wisatawan untuk momen liburan bersama keluarga ke Kota Bandung.

Lonjangan wisatawan yang ingin menikmati indahnya Kota Bandung dipastikan akan terjadi terutama di beberapa tempat wisata di tengah Kota Bandung.

Menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada pekan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan ruang publik.

Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari patroli tegas parkir liar, penegakan larangan petasan dan kembang api, pembukaan terbatas Alun-alun Bandung, hingga penutupan total Teras Cihampelas pada malam pergantian tahun.

“Bandung ini menjadi salah satu kota tujuan utama wisata. Karena itu mari kita jaga bersama-sama sebagai tuan rumah yang baik, menerima wisatawan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis, 25 Desember 2025.

Ia mengimbau para wisatawan turut menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung agar dapat dinikmati bersama oleh warga dan pengunjung dari berbagai daerah.

Farhan menyampaikan, Alun-alun Kota Bandung telah kembali dibuka untuk masyarakat, meskipun operasionalnya belum sepenuhnya normal.

“Alun-alun sudah dibuka, tapi belum full. Kita buka secara bertahap sambil memastikan keamanannya,” jelasnya.

Pembukaan terbatas ini dilakukan untuk mengendalikan keramaian sekaligus menjaga fasilitas publik selama puncak arus wisata akhir tahun.

Salah satu fokus utama pengamanan Nataru adalah penertiban parkir liar, khususnya di kawasan wisata dan pusat keramaian. Pemkot Bandung akan menggelar patroli intensif selama satu pekan.

“Khusus seminggu ini, kita lakukan patroli parkir liar secara tegas,” kata Farhan.

Ia mencontohkan penindakan parkir liar di kawasan Braga yang telah dilakukan secara hukum oleh aparat kepolisian.

“Pelakunya langsung ditindak oleh Polsek setempat. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Wali Kota Bandung kembali menegaskan, larangan menyalakan petasan dan kembang api sudah lama berlaku dan akan diawasi secara ketat pada malam Tahun Baru.

“Peraturannya sudah jelas, petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan,” ujarnya.

Pengawasan akan difokuskan pada titik-titik dengan potensi keramaian tinggi seperti kawasan pusat perbelanjaan dan ruang publik.

“Saya akan memastikan, terutama di lokasi yang paling ramai seperti Sumarecon Mall Bandung, tidak ada kembang api maupun petasan,” katanya.

Kawasan Pasupati juga disebut sebagai titik rawan yang mendapat perhatian khusus dalam pengamanan malam pergantian tahun.

Demi keselamatan masyarakat selama libur Nataru, Teras Cihampelas dipastikan akan ditutup total pada malam Tahun Baru. Penutupan dilakukan karena masih adanya kekhawatiran terhadap kekuatan struktur bangunan.

“Teras Cihampelas kita tutup total, tidak boleh ada aktivitas di sana pada malam tahun baru,” ujar Farhan.

Melalui berbagai langkah pengamanan tersebut, Farhan berharap seluruh rangkaian libur Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung dapat berlangsung aman, tertib, dan menyenangkan.

“Kita ingin semua bisa merayakan liburan hingga tahun baru dengan aman, tentram, dan bahagia,” pungkasnya.

Libur Nataru 2026 Dedi Mulyadi Beri Wacana dengan Meliburkan Operasional Angkot Atasi Macet

Prolite – Memuncaknya wisatawan dari luar maupun warga sekitar Kota Bandung yang ingin menghabiskan liburan Natal dan Malam Tahun Baru 2026 (Nataru) akan terjadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil Langkah tegas untuk mengantisipasi kemacetan selama libur Nataru berlangsung.

Antisipasi kemacetan yang dilakukan Bapa Aing sapaan akrabnya salah satu caranya yakni dengan mempertimbangkan meliburkan operasional angkutan kota (angkot).

“Mungkin nanti angkutan kota Bandung bisa libur dulu, mudah-mudahan anggaran Pak Wali cukup,” dikutip dari .

Lonjakan wisatawan sudah mulai terlihat dari beberaoa ruas jalan yang menjadi destinasi wisata di Kota Bandung mengalami kemacetan.

Banyaknya penggunaan kendaraan pribadi pastinya akan terus bertambah menuju musim liburan tiba.

“Ya, kemacetan Kota Bandung, ya kalau diserbu wisatawan pasti jumlah mobil banyak. Pasti ada antrean,” kata Dedi.

Ada juga yang menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi kemacetan yakni penertiban parkir liar yang ada di pinggir jalan.

Dua hal tersebut yang menjadi poin utama untuk mengurai kemacetan jelang libur Nataru 2026 mendatang.

Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat mencontohkan kebijakan pengaturan lalu lintas seperti di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Di kawasan tersebut, angkutan umum diliburkan sementara dengan skema kompensasi dari pemerintah. “Kalau kita di Puncak, kan ada kebijakan selama empat hari seluruh angkutan umum di wilayah Puncak dikasih kompensasi, mereka libur dulu,” tutur Dedi.

Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan

BANDUNG, Prolite — Sejumlah komunitas dan inisiatif warga yang concern pada isu mobilitas kota berkumpul dalam agenda Refleksi Mobilitas Kota Bandung 2025 yang diselenggarakan bersama media Bandung Bergerak di Perpustakaan Bunga di Tembok, Jumat sore (19/12). Kegiatan ini digagas oleh Bike to Work Bandung bersama Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Transport for Bandung dan Bandung Bergerak.

Forum refleksi ini menjadi ruang bersama untuk membaca ulang kondisi mobilitas Kota Bandung sepanjang tahun 2025, khususnya dari perspektif pengguna jalan yang paling rentan: pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik.

Sepanjang diskusi, peserta menyoroti kondisi fasilitas pendukung bagi pejalan kaki dan pesepeda yang masih minim, tidak layak, terputus, dan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai. Trotoar dan jalur sepeda kerap tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat alih fungsi, parkir kendaraan bermotor, pelaku UKM, maupun kurangnya perawatan. Situasi ini mencerminkan masih kuatnya dominasi kendaraan bermotor dalam perencanaan dan pengelolaan ruang jalan, sehingga berdampak langsung pada rendahnya rasa aman bagi warga yang berjalan kaki dan bersepeda. Meski Kota Bandung telah memiliki regulasi seperti Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda, implementasinya di lapangan dinilai belum konsisten dan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan pengguna jalan rentan.

“Refleksi ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diuji melalui praktik di ruang jalan sehari-hari,” ujar Andi, perwakilan Bike to Work Bandung dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak cukup diukur dari angka kecelakaan semata, melainkan dari pengalaman konkret warga—mulai dari kondisi fasilitas pendukung yang layak, kesinambungan jalur, hingga rasa aman dan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dalam melakukan perjalanan harian.

Koalisi Pejalan Kaki Bandung menyoroti kondisi trotoar yang masih kerap terputus, digunakan untuk parkir, atau tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara Transport for Bandung menekankan perlunya integrasi yang lebih serius antara transportasi publik

dengan moda berjalan kaki dan bersepeda, agar mobilitas ramah lingkungan benar-benar menjadi pilihan utama warga.

Melalui forum ini, ketiga inisiatif warga sepakat untuk memperkuat Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan, sebagai ruang advokasi bersama yang mendorong kota lebih berpihak pada manusia dan lingkungan yang hijau, bukan semata pada mesin yang berdampak pada kondisi udara kotor dan pencemaran lingkungan lainnya.

Diskusi ini menghasilkan empat catatan reflektif utama: pentingnya legitimasi keselamatan yang berpihak pada pejalan kaki, pesepeda dan pengguna transportasi public melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Mobilitas Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, evaluasi nyata implementasi regulasi pejalan kaki (termasuk pengguna transportasi publik) dan pesepeda, integrasi infrastruktur mobilitas harian, serta penguatan kerja kolektif antargerakan warga kota/kabupaten terkait literasi yang memadai soal mobilitas ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi serta politik yang berpihak pada kepentingan bersama.

Forum ditutup dengan penegasan bahwa perubahan sistem dan tata kelola mobilitas kota tidak lahir dari satu kebijakan atau satu aktor, melainkan dari keberanian untuk terus belajar dan bergerak bersama antara pemangku kebijakan pihak eksekutif dan legislatif bersama masyarakatnya.

Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan akan melanjutkan upaya ke depan terkait regulasi yang berpihak pada mobilitas ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi yang akan melibatkan anggota DPRD Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan OPD kota Bandung beserta masyarakat pengguna jalan raya di kedai Kopi Celah Kota, Jalan Buahbatu (Pujasera 1/1 sebelah BTN Cabang Buahbatu), kota Bandung, pada tanggal 27 Desember 2025. Kami mengundang seluruh komunitas pesepeda, komunitas pejalan kaki serta pengguna transportasi public di kota Bandung untuk membincangkan regulasi yang berpihak kepada pengguna jalan raya yang rentan saat ini; pejalan kaki dan pesepeda.

Viral Video Asusila di Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi Dukung Pemkot untuk Membongkarnya

Prolite – Video asusila sepasang remaja di kawasan Teras Cihampelas beberapa waktu membut heboh warga Kota Bandung.

Beberapa waktu lalu seorang warga mergokin sepasang remaja yang sedang berbuat tidak senonoh di ruang publik.

Warga yang mergokin merekam semua jeadian hingga akhirnya tersebar luas dan viral di media sosial.

Usai video tersebut viral Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bandung, Bambang Sukardi, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Benar, kita akan tindak lanjuti. Kalau sudah diamankan, akan kita tindak dan diberikan pembinaan agar ada efek jera dan tidak melakukan hal yang sama,” ujar Bambang, Rabu 17 Desember 2025.

Bambang menjelaskan, selama ini petugas Satpol PP telah melakukan pengamanan dan pengawasan secara maksimal di kawasan Teras Cihampelas.

Namun, akses menuju lokasi tersebut cukup banyak, yakni mencapai sembilan titik pintu masuk, sehingga pengawasan dilakukan secara mobile.

“Pada prinsipnya kita sudah floating petugas, tidak tiap pintu dijaga karena mobile. Pengunjung juga yang datang ke sana ada tujuannya tidak baik dan kucing-kucingan,” katanya.

Ia juga menyebutkan kejadian tersebut bukanlah kali pertama terjadi di kawasan Teras Cihampelas.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga ikut mengomentari perihal kejadian tersebut, hingga mendukung penuh keputusan Pemerintah Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membongkarnya.

Dedi Mulyadi atau yang akrap disapa Bapa Aing ini menjelaskan, keberadaan Teras Cihampelas justru mengganggu tampilan kawasan Jalan Cihampelas yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang sudah berkembang.

“Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian outlet, rapi dan restoran ekonominya sudah tumbuh dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan,” kata Dedi.

Ia menilai bangunan di kawasan tersebut sebenarnya sudah memiliki estetika yang baik, namun tertutup oleh pilar-pilar Teras Cihampelas.

Maka dari itu ia mendukung penuh jika Ciwalk untuk di bongkar untuk menghidupkan kembali kawasan yang dulu sempat menjadi iconic wargi Bandung.

Pemkot Bandung Klarifikasi Isu Lambatnya Respons Call Center, Tegaskan Nomor Darurat Resmi 112 Aktif 24 Jam dan Gratis

Prolite – Pemerintah Kota Bandung memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan lambatnya respons Call Center pengaduan warga.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya artikel opini yang dimuat salah satu media daring yang menyoroti pengalaman warga saat menghubungi nomor layanan tertentu.

Koordinator Bandung Command Center, Yusuf Cahyadi menerangkan, layanan kegawatdaruratan resmi Pemerintah Kota Bandung adalah Call Center 112, bukan nomor seluler atau kontak lain yang beredar di mesin pencari internet.

“Perlu kami luruskan, untuk kondisi gawat darurat di Kota Bandung, satu-satunya nomor resmi yang terintegrasi dengan seluruh OPD, instansi, dan relawan adalah 112. Nomor tersebut aktif 24 jam, bebas pulsa, dan langsung terhubung dengan sistem penanganan darurat,” ujar Yusuf, Rabu, 17, Desember 2025.

Sebelumnya, beredar tulisan opini yang dimuat oleh dalam kanal Ayo Netizen, yang menggambarkan pengalaman warga kesulitan tersambung dengan Call Center Pemkot Bandung dan menilai respons layanan tergolong lambat.

Dalam tulisan tersebut, disebutkan adanya waktu tunggu panjang dan tidak tersambungnya panggilan ke operator.

Namun, berdasarkan klarifikasi terbaru dari penulis artikel, diketahui bahwa nomor Call Center yang dihubungi bukanlah nomor resmi layanan darurat Pemkot Bandung, melainkan nomor 0811 812 0357 yang diperoleh dari hasil pencarian internet (googling).

“Nomor tersebut bukan Call Center 112 dan tidak berada dalam sistem Bandung Command Center. Karena itu, kami tidak dapat menjamin respons, alur penanganan, maupun keterhubungan dengan OPD jika masyarakat menghubungi nomor di luar sistem resmi,” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, Call Center 112 memiliki mekanisme operasional baku. Setiap panggilan yang masuk akan diterima oleh agent, diverifikasi melalui konfirmasi data dan dokumentasi. Kemudian diteruskan secara real time kepada OPD, instansi, dan relawan sesuai jenis kegawatdaruratan, mulai dari kesehatan, kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, hingga kebencanaan.

Selain itu, Yusuf juga memastikan, keamanan identitas pelapor dijamin sepenuhnya.

Data yang dicatat hanya berupa nama panggilan dan nomor telepon untuk keperluan koordinasi lapangan, tanpa dipublikasikan ke ruang publik.

Pemerintah Kota Bandung, lanjut Yusuf, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan pelayanan publik.

Namun demikian, ia mengimbau warga untuk memastikan menggunakan kanal resmi agar laporan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu menggunakan Call Center 112 saat menghadapi kondisi darurat. Ini adalah nomor tunggal nasional yang memang dirancang untuk respons cepat dan terintegrasi,” katanya.

Pemkot Bandung juga terus melakukan penguatan sumber daya, sistem, dan koordinasi lintas sektor guna memastikan layanan kegawatdaruratan berjalan optimal sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Kota Bandung berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kecepatan layanan hanya dapat terjamin apabila masyarakat mengakses kanal resmi yang telah ditetapkan.

Sidang Pertama Gugatan Perceraian Atalia Sudah Berlangsung, Kang Emil Gandeng 8 Pengacara

Prolite – Sidang pertama gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratya atau yang akrab di sapa bu Cinta kepada sang suami sudah digelar pada Rabu (17/12).

Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil atau RK ini diketahui baru saja digugat oleh Bu Cinta.

Sidang pertama perceraian antara Atalia Praratya dan RK sudah berlangsung, namun diketahui keduanya tidak hadir dalam sidang pertamanya.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung dengan tahapan mediasi hanya di wakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Salah satu Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, menyampaikan dirinya hadir untuk mewakili Ridwan Kamil dalam sidang perdana tersebut. Sementara itu, Ridwan Kamil belum dapat hadir secara langsung karena tengah berada di luar kota.

“Hari ini Pak Ridwan Kamil belum bisa hadir karena masih ada kegiatan di luar kota,” ujar Wenda kepada wartawan di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Meski Kang Emil tidak bisa menghadiri proses sidang, namun Wenda mengaku kliennya tetap akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Pesan dari Pak RK adalah saling menghormati proses hukum yang akan berjalan. Kan sudah ada gugatan, dan hari ini kami hadir mewakili beliau,” kata Wenda.

Dalam hal ini Wenda juga mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil menggandeng 8 pengacara untuk menangani gugatan yang dilayangkan Bu Cinta.

“Total kuasa hukum ada delapan orang,” ungkapnya.

Disisilain pengacara Atalia Praratya, Debi Agusfriansa juga menyebutkan bahwa kliennya tidak bisa menghadiri sidang pertama dalam gugatan yang dilayangkannya karena adanya acara kedinasan.

“Bu Atalia menyampaikan kepada kami pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini. Dan, akan tetapi, karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir, sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum,” demikian penjelasan Debi kepada wartawan sebelum sidang di Pengadilan Agama Kota Bandung, Rabu pagi.

Debi Agusfriansa juga menjelaskan Bu Atalia juga mendoakan dan berharap yang terbaik dengan semua yang sedang berjalan.