Prolite – AKSI TERITORIAL PRIMA, DALAM RANGKA HUT TNI KE 80 TAHUN 2025

Puncak peringatan HUT TNI ke-80 diselenggarakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 5 September 2025. Mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, HUT TNI ke-80 digelar dengan serangkaian acara.

Menukil dari Instagram @puspentni, rangkaian acara puncak HUT TNI ke-80 diawali dengan Upacara Militer. Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir selaku Inspektur Upacara.

Kehadiran Presiden RI di tengah-tengah pasukan menjadi simbol penghargaan negara kepada seluruh Prajurit TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa, pengawal demokrasi dan benteng rakyat Indonesia.

Barisan Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) menyambut kedatangan Kepala Negara dengan langkah yang tegas dan semangat pengabdian melambangkan kekuatan rakyat yang bersatu dalam menjaga keutuhan negara.

Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara, Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Sementara itu, Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa bertugas sebagai Perwira Upacara.

Usai Upacara Militer, TNI memamerkan sebanyak ribuan alutsistanya dalam Pawai Kebangsaan. Pawai Kebangsaan ini menggambarkan kemanunggalan yang tak terpisahkan antara TNI dan rakyat.

Adapun, defile kendaraan antik menjadi bagian dari serangkaian acara HUT TNI ke-80. Setiap kendaraan yang ditampilkan membawa cerita tentang keberanian di medan tempur, tentang pengorbanan dan tentang tekad yang tak pernah luntur untuk merah putih.

Melalui kendaraan-kendraan bersejarah ini, TNI mengajak generasi muda mengenal, menghargai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Warga dari berbagai lapisan ikut antusias dan memadati kawasan Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Antusias warga ini menjadi simbol dukungan rakyat terhadap kiprah TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa.

Masih dalam semangat peringatan HUT TNI ke-80, TNI kembali memberi wujud nyata kemanunggalannya lewat program makan gratis untuk masyarakat di kawasan Monas. Ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah diberi ruang untuk tampil tanpa dipungut biaya.

Pembagian sembako gratis kepada masyarakat juga tidak lupa dilakukan oleh TNI. Menjadikan momentum kebersamaan yang sederhana namun penuh makna dan kehangatan.

Prolite – Dengan gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung, Indonesia memastikan bahwa APBN 2024 tetap dalam kondisi prima dan tangguh.

Hal ini dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa negara harus selalu waspada terhadap dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini telah menjadi instrumen kunci untuk melindungi ekonomi nasional dari berbagai goncangan.

Dalam konteks ini, APBN 2024 dirancang dengan keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat.

Presiden Joko Widodo, pada 16 Oktober 2023, telah menandatangani Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang APBN.

Di tahun terakhirnya sebagai kepala negara, beliau memutuskan anggaran untuk 2024 sebesar triliun, naik sebesar Rp264 triliun dari tahun sebelumnya.

APBN 2024 Mengindikasikan Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun adanya potensi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global, dasar-dasar ekonomi makro Indonesia tetap solid dan berdaya saing.

Bukti dari ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari laju inflasi Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura.

Performa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama tujuh kuartal berturut-turut dan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut.

Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam perspektif fiskal, Indonesia berhasil mengkonsolidasikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, lebih cepat dari proyeksi awal yang ditargetkan pada 2023.

Oleh karena itu, arah dan strategi APBN 2024 fokus pada percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa prioritas APBN 2024 mencakup empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, dan kontrol inflasi yang efektif.

APBN 2024, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, serta reformasi regulasi dan institusi.

Seluruh kebijakan ini didasarkan pada proyeksi ekonomi global yang diharapkan menghadapi turbulensi.

Dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, inflasi berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, dan beberapa indikator lain seperti nilai tukar, harga minyak, dan produksi minyak dan gas mendapat perhatian khusus.

Sasaran pembangunan di 2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan, dengan harapan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengoptimalkan nilai tukar bagi petani dan nelayan.

Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, dengan APBN 2024 yang dirancang secara cermat, pemerintah optimis dapat menavigasi tantangan tersebut.

Febrio Kacaribu mengemukakan bahwa APBN memiliki peran krusial dalam merespon tekanan global, terutama dengan potensi kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel.

Dalam tiga tahun terakhir, APBN telah membuktikan perannya sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, dan kinerja fiskal negara terus menunjukkan peningkatan.

Prolite – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Sebagaimana dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, berikut ulasan detail terkini mengenai progres PSN yang tengah berlangsung.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah fokus menuntaskan berbagai PSN. Mereka tengah bekerja keras menyelesaikan enam bendungan, sembilan jalan tol, proyek irrigation modernisasi, proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim, serta proyek peningkatan kapasitas smelter Inalum.

Sebagai contoh, dalam catatan yang dirilis oleh SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ibu Ermy Puspa Yunita, beberapa proyek bendungan telah mencapai prosentase pengerjaan yang cukup tinggi, seperti Bendungan Temef dengan progres 83,6% dan Bendungan Jlantah dengan 76,91%.

Pembangunan bendungan ini memiliki beragam manfaat, mulai dari penyediaan air bagi kebutuhan domestik dan industri, hingga mendukung pembangunan pariwisata.

Di sisi lain, pembangunan proyek jalan tol telah mencapai kemajuan signifikan, dengan beberapa di antaranya bahkan sudah mencapai 100%.

Sebagai contoh, Proyek Tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo setelah mencapai pengerjaan 100%.

Tol lainnya seperti Tol Cibitung-Cilincing seksi 2 dan Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4 juga hampir rampung dengan progres mencapai 99,41% dan 98,95% masing-masing.

Kemudian, proyek peningkatan kapasitas produksi smelter Inalum telah mencapai 94,90% dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi aluminium sebanyak ton per tahun.

Adapun PT Indonesia Asahan Aluminium berambisi meningkatkan produksi aluminium pada 2024 menjadi sekitar ton per tahun, naik dari kapasitas saat ini sebesar ton.

Selain itu, proyek-proyek lain seperti irrigation modernisasi di wilayah Kabupaten Indramayu dan proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim sedang berjalan dengan progres masing-masing sebesar 80,66% dan 82,43%.

Kedua proyek tersebut memiliki tujuan untuk mendukung sistem pengairan modern dan meningkatkan pasokan air bagi warga Jawa Timur.

Ibu Ermy menambahkan, “Melalui pelaksanaan PSN, Waskita Karya berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045.”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 125 PSN di seluruh negeri, yang meliputi berbagai sektor mulai dari jalan tol, bendungan, hingga proyek penyediaan air minum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa dari total 210 PSN, sebanyak 158 PSN telah selesai dengan total investasi mencapai ,7 triliun.

Sementara itu, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, berharap hingga akhir 2023, Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya.

Dengan semua pembangunan ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan daya saing bangsa, menekan biaya logistik, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, negara ini telah mempersiapkan lima pilar fundamental dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk berlangsung berkelanjutan dengan penekanan pada optimasi industri dan dorongan ke ekonomi berbasis ramah lingkungan.

Bulan ini menandai perayaan sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam rangka memperingati momentum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang berfokus pada “Peluncuran Laporan Kinerja 2023”.

Dalam acara tersebut, tiga tokoh nasional berbicara untuk memaparkan kinerja pemerintah selama tahun berjalan.

Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal.

Moeldoko, dalam kapasitasnya sebagai pembicara kunci, menceritakan bagaimana Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi akibat dampak pandemi.

Ia mengungkapkan bahwa menghadapi tantangan besar pasca-pandemi bukanlah hal yang sederhana.

Indonesia, seperti banyak negara lain, harus berjuang melawan residu yang diakibatkan oleh pandemi. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global menambah tingkat kompleksitas dari situasi tersebut.

Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menerapkan serangkaian strategi yang didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan kepemimpinan yang tegas.

Sebagai langkah awal, pemerintah berfokus pada penanganan dampak pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah berupaya menyediakan bantuan sosial secara efektif untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan memberikan bantuan yang sangat diperlukan kepada mereka yang terkena dampak.

Pemerintah juga menjaga peran penting dari sektor koperasi, UMKM, dan korporasi besar dalam proses pemulihan ekonomi.

Dari aspek anggaran, terdapat realokasi yang dilakukan dengan strategi ‘gas dan rem’, sebagaimana yang disampaikan oleh Moeldoko.

Artinya, dalam kondisi tertentu pemerintah mengambil tindakan cepat, sementara di saat lain menekan ‘rem’ ketika diperlukan.

Melihat ke depan, Moeldoko menekankan lima pilar yang telah disiapkan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Pilar-pilar tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, perbaikan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Prioritas dan Konektivitas dalam Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045

Salah satu fokus lain dari pemerintah adalah peningkatan konektivitas, terutama dalam hal jaringan internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyoroti tiga aspek vital konektivitas: kapasitas, cakupan, dan kualitas.

Dalam hal kapasitas, kecepatan internet Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari sisi cakupan, penetrasi internet baru mencapai 78 persen dari total populasi.

Ini berarti masih ada sekitar 22 persen penduduk yang belum terjangkau, khususnya di daerah 3T.

Adapun dari sisi kualitas, kualitas jaringan internet di beberapa daerah perlu mendapatkan perbaikan, khususnya di kawasan pegunungan dan perairan.

Lalu Muhammad Iqbal, Jubir Kemenlu, mengemukakan bahwa Indonesia saat ini memiliki posisi strategis dalam forum internasional.

Keberhasilan Indonesia dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, dan terpilihnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan kebangkitan Indonesia di kancah internasional.

Mengakhiri sambutannya, Iqbal menggarisbawahi bahwa Indonesia telah menunjukkan perubahan signifikan dalam dekade terakhir dan optimis bahwa negara ini akan terus memegang peranan penting baik di kawasan maupun skala global.

Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, ada beberapa pendorong yang menjadikan upaya dekarbonisasi sebagai titik pusat bagi negeri ini.

Salah satunya adalah permintaan pasar untuk produk ramah lingkungan dan kesadaran hidup hijau di kalangan konsumen.

Kementerian Perindustrian berkomitmen memajukan pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) di ranah industri pada 2050.

Target tahun 2050 ini lebih dini 10 tahun dari yang diamanatkan pada skala nasional, yaitu 2060, untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Proses dekarbonisasi industri mengacu pada upaya mengurangi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh sektor industri. Metodenya melibatkan teknologi mutakhir, peningkatan efisiensi energi, serta inovasi dalam metode kerja.

Menurut Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, ada lima pendorong utama yang menjadikan dekarbonisasi menjadi fokus nasional.

Pertama, permintaan yang meningkat untuk produk ramah lingkungan seiring dengan kesadaran hidup hijau di kalangan konsumen.

Kedua, tantangan yang timbul akibat perubahan iklim, seperti gagal panen dan krisis pasokan air yang berdampak pada bahan baku industri.

Ketiga, eksistensi regulasi dari negara tujuan ekspor kita yang mensyaratkan praktik berkelanjutan, misalnya carbon boarder adjustment mechanism (CBAM) dan EU deforestation regulation (EUDR).

Keempat, pembentukan pasar karbon di Indonesia serta peningkatan minat di pasar modal dan investasi yang mendorong aspek keberlanjutan.

Terakhir, komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris dan Konvensi lainnya.

Dari data yang ada, emisi gas rumah kaca dari sektor industri Indonesia antara tahun 2015 hingga 2022 berkisar antara 8-20% dari total emisi nasional.

Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, emisi dari konsumsi energi di sektor industri mencapai 64%, sementara limbah industri menyumbang 24% dan proses produksi serta penggunaan produk industri sebesar 12%.

Bapak Kartasasmita menekankan pentingnya langkah terstruktur dalam upaya dekarbonisasi ini. Di tahun 2022, upaya tersebut telah sukses mengurangi emisi GRK sebanyak 53,9 juta ton CO2e.

Target penurunan emisi untuk komponen IPPU pada tahun 2030 ditetapkan sebesar 7 juta ton CO2e. Faktanya, realisasi penurunan pada 2022 sudah mencapai 7,138 juta ton CO2e, melebihi target.

Menteri menyoroti kebutuhan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya sektor keuangan, dalam mendanai penerapan teknologi terbaru di sektor industri.

Teknologi ini penting untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2050 dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Bapak Agus, emisi karbon dari sektor industri mencakup 15-20% dari total emisi nasional.

Komponen-komponen utama emisi berasal dari konsumsi energi industri (60%), limbah industri (25%), dan proses produksi serta penggunaan produk industri (15%).

Sebagai hasil dari rapat kerja, Kementerian Perindustrian menetapkan delapan plus satu subsektor industri sebagai prioritas dalam upaya percepatan dekarbonisasi.

Subsektor-subsektor tersebut meliputi industri semen, baja, pulp, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, serta transportasi.

Sebagai bagian dari strategi mencapai target dekarbonisasi di sektor industri, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan emisi GRK.

Selain itu, diperlukan insentif, terutama berkaitan dengan teknologi, peralatan, dan perizinan usaha.

Prolite – Dalam upaya percepatan pembentukan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan unit kerja BAKTI Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejalan dengan Rencana Strategi Digital Nasional 2020-2024, bersinergi dengan operator telekomunikasi melalui BAKTI, berkomitmen untuk mendirikan BTS 4G/LTE di desa di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, BAKTI bertanggung jawab untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) di daerah yang tergolong tertinggal, perbatasan, dan daerah yang terisolasi.

Sementara, desa lainnya menjadi tanggung jawab operator telekomunikasi karena berada di daerah yang memiliki potensi ekonomi.

Inisiatif ini sesuai dengan mandat Presiden RI, Joko Widodo, yang menekankan pentingnya infrastruktur telekomunikasi, khususnya untuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, untuk mendapatkan akses internet.

Dalam upaya ini, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pada BAKTI Kominfo yang mulai aktif sejak 12 Oktober 2023.

Satgas ini diharapkan beroperasi dengan efisiensi dan kecepatan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan dari situs resmi Pemerintah Indonesia, Menkominfo menyampaikan, “Satgas harus bekerja dengan cekatan dan efisien. Semua upaya yang kita lakukan adalah demi kemajuan Indonesia.”

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan awal Satgas BAKTI Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada 16 Oktober 2023.

Durasi tugas Satgas BAKTI Kominfo diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2024. Anggota satuan tugas ini meliputi staf khusus Kementerian Kominfo, Kepala BAKTI Kementerian Kominfo, serta perwakilan dari berbagai institusi pemerintahan lainnya.

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Menkominfo adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan tugas Satgas.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo no. 472/2023, kewenangan Satgas meliputi penetapan arahan, memberikan rekomendasi, serta koordinasi lintas lembaga terkait penyediaan akses internet di daerah terpencil.

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo memaparkan kemajuan infrastruktur digital, termasuk pengembangan BTS 4G, Satelit SATRIA-1, serta proyek-proyek terkait lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, sudah ada BTS 4G yang berfungsi dan diperkirakan akan ada penambahan 617 BTS lagi setelah kontrak baru disepakati.

“Kita berharap masyarakat di seluruh Indonesia segera merasakan manfaat dari digitalisasi,” kata Menkominfo.

Terkait SATRIA-1, setelah peluncurannya yang sukses pada Juni 2023, Kementerian Kominfo berencana untuk memaksimalkan penggunaannya.

Satelit ini memiliki kapasitas 150Gbps dan diharapkan bisa menyediakan internet di titik layanan publik.

Dalam kaitannya dengan proyek Palapa Ring, BAKTI Kominfo sedang mempersiapkan jaringan kabel serat optik sepanjang km di seluruh Indonesia dan mengintegrasikan Proyek Palapa Ring ke jaringan nasional.

Prolite – Rencana pembangunan masjid di Kota Long Xuyen, Vietnam, merupakan langkah berikutnya setelah kunjungan Menko PMK ke negara tersebut pada Mei 2022.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, telah mengadakan rapat koordinasi bersama Duta Besar RI Hanoi, Denny Abdi, Konsul Jenderal RI Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofjan, serta perwakilan dari Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Human Initiative, Daarut Tauhiid Peduli, Rumah Zakat, dan Pimpinan Dompet Duafa.

Rapat ini dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan sebuah masjid di Kota Long Xuyen, Vietnam, pada tanggal 17 Oktober.

Warsito menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah respons terhadap aspirasi komunitas muslim di Vietnam Selatan yang ingin memiliki masjid yang memadai.

Lebih lanjut, Warsito menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah wujud dari kerja sama sosial-budaya antara Indonesia dan Vietnam. Kedua negara telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (MOU) di Bidang Sosial Budaya sejak tahun 2017.

Warsito juga menekankan bahwa pembangunan masjid di Vietnam akan memperkuat hubungan diplomatik serta meningkatkan interaksi antarwarga dari kedua negara.

Selain itu, pembangunan masjid ini juga dapat memperkuat diplomasi lunak Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mendorong Islam yang membawa perdamaian. Ini juga membuka peluang untuk mempromosikan produk halal Indonesia di sana.

Duta Besar Denny Abdi, dalam rapat koordinasi tersebut, menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Rakyat (Gubernur) Provinsi An Giang.

Denny Abdi menjelaskan rencana pembangunan masjid di Kota Long Xuyen sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menko PMK pada Mei 2022. Gubernur Provinsi An Giang merespons dengan positif dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama.

Melalui komunikasi yang intensif antara KBRI Hanoi dan KJRI Ho Chi Minh City, rencana pembangunan masjid juga mendapat sambutan positif dari komunitas muslim di Kota Long Xuyen, Provinsi An Giang, Vietnam Selatan. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut belum tersedia masjid.

Pembangunan masjid ini direncanakan akan dilakukan di atas lahan seluas 132 m2 dengan bangunan seluas 833 m2. Proyek ini mendapatkan dukungan dari organisasi filantropi Islam di Indonesia seperti Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Human Initiative, Daarut Tauhiid Peduli, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa.

Sebagai langkah selanjutnya, dalam waktu dekat, Tim Pembangunan Masjid Kecil di Vietnam akan mengunjungi Vietnam untuk meninjau lokasi pembangunan masjid, berinteraksi dengan komunitas muslim di Kota Long Xuyen, dan melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan masjid.

Prolite – Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia, saat ini tengah dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa potensinya hanya dapat bertahan selama 15 tahun ke depan.

Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan isu ini mendapatkan perhatian khusus, terutama mengenai rencana penghentian investasi pada teknologi smelter tertentu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, perkembangan pesat dari fasilitas pengolahan nikel dan pemurnian yang dimulai sejak 2020 dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Salah satunya adalah percepatan dari pemakaian cadangan mineral nikel, yang berwarna dasar putih keperakan, yang hanya akan bertahan 15 tahun lagi jika tidak ada tindakan preventif.

Pada situs resmi pemerintah Indonesia, dilansir bahwa berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2021, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebanyak 17,68 miliar ton dengan cadangan sebesar 5,24 miliar ton.

Sementara itu, untuk sumber daya logam nikel, angkanya mencapai 177 juta ton dengan cadangan sekitar 57 juta ton.

Lebih lanjut, Menteri Arifin menekankan pentingnya mengelola tambang mineral nikel dengan bijak agar potensinya bisa bertahan lebih lama.

Perkataan beliau ini muncul dalam sebuah wawancara yang diadakan di Gedung Kementerian ESDM.

Tidak hanya masalah cadangan nikel, Indonesia juga tengah dihadapkan pada tantangan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Organisasi tersebut memberikan keputusan yang mendukung Uni Eropa dalam menggugat kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Pemerintah RI beranggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan smelter nikel di Indonesia.

Namun, jika WTO memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, maka konsekuensinya adalah Indonesia harus merevisi regulasi dan mungkin mencabut kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Hal ini tentu akan mempengaruhi industri nikel di tanah air, terutama dengan harga jual nikel yang saat ini cukup tinggi di pasar global.

Sebagai respons terhadap perkembangan ini, Kementerian ESDM memutuskan untuk mengambil langkah bijak dengan berkomitmen menghentikan investasi baru untuk smelter yang menggunakan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF).

Teknologi ini sebagian besar digunakan untuk mengolah bijih nikel kadar tinggi. Keputusan ini diambil karena cadangan bijih nikel kadar tinggi di Indonesia mulai menipis.

Dengan semua perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh industri nikel di Indonesia, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan langkah dan kebijakan terbaik yang dapat menjaga kelangsungan cadangan nikel di tanah air.

Prolite – Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) memiliki potensi besar untuk mendongkrak optimisme dalam industri manufaktur.

Pada September 2023, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat sebesar 52,51. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan ekspansif, ada penurunan 0,71 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2023.

Dilansir dari Web Resmi Pemerintah Indonesia, krisis di sektor properti Tiongkok menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi global, yang tentu saja berimbas pada Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Agustus 2023 menurun sebesar 6,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya penurunan permintaan di skala global.

Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis. Pada Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 20-21 September 2023, BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 5,75%, suku bunga deposit facility 5,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini diambil sebagai upaya memastikan inflasi tetap dalam target yaitu 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Laporan terbaru dari Kementerian Perindustrian menunjukkan IKI untuk periode September 2023 masih berada pada level ekspansif 52,51.

Laporan ini tentunya menjadi kabar baik bagi pelaku industri, yang membuat mereka tetap optimis terhadap prospek ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa penurunan nilai IKI disebabkan oleh peningkatan stok produk di hampir semua subsektor manufaktur.

Ini menunjukkan bahwa produksi bulan September belum sepenuhnya terserap di pasar, baik untuk ekspor maupun domestik.

Namun, Febri tetap yakin bahwa industri akan tetap semangat. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk terus mengerjakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kontinuitas pembangunan IKN tentu menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia, terutama industri manufaktur seperti industri semen,” kata Febri.

Dia menambahkan bahwa pembangunan IKN berkontribusi terhadap penjualan semen di tingkat nasional sekitar hingga 1 juta ton per tahun.

Selain itu, banyaknya impor yang beredar di Indonesia berkontribusi pada penurunan IKI selama tiga bulan terakhir, terutama untuk sektor-sektor yang IKI-nya mengalami kontraksi, seperti industri tekstil dan keramik.

Namun, kepercayaan industri pada bulan September 2023 tetap stabil dengan 44,8% pelaku industri menyatakan kondisi usaha mereka tetap atau stabil.

Data BPS menunjukkan bahwa 17 subsektor industri masih berkembang dengan kontribusi sebesar 88,2% pada PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II-2023.

Salah satu subsektor industri yang mencatat kenaikan adalah industri logam dasar, yang mengalami perubahan dari kontraksi menjadi ekspansi pada bulan ini.

“Permintaan untuk pembangunan IKN diduga telah mendorong kinerja industri logam dasar,” tambah Febri.

Namun, enam subsektor lainnya mengalami kontraksi dengan kontribusi 11,8% pada PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II-2023.

Subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri tekstil, pakaian jadi, kayu, barang kayu dan gabus, barang galian bukan logam, furnitur, dan industri pengolahan lain

Prolite – Bagi masyarakat Indonesia, tanggal 8 November memiliki makna khusus, yakni sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Pernahkah Anda berpikir mengapa ruangan yang rapi dan teratur dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif?

Hari Tata Ruang Nasional memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya tata ruang yang baik, serta mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya.

Sejarah Hari Tata Ruang Nasional

Hari Tata Ruang Nasional memiliki akar sejarah yang mendalam. Sejak tahun 2008, masyarakat Indonesia telah memperingati Hari Tata Ruang setiap tanggal 8 November. Namun, bukan tanpa alasan tanggal tersebut dipilih.

Sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas upaya masyarakat dalam bidang penataan ruang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2013, menetapkan tanggal 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam keputusan presiden tersebut ditegaskan bahwa Hari Tata Ruang Nasional bukan merupakan hari libur.

Namun, hal ini tidak mengurangi semangat dan kesadaran masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam upaya penataan ruang yang lebih baik.

Makna Hari Tata Ruang Nasional

Hari Tata Ruang Nasional mengajak kita semua untuk merenung dan memahami pentingnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, tata ruang bukan hanya sekedar mengatur barang-barang di dalam sebuah ruangan.

Lebih dari itu, tata ruang yang baik menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Selain itu, keputusan untuk menetapkan 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam undang-undang tersebut diamanatkan pentingnya keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Mengatur Tata Ruang Kantor dan Ruangan Lainnya

Seiring dengan peringatan Hari Tata Ruang Nasional, mengapa tidak kita mulai dengan mengatur tata ruang di kantor atau ruangan lain di rumah kita?

Tata ruang yang baik tidak hanya menciptakan suasana kerja yang lebih produktif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memilih Furnitur yang Efisien: Pilihlah furnitur yang multifungsi dan dapat menghemat ruang.
2. Pengaturan Pencahayaan: Pencahayaan yang baik sangat mempengaruhi kenyamanan ruangan. Pastikan ruangan mendapat cukup cahaya alami dan tambahkan lampu jika diperlukan.
3. Dekorasi Minimalis: Terlalu banyak dekorasi dapat membuat ruangan terasa sesak. Pilih dekorasi yang sederhana namun tetap estetik.
4. Penggunaan Warna: Warna memiliki pengaruh besar terhadap suasana ruangan. Pilihlah warna yang dapat menciptakan suasana ruangan yang diinginkan.

Dengan semangat Hari Tata Ruang Nasional, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menerapkan prinsip tata ruang yang baik dan efisien.

Sebuah langkah kecil dalam mengatur ruangan dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup kita sehari-hari.