KPK: Anti Korupsi Perlu Diajarkan Sejak Dini

Launching Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi)

BANDUNG, Prolite – Ajarkan anak sejak dini tentang anti korupsi, Pemkot Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melauncing Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi).

Pelita tersebut berada saat ini berada di perpustakan Alun-Alun Bandung.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, setelah 3 tahun perpustakan ini terbengkalai karena belum diserahkan dari pihak ketiga atau pemberi CSR.

“Baru tahun ini diserahkan pihak ke tiga sekaligus melaunching Pelita Aksi. Kota Bandung ini jadi percontohan kabupaten kota lain, diharapkan ininsebagai implementasi pembangunan kualitas SDM dan sarana prasarana sadar hukum,” jelas Ema, Senin (28/8/2023).

Menurut Ema, anak dan orang tua yang ke Alun-Alun bisa memanfaatkan pengetahuan anti korupsi melalui buku, leaf plat, dan sebagainya sehingga bisa mengubah masyarakat agar berpilaku yang baik.

“Dan amanat RPJMD perpustakaan ini ada juga di kecamatan bahkan RW, dan perlu diketahui juga nilain pendidikan kita tinggi begitupun minat baca baik diangka 70 nasional 68,” ujarnya seraya mengatakan Perpustakaan Alun-Alun ini sementara akan banyak mengundang anak-anak PAUD, TK, SD sebagai pengenalan dan sosialisasi.

Perpustakan tersebut diakui Ema bukan dari APBD namun setelah diserahkan pihak ketiga ini maka Pemkot Bandung akan meminta anggaran untuk pemeliharan dan lainnya.

Ditempat yang sama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menyampaikan kegiatan Pelita Aksi ini merupakan komitmen di Kota Bandung menjaga kota bebas korupasi.

“Setelah beberapa bulan lalu kita bertemu dengan anggota dprd, opd, bersam-sama menyosialisasikan gerakan anti korupsi, ini implementasinya. Jadi bukan hanya pejabat tapi juga masyarakat,” jelas Wawan.

“25 tahun yang akan datang mereka mengantikan yang akan mengantikan kita. Pendidikan sejak dini harus diberikan agar kedepan lebih maju dan bebas korupsi,” ucapnya lagim

Masih kata Wawan bukan hanya buku yang diadakan disana namun juga banyak program yang diberikan forum komunikasi penyuluh bersertifikasi dari KPK.

“Ad pendongeng, seni, film merela bisa kolabarsi dengan dinas arsip dan perpustakaan ini sehingga jadi ramai dan masyarakat ingin menambah pengetahun. Tugas kita meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat anti korupsi, tahun 2022 kita di nilai 3,93 dari 1 sampai 5, kalau 0 itu berarti masyarakatnya permisif, kalau 5 masyarakatnya sudah anti korupsi, dan harapan tahun ini bisa 4 lah,” harapnya.

Senad dengan Ema dan Wawan, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meyampaikan bahwa sosialisasi anti korupsi ini harus diberikan sedini mungkin.

“Kit butuh buku saku ini, harapannya dengan seperti ini kita bisa menghindari korupsi,” ucapnya.