KCJB dan Nasib Argo Parahyangan, Menyongsong Masa Depan Transportasi Negeri

Prolite – Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) menjadi sorotan utama setelah diketahui utang pembangunan infrastruktur mega ini dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara soal hal ini. Dalam wawancara khusus di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin (2/10/2023), Jokowi menekankan bahwa urusan penjaminan utang kereta cepat nantinya akan diurus langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dilansir dari detik, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penjaminan diberikan untuk mengatasi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat.

Komite KCJB yang terdiri dari beberapa pejabat tinggi negara mengamati bahwa pemasukan PT KAI dari angkutan batu bara di Sumatera dinilai mampu menutup utang kereta cepat tersebut.

Hal ini memberi keyakinan pemerintah bahwa penjaminan yang diberikan untuk utang kereta cepat tidak akan membebani APBN.

Pembiayaan proyek KCJB sendiri telah mengalami pembengkakan yang cukup signifikan. Dari biaya awal sekitar US$ 5,5 miliar, angka tersebut terus melonjak hingga mencapai US$ 7,27 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut salah satunya ditutup dengan menambah utang dari China melalui China Development Bank (CDB). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperkirakan tambahan utang yang harus dikeluarkan mencapai US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun.

Dalam konteks lain, masyarakat tentu bertanya-tanya mengenai nasib Kereta Api Argo Parahyangan, terutama setelah operasional KCJB. Jokowi menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi sebagai salah satu pilihan transportasi masyarakat.

“Ya tetap nanti dilihat lah. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Termasuk juga jalan sama, mau lewat jalan nasional silakan, mau lewat yang tol silakan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa akan ada integrasi antara Kereta Cepat dengan moda transportasi lain seperti LRT, MRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan KRL. Integrasi ini bertujuan agar masyarakat dapat berpindah-pindah moda transportasi dengan mudah.

Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Argo Parahyangan akan tetap beroperasi meskipun KCJB mulai beroperasi.

Wacana menghentikan operasional Argo Parahyangan sempat beredar di akhir tahun 2022, namun hal tersebut dibantah oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal.

“Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan,” tegas Risal.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan keberadaan KA Argo Parahyangan menggambarkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pilihan transportasi berkualitas bagi masyarakat.

Di tengah tantangan pembiayaan, langkah-langkah terintegrasi ini menunjukkan upaya serius dalam menyongsong masa depan transportasi di Indonesia.