Jelang Lebaran, Persediaan Pangan Kota Bandung Aman

Jelang Lebaran, Persediaan Pangan Kota Bandung Aman

BANDUNG, Prolite – Jelang lebaran dinas terkait  Pemkot Bandung khususnya Disdagin dan DKPP mengontrol harga persediaan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat dengan dikontrol ke lapangan ini akan terlihat bagaimana kondisi pangan saat ini.

Kata politisi Gerindra ini berdasarkan laporan hari ini persediaan pangan di Kota Bandung surplus alias masih aman tapi kontrol masih tetap harus dilaksanakan.

Apalagi ketersediaan beras walaupun aman walau harga tinggi. Oleh karenanya pemerintah dengan Bulog tetap mengadakan bazar beras medium supaya masyarakat bisa membeli yang murah.

DPRD sendiri kata Kurnia melalui komisi B melakukan monitoring dengan dinas terkait sebagai tupoksinya. Komisi B berhubungan langsung cek ke masyarakat atau pasar tradisional persediaan dan ternyata masih cukup sampai lebaran.

Masih kata dia, dinas terkait pun sudah meminta pedagang agar meningkatkan ketersediaan barangnya 10 persen dari biasa. Karena untuk naik harga tidak bisa dihindari, tapi apabila dari awal stok barang dilebihkan makan kenaikan harga tidak akan signifikan.

Naik tetapi tidak terlalu tinggi, namun apabila dari awal susah barangnya maka hukum ekonomi berlaku di mana barang susah namun dibutuhkan otomatis berpengaruh pada kenaikan harga.

Hal senada disampaikan bahwa kenaikan harga harga saat ini karena hukum ekonomi berjalan, di mana banyak permintaan pasti harga naik.

Tapi Nunung berharap kenaikan harga ini tidak terlalu lama. Karenanya DPRD mengklaim terus kolaborasi dan koordinasi dengan dinas terkait dan lainnya harga kembali terkendali.

Program pasar murah dan lainnya dilakukan Pemkot Bandung. Diakui politisi Gerindra ini sebagai salah satu upaya pemkot membantu meringankan masyarakat.

“Kalau dibilang sudah bagus atau seperti apa ini, kan ada satu upaya bantu masyarakat kami sangat mengapresiasi. Kami berharap selalu ditingkatkan dan apalagi melalui jangkauan diperluas walaupun program ini sifatnya given dari pusat, yang lokal melakukan operasi pasar gerakan pangan itu kan sasarannya dtks,” tegas Nunung.

Dan untuk tidak mengulangi terjadi antrian seperti beberapa waktu lalu, Nunung menyarankan agar dinas dengan kewilayahan bisa komunikasi atau sinergi dengan yang di bawahnya level RT RW supaya bisa tertib.

Program ini diberitahukan baik melalui medsos maupun langsung kewilayahan terutama RT RW, jadi ada skala prioritas masyarakat mampu tidak mengambil jatah masayarakat yang tidak mampu dan itu kewilayahan serta RT RW yang tahu mana yang memang membutuhkan.