Indonesia Resmi Bergabung dengan FATF Sebagai Anggota ke-40
Prolite – BI mengapresiasi langkah penting yang telah diambil oleh Indonesia dengan bergabung sebagai anggota dari Financial Action Task Force (FATF).
FATF merupakan sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Dilansir dari Bank Indonesia, keputusan ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi Indonesia dalam memperkuat integritas sistem keuangan di kancah internasional.
Integritas Sistem Keuangan Indonesia Kini Diakui Dunia
Keputusan FATF yang mengakui Indonesia sebagai anggotanya memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.
Keputusan resmi ini ditetapkan dalam Sidang Pleno FATF yang diadakan di Paris, Perancis pada 25-27 Oktober 2023.
Sebelumnya, Indonesia telah menjalani serangkaian proses Mutual Evaluation (ME) sejak tahun 2022.
Komitmen Indonesia Bergabung dengan FATF untuk Dunia yang Lebih Aman
Langkah bergabung dengan FATF bukanlah tanpa alasan. Ini mencerminkan komitmen tinggi Indonesia dalam memastikan pelaksanaan aksi teknis dan peningkatan efektivitas program nasional dalam bidang Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
Semua upaya ini didorong oleh kerja sama antara berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Bank Indonesia, dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).
Dampak Positif bagi Indonesia
Dengan status baru ini, Indonesia kini setara dengan negara-negara anggota G20 lainnya yang memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi.
Ini tentu memberikan dampak positif bagi persepsi global terhadap sistem keuangan Indonesia, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis internasional.
Bank Indonesia, sebagai otoritas pusat yang mengawasi sistem pembayaran di tanah air, berperan aktif dalam menyukseskan serangkaian rencana aksi ME FATF.
Selain itu, BI juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap strategi pemerintah dalam melanjutkan hasil-hasil dari sidang tersebut.
Dalam upayanya ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen kuatnya untuk terus bekerja keras dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, serta PPSPM.
Semua ini sejalan dengan visi jangka panjang BI, yaitu Visi ke-4 Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
Visi ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara inovasi dalam sistem pembayaran dengan menjaga integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPPSPM.
Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada tanggal 30 Oktober 2023.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam FATF, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan nasional dalam jangka panjang.