Genjot PAD, Banggar DPRD Segera Desak Pemkot Bekasi Implementasi Tapping Box

Genjot PAD, Banggar DPRD Segera Desak Pemkot Bekasi Implementasi Tapping Box (dok DPRD Kota Bekasi).

Genjot PAD, Banggar DPRD Segera Desak Pemkot Bekasi Implementasi Tapping Box

Prolite – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengimplementasikan penerapan Tapping Box untuk pengoptimalan dalam menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi baru saja menyepakati perubahan APBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp 6,9 Triliun melalui Anggaran KUA PPAS yang disepakati bersama TAPD Pemerintah Daerah.

Dengan, perubahan Anggaran KUA PPAS tersebut, PAD Kota Bekasi mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen atau Rp 146 Miliar dibandingkan target sebelumnya yaitu Rp 3,2 Triliun. Dimana, kini diproyeksikan penambahan sebesar Rp 3,3 Triliun.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Jayadih (DOKUMEN AHMAD JAYADIH).
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Jayadih (DOKUMEN AHMAD JAYADIH).

“Terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, Pemkot Bekasi agar memfokuskan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pendataan wajib pajak dengan bersungguh-sungguh,” ucap Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Gerindra Ahmad Jayadih dalam Sidang Paripurna DPRD, Rabu (21/08/2024) malam kemarin.

Menurutnya, penerapan digitalisasi pembayaran salah satunya penggunaan tapping box agar dikelola secara profesional, transferdan akuntabel.

Sehingga, seluruh sumber pendapatan PAD bisa berjalan masif target realisasinya.

Sementara, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menyatakan, adapun usulan rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kota Bekasi tentunya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

“Ya memang itu yang saya tekankan juga, karena saya mengingatkan target PAD dari pajak retribusi Daerah itu, kita minimalisir kebocoran,”ungkapnya

Hal senada juga disambung oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi yang menyebut penerapan Tapping Box terhadap rumah-rumah makan di Kota Bekasi tentunya menjadi keinginan bersama antara legislator dengan eksekutif.

“Ya saya setuju keinginan kita bersama terkait dengan pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah, Karena itu harus kita lakukan secara door to door ke pengusaha terutamanya yang dianggap wajib pajak yang WTPnya tinggi-tinggi, supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan pendapatan kita di Kota Bekasi, supaya pendapatan dan pembiayaan atau belanja itu kita harus seimbang, mau tidak mau,” imbuhnya.

Akan tetapi sebagai catatan, kata dia, yang akan dioptimalkan dan menjadi prioritas implementasi di lapangan untuk penerapan Tapping Box ialah Rumah Makan atau Restoran.