Evaluasi LKPJ Disorot, DPRD Tekankan Rekomendasi untuk Perbaikan RKPD 2027
BANDUNG, Prolite – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025 memasuki tahap krusial. DPRD Kota Bandung mulai memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H menjelaskan bahwa LKPJ sejatinya merupakan instrumen evaluasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari dokumen itu akan terlihat sejauh mana perencanaan yang telah disusun bisa terealisasi di lapangan.
“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.
Menurut dia, deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan menjadi titik tekan dalam pembahasan pansus. Dari situ, DPRD akan merumuskan berbagai rekomendasi yang nantinya menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan RKPD tahun 2027.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.
Heri mengungkapkan, sejumlah sektor menjadi perhatian serius. Di antaranya persoalan kesehatan, pendidikan, hingga isu stunting yang masih memerlukan penanganan lebih intensif. Di bidang pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.
Di sektor kesehatan, DPRD menilai perlu adanya penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini, layanan kesehatan dinilai masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan.
Heri menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan melalui BPJS. Dalam satu tahun, anggaran yang terserap disebut mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemkot Bandung sendiri sudah menganggarkan Rp260 miliar untuk kebutuhan UHC warga tidak mampu.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka kesakitan diharapkan menurun sehingga beban pembiayaan juga bisa ditekan.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Saat ini, kata Heri, seluruh rekomendasi dari berbagai bidang masih dalam tahap penyusunan. Ia memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih spesifik dan aplikatif, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan