Edwin Senjaya: Prihatin Kenaikan Harga Beras, Apresiasi Upaya Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Kenaikan harga beras masih saja menjadi topik utama, bahkan di Kota Bandung adanya program pasar murah jadi incaran warga untuk membeli beras. Alhasil warga mengantri dari subuh, berdesak-desakan berrebut beras murah.

Menanggapi itu Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku prihatin tetapi kata dia karena kewenangan penetuan harga beras ada di pusat maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Edwin Senjaya - TPA Sarimukti - harga beras

“Kewenangan kebijakan nya kan tidak bisa lokal harus pusat. Kita hanya bisa lakukan langkah langkah sidak ke pasar tapi harga dan sebagainya dari pusat,” ujar Edwin saat dihubungi wartawan, Selasa (20/2/2024).

Akan tetapi Edwin mengapreasiasi upaya Pemkot menggelar pasar murah tersebut.

“Ya itu kan salah satu upaya meminimalisir harga tapi kan tetap kebijakan di pusat, Bandung hanya ketiban masalah. Harapan kita mudah-mudahan bisa tapi kan misal pasokan kurang kebutuhan tinggi otomatis harga naik, sehingga ketersediaan harus dari pusat apalagi kita bukan daerah produsen, beras didatangkan dari luar,” tutupnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku pihak menyediakan beras murah itu ada batasnya.

“Sebetulnya sasaran itu sudah terukur kebutuhan untuk siapa. Saya khawatir ada orang yang tidak pantas yang bersangkutan mengakses beras ini. Ini kan untuk orang secara ekonomi harus kita bantu, mungkin ya,” jelas Ema di balai kota.

Lanjutnya, camat sudah memetakan untuk siapa sasaran beras itu dan Ema ingin semua warga Kota Bandung tersadarkan akan hak beras tersebut.

“Ini kelas medium bukan premium, kelas atas ada pasarnya jangan ikut. Saya bukan menuduh karena kalau sekarang dari hitungan awal spare terlalu tinggi artinya saya curiga ada orang tidak selayaknya ikut mengakses malah mengakses,” tandasnya.

Mekanisme penyaluran sendiri kata Ema sudah cukup tertib dimana koridornya pembeli beras murah harus menggunakan kupon.

“Kalau tidak begitu, bebas ini. sasaran masyarakat secara ekonomi kita utamakan, mudah-mudahan semua tersadarkan,” pungkasnya.

Terkait perubahan mekanisme penyaluran sendiri diakui Ema akan dievaluasi, ia tidak ingin hanya karena satu kasus terjadi antrian beras seolah-olah menjeneralisasi lokasi lain.

“Kan ini baru berjalan 2 x nanti kita lihat pasti, apapun juga kita evaluasi,” tutupnya.