Amnesty International: Bentrokan di Pulau Rempang Tandai Kondisi PSN yang Kritis

BATAM, Prolite – Amnesty International telah mengkritik sikap represif yang diterapkan oleh aparat keamanan gabungan terhadap warga Pulau Rempang, Batam.

Insiden ini terjadi saat penjagaan proses pengukuran patok untuk proyek pengembangan kawasan Rempang Eco City pada Kamis (7/9/2023) yang lalu.

Menurut Amnesty International, PSN Ancam Kehidupan Warga Pulau Rempang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks proyek strategis nasional (PSN).

Usman menganggap bahwa proyek PSN yang diterapkan dengan paksa bisa mengancam keselamatan warga masyarakat.

 

“Proyek strategis nasional yang dipaksakan dan mengancam hidup warga masyarakat. Ini menandakan proyek strategis nasional kembali bermasalah. Jangan paksa masyarakat,” ujar Usman pada Jumat (8/9/2023).

Usman juga mengkritik cara aparat menangani protes penolakan dari warga, yang menurutnya dilakukan secara kasar.

Menurutnya, jika ada individu yang melanggar hukum, seharusnya yang diproses hukum hanya orang tersebut, bukan seluruh komunitas atau warga yang turut menjadi korban.

Ia juga mencermati laporan tentang penggunaan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat penegak hukum di dekat lokasi pendidikan, yang menimbulkan keprihatinan akan keamanan dan kesejahteraan anak-anak dan siswa di daerah tersebut.

 

Usman Hamid menegaskan bahwa penanganan situasi ini tidak seharusnya melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan, yang dapat membahayakan banyak orang, termasuk anak-anak yang sedang berada dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ia juga menyatakan bahwa, alasan aparat penegak hukum yang menyebutkan bahwa gas air mata masuk ke area sekolah karena tertiup angin sulit untuk diterima.

Usman juga memanggil Kapolri untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum terhadap masyarakat yang menentang PSN, termasuk di Pulau Rempang-Galang.

Selain itu, ia mendesak agar warga yang ditangkap segera dibebaskan dan pelaku intimidasi serta kekerasan terhadap warga harus diadili.

Usman menekankan pentingnya negara untuk memprioritaskan konsultasi yang berarti dengan warga setempat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi konflik seperti ini.

Pemerintah di Himbau Untuk Mengevaluasi PSN, Termasuk di Pulau Rempang

Amnesty International Indonesia juga mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi PSN, termasuk Rempang Eco City.

Tidak hanya di Pulau Rempang-Galang, tetapi juga di tempat-tempat lain yang menghadapi konflik dengan masyarakat setempat.

Sejumlah organisasi dan lembaga lingkungan serta bantuan hukum yang bersatu dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City.

Salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa PSN ini sejak awal rencana tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil.

Proyek ini mengabaikan suara masyarakat adat dari 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834.

“Berdasarkan hal ini, kami, Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI, mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas dalam membatalkan program ini,” tegas Zenzi pada Jumat (8/9/2023).

Berdasarkan catatan yang mereka miliki, bentrokan yang terjadi telah mengakibatkan sedikitnya 6 warga ditangkap, puluhan warga lainnya mengalami luka-luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat tembakan gas air mata.