8 Sikap Politik PUI, Diantaranya No Tunda Pemilu, No LGBT

BANDUNG – PUI Jawa Barat menegaskan bahwa Pemilu 2024 adalah konstitusional, sehingga tidak bisa ditunda dan harus berjalan lancar, sukses, jujur dan adil.

Karena itu, wacana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, MPR, DPD, DPR, dan DPRD bertentangan dengan substansi konstitusi dan semangat reformasi serta hanya akan menimbulkan kekacauan masif baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pernyataan itu muncul disela Keluarga Besar PUI Jawa Barat menggelar Halal Bihalal dan Pelantikan Pengurus Pemuda PUI Jawa Barat periode 2023-2026. Selain itu juga digelar Rakorwil PUI Jawa Barat, Rapat Kerja Perdana Pemuda PUI Jawa Barat, dan Musywarah Wilayah Himpunan Mahasiswa PUI Jawa Barat.

Dalam kegiatan itu hadir memberikan tausiah, Gubernur Jabar dua periode (2008-2018) yang juga Ketua Majelis Syuro PUI, KH Dr Ahmad Heryawan, Lc, MSi.

Dalam tausyiahnya, Ahmad Heryawan berpesan agar pemuda PUI Jabar fokus pada dua hal, yang pertama, perbanyak aset PUI, baik itu aset berbentuk tanah, Gedung, atau benda.

“Dan yang kedua perbanyak kader PUI sebagai penerus perjuangan PUI di Jawa Barat khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya,” ujar Ahmad, Sabtu, 13 Mei 2023 di Hotel Horison.

Sementara itu terpilih sebagai Ketua Pemuda PUI Jawa Barat, Aminullah, , didampingi sekretaris umum Purnomo Alfajri, dan Bendahahari Zaid, SE.

Aminullah berjanji bahwa kepengurusan Pemuda PUI kali ini akan memperhatikan kaderisasi di tubuh Pemuda PUI.

“Karena kaderisasi merupakan tulang punggung keberlangsungan organisasi dalam jangka Panjang,” ucap Aminullah.

Selain menolak tegas penundaan pemilu dalam rakorwil itu, PUI menghasilkan tujuh rekomendasi lainnya berkaitan dengan situasi saat ini yang mulai memasuki tahun politik, yaitu:

1. Menjadikan politik sebagai jalan untuk menyebarluaskan manfaat dakwah dan mengokohkan kedaulatan bangsa, karena itu sikap dan pilihan politik harus dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah, memperluas medan amal baik dan melanjutkan ekspansi sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik dengan tetap menjaga adab, akhlak baik dan sopan santun, di samping menjaga sikap dewasa, penuh tanggung jawab dan menghormati perbedaan sikap dan pilihan politik antar sesama. DEWAN PENGURUS WILAYAH JAWA BARAT

3. Menjaga soliditas sekaligus hubungan baik di internal PUI dan eksternal elemen umat sekaligus bangsa lainnya, serta tidak merusaknya dengan caci maki, hina menghina dan merendahkan sesama umat dan elemen bangsa lainnya untuk kepntingan politik tertentu, di samping tidak terlibat dalam memproduksi dan menyebarkan hoax atau berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial bahkan terganggunya stabilitas nasional.

4. Menjadikan pemilu 2024, baik pileg dan pilpres maupun pilkada sebagai kontestasi gagasan dan rekam jejak, sehingga terpilih para pemimpin yang pro rakyat, tidak khianat pada jabatan, dan tulus membela umat serta mampu mengokohkan kebersamaan, kolaborasi dan kerjasama antar sesama elemen bangsa dalam rangka memajukan Indonesia.

5. Mendukung dan turut serta dalam memenangkan tokoh atau kader PUI dan atau tokoh yang memenuhi standar dan prinsip dakwah Islam sekaligus nilai-intisab PUI, yang ikut berkompetisi di pileg, pilpres dan pilkada melalui partai politik apapun, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.

6. Mendesak partai politik agar memilih atau menentukan para caleg, pasangan capres dan pasangan cakada yang memiliki: (a) sikap kenegarawanan, (b) tidak terlibat LGBT, (c) tidak terlibat kelompok islamophobia, (d) tidak cacat moral, (e) tidak sedang terkait kasus korupsi atau pelanggaran hukum, dan (f) tidak menebar kegaduhan, dan (g) tidak melakukan kampanye dengan konten fitnah, caci maki dan politik belah bambu.

7. Menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC serta jamaah PUI di seluruh Jawa Barat untuk menjalankan sikap dan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya melanjutkan peranan para pendiri dan ijtihad politik PUI pada momentum dinamika politik kekinian terutama pemilu 2024. (kai)